Notification

×

HOME

Populer

mediagardakeadilannews.com


 

Slider

Selasa, 04 Maret 2025

Atas Dugaan Tidak Respon Kemendes PDTT RI dapat Kiriman Karangan Bunga Dari Masyarakat




Jakarta || mediagardakeadilannews.com
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang berlokasi di TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, menerima dua karangan bunga pada Senin (3/3/2025). Karangan bunga tersebut berasal dari Masyarakat Peduli Desa SumberJaya dan Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), sebagai bentuk desakan agar Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) SumberJaya tahap I tahun anggaran 2024.  

*Pelapor Datangi Kemendes PDTT*

Di waktu yang bersamaan, Fajar Shodik, salah satu pelapor dalam kasus ini, mendatangi Kemendes PDTT didampingi Ketua RJN, Hisar Pardomuan. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan APBDes yang telah disampaikan sebelumnya.  

Menurut Fajar, dalam pertemuan tersebut ia diterima oleh Dita, auditor Inspektorat V Kemendes PDTT. Ia menanyakan sejauh mana tindak lanjut atas laporannya. "Saya ingin mengetahui progres laporan saya. Sampai saat ini belum ada kejelasan," tegas Fajar.  

*Menunggu Hasil Audit Inspektorat Daerah*

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dita menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa kewenangan awal untuk memeriksa dan mengaudit laporan masyarakat berada di tangan Inspektorat daerah.  

"Setelah hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bekasi diterima, Kemendes PDTT akan segera menindaklanjuti laporan tersebut," ujar Dita.  

*RJN: Karangan Bunga Sebagai Bentuk Kepedulian Masyarakat*

Terpisah, Ketua RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, menjelaskan bahwa pengiriman papan karangan bunga ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Desa SumberJaya terhadap transparansi penggunaan dana desa.  

"Kami ingin mengetahui sejauh mana kinerja Kemendes PDTT dalam merespons laporan dugaan penyimpangan dana APBDes oleh oknum aparatur desa," ungkap Hisar.  

Ia juga menyoroti lamanya waktu penanganan laporan ini. Menurutnya, sejak laporan diajukan pada 3 Oktober 2024, hingga kini, 3 Maret 2025, sudah lima bulan berlalu tanpa adanya kejelasan.  

"Kami khawatir Kemendes PDTT lupa dengan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan APBDes ini," tutup Hisar.
( Red Hms Rjn)

Sabtu, 01 Maret 2025

Pelapor Pertanyakan Perkembangan Kasus di Kejari Bekasi,Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sumber Jaya



Kabupaten Bekasi || mediagardakeadilannews com

Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap pertama tahun 2024 di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi, kini memasuki tahap pengawasan lebih lanjut. Fajar Shodick, pelapor dalam kasus ini, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang untuk menanyakan perkembangan laporannya pada Jumat, 28 Februari 2025.

Saat ditemui di Gedung Kejari Cikarang yang berada di kompleks Pemda Kabupaten Bekasi, Fajar mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi pada 3 Februari 2025. Namun, hingga kini, ia masih menunggu tindak lanjut dari instansi terkait.

*Kejaksaan Negeri Bersikap Pasif, Menunggu Hasil Audit Inspektorat*

Dalam upayanya mencari kejelasan, Fajar mengunjungi Kejari Cikarang dan berencana menemui Riski, penyidik dari bidang Pidana Khusus (Pidsus). Namun, saat berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ia mendapat informasi bahwa Riski sedang bertugas di luar kantor. Meski demikian, pihak PTSP menyarankan Fajar untuk meninggalkan kontak pribadinya agar dapat dihubungi lebih lanjut.

Tak berselang lama, Riski akhirnya menghubungi Fajar dan menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Cikarang masih menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat Kabupaten Bekasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Meski demikian, Riski menegaskan bahwa laporan ini tetap dalam pantauan Kejaksaan dan akan diproses dengan serius sesuai prosedur yang berlaku.

*Harapan Pelapor: Kepastian Hukum atas Dugaan Penyimpangan*

Fajar berharap adanya titik terang dalam laporannya serta kepastian hukum terkait dugaan penyimpangan Dana Alokasi Desa (ADD) di Sumber Jaya. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting demi kesejahteraan masyarakat.


Di sisi lain, Hisar, Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait, seperti Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus lebih proaktif dan profesional dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

*"Jangan sampai masyarakat yang diwakili oleh Fajar merasa kecewa akibat lambannya kinerja APH serta instansi terkait, yang pada akhirnya dapat menimbulkan mosi tidak percaya dari publik,"* tegas Hisar.

*Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa*

Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa Sumber Jaya menjadi cerminan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan nilai anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya, desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai aturan.  

Apakah pemerintah daerah dan instansi terkait akan menanggapi laporan ini dengan langkah konkret? Ataukah kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan? Publik tentu berharap agar transparansi dan keadilan tetap menjadi prioritas utama.

(Red,Hms RJN) )

Selasa, 25 Februari 2025

Peluncuran Danantara Dilakukan Tiga Kepala Negara Dengan Menekan Tombol Sirene



Jakarta || mediagardakeadilannews.com
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2/2025). Prabowo meminta agar Danantara dikelola dengan sebaik-baiknya.

"Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun," kata Prabowo saat pidato peluncuran.

Kepala negara mengingatkan, Danantara adalah milik generasi penerus bangsa Indonesia.

"Karena ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku bangga dengan seluruh pihak yang berhasil mewujudkan Danantara. Danantara disebut sebagai energi kekuatan bangsa Indonesia.

"Ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan," kata Prabowo.

Peluncuran Danantara dilakukan dengan menekan tombol sirene. Prabowo awalnya mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk maju ke atas panggung.

Begitu juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-11 Boediono.

Selanjutnya, Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara dengan menekan tombol. Prabowo juga meminta SBY dan Jokowi sama-sama menekan tombol tersebut.

"Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)," ujar dia.
(Redaksi)

Senin, 24 Februari 2025

Terhambatnya Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat Kadis Cipta Karya Dan Tata Ruang Beni Sugiarto Jarang Berkantor.Bupati Bekasi Dimohon Sidak




Kab.Bekasi || mediagardakeadilannews com
Persoalan disiplin ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten Bekasii menjadi PR untuk Bupati Terpilih Ade Kuswara,hal ini disampaikan Sekjend LMPPSDMI Andreas Tambunan,SH di Kantor nya Jumat (21/02/25).

"Hal ini di sampaikannya,menyikapi Urusan Disiplin Kehadiran ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi khusunya Para Kepala Dinas dan Kabid belum pernah di angkat kepermukaan,ini adalah permaslahan yang sangat krusial,sebab Kedisplinan atau kepatuhan ASN Berbanding Lurus dengan Kinerja Setiap SKPD,"Tandas Andreas.

"Dirinya berpendapat,sesuai Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 salah satu penyakit ASN Ketidaktaatan pada Jam Kerja,hingga ketidakpatuhan Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.

Hal ini diduga Kelakuan Kepala Dinas cipta karya Beni sugiarto,Salah satu imbas terhambatnya pelayanan maksimal kepada masyarakat,dikarenakan Beni Sugiarto Jarang Berkantor,"Tegasnya

Andreas Tambunan ,SH menjelaskan lebih jauh,"masyarakat yang sedang mengurus Perizinan Peruntukan Lahan Terbengkalai,karena alasan Kepala dinas cipta karya dan tata ruang Tidak pernah ada di kantor, masyarakat yang menjadi korbannya,"Tukas andreas

Dirinya Meminta Bupati Yang Baru Dilantik Supaya Melakukan Revolusi Birokrasi besar besaran di Kalangan ASN khusunya Kepala dinas Kepala Bidang yang Melanggar Ketentuan Disiplin Sesuai Undang undang Nomor 5 Tahun 2014, Khusunya Kepala Dinas Cipta karya dan tata Ruang Beni Sugiarto,"Tegas Andre.

beliau Menekankan Kepada Bupati Bekasi,"Kadis Cipta karya dan tata ruang Beni Sugiarto Harus Dilakukan Sidak dan Kalau Perlu Layak dipindahkan,kami Harapkan Bupati Bisa Memberikan Tindakan Tegas Kepada ASN yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran Disiplin,"Pintanya.

Demikian dirinya juga mengatakan,"dihimbau kepada Bupati yang sudah terpilih agar mengaktifkan satpol PP untuk beroperasi di lapangan untuk razia ASN yang berkeliaran di jam kerja ,dan apalagi membuat Kantor di luar untuk mengadakan pertemuan dengan oknum kontraktor yang dianggap menguntungkan,"ungkap Andreas
(Redaksi)

Sabtu, 22 Februari 2025

Rapat Musyawarah Desa Khusus Desa Jejalen Dipimpin Langsung KaDes.Kumpul.


Kades Kumpul saat pimpin rapat

Kab Bekasi || mediagardakeadilannews com

Musyawarah Desa Khusus bertempat di kantor Desa Jejalen Jaya pada hari Jumat, 21 Februari 2025 pukul 13.30 Wib, Musyawarah Desa Khusus ini langsung di Pimpin oleh Kepala Desa H. Kumpul, Musdesus ini diselenggarakan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT(Bantuan langsung tunai) TA 2025 , ada pun keluarga penerima manfaat BLT yang diputuskan dalam Musdesus hari ini sebanyak 68 KK penerima manfaat BLT.

Kepala Desa H. Kumpul menjelaskan 68 KK yang menerima manfaat BLT TA 2025 sebesar Rp, 300.000 perbulan nya dan akan dibayarkan per 3 bulan sekali, tambahnya H. Kumpul…

Pantauan tim beberapa Media termasuk Media garda keadilan  Kantor Desa Jejalen Jaya dalam acara Musdesus(Musyawarah Desa Khusus) ini di hadiri oleh RT RW, Kepala Dusun(Kadus), Ketua BPD dan beserta anggota PSM.

Kepala Desa Jejalen Jaya H. Kumpul berharap dengan Musdesus ini bisa membantu warga yang membutuhkan bantuan BLT dari Pemerintah Desa… tutupnya 
(Rio)

Jumat, 21 Februari 2025

Di Hari Pertama Setelah Di Lantik Presiden Prabowo,Gubernur Jawa Barat Copot Kepala SMAN 6 Depok.



Bandung Jawabarat || Mediagardakeadilannews.com
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas pada hari pertamanya bekerja dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. Keputusan ini diambil setelah sekolah tersebut tetap memberangkatkan siswa untuk melakukan study tour ke Jawa Timur, meskipun sebelumnya telah ada surat edaran gubernur yang melarang perjalanan ke luar provinsi. Tindakan ini dilakukan pada Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi langsung bertindak setelah mengetahui bahwa 347 siswa dari SMAN 6 Depok tetap melanjutkan study tour ke Surabaya selama delapan hari. Ia menegaskan bahwa pencopotan Kepala Sekolah merupakan bentuk tanggung jawab dalam menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dedi juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa adanya pungutan yang tidak sesuai aturan dalam kegiatan tersebut.

“Ini adalah kinerja pertama saya, dan saya ingin membenahi manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Isu-isu seperti pungutan liar dan study tour yang memberatkan orang tua sangat meresahkan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.

Sebagai langkah lanjut, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan pungutan liar dalam study tour ini. Ia menegaskan bahwa masalah ini menjadi perhatian serius dalam upayanya memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Keputusan ini menjadi bukti komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Dengan tindakan tegas ini, ia berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan terbebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
(Redaksi)

Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Resmi Dilantik Presiden Prabowo Masa Jabatan 2025-2030


Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik secara serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

DKJ || Mediagardakeadilannews com
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang melibatkan 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68 persen.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.

Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.

Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
(Redaksi)

Rabu, 19 Februari 2025

Polres Metro Bekasi dan Forkopimda Bersinergi Cegah Kenakalan Remaja



Kapolres Metro Bekasi bersama Forkopimda dan kepala sekolah berdiskusi dalam sebuah pertemuan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti untuk membahas upaya menanggulangi kenakalan remaja dan tawuran pelajar"


Kab Bekasi || mediagardakeadilannews com
Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kenakalan remaja, dan tindak kriminal yang melibatkan anak usia pelajar, Polres Metro Bekasi menggelar silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala sekolah se-Kabupaten Bekasi. Acara ini berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Plaza Pemda, Cikarang Pusat, pada Selasa (18/02/2025).

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa, menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, pihak sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fokus utama kegiatan ini adalah membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi kenakalan remaja, termasuk tawuran yang menjadi isu krusial dalam dunia pendidikan saat ini.

Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Dalam sambutannya, Kombes Pol Mustofa menyampaikan komitmen kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, terutama yang melibatkan anak sekolah. Ia juga menekankan bahwa upaya preventif harus melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat.

“Harapannya, dengan bekerja sama, kita dapat menanggulangi kenakalan remaja dan kejahatan yang melibatkan generasi muda di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, pihak kepolisian bersama Bupati Bekasi terus mengadakan program sosialisasi kepada orang tua dan tokoh agama. Kombes Pol Mustofa juga mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak mereka tidak berada di luar rumah lebih dari pukul 22.00 malam guna menghindari keterlibatan dalam aktivitas negatif.

Peran Pemerintah dan Sekolah dalam Menangani Tawuran

Pemerintah Kabupaten Bekasi turut mendorong kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Pj Sekda Jaouharul Alam menegaskan bahwa permasalahan tawuran dan kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.


“Keprihatinan ini harus menjadi perhatian kita semua. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, bukan menjadi lingkungan yang rentan terhadap kekerasan,” ungkapnya.

Menurut data Kemendikbudristek tahun 2022, sebanyak 36% peserta didik mengalami perundungan, dengan 26,9% di antaranya mengalami hukuman fisik. Fakta ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam sistem pendidikan masih menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.

Program Edukasi dan Sosialisasi

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rutin melaksanakan program “Botram Sekolah.” Program ini melibatkan Polres Metro Bekasi dalam memberikan edukasi kepada siswa terkait bahaya tawuran, bullying, dan penyalahgunaan narkoba.

Jaouharul Alam menilai bahwa langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga perilaku positif. Ia juga mendorong sekolah untuk berinovasi dalam menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengalihkan perhatian siswa dari hal-hal negatif.

Dengan dukungan semua pihak, mari kita wujudkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang unggul dalam pendidikan, bebas dari kekerasan di sekolah, dan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak baik,” pungkasnya.
(Redaksi)

Rabu, 12 Februari 2025

KEJATI JABAR ADAKAN PEMERIKSAAN MATA DAN GIGI GRATIS DI SDN BOJONG ASIH 02 KAB BANDUNG.



Bandung Jawabarat ||mediagardakeadilannews.com
Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., didampingi Asisten Pembinaan Dr. Mia Banulita dan Asisten Intelijen Eko Adhyaksono, S.H., M.H meninjau kegiatan bakti sosial pemeriksaan Kesehatan mata dan gigi di SDN Bojong Asih 02 di Jl. Tubagus Anom No. 21 Desa Dayuhkolot  Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada Rabu 12 Februari 2025.

Acara ini terselenggara atas Kerjasama Klinik Pratama Adhyaksa Kejati Jabar dan Rumah Sakit Mata Cicendo, dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan Kesehatan gigi dan mata terhadap seluruh siswa dan guru, selain itu Kajati juga menyerahkan bantuan berupa peralatan sekolah dan bingkisan untuk siswa siswi SDN Bojong Asih 02. Tampak para murid begitu antusias dan penuh sukacita dalam menjalani pemeriksaan. Ada beberapa murid yang didapati mengalami masalah dengan penglihatannya dan dalam kesempatan tersebut setelah para murid menjalani pemeriksaan dan yang mengalami masalah dengan penglihatan mendapatkan bantuan berupa kacamata gratis.

Dalam kesempatan tersebut Kajati menyambut baik acara ini, menurut Kajati kesehatan mata dan gigi dari para siswa siswi merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan, karena apabila mengalami masalah di organ tersebut tentunya akan sangat berpengaruh dalam proses belajar yang nantinya akan mengganggu jalannya pembelajaran. 

Kajati juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut juga mengedukasi para siswa untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga para siswa sadar arti pentingnya kesehatan, Kajati juga mengatakan bahwa ini merupakan wujud nyata Kejaksaan dalam partisipasinya dalam menjaga kesehatan masyarakat khususnya siswa-siswi sekolah.


Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo dr. Antonia Kartika, SpM (K) ., M.Kes menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di SDN Bojongasih 02 ini dan berharap kegiatan ini dapat membantu para siswa dan siswi yang mengalami gangguan dengan penglihatan sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan berharap kedepan dapat dilakukan hal yang sama di tempat dan waktu yang berbeda.

Bandung, 12 Februari 2025
KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
Jl. LLRE Martadinata No. 54 Kota Bandung

SIARAN PERS
Nomor: PR-04/Kph.2/02/2025

(Red,Hms RJN)

Selasa, 11 Februari 2025

Kerja Sama dengan Insan Pers Kunci Keberhasilan Tugas Kepolisian:Tegas Irwasda Polda Metro Jaya



Jakarta ||mediagardakeadilannews.com
Irwasda Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Nurkolis menegaskan, kerja sama antara kepolisian dan insan pers adalah salah satu kunci untuk keberhasilan dalam menjalankan tugas kepolisian. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025 di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Nurkolis menyebutkan bahwa jurnalisme adalah pilar penting dalam menjaga kebebasan dan kebenaran. Ia juga menyoroti peran penting media massa dalam menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai fakta kepada masyarakat.

banner 728x90
“Kerja sama yang baik antara Polda Metro Jaya dan insan pers sangat penting, karena media massa menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan fakta,” ungkapnya.

Menghadapi era digital dan maraknya media sosial, ia menekankan pentingnya kredibilitas media. “Di tengah informasi yang beredar cepat melalui media sosial, insan pers yang memiliki profesionalisme dan kredibilitas menjadi sumber utama yang dapat dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Kombes Pol. Nurkolis juga menyatakan bahwa Polda Metro Jaya terbuka untuk terus menjalin kerja sama dengan media. Hal ini penting untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan kepolisian serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan jelas.

“Kami sangat menghargai peran pers dalam membantu tugas kepolisian, baik dalam hal edukasi masyarakat maupun pengawasan terhadap kinerja kepolisian,” ujarnya.

Ia pun berharap agar kerja sama yang semakin kuat antara kepolisian dan media dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan terinformasi dengan baik. Dalam kesempatan itu, Kombes Pol. Nurkolis juga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Indonesia.

“Semoga insan pers semakin jaya dan terus berkembang dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
(Red)

Jumat, 07 Februari 2025

Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Resmi Di Tetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih 2025 – 2030


KPU Kota Bekasi menetapkan pasangan calon Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode (2025-2030) dengan perolehan suara sebanyak 459.430 suara atau 47,05%.


Kota Bekasi || mediagardakeadilannews com

KPU Kota Bekasi menetapkan pasangan calon Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode (2025-2030) dengan perolehan suara sebanyak 459.430 suara atau 47,05%.

Ketua KPU Daerah Kota Bekasi Ali Syaifa dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat pleno ini merupakan bagian dari tahapan resmi dalam proses Pemilu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KPU Kota Bekasi melakukan Penetapan Paslon Tri Adhianto -Harris Bobihoe sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Pilkada Kota Bekasi 2024 yang diajukan kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin.

Tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang berkontestasi di Pilkada 2024 kemarin semuanya hadir di acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang digelar di Harris Hotel, Summarecon Bekasi, Kamis malam (06/2/2025).

Acara juga dihadiri Pj. Walikota Bekasi, R.Gani Muhammad dan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda),Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Sardi Effendi, Setda Kota Bekasi, H. Junaedi, ketua-ketua partai pengusung dan Pejabat Pemerintah Kota Bekasi serta tokoh ulama dan masyarakat.

Dalam sambutannya pasangan nomor urut 1 (Heri Koswara-H. Sholihin), pasangan nomor urut 2 (Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni) dan pasangan nomor urut 3 (H.Tri Adhianto- Abdul Harris Bobihoe) saling memberikan apresiasi atas suksesnya Pilkada Kota Bekasi dan mengucapkan selamat atas ditetapkannya Tri Adhianto dan Harris Bobihoe sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Kedua Paslon nomor urut 01 dan 02 siap ikut mendukung dan berkontribusi dalam membangun Kota Bekasi dan mensejahterakan warganya lebih baik lagi.

Kedua Paslon nomor urut 01 dan 02 menerima secara lapang dada atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan KPU Kota Bekasi yang sudah menetapkan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe Paslon nomor urut 03 sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2025-2030.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa AS menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam upaya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi.

“Khususnya kepada masyarakat Kota Bekasi yang sudah menggunakan hak suaranya,” katanya.

Sementara itu, Pj. Walikota Bekasi dalam sambutannya mengatakan akan mengawal prosesnya hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota pada 20 Februari nanti. “Sampai semuanya selesai,” katanya.

Ali Syaifa menambahkan bahwa pihaknya akan melaksanakann dua tahapan.

“Tentu sebagaimana setelah KPU Kota Bekasi memiliki dasar Pilkada serentak 2024, yang pertama KPU Kota Bekasi melakukan penetapan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih yang kami lakukan pada hari ini,” ucap Ali Syaifa.

“Kemudian yang kedua kita akan melanjutkan usulan pengesahan, pengangkatan, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, pada Pilkada serentak 2024 kepada DPRD Kota Bekasi yang akan kami laksanakan pada esok hari (Jumat 7 Februari 2025),” sambungnya.
[7/2 18.50] Sosial Kontrol: Dalam kesempatan yang sama, Tri Adhianto mengucapkan rasa syukur dan juga berterimakasih kepada masyarakat yang telah memilih dirinya. Ia juga berpesan bahwa. Kontestasi Pilkada sudah selesai dan mengajak seluruh masyarakat untuk membangun Kota Bekasi yang keren.

“Hari ini, kontestasi telah usai, tidak ada lagi nomor satu, dua, atau tiga. Yang ada hanya satu kepentingan besar membangun Kota Bekasi yang lebih baik untuk kita semua Ini adalah kemenangan bagi harapan akan kota yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Sekarang, saatnya kita bekerja, saatnya kita bersatu kembali, meninggalkan perbedaan, dan bergerak bersama untuk membangun Kota Bekasi yang kita cintai,” ujar Tri Adhianto.

Dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih, tahapan selanjutnya adalah pelantikan yang akan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 20 Februari 2025.
(Redaksi)