YPMI-Yayasan Maja Peduli Insani Distribusikan Daging Qurban

Bekasi || gardakeadilanews.com

Ibadah Qurban yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan Qurban pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah SWT. Pengamalan Qurban ini bersifat ta’abbudi dan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan rasul-Nya.

Mengenai hakekat Qurban Allah Subhanahu Wa Ta’ala menegaskan dalam firmannya:

لَنْ يَّنَا لَ اللّٰهَ لُحُـوْمُهَا وَلَا دِمَآ ؤُهَا وَلٰـكِنْ يَّنَا لُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَـكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰٮكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

“Daging (hewan Qurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Hajj ; Ayat 37)

Dengan mengalahkan sifat-sifat hewani dalam jiwa kita, melalui HATI nya yang selalu diputari dan di kelilingi dengan Dzikirulloh, sehingga semua sifat binatang dalam diri kita sudah hilang, maka itulah hakekat qurban yang sebenarnya.

Alhamdulillah, Yayasan MAJA PEDULI INSANI telah mendapatkan amanah & kepercayaan untuk menyalurkan (mendistribusikan) daging Qurban dari para pequrban dan beberapa pengurus DKM Masjid kepada para dhuafa, lanjut usia, yatim, janda, dan disabilitas yang ada di lingkungan Yayasan.

Adapun Pengurus DKM Masjid yang telah mengamanahkan daging qurbannya adalah sebagai berikut :

Pengurus DKM Al Mujahidin, Taman Tridaya Indah, Tridaya Sakti.

Pengurus DKM Baiturrahim Blok A, Bekasi Griya Asri 2, Sumberjaya.

Pengurus DKM Al Hidayah Blok C, , Bekasi Griya Asri 2, Sumberjaya.

Pengurus DKM Darussalam Blok D, Bekasi Griya Asri 2, Sumberjaya.

Pengurus DKM Nur Hidayah Blok H, Bekasi Griya Asri 2, Sumberjaya.

Pengurus DKM Al Barkah Blok J, , Bekasi Griya Asri 2, Sumberjaya.

Pengurus DKM Al Fatihah Blok K, , Bekasi Griya Asri 2, Sumberjaya.

Pengurus DKM Al Qudwah Puri Cendana, Sumberjaya.

Pengurus DKM Al Ikhlas, Jl Wijaya Kesuma, Perumahan Kompas, Mekarsari.

Bahwa sebelumnya, Yayasan MAJA PEDULI INSANI yakni pada hari Ahad, Tanggal 26 Mei 2024 telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Hudha Lanka (Guarantee) Limited, Srilanka.

Hudha Lanka adalah sebuah Badan Hukum Srilanka dengan Akta Pendirian No. 7 Tahun 2007 dan terdaftar secara resmi pada Pemerintah Srilanka dengan No: GL 00210627, berkedudukan di Kanamoola, Madurankuly, Puttalam, Srilanka.

Yayasan MAJA PEDULI INSANI adalah Badan Hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 1, tanggal 3 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Ijin AHU No: 0004241.AH.01.04.Tahun 2023, NPWP No.: 50.845.311.5-435.000, dan juga ijin terdaftar secara resmi sebagai Organisasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor: SO.03.01/2823/Dinsos tertanggal 27 November 2023 dan berkedudukan di Jln. Garuda 6 Blok H13-15, Rt.03/024, BGA 2, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Kedua Lembaga ini sepakat untuk bekerjasama dalam bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kerjasama akan diimplementasikan dalam kegiatan akademik seperti seminar, konferensi dan lokakarya, baik tingkat nasional di negara masing-masing maupun internasional; Bantuan pelatihan personel dan instruktur/guru dalam suatu proyek yang dilaksanakan oleh kedua belah Pihak; Studi banding dalam rangka pelaksanaan proyek bersama; Pertukaran mitra untuk studi lapangan dan/atau proyek bersama.

Kedua Lembaga akan saling memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerjasama ini akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai dengan kesepakatan/kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun ke depan, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah Pihak.

Sebagai realisasi dari MoU tersebut, telah dilaksanakan Bakti Sosial Pemberian Paket Sembago Gratis kepada 100 kepala keluarga dhuafa, lanjut usia, janda, disabilitas dan juga anak-anak yatim, yang bertempat di Lapangan Bulutangkis Rt.03/Rw.024, Komplek Perumahan Bekasi Griya Asri 2, Desa Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, yang dibagi kedalam 2 sesi (Sesi Pertama dilaksanakan dari pukul: 08.30 s.d. 10.30 WIB) dan (Sesi Kedua dilaksanakan dari pukul: 13.45 s.d. 15.30 WIB).

Hudha Lanka, Srilanka telah menyerahkan uang amanah dari SIDI SHAYKH MOHAMED FAOUZI AL KARKARI, seorang ulama asal Maroko yang tinggal di Belgia senilai Rp. 16.805.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) kepada Yayasan Maja Peduli Insani (YMPI) untuk kegiatan Bakti Sosial Pemberian Sembako tersebut.

Dalam hal ini, M. Junaedi selaku Ketua Yayasan Maja Peduli Insani (YMPI) mengucapkan terimakasih banyak atas nama warga penerima paket sembako dan daging qurban tersebut dan semoga para donatur dan dermawan/wati diberikan keberkahan dan kedamaian hidup di dunia dan akherat, serta dicatat oleh Alloh Subhanawata’ala sebagai pahala yang berlipatganda di akherat kelak.

Sebagai informasi bahwa Yayasan Maja Peduli Insani juga mempunyai program yang masih berlanjut sbb :

1. Donasi Peduli Korban Banjir Bandang di Sumatera Barat.

2. Donasi BakSos Sembako Gratis di Papua Barat (Timika).

3. Donasi Bagi Program Nikah Massal Para Dhuafa.

4. Donasi Peduli Kemanusiaan Bagi Rakyat Palestina.

Bilamana, ada Donatur (Dermawan/wati) atau pihak-pihak yang ingin menyalurkan donasinya, bisa diberitahukan kepada kami, insyaAlloh kami siap jemput dan/atau bisa melalui transfer ke :

Bank Syariah Indonesia:

No Rekening : 7254441068 (Swift Code: BSMDIDJA) A/n Yayasan MAJA PEDULI INSANI

Bank Muamalat:

No Rekening : 3290028380 (Swift Code: MUABIDJA) A/n Yayasan MAJA PEDULI INSANI

Mohon untuk informasi & konfirmasi bisa menghubungi ke No WA: +6287864641720 / +6285888456708.

M. Junaedi juga mengatakan bahwa Yayasan yang dipimpinnya siap menerima wakaf tanah dan uang untuk dibangun masjid dan pondok pesantren, serta kendaraan operasional Yayasan, dan membentuk cabang-cabang Yayasan ke daerah lain, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.(Red,HPN)

Respon Cepat , Camat Tambun selatan Turun langsung selesaikan Polemik Rehab Total SDN Mekarsari 07

Bekasi Tambun selatan || gardakeadilannews.com

“Jadi gini ya, lingkungan, kita sebagai warga disini justru berharap dari awal ini pemerintah kok ga ada perhatiannya ke SDN Mekarsari 07 Tambun Selatan Bekasi. Masa bangunannya dari dulu cuma 3 lokal sementara anak-anak kita sekolah disini kan. Nah kita usulkan sebagai warga. Proses Musrenbang kita dorong. Kepala sekolah kita lapor juga kita dorong. Ayo kita bangun kita usulkan.

Nah ketika sekolah ini akan dibangun tingkat, paling tidak ya harusnya pihak dari dinas pada saat perencanaannya. Jadi kita juga bisa mempersiapkan segala macamnya.

Pada prinsipnya semua warga setuju cuma kan kita juga harus lapor ke warga. Ini lo ada pembangunan sekolah. 

Lalu kita kumpulkan tokoh masyarakat dan pihak DKM. Dari beberapa masukan dan usulan, yang paling utama adalah dibuatkan pintu masuk tersendiri. Kenapa? Selain keindahan itu juga demi keselamatan anak-anak murid itu sendiri. Supaya keluarnya anak-anak itu gak langsung ke jalan utama. Pintu masuknya juga bisa dikunci demi keamanan dan tidak saling mengandalkan. 

“Pintu masuknya kudu punya sendiri supaya juga sekolah ada wibawa. Masa sekolah gak punya pintu masuk?,” ucap Ketua RW 018 Mekarsari.

“Intinya nggak ada cerita warga kita menghambat. Kalau bangunannya lah kita dorong gitu kan. Justru begitu ini berhenti kerja, kita tegur pemborongnya,” ujarnya.

Menurut Sopian Hadi Camat Tambun Selatan bahwa 

hasil musyawarah yang dihadiri pihak Kepala sekolah Bimaspol, Babinsa, DKM, BPD, Sekdes, RT 007 Ketua RW 018 Desa Mekarsari beserta Komite Sekolah,

menyepakati pembangunan rehab SDN Mekarsari 07 tetap seperti sebelumnya, yakni menghadap Masjid.

“Hanya, masukan dan saran dari RW dan Ketua DKM agar pihak sekolah menjaga kebersihan, dan membuat pintu masuk akses sendiri,” singkat Sopian Hadi 

Menurut Kepala sekolah SDN O7 Mekarsari Bambang Hermawanto mengucapkan terima kasihnya pada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun hasil keputusan bersamanya yaitu sekolah tetap menghadap ke Masjid seperti semula. Kemudian pihak sekolah membuat pintu gerbang sendiri demi keamanan bersama.

“Saya sangat berterima kasih atas mediasi semua pihak. Pihak RJN Bekasi Raya yang telah memediasi, Pak Camat beserta unsur Muspika, pihak desa, tokoh masyarakat dan juga komite sekolah yang telah sangat mendukung sekali,” ungkap 

“Saya bersyukur sekali atas hasil kesepakatan bersama ini. Karena dari kemarin itu memang agak menghambat pembangunan sekolah ini. Jadi dengan selesainya ini pihak sekolah merasa tenang. Sehingga KBM nanti bisa tepat waktu dan berjalan lancar kembali,” tuturnya.

( HMS RJN,Red.)

Umroh Gratis ; Kapolres Metro Bekasi Gelar Olahraga Bersama Dalam Rangka Sambut HUT Bhayangkara Ke 78 ..

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-78, Polres Metro Bekasi Bekasi menggelar kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi bersama Bhayangkari Cabang Metro Bekasi dan seluruh personel di Go Wet Waterpark, Grand Wisata Tambun Selatan, Jumat (14/6/2024).

Kegiatan olahraga bersama ini dimulai dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan senam aerobik yang dipimpin oleh instruktur profesional.

banner 728x90

Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan di antara anggota Kepolisian serta Bhayangkari.

“Olahraga bersama ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan kita dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-78. Selain untuk menjaga kesehatan, kita juga ingin mempererat silaturahmi dan semangat kerja sama di antara kita semua,” ujar Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi.

Dalam acara tersebut, Kapolres juga memberikan doorprize kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat mereka. Doorprize utama yang diberikan adalah paket umroh gratis, yang disambut antusias oleh seluruh peserta. Selain itu, berbagai hadiah menarik lainnya seperti peralatan elektronik dan pelaratan rumah tangga.

“Semoga doorprize ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi. Kita semua adalah bagian dari keluarga besar Polri yang harus saling mendukung dan menguatkan,” tambah Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi.

Kegiatan olahraga bersama ini menambah semarak rangkaian acara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di wilayah Polres Metro Bekasi Bekasi. Dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang maksimal, Polri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Bekasi.

(Red*)

JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN LANTIK KATARINA ENDANG SARWESTRI, S.H., M.H. SEBAGAI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Jl. LLRE Martadinata No. 54 Kota Bandung

Bandung || gardakeadilannews.com

SIARAN PERS

Nomor: PR-34/Kph.2/06/2024

Pada hari Selasa, 11 Juni 2024 Jaksa Agung ST BURHANUDDIN bertempat di Aula Gedung Utama Lt. 11 Kejaksaan Agung RI  melantik Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggantikan Ade T Sutiawarman, S.H., M.H. yang mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

Hadir dalam acara tersebut Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Pejabat Eselon II di Kejaksaan Agung. 

Mengawali sambutannya, Jaksa Agung mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Tentunya para pejabat yang dilantik adalah insan terbaik Adhyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian yang obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan.

Jaksa Agung menyampaikan agar memastikan terlaksananya pola penegakan hukum yang humanis serta proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan menyeimbangkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan serta untuk pedomani Surat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 17 Januari 2022 tentang meningkatkan Pengawasan Melekat Pada Satuan Kerja.

Terakhir, Jaksa Agung berharap setiap pejabat baru yang baru saja dilantik dapat menunjukkan kinerja dan prestasi nyata "Bekerjalah menggunakan nurani dan akal sehat yang konsisten pada kebenaran" agar selalu mendukung upaya menjadikan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum nomor satu baik dari sisi penegakan hukum maupun pelayanan publik. 

Demikian untuk disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

(Red,Rjn)

Bandung, 11 Juni 2024

KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM

Sumber Penkumhumas.

kejatijabar@gmail.com

Kemendagri bersama Kementan Teken MoU Wujudkan Swasembada Pangan, Cetak Sawah Rakyat

Jakarta || gardakeadilannews.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman mengenai progam cetak sawah rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki 4 musim. Dirinya menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi.

"Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu," katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah dan harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan Pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah maupun perwakilan Pemda, baik secara langsung maupun virtual.

Lebih jauh Tito Karnavian mengatakan, "Kita harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing dan kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu didukung dan mana yang tidak," tegasnya.

Terkait anggaran pertanian, Mendagri menerangkan, Pemda dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Dirinya mencontohkan Pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian. Sementara itu, daerah dengan PAD rendah diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.

"Nah daerah-daerah [dengan PAD rendah] ini memang harus dibantu, karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, sehingga pertanian ya mereka tidak punya uang," pungkasnya.

(Tomson)

Peran Penyuluh Agama Untuk Gereja Bersih Serta Lomba Ramah Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi

Bekasi || gardakeadilannews.com

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2024, penyuluh agama dan penghulu diharapkan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan kepala KUA kecamatan diinstruksikan untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan pelaporan atas kegiatan dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.

Sosialisasi Pelestarian Lingkungan oleh Penyuluh Agama Kristen

Penyuluh agama Kristen, Ayub D.T. Tampubolon, MTh (Penyuluh Ahli Madya) mengambil inisiatif dalam sosialisasi pelestarian lingkungan hidup kepada kelompok binaan dan gereja-gereja/rumah ibadat. Selain itu, ia juga melakukan penanaman pohon di beberapa tempat di Kabupaten Bekasi. Dalam upaya sosialisasinya, muncul ide untuk mengadakan lomba gereja bersih ramah lingkungan hidup. Lomba ini tidak hanya bertujuan agar gereja bersih dan ramah lingkungan tetapi juga agar manajemen dan administrasi gereja lebih tertata.

Pelaksanaan Lomba Gereja Bersih Ramah Lingkungan Hidup

Lomba gereja bersih ramah lingkungan hidup ini memiliki tiga kategori: gereja/rumah ibadat di perumahan-kaplingan, ruko-ruko, dan gedung sendiri/IMB. Pdt. Aguston T, SE, MTh dari PGLII menyatakan bahwa lomba ini membawa perubahan positif sejak satu setengah tahun kehadiran penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Pdt. Nikson Simangunsong, STh dari HKBP Cibitung menekankan pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan, sesuai dengan ajaran bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam.

Dukungan

Fernandes, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua pihak. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H. Shobirin, S.Ag, M.Si, menambahkan bahwa penting untuk mengajarkan anak-anak dengan ajaran penuh cinta dan toleransi.

Pengumuman Pemenang

Adapun pengumuman pemenang lomba dilakukan pada Jumat, 7 Juni 2024 di Gereja Kemah Injil (GKII) Mangunjaya Tambun. Pemenang kategori gereja di perumahan/kavling antara lain GPdI Jemaat Imanuel Babelan, Gereja Pantekosta Indonesia Grand Viesta Serang Baru dan GKII Babelan. Untuk kategori ruko, pemenangnya adalah GKPI Roxy Lippo Cikarang, GKI Roxy Lippo Cikarang, dan GBKP Roxy Lippo Cikarang. Sedangkan kategori gedung sendiri/IMB, pemenangnya adalah HKBP Cibitung, GSJA Mangunjaya dan GPIB Tambun.

(Red,RJN)

Gagas City Branding ; Pj Bupati Dani Ramdan Diskusi Bareng Ratusan Awak Media.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Kepala Dinas Kominfosantik, Yan Yan Akhmad Kurnia

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Acara diskusi dengan tema menggagas city branding Kabupaten Bekasi, bersama Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Kepala Dinas Kominfosantik, Yan Yan Akhmad Kurnia, bersama insan pers dari berbagai media cetak dan elektronik, diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo Cantik) Kabupaten Bekasi, di Hotel Java Palace, Kota Jababeka Cikarang, pada Selasa (4/6/2024).

Acara tersebut mengangkat tema menggagas city branding Kabupaten Bekasi. 

Dani Ramdan Pj Bupati Kabupaten Bekasi mengatakan, dari diskusi tersebut banyak ide dan gagasan segar dari para awak media yang bisa dikaji dan menjadi bahan untuk menjadi city branding sehingga menjadi ciri yang unik bagi Kabupaten Bekasi.

Ya, city branding ini menyangkut ciri khas, baik itu landmark, kuliner, seni, budaya sampai ke desain grafis, memang masih dalam bentuk konsep, tapi nanti ketika draft-nya sudah jadi dan akan ditetapkan, kita akan kumpul lagi, baik dengan kalangan media, budayawan, masyarakat pekerja, petani, karena city branding harus dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Dani Ramdan mengatakan, diskusi terkait city branding dengan kalangan media dinilai penting karena media sebagai corong publikasi dimana ide apa pun bisa disebarluaskan ke masyarakat.

Nanti ketika ada respon dari masyarakat, media bisa menyerap dan menyampaikan kembali kepada kami ide apa saja terkait city branding ini," katanya.

Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia mengatakan, media gathering yang digelar merupakan rangkaian dalam menyerap ide dan gagasan untuk membangun city branding Kabupaten Bekasi.

Karena media ini bagian dari unsur pentahelix, sehingga perlu kita libatkan dalam proses penyusunan city branding, dan ke depannya media akan menjadi salah satu saluran untuk membranding Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

Yan Yan menambahkan, pemberitaan di media akan membawa citra untuk Kabupaten Bekasi.Ketika banyak diberitakan baik maka orang di luar Bekasi akan menilainya baik.Namun ketika banyak diberitakan jelek maka citranya juga akan menjadi tidak baik.

Karena itu kita berharap, insan pers ikut mencintai dan bangga terhadap daerahnya, serta ikut membantu membangun citra baik terhadap Kabupaten Bekasi," ucapnya.

(Tomson)

Kunjungan Wakapolres Metro Bekasi Dan Pimpin Upacara Di SMK Karya Guna Bhakti 1 Bekasi Timur

Bekasi || gardakeadilannews.com

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dany Aryanda didampingi Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Nana Suherna menjadi Inspektur upacara di  SMK Karya Guna Bhakti 1, Jl. Anggrek 1 kelurahan Duren Jaya, kecamatan Bekasi Timur pada Senin (03/06/24).

Nampak hadir juga Wakasat Binmas AKP Puji Astuti serta jajaran Binmas Polres Metro Bekasi Kota,  Camat Bekasi Timur Fitri  Widyati serta para guru dan kepala sekolah SMK Karya Guna Bhakti

 1.Dalam sambutannya, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani yang dibacakan oleh Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dany Aryanda menuturkan bahwa upacara merupakan salah satu media untuk membina kepribadian dan karakter sebagai warga negara yang baik.

"Sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, selain itu, upacara juga merupakan media untuk menghormati para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia yang telah gugur memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,"katanya.

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dany Aryanda didampingi Kepala Sekolah SMK Karya Guna Bhakti 1 menyerahkan piagam kepada siswa berprestasiKembali dikatakan bahwa sekolah merupakan tempat menimba ilmu, membangun dan membina mental dan budi pekerti, menjalin hubungan sosial kemasyarakatan.

"Untuk itu perlu dijaga kredibilitas sekolah tersebut dengan melaksanakan program pendidikan secara baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan di bidang pendidikan," imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada para pelajar khususnya SMK Karya Guna Bhakti 1 untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti penyalahgunaan narkoba dengan saksi hukuman minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Hal tersebut merupakan ancaman  terbesar bagi generasi muda pada saat ini adalah pengguna narkoba yang tanpa disadari. 

Generasi mudah menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba."Generasi mudah merupakan sasaran empuk para bandar narkoba melalui kaki tangan jaringannya, mereka berusaha untuk menjerumuskan anda dalam lingkaran setan narkoba," ungkapnya.

Kemudian hindari perilaku seks bebas untuk menghindari penyakit HIV AIDS. 

Hindari tawuran antar pelajar yang kerap terjadi dan mengakibatkan jatuhnya korban.Ada ancaman yang menanti akibat dari tawuran yaitu jika korban mengalami luka berat makan ancaman bagi pelaku ialah 5 tahun penjara. 

Apabila korban meninggal dunia maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. 

Hal ini tentunya akan merugikan semua pihak.Selain itu, pelaku tawuran yang kedapatan membawa senjata tajam dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Kapolres juga meminta kepada para guru untuk tetap mengawasi para siswanya pada jam istirahat maupun ketika jam pulang sekolah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kembali dikatakan, dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang kondusif, polri pada saat menangani setiap bentuk gangguan Kamtibmas terhadap siapapun tak pandang bulu termasuk mereka yang masih berstatus pelajar."Kami bertindak tegas dan terukur yakni menggunakan pendekatan penegakan hukum. 

Namun perlu anak-anakku sekalian perlu ketahui bahwa pelajar atau remaja yang terlibat dalam pelanggaran hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wakapolres juga menyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu siswa SMK Karya Guna Bhakti 1 yang berprestasi.

( Franky,Red)

Sorotan Publik ; Pengangkatan Direktur Utama Tirta Bhagasasi Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Pengangkatan Direktur Utama Tirta Bhagasasi di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi karena proses pengangkatan tersebut diduga cacat administrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, seharusnya diperlukan minimal dua minggu untuk mengangkat pejabat BUMD. Namun, dalam kasus ini, prosesnya hanya memakan waktu satu minggu.

Rangkaian Proses Pengangkatan

Proses pengangkatan dimulai pada hari Senin dengan seleksi calon, diikuti oleh tes dan wawancara pada hari Kamis. Kemudian, pada Sabtu malam, pelantikan dilakukan secara tertutup. Hal ini dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa kepala daerah harus melaporkan kekosongan jabatan anggota direksi kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 hari kerja sejak laporan diterima.

Reaksi dari DPRD Kabupaten Bekasi

Ani Rukmini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, segala kewenangan terkait pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD adalah kewenangan kepala daerah.

Kepala daerah bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah. “Sebagai organ perusahaan umum daerah, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan adalah kepala daerah. Secara peraturan tidak ada keterlibatan DPRD dalam pemilihan atau penggantian Dirut dan jajarannya. Tidak juga ada kewajiban perizinan kepada dewan,” ujarnya.

Sementara pendapat berbeda disampaikan oleh Hani Siswadi selaku Direktur Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHAB).

“Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat BUMD. Meskipun kepala daerah memiliki kewenangan penuh, penting untuk memastikan bahwa semua prosedur administratif diikuti dengan benar untuk menghindari dugaan cacat administrasi dan menjaga kepercayaan publik,” ucapnya.

“Betul bahwa Kepala Daerah sebagai pemilik modal memiliki kekuasaan tertinggi dalam perusahaan di daerahnya, dan kekuasaan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan salah satu Kepala Bagian untuk menduduki sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BUMD diantaranya adalah PDAM,” terang Hani.

Namun, lanjutnya, kekuasaan tersebut tidak mutlak dilakukan dalam hal penunjukan Direksi apalagi menentukan posisi Direktur Utama. 

“Karena untuk pergantian posisi Direktur Utama ada ketentuan yang berlaku dan mekanisme itu dilakukan berjenjang mulai dari pendaftaran sampai pada pelantikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.

( Red/HMSRJN)

Klarifikasi Dr. Arief Kurnia, M.A.R.S. Terhadap Pemberitaan Miring Tentang RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi Mengenai Tuduhan Penyelewengan

Direktur RSUD Cibitung Arief Kurnia,M.A.R.S.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Arief Kurnia, M.A.R.S., Direktur RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi, memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan penyelewengan pajak dan anggaran oleh beberapa pejabat rumah sakit. Dalam pernyataannya, Dr. Arief menegaskan bahwa berita tersebut dibuat dengan narasumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Dr. Arief sangat menyayangkan munculnya berita yang tidak berdasar ini. Menurutnya, seorang jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menguji informasi yang diperoleh berdasarkan fakta yang ada, bukan sekadar opini atau dugaan. Ia menekankan pentingnya integritas dalam dunia jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan katanya “

Lebih lanjut, Dr. Arief menjelaskan bahwa pemberitaan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar faktual. Ia memastikan bahwa tidak ada pejabat RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi yang dijemput oleh aparat penegak hukum terkait dugaan penyelewengan pajak dan anggaran,  Semua aktivitas di rumah sakit berjalan sesuai prosedur dan diawasi dengan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Seyogianya seorang Jurnalis selalu menguji informasi dari berbagai instansi yang terkait dengan satu berita  berdasarkan fakta dan bukannya opini,” tukasnya.

Selain itu, Dr. Arief juga mengajak semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu mencari sumber informasi yang kredibel dan memverifikasi kebenaran berita sebelum mempercayainya. dengan demikian, dapat dihindari penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Penegasan Dr. Arief ini diharapkan dapat menghentikan spekulasi yang beredar dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi. Ia berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dan transparansi di rumah sakit guna memberikan pelayanan medis yang terbaik bagi masyarakat.

Di jelaskan oleh Humas RSUD Cibitung Mengenai Kondisi Internal dan Berita Miring Lainnya, pada saat di temui di kantor humas RSUD Cibitung “ menjelaskan

Naman Sulaeman, S.K.M., yang menjabat sebagai Humas RSUD Cibitung, juga memberikan klarifikasi terkait berbagai pemberitaan miring lainnya yang beredar mengenai rumah sakit Cibitung tersebut. Naman menegaskan bahwa tidak ada pejabat RSUD Cibitung yang dijemput oleh penegak hukum,  Ia memastikan bahwa kondisi internal rumah sakit Cibitung saat ini dalam keadaan baik-baik saja, beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan katanya “

Menanggapi isu-isu terkait tunggakan pembayaran dalam pembelian alat-alat medis, Naman dengan tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, semua transaksi pembelian alat medis dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia juga menepis tuduhan adanya pungutan uang dalam proses penerimaan tenaga harian lepas (THL), dan menekankan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara profesional dan transparan tanpa ada pungutan liar.

Naman menyatakan bahwa berita-berita tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Ia menyayangkan adanya informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat kabupaten Bekasi

Namun, Naman juga menyampaikan apresiasinya terhadap fungsi media sebagai sosial kontrol, selama informasi yang disampaikan berdasarkan fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bahwasanya saya selaku Humas RSUD Cibitung sangat menghargai rekan media yang memiliki fungsi sebagai sosial kontrol,

Namun adanya pemberitaan bahwa ada tunggakan terkait pembelian alat-alat dan pungutan uang dalam penerimaan THL adalah berita yang tidak dapat dipastikan akan kebenarannya dikarenakan tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada,” tegas Naman.

Sebagai penutup, Naman mengajak semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia berharap agar masyarakat dapat selalu mencari sumber informasi yang akurat dan terpercaya sebelum menyebarluaskan berita yang belum tentu benar.

Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif dan harmonis di lingkungan RSUD Cibitung dan masyarakat sekitar.

ADV_

(Tangi.s)

Study Tour Ajang Bisnis apa yang Lainnya ;Kontroversi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Tentang Study Tour ,Jauh Panggang Dari Api

Jawa barat bandung || gardakeadilannews.com

Mengingat surat edaran Gubernur Jawa Barat No 64/PK.01/Kesra mengenai pelarangan study tour pada satuan pendidikan telah mencuri perhatian publik. Surat ini diterbitkan sebagai respons terhadap kecelakaan tragis yang melibatkan bus rombongan perpisahan siswa sekolah swasta di Bogor, yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam dan mendorong tindakan cepat oleh pemerintah daerah.

Ironisnya, surat edaran tersebut kini menjadi acuan bagi kepala daerah di seluruh Jawa Barat, termasuk di antaranya Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Meski diterbitkan dengan niat baik untuk mencegah insiden serupa, banyak kritik yang muncul karena surat edaran ini dianggap tidak relevan dengan kejadian sebenarnya. Kejadian tragis tersebut melibatkan kegiatan perpisahan, bukan study tour, sehingga pelarangan study tour dinilai tidak tepat sasaran.

Surat edaran tersebut memicu asumsi negatif di masyarakat, yang mempertanyakan kemampuan Pj Gubernur Jawa Barat dalam membedakan antara study tour dan kegiatan perpisahan. Ketidakakuratan ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas kebijakan yang diambil dan menambah beban psikologis bagi para pelajar serta orang tua yang terkena dampak dari larangan tersebut. Kritik yang mengemuka juga mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berdasar serta kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk menelisik lebih dalam mengenai dasar penerbitan surat edaran dan bagaimana kebijakan tersebut berimplikasi pada dunia pendidikan di Jawa Barat. Hal ini juga mencakup evaluasi terhadap respons cepat pemerintah dalam menangani insiden tragis serta bagaimana kebijakan yang diambil dapat memperbaiki atau justru memperkeruh situasi yang ada. Keseluruhan situasi ini memerlukan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Kejadian kecelakaan yang menjadi pemicu terbitnya surat edaran ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Insiden ini menunjukkan bahwa kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah sering kali mengabaikan keselamatan siswa demi keuntungan kelompok tertentu.

Implikasi hukum dari surat edaran ini juga mencakup perlunya revisi kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik dari pihak berwenang.

Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada dan membuat peraturan yang lebih komprehensif untuk mengatur kegiatan sekolah di luar lingkungan sekolah. Dengan demikian, keselamatan siswa dapat lebih terjamin, dan praktik-praktik yang mengabaikan aturan hukum dapat diminimalisir.

Dalam hal ini, kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan yang terlibat harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum.

Demikian paparan yang disampaikan Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya, Selasa (21/5/2024).

Hisar pun menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. “Dengan demikian, diharapkan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa keselamatan siswa selalu menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Padahal, terang Hisar, jauh sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya, SH., M Si. per tanggal 5 Maret 2024 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 12867/PK.03.03.01/Sekre Tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Perpisahan Peserta Didik Di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) se-Jawa Barat pada masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d XIII.

“Dimana dalam SE tersebut disampaikan untuk menjadi perhatian dan dihimbau agar acara perpisahan dilaksanakan secara sederhana dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah,” pungkas Hisar. (Red,HMS RJN )