Terjadi "Insiden" Kunjungan Menteri Keuangan Ke Kantor Bea Cukai Cikarang

Adhitya Humas ; Wartawan Bekasi Dilarang Meliput, "Khusus" Media Internal Kementerian

Kab Bekasi-gardakeadilannews.com

Kunjungan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati bersama 80 pengusaha penerima fasilitas tempat penimbunan berikat, KITE, Reksan cukai sampai dengan pelaku usaha UMKM melaksanakan dialog kerja dalam rangka pengembangan kebijakan pemerintah dan strategis bisnis menuju Indonesia Maju. Jum'at, 27/01/2023.

Agenda kunjungan Menteri Keuangan di Kabupaten Bekasi, Di warnai debat antara pihak panitia acara dengan puluhan awak Media Lokal yang datang untuk meliput Kunjungan Kerja Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ke Bekasi.  

Adhitya selaku Humas melarang puluhan rekan media untuk melakukan peliputan, Pihak panitia merasa benar menjalankan tugas dikarenakan perintah kementerian

Mengaku Humas Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang. Adhitya mengatakan, Bahwa awak media lokal dilarang meliput kegiatan Bu Menteri Keuangan di tempat tersebut dan yang boleh meliput hanya media yang telah di bawa oleh kementrian.ucapnya

Perlakuan Adhitya membuat geram puluhan Awak media yang sudah jauh - jauh datang untuk meliput kegiatan Kunker Menteri Keuangan RI Sri Mulyani tersebut, puluhan rekan media merasa di lecehkan, Bukan tanpa maksud kedatangannya tanpa undangan dari pihak terkait dan kehadiran mereka ditolak untuk hadir dalam liputan kegiatan Menteri Keuangan Indonesia.

Sri wartawan online jnn.co.id yang juga ada dilokasi bersama  beberapa rekan media yang lain ,menanyakan alasan larangan liputan yang disampaikan Adhitya Humas Bea Cukai Cikarang pada kegiatan Kunker Menteri Keuangan di Bekasi, dan dijawab Adhitya, " silahkan tanyakan kementerian " ucap nya sambil membalikan badan meninggalkan awak media.

Lenny dari Jabar Expres mengatakan, " Tidak begitu, Kami ini wartawan kabupaten Bekasi, Kami wajib meliputan kegiatan yang ada di Bekasi karena surat tugas liputan kami di bekasi" Tegas nya

Semetara itu saat ditemui awak media Hisar ketua Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya mengatakan, sangat di sayangkan sikap Adhitya selaku Humas yang melarang Rekan - Rekan Media Lokal untuk meliput Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa hanya Wartawan yang ada di daftar List atau media yang terdaftar di Kementerian Keuangan lah yang boleh meliput, Ujar nya

Seharus Adhitya menghargai Rekan - Rekan dari Media Lokal atau Bekasi ( Kota / Kab) dan memberikan kesempatan untuk meliput Kunker MenKeu di wilayah nya, Bukan malah melarang membuat kekesalan & kekecewaan Rekan - Rekan Media Lokal sehingga mengakibat insiden ( keributan ) kecil antara Adhitya dengan beberapa Rekan Media Loka. Tegas Hisar

Ini jelas telah melanggar UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya akan mengirimkan surat Konfirmasi / Klarifikasi ke Kementrian Keuangan RI Sri Mulyani apakah benar larangan peliputan oleh Rekan - Rekan Media Lokal saat Kunjungan kerja (Kunker) nya atas intruksi beliau seperti yang di sampaikan Adhitya..?.

Jika hal itu benar, Sri Mulyani harus memberikan Klarifikasi kepada Rekan - Rekan Media Bekasi yang hadir saat itu, jika tidak benar Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI harus memberikan saksi tegas kepada Adhitya yang telah mengatakan kepada Rekan - Rekan Media " jika tidak terima atau keberatan Silahkan tanyakan Kementerian " ujar nya. Pungkas Hisar

(Tangi.s,HMS Rjn )

Pj. Bupati Bekasi Kunker ke Walikota Medan

Medan Sumut-gardakeadilannews.com

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Medan dan diterima langsung oleh Walikota Medan, M. Bobby Afif Nasution, di Ruang Rapat Kantor Walikota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (25/1).

Dani Ramdan mengatakan, kunjungan kerja ke Kota Medan ini dalam rangka persiapan Pemkab Bekasi yang diamanatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2023, serta diskusi terkait program kerja yang ada di masing-masing wilayah.

“Kota Medan ini pernah sukses menjadi tuan rumah Harkopnas tingkat Nasional, dan kita ingin belajar kiat-kiatnya seperti apa,” ujarnya.

Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa pihaknya tertarik dengan salah satu program kerja Pemkot Medan yakni layanan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk bisa diterapkan di Pemkab Bekasi. 

“KKPD ini sepertinya bisa kita terapkan untuk mendukung layanan pada website Bebeli (Bekasi Berani Beli), karena ini kan juga situs belanja daring,” ucapnya.

Ia pun mengatakan, kekuatan koperasi yang ada di Kota Medan dinilai sudah cukup maksimal, untuk bisa diterapkan di Kabupaten Bekasi, terlebih pada koperasi-koperasi karyawannya.

“Tadi juga kita melakukan studi tiru ke Koperasi Jasa KIM dan banyak sekali yang bisa kita pelajari disana,” tegasnya.

Walikota Medan, M. Bobby Afif Nasution, menyambut baik kedatangan Pj. Bupati Bekasi bersama rombongan. Dirinya menyampaikan, Pemkot Medan telah membuat beberapa regulasi untuk membantu UMKM lokal. 

“UMKM di Kota Medan memang masuk ke dalam salah satu dari beberapa program prioritas kami. Mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa diambil dari Kota Medan,” pungkasnya.

(Red,*)

Kehadiran Bobby Nasution Dan Prabowo Subianto,Dzikir Dan Doa Awal Tahun 2023 Membludak Dihadiri Peserta.

Sekitar kurang lebih sepuluh ribu peserta memadati Lapangan Benteng Medan untuk mengikuti acara Dzikir dan Doa Awal Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pemko Medan, Kamis (26/1) malam. 

Medan Sumut-gardakeadilannews.com

Animo masyarakat yang mengikuti kegiatan agama ini semakin tinggi ketika Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto hadir dalam acara tersebut. Kehadiran kedua tokoh tersebut langsung diserbu oleh masyarakat yang berlomba ingin menyalami keduanya.

Kapolda Sumut Tegaskan Ti

Dzikir dan doa awal tahun 2023 ini sengaja digelar oleh Pemko Medan guna memohon keberkahan kepada Allah Swt agar program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution yang telah dicanangkan berjalan sukses di tahun 2023 sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan.

Acara dzikir dan doa awal tahun 2023 ini juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman para alim ulama dan tokoh masyarakat serta para pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan

Dalam sambutanya Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan kegiatan dzikir dan doa awal tahun 2023 digelar untuk mengawali pekerjaan di tahun 2023 yang akan dilakukan Pemko Medan. Untuk itu kegiatan dzikir dan doa ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk terus bekerja lebih keras dan lebih baik lagi kedepannya.

"Di Awal tahun 2023 ini saya mengajak masyarakat kota Medan untuk bersama-sama mendukung dan mendoakan program Pemko Medan."kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution dalam kesempatan itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila nantinya pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Medan akan menimbulkan kemacetan bagi masyarakat.

"Saya memohon maaf apabila nantinya pekerjaan yang kami lakukan menimbulkan kemacetan, namun di tahun 2024 insya allah kota Medan akan jauh lebih baik dari hari ini."ujar Bobby Nasution.

Disamping itu Bobby Nasution juga mengajak masyarakat untuk mendukung program pengembangan UMKM yang telah dicanangkan oleh Pemko Medan. Bobby Nasution ingin agar masyarakat dapat memanfaatkan program UMKM tersebut untuk menambah penghasilan keluarga.

"masyarakat jangan hanya berharap bantuan modalnya saja, tetapi ikutilah seluruh programnya sampai selesai, mudah-mudahan itu bisa menambah perekonomian keluarga kita."pesan Bobby Nasution.

Terakhir Bobby Nasution kembali mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas yang ada di daerah, jangan sampai terjadi gesekan.

"Kita harus bisa bersama-sama menjaga kondusifitas ini, menjaga ketentraman dan ketertiban di kota Medan."ajaknya.

Sementara itu Menteri Pertahanan  (Menhan) RI Prabowo Subianto di kesempatan itu mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur karena bangsa Indonesia telah berhasil melewati tahun-tahun yang sangat sulit. Dimana hampir dua tahun lebih Indonesia dan negara lainya di dunia dihantam pandemi covid-19 yang mempengaruhi kesehatan dan ekonomi di seluruh dunia.

"Alhamdulillah bangsa kita karena rukun dan bersatu mengakui Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil mengatasi covid-19, keberhasilan ini harus kita syukuri karena masih ada negara lain yang masih dilanda covid-19 "kata Prabowo Subianto.

Disamping itu Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa PBB juga mengakui  Indonesia merupakan salah satu dari lima negara terbaik di dunia dalam menangani pandemi covid-19. Meski demikian, Prabowo Subianto mengingatkan keberhasilan ini bukan menjadikan bangsa Indonesia menjadi lengah dan menganggap ancaman covid-19 sudah lewat, namun harus tetap waspada.

"Kita tetap harus waspada, menjaga diri dan keluarga."tegas Prabowo Subianto sembari mengatakan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi covid-19 tidak terlepas dari tingginya angka vaksinasi covid-19.

Selain masalah covid-19, Prabowo Subianto juga mengatakan perang Ukraina dan Rusia yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap negara-negara lainya di dunia. Sebab kedua negara tersebut merupakan pemasok gandum terbesar di dunia. Akibat dari perang tersebut pengiriman gandum menjadi terhambat yang berakibat menjadi tingginya harga bahan kebutuhan pokok.

"Inilah keadaan yang dihadapi dunia saat ini, bahkan Bank Dunia meramalkan kondisi saat ini menjadikan hampir 70 negara di dunia akan menjadi pasien IMF, artinya ekonomi mereka ambruk. Namun alhamdulillah Indonesia masih menjadi negara yang aman dan kuat mengatasi masalah ekonomi"terangnya.

Terakhir Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan, jangan sampai masyarakat Indonesia mau diadu domba.

"Sebagai bangsa Indonesia kita jangan mau di adu domba. Perbedaan pendapat, persaingan politik merupakan hal yang biasa. Jangan jadikan ini sebagai perpecahan."pesanya.

Sementara itu salah seorang masyarakat yang mengikuti acara dzikir dan doa awal tahun 2023 ini mengaku bersyukur dengan adanya acara ini. Sebab acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bersilaturahmi.

"Dengan adanya acara ini saya berharap kedepannya di tahun 2023 kota Medan menjadi kota yang lebih berkah, dan menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur."harapnya.

(Red,*)

Jaksa Agung Rotasi Besar-besaran, Sejumlah Kajati dan Wakajati Diganti.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi terhadap jajaran pejabat eselon II dan III Kejaksaan Agung.

Jakarta-gardakeadilannews.com

Keputusan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor 19 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan rotasi dan mutasi merupakan hal biasa

“Promosi dan mutasi bukan saja untuk penyegaran organisasi, merupakan kebutuhan institusi agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat,” terangnya, Kamis (26/1/2023).

Adapun salah satu pejabat eselon II yang dirotasi yakni Leonard Eben Ezer yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten di Serang.

Leonard akan mengemban jabatan baru sebagai Kajati Sulawesi Selatan di Makassar.

Ia menggantikan Raden Febrytriyanto yang dipromosikan menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta.

Sementara pengganti Leonard, Didik Farkhan Alisyahdi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jambin Kejagung.

Selain itu, Jaksa Agung juga merotasi jajaran di tingkat eselon III, salah satunya Bima Suprayoga.

Dia akan mengemban jabatan baru sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Sementara itu, posisi lama Bima sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat akan digantikan oleh Hari Wibowo.

Berikut daftar nama jajaran eselon II yang dimutasi dan dipromosikan:

1. Raden Febrytriyanto akan menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta

2. Leonard Eben Ezer akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Didik Farkhan Alisyahdi akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten

4. Siswanto akan menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jambin Kejagung

5. Teguh Subroto akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

6. Ahelya Abustam akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar

7. Basuki Sukardjono akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung

8. Edy Birton akan menjabat sebagai Sesjampidmil Kejagung

9. Andi Muhammad Taufik akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado

10. Haruna akan menjabat sebagai Inspektur I pada Jamwas Kejagung

11. Purwanto Joko Irianto akan menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

12. Subeno akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

13. Herry Ahmad Pribadi akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari

14. I Dewa Gede Wirajana akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamintel Kejagung

15. Masyhudi akan menjabat sebagai Sekretaris Jamintel Kejagung

16. Muhammad Yusuf akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak

17. Sungarpin akan menjabat sebagai Inspektur V pada Jamwas Kejagung

18. Nanang Ibrahim Soleh akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram

19. Agoes Soenanto Prasetyo akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang

20. Andi Darmawangsa akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon

21. I Gde Ngurah Sriada akan menjabat sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung

22. Heffinur akan menjabat sebagai Sekretaris Jamwas Kejagung

23. Dede Ruskandar akan menjabat sebagai Inspektur IV pada Jamwas Kejagung

24. Budi Hartawan Panjaitan akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

25. M Sunarto akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

26. Emilwan Ridwan akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu

27. Riyono akan menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung

28. Iman Wijaya akan menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat Kejagung

29. Raimel Jesaja akan menjabat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Kejagung

30. Patris Yusrian Jaya akan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari

31. Zet Tadung Allo akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

32. Muhammad Syarifuddin akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

33. Sutikno akan menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus Kejagung

34. Aliza Rahayu Rusma akan menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun Kejagung

35. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol akan menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

(Franky,Red,*)

Sumber NESIATIMES.COM

Ini Dia Pembangkit Listrik Tenaga Air Pikohidro Dari Barang Bekas.

Depok-gardakeadilannews.com

Melansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 75.000 MW.

Salah satu wilayah yang kaya potensi PLTA adalah Provinsi Jambi, mencapai 447 MW. Namun disayangkan, total realisasi pemanfaatannya hanya mencapai sembilan persen atau sekitar 6.225 MW.

Untuk mendukung transisi energi melalui pemanfaatan energi air, dosen Program Studi Teknik Elektro Universitas Pertamina, Teguh Aryo Nugroho S.T.,M.T., bersama dengan tim peneliti Universitas Pertamina serta sekolah MAN Insan Cendekia Jambi, membuat purwarupa teknologi pembangkit listrik tenaga pikohidro yang dinamakan Hypercube.

Uniknya, Hypercube dibuat dengan memanfaatkan barang bekas.

“Keunggulan pembangkit listrik ini dibuat menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti velg sepeda sebagai roda kincir, bambu untuk turbin, serta penggunaan drum bekas pakai sebagai media apung. Sehingga dari segi biaya pembuatan menjadi lebih murah,” jelas Teguh.

Ia menjelaskan, Hypercube merupakan teknologi PLTA terapung pertama yang dibuat oleh Universitas Pertamina. Cara kerja Hypercube pada dasarnya sama dengan pembangkit listrik tenaga air lainnya yang dilengkapi dengan turbin dan generator. Turbin berfungsi sebagai pengubah aliran fluida menjadi energi gerak terhubung dengan gear yang berfungsi untuk mentransmisikan daya gerak rotasi dari turbin menuju generator untuk menghasilkan listrik.

Jambi dipilih sebagai lokasi penerapan PLTA pikohidro karena meski memiliki kapasitas listrik sebesar 36,88 GWh, pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat masih menemui kendala.

“Sejumlah daerah di Jambi mengalami pemadaman listrik sebanyak rata-rata 12,7 pemadaman per pelanggan per tahun. Durasi rata-rata pemadamannya 138,4 jam per pelanggan per tahun. Beberapa daerah bahkan belum dialiri listrik. Permasalahan semacam ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti memperburuk kualitas pembelajaran daring bagi siswa dan mempercepat kerusakan alat elektronik,” ujar Teguh.

Kurangnya penerangan listrik, juga menjadi musabab maraknya tindak pencurian hasil panen petani keramba. Keberadaan Hypercube diharapkan bisa menjadi solusi hemat biaya bagi mereka.

Selama proses pengujian, pembangkit listrik Hypercube berhasil mentenagai penerangan dengan beban DC 12 V 10 W. Sedangkan jumlah total daya listrik yang bisa dihasilkan dari purwarupa PLTA Hypercube mencapai 17 V DC. Nantinya, pembangkit listrik pikohidro ini dapat digunakan sebagai sumber penerangan bagi petani keramba yang umumnya berada di wilayah yang belum terjangkau listrik.

Bagi siswa-siswi yang tertarik dengan perkembangan energi baru terbaru dan ilmu kelistrikan, dapat bergabung dengan Program Studi Teknik Elektro Universitas Pertamina. Tersedia berbagai macam kesempatan jalur masuk dan beasiswa untuk Tahun Akademik 2023/2024. Informasi lengkap terkait program studi serta syarat dan ketentuan pendaftaran dapat mengunjungi laman https://pmb.universitaspertamina.ac.id/.

(Red,*)

Sebulan lebih Laka Lantas, Seorang Pelajar Minta Keadilan & Keseriusan Kapolres

Bekasi-gardakeadilannews.com

Nasib nahas menimpa seorang remaja di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Karena bagian kakinya harus diamputasi usai tabrakan oleh seorang diduga anggota kepolisian. 

Pihak keluarga yang mencoba mencari keadilan atas nasib masa depan anaknya hanya bisa pasrah, Lantaran hingga kini tidak mendapatkan perhatian dari terduga pelaku penabrak.

Romli, Remaja kelas dua SMK Negeri 2 tersebut hanya bisa terduduk di pembaringan karena nasib nahas yang menimpa dirinnya, Usai insiden tabrakan dengan seorang anggota polisi yang menggunakan mini bus Daihatsu AYLA berinisial FS.

Anak pertama dari Pak Samin, Warga Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi tersebut sudah lama tidak bersekolah  satu bulan lebih, Pasca insiden tabrakan pada 9 Desember 2022 lalu.

Romli mengalami Laka bersama satu temannya di Jalan Raya Pangkalan Dua Bantar Gebang usai latihan bola futsal. Romli terpaksa diamputasi sebagian kakinya dan temannya juga harus menjalani operasi pemasangan pen.

Menurut keterangan Kasatlantas Polres Metro kota Bekasi, AKBP Agung pitoyo saat dikonfirmasi awak media yang tergabung dalam Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) terkait berita ini mengatakan. Peristiwa kecelakaan terjadi pada tanggal 9 Desember 2022 pada malam hari korban kecelakaan pemotor berboncengan tidak memakai helm dan tidak bisa menunjukan Stnk pada saat kejadian, Terus kemudian lampu motor korban tidak menyala alias mati.

"Pada saat kejadian korban pemotor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), Berboncengan berdua tanpa menggunakan helm, Stnk tidak bisa di tunjukan pada saat kejadian, Terus kemudian lampu pada malam hari ia tidak  atau mati", Ucapnya (27/01).

Kasat Lantas Polres kota Bekasi tersebut melanjutkan, Sebenarnya pihaknya memberi kesempatan mediasi kepada kedua belah pihak sebelum langkah selanjutnya (olah TKP) hingga waktu selama ini belum ada kesepakatan kedua belah piihak namun tidak menemui titik temu dari keduanya (Motor/Mobil) hingga saat AKBP Agung menjelaskan kronologis kejadian di Kantornya.

"Kita menginginkan itu akan ada mediasi dari pihak mobil maupun motor, Makanya ini kita tunda ini sekian lama untuk menunggu hasil mediasi namun sampai saat ini kelihatannha tidak ada titik temu" Ungkap AKBP Agung Pitoyo.

Mengenai insiden ini, Pihak Keluarga memohon tidak ada yang di tutupi sekecil apapun. Agar jelas kronologisnya mengenai kejadian yang benar Dan memohon keadilan mengenai kondisi anaknya hingga seperti ini (Amputasi), Ia tidak pernah terpikir apalagi berharap hal ini terjadi kepada anaknya. 

(Red,*)

Prihal SK Rotasi / Mutasi WaliKota Geruduk DPRD Dugaan KORUPSI Minta Copot Plt Walikota

Tuntutan copot Plt Wali Kota, Evaluasi Kepala BKD dan hasil Rotasi Mutasi Pejabat Eselon 2 Kota Bekasi terus berlanjut. Ratusan massa aksi dari Koalisi Usut Pejabat Bekasi (KORUPSI) menggruduk Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis (26/1/2023).

Bekasi-gardakeadilannews.com

Aksi lanjutan gabungan massa KORUPSI menuntut ketua DPRD untuk segera membentuk HAK INTERPELASI, HAK ANGKET serta mendesak agar membuat rekomendasi penggagalan hasil rotasi mutasi eselon 2 yang dianggap cacat hukum. Mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kota Bekasi yang diwakili Sekretaris Dewan DPRD Kota Bekasi. Tuntutan Gabungan KORUPSI tersebut terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Plt. Walikota Bekasi yang telah membuat kebijakan strategis berupa Rotasi Mutasi 16 orang Pejabat Eselon 2 yang tidak memiliki Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara sesuai Perpres Nomor 116 Tahun 2022 yang wajib di laksanakan dalam prosesi tersebut, yang akhirnya kami anggap telah cacat hukum, ujar Muhammad Ali selaku Kordinator Aksi.

Hal lain terkait pengangkatan serta pemberhentian beberapa Direksi BUMD Kota Bekasi tanpa adanya surat Rekomendasi tertulis dari Mendagri.

Muhammad Ali mengatakan, bahwa Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomo 116 Tahun 2022 pada bulan September 2022 telah di keluatkan dan wajib di patuhi dg alam proses pengukuhan dan oelantikan pejabat di setiap pemerintah daerah.

Namun pada bulan Oktober 2022 Plt. kota Bekasi malah melakukan Rotasi Mutasi dan pelantikan 16 Pejabat Eselon 2 Kota Bekasi dan tidak memiliki Pertimbangan Teknis dari BKN sebagai tahapan wajib yang harus dilaksanakan.

Muhammad Ali juga mengatakan, Pada prinsipnya Plt. Wali Kota tidak dapat mengambil tindakan yang sifatnya definitif apalagi mengambil kebijakan yang bersifat strategis tanpa melalui tahapan-tahapan aturan yang telah di tetapkan oleh negara.

“Kami tetap pada pendirian kami. Dengan tuntutan aksi kami dan akan berlanjut hingga tuntutan kami terealisasi, dan meminta agar pihak Kemendagri menggagalkan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan Eseln 2 Kota Bekasi tegasnya.

Muhammad Ali juga mendesak pihak DPRD Kota Bekasi untuk membentuk hak interplasi dan hak angket atas kebijakan strategis Plt Wali Kota Bekasi yang diduga syarat akan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang jabatan serta melawan hukum yang berefek kepada daerah.

Selain itu, dirinya meminta membuat TIM Khusus guna mengusut tuntas dugaan tindakan kejahatan penyalahgunaan wewenang jabatan dan melawan hukum yang mengangkangi Kemendagri dan DPRD Kota Bekasi.

“Plt Wali Kota harus memahami tupoksinya. Jangan serasa menjadi Wali Kota definitif. Dia harus paham mekanisme bukan malah mengangkangi aturan yang kami nilai itu cacat konstitusi,” tegasnya.

Mereka mengancam akan kembali aksi besar – besaran ke DPRD Kota Bekasi dan Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Lalu dilanjutkan ke Ombusman.

“Senin besok kita akan lakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi. Kemudian akan kembali aksi,” tegasnya dan selasa kami akan melaporkan hal ini ke Ombudsman sembari memberikan dokumen pelanggaran hukum plt. Walikota Bekasi kepada Ombudsman agar semua terang benderang. ( Hisar )

Presiden Jokowi akan Terbitkan Inpres Pembangunan Jalan Daerah

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya menyebutkan bahwa sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah.

Jakarta-gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan pada rapat terkait percepatan pembangunan jalan daerah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama beberapa menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023.

“Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam keterangannya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi.

Suharso menyebutkan bahwa hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap. Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer,” ungkap Suharso.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya menyebutkan bahwa sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Menurut Basuki, jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.

“Kita putuskan waktu itu inpresnya supaya kita tahu persis jalan-jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota ini yang prioritasnya yang menuju ke kawasan-kawasan industri,” ucap Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa melalui inpres tersebut, Presiden ingin agar pemerintah pusat dapat membantu percepatan perbaikan jalan-jalan daerah. Presiden tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas.

“Dulu ada yang (bawa) jeruk sampai sini, itu karena tidak ditangani dengan baik karena anggaran, bukan enggak ada prioritas. Tapi memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas,” tutur Basuki.

Basuki pun menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp32,7 triliun. Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan.

“Anggarannya tadi diusulkan dan disepakati Rp32,7 triliun,” ucap Basuki.

(Red,*)

Sumber : BPMI Setpres

Direktur RSUD kota Bekasi Kusnanto Saidi Menanggapi Prihal 10 Jam Proses Penanganan Ruang UGD,Dan memberikan informasi Alur Transfer Pasien UGD ke Ruang Rawat Inap.

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Rumah sakit RSUD Kota Bekasi memberikan tanggapan persoalan menunggu 10 jam kepada pasien rumah sakit juga memberikan pemahaman mengenai alur pelayanan sesuai dengan Sesuai Standar Operasional (SOP) yang di mana pasien akan di berikan pertolongan pertama masuk ke ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) sehingga ruangan atau area ini menjadi pintu pertama (Gate 1) sebelum pasien di putuskan untuk menjalani rawat inap atau rawat jalan Dikatakan Direktur RSUD Kota Bekasi Kusnanto Saidi kebeberapa Awak Media,selasa (24/01/2023)

Setelah di masukan ruangan UGD pasien untuk di lakukan observasi untuk mengetahui tentang kondisi si pasien dalam kedaruratan medis dan evaluasi sakit/data klinisnya pasien maka dari itu di lakukan observasi terlebih dahulu akan di pindah atau di transfer ke ruangan inap ataukah di lakukan rawat jalan ,sehingga pasien menunggu 8 jam sesuai standar SOP RSUD Kota Bekasi sehingga proses pemindahan pasien ini biasa di sebut transfer pasien,yakni dari UGD ke ruangan perawatan tertentu sesuai penyakit yang di derita pasien

Direktur RSUD Kota Bekasi Kusnanto Saidi menjelaskan proses transfer pasien dengan sesuai ketentuan SOP (Standar operasional Procedure) Rumah sakit umum RSUD Kota Bekasi yang terdapat beberapa tahapan yang di patuhi oleh pasien.”Jelasnya

““Semua pasien yang masuk melalui UGD untuk penanganan tindakan medis lalu di lakukan observasi penyakit pasien baik Yellow zone atau Red zone tentunya akan di lakukan beberapa tindakan hingga akhirnya dapat di lakukan pemindahan ke ruangan perawatan sesuai dengan kondisi pasien.

Lanjut Direktur RSUD Kota Bekasi Kusnanto Saidi mengungkapkan Tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ke pasien di ruangan UGD ini meliputi resusitasi atau pertolongan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan stabilisasi ke pasien, observasi, konsultasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) hingga proses pemindahan ke ruangan ranap inap.”ungkapnya

“Pada saat proses resusitasi dan stabilisasi inilah tentu membutuhkan waktu penanganan dan kegiatan penunjang lainnya.sehingga Tindakan penanganan yang dimaksud tentunya harus sesuai dengan kebutuhan atau kegawatan yang dialami oleh pasien.

Direktur RSUD Kusnanto Saidi memaparkan selain tindakan penanganan pertama, ada kegiatan penunjang untuk melengkapi data klinis pasien sehingga ada tahapan Proses pada fase ini seperti laboratium atau pemeriksaan Sempel darah,radiologi atau skrining untuk mengetahui kondisi penyakitnya.

Maka dari itu pasien menunggu proses 8 jam sesuai standar SOP dan menunggu hasil pemeriksaan observasi yang di lakukan oleh dokter penanggung jawab pasien sehingga terdapat mengetahui khusus untuk pasien, sehingga setelah 8 jam melakukan observasi maka petugas akan melakukan informasi mencari kamar rawat inap yang kosong untuk melakukan pemindahan dari ruangan UGD ke rawat inap,”Pungkasnya.

(Red,*)

RJN Bekasi Raya mengadakan Kegiatan Sosial Untuk Yayasan ODGJ Fastabiqul Khoerot

Pebayuran Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Kunjungan Rekan - Rekan Jurnalis yang tergabung dalam wadah Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya ke Yayasan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) Fastabiqul Khoerot yang berada di kp.Tegal Panas Rt 001/RW 005 desa KarangJaya ,Kabupaten Bekasi pada hari Rabu ( 25/ 01/2023) .

Turut Hadir pula Camat Pebayuran Hanif zulkifli,Kapolsek Pebayuran AKP Ani Widiayati,SH,Wakapolsek Pebayuran Iptu Tabah Prihatin, Babinsa Karang jaya Serda Amar,Bimaspol polsek Pebayuran Bripka Aeb Saefulloh,Kadinsos kabupaten Bekasi yang diwakilkan oleh Ali dan Kikis .

Pengurus Yayasan,Turidi alias Rt Mastur yang akrab dipanggil oleh warga setempat, Mastur

Menjelaskan" bahwa sudah 4 tahun adanya yayasan ini,awalnya hanya dua orang ditangani dan masih mengontrak disekitar sini, kami mulai dengan keikhlasan membantu pasien alias klien orang dengan gangguan jiwa ( ODGJ) Selanjutnya seperti saat ini kondisinya , artinya sudah semakin banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ) datang kemari hingga yang datang dari berbagai daerah dari Kabupten Bekasi bahkan dari luar Kabupaten Bekasi, sehingga butuh biaya dan penangan sarana bagi pasien ucap mastur pada muspika yang hadir dalam kunjungan RJN Bekasi Raya saat Itu di ruangan yayasan.

Sementara itu ditempat yang sama camat Pebayuran Hanief Zulkifi, mengatakan rasa terimakasih pada RJN serta atas kunjungan bersama jajarannya, tidak luput ucapan terima kasih Kapolsek Pebayuran AKP. Ani widiayati ,SH serta Babinsa Pebayuran Amar kepada RJN bekasi raya atas kunjungan nya ke yayasan ODGJ fastabiqul Khoerot.

Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya mengatakan, Giat sosial ini kami lakukan ada nya permohonan dari pihak yayasan yang di tujukan kepada Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya. Terang Hisar

Setelah konsultasi dengan Penasehat & Rapat Internal akhirnya kami pengurus inti & beberapa rekan media yang tergabung di RJN Bekasi Raya memutuskan untuk datang melihat langsung kondisi Yayasan yang sangat memprihatinkan sekaligus menyalurkan bantuan Sembako & uang tunai kepada yayasan. Ujar nya

Masih lanjut Hisar, atas nama RJN Bekasi Raya mengucapkan terimakasih atas waktu luang & pendampingan yang di berikan kepada Hanif Camat Pebayuran, AKP Ani Kapolsek Pebayuran, Ali & Kikis daru Dinas Sosial Kab Bekasi, Babinsa, Bimaspol & Kaur Pemerintahan Desa Karangjaya. Ujar nya

Tidak lupa saya ucapakan terimakasih kepada para mitra kerja RJN Bekasi Raya baik individu maupun instansi yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini, kedepan nya RJN Bekasi Raya akan mengawal yayasan ini untuk mendapatkan perhatian dari Pemkab Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Sosial. Pungkas Hisar

Acara ditutup dengan penyerahan logistik bantuan lansung

Secara simbolis oleh KSB RJN Bekasi Raya, camat Pebayuran dan kapolsek serta Bhanbinsa berikut dari dinas sosial Kabupaten Bekasi kepada yayasan Fastabiqul khoerot.

( Red,*)

Program PTSL,Rumah Ibadah Disertifikasi agar tidak terjadi Diskriminasi.

Gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dengan kondisi kebebasan beribadah di Indonesia. Hal ini Kepala Negara sampaikan pada Rakornas Forkompimda pada 17 Januari 2023 silam di Sentul.

Mengenai concern Presiden tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pun sependapat, bahwa masih ada warga yang kesulitan beribadah. Hal ini tentu sangat menyedihkan, lantaran kebebasan beribadah itu dijamin konstitusi.

Atas dasar itu, Kementerian ATR berupaya mencari solusi atas permasalahan tempat ibadah. “Hari ini kita menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara ATR/BPN dan Wali Gereja Indonesia, salah satu langkah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk beribadah,” ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Selasa (24/1).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum Konferensi Waligereja, Mgr. Antonius Subianto, dan Menteri ATR/BPN, Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi memastikan Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam melakukan percepatan sertifikasi terhadap rumah-rumah ibadah dan melaksanakan MoU dengan berbagai organisasi keagamaan.

Hadi yang dalam kesempatan tersebut didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa seluruh rumah ibadah, termasuk gereja akan dikawal dan disertifikasi seluruhnya. “Melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), semua rumah ibadah akan disertifikasi tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Hadi menjelaskan, negara hadir dalam melindungi aset lembaga atau organisasi guna mendapat kepastian hukum. Sebab Hadi menemukan ada rumah ibadah yang awalnya aman, tetapi di kemudian hari terdapat gangguan.

“Salah satu kerisauan Pak Jokowi adalah saat melihat ada orang hendak beribadah tapi dilarang. (MoU) Ini salah satu upaya kita untuk melakukan pendataan dan sertifikasi aset-aset KWI agar tidak diganggu lagi oleh mafia tanah. Juga untuk memberikan kepastian hukum agar warga KWI lebih aman dan nyaman beribadah, jika nanti masih ada lagi mafia tanah akan saya gebuk,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelum dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), serta Gereja Masehi Advent Hari ketujuh(GMAHK)

(RED,*)