Mosi Tidak Percaya ; RJN dan LSM Master Bersama Mahasiswa menggelar Aksi Di Depan Kantor Kejari Bekasi

Massa gabungan dari Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), LSM Masyarakat Terpadu (Master) dan mahasiswa telah melakukan aksi demo damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Bekasi, Kamis (29/2/2024).

Bekasi || gardakeadilannews.com

Mereka mempertanyakan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi karena dinilai dan dianggap tidak pernah serius dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang ditangani dalam 100 hari kerjanya.

Mereka menuntut:

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi segera menuntaskan kasus-kasus Tipikor yang sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Bekasi.

Kejari segera memeriksa kepala dinas kesehatan dan pihak-pihak terkait atas kasus dugaan

Kejari segera memanggil pihak Perum Jasa Tirta II Jatiluhur.

Kajari menyampaikan capaian 100 hari kerjanya kepada masyarakat terkhusus dalam menangani Tipikor.

Kepala Kejari kabupaten Bekasi mundur, apabila tidak sanggup melaksanakan tugasnya.

Kecewa karena tidak ada seorangpun dari pihak Kejari Kabupaten Bekasi yang bisa ditemui, akhirnya massa aksi membubarkan diri.

Namun massa aksi berjanji akan melakukan aksi susulan yang lebih besar ke Kejaksaan Agung RI karena mereka merasa aspirasinya di Kejari Kabupaten Bekasi tidak direspon. (Hms,Red)

Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Optimalkan Aplikasi Aduan Masyarakat Melalui SP4N LAPOR

Rapat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Rapat koordinasi penguatan penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Rakor ini menjadi upaya mengoptimalkan aduan masyarakat di perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Mewakili Kepala Diskominfosantik, Sekretaris Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi, Ade Komarudin menyampaikan pengelolaan aplikasi SP4N LAPOR! oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terus didorong untuk ditingkatkan sampai pada proses tindaklanjut aduan masyarakat. Oleh karena itu, dalam agenda tersebut Diskominfosantik mengajak para admin di perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk menjalin sinergi dalam meningkatkan informasi pelayanan publik.

“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan SP4N LAPOR di Kabupaten Bekasi, dan menyusun tim koordinasi petugas administrator di tiap perangkat daerah,” jelas Ade dalam sambutan acara, di Hotel Grand Cikarang, Jababeka, Cikarang Utara pada Jum’at (23/02/2024).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik, Rhamdan Nurul Ikhsan mengemukakan Pengelolaan SP4N LAPOR! menjadi instruksi khusus pimpinan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Dalam mendorong pemahaman para peserta, Diskominfosantik menghadirkan narasumber dari Ombudsman dan Kemendagri RI untuk membimbing secara teknis peserta rakor mengelola aplikasi.

Jadi kita dorong para peserta ini dalam hal tindaklanjut aduan masyarakat. Kalau untuk angka tindaklanjutnya kita kemarin sudah ada di angka 94 persen. Ada juga laporan yang membutuhkan waktu penyelesaian, misalnya tentang perbaikan jalan, nah hal ini membutuhkan proses,” katanya.

Diskominfosantik, terang Rhamdan, dalam mendorong pelayanan Pengaduan di SP4N LAPOR! setiap tahunnya menyelenggarakan penghargaan khusus bagi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan yang terbaik dalam mengelola aplikasi ini.

“Setiap tahunnya kita juga mendorong untuk perangkat daerah diberikan apresiasi, bagi mereka yang mengelola secara baik, bukan hanya tindaklanjut saja, tapi bagaimana respon waktu tindaklanjutnya, kualitas dan jawaban tindaklanjutnya juga dilihat, dalam hal jawaban tidak hanya normatif tapi yang substantif,” terangnya.

Mengenai Pemerintah Desa karena memiliki otonomi, sambung Rhamdan, Diskominfosantik akan mendorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Apdesi. Pemdes menjadi hal penting karena masyarakat banyak yang mengadukan di SP4N LAPOR! dengan fokusnya ada di Pemerintah Desa.

(Red,**)

Sumber : Diskominfosantik

Instruksi Mendagri ; Pemda Berikan Bantuan bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang Wafat

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan bantuan bagi petugas penyelenggara pemilu yang wafat. Berbagai bantuan itu mulai dari bantuan pemakaman, rumah duka, hingga pemberian beasiswa kepada anak-anak yang ditinggalkan. Bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ditegaskan Mendagri pada awak media usai Rapat Perkembangan Kesehatan Petugas Penyelenggara Pemilu bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan penyelenggara pemilu di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/2/2024).

“Kita semua berduka karena adanya yang wafat, tapi saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan dalam rangka kepemiluan. Baik jajaran KPU penyelenggara maupun pengawas Bawaslu, dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu,” katanya.

Mendagri dalam kesempatan itu juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses administrasi para petugas yang wafat. Salah satunya dengan memudahkan pembuatan surat kematian. “Kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat,” tambahnya.

Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, Mendagri mengungkapkan, langkah-langkah antisipasi akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah petugas pemilu yang wafat atau sakit ketika bertugas. Bersama-sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah mengantisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali.

“Oleh karena itu, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu. Di antaranya adalah mengenai persyaratan-persyaratan, persyaratan yang didasarkan pada masukan Menkes, idealnya manusia itu bisa bekerja terus 10 jam, idealnya,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah telah membatasi usia petugas ad hoc di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagaimana aturan KPU, usia dibatasi antara 17 hingga 55 tahun. Para petugas itu juga melalui tahap screening untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi baik.

“Screening ini bagian dari menjadi anggota BPJS, oleh karena itulah kami mengeluarkan dari Kemendagri, mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah karena KPU tidak memiliki anggaran untuk iuran BPJS bagi anggota ad hoc ini,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Mendagri, dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah melalui Kemenkes juga telah menyiagakan fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di Kemenkes untuk membantu petugas ad hoc di TPS, mulai dari Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada klausul tertentu yang berhubungan dengan proses penghitungan suara agar waktunya diperpanjang untuk menghindari kelelahan petugas.

“Kita tahu ya mulai pencoblosan itu jam 07.00 sampai dengan jam 13.00, dan setelah itu dilakukan perhitungan suara maksimal sampai jam 12 malam, tapi kemudian ada putusan MK boleh ditambah lagi 12 jam lagi. Artinya sampai hari berikutnya, itu totalnya lebih kurang 22 ditambah dengan 12, jadi lebih kurang 33 jam,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, keputusan MK yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan tanpa jeda harus dipahami dengan benar. Tanpa jeda yang dimaksud adalah prosesnya, agar tidak terjadi penyimpangan moral (moral hazard). Sementara petugasnya, sebagaimana standar yang dibuat oleh Kemenkes, idealnya manusia bekerja secara terus menerus tidak lebih dari 10 jam.

“Dari KPU berpendapat bahwa kenapa tanpa jeda, supaya tidak terjadi break, kalau break perhitungan nanti ada moral hazard kerawanan. Oleh karena itulah terus menerus, tapi tidak berarti individualnya terus menerus, prosesnya tetap berjalan, ada perhitungan. Kalau dia mau ke toilet, ada yang lelah, mengantuk sekali, artinya bisa istirahat sementara temannya bisa mengerjakan,” tandasnya.

(Tomson)

Kepala Badan Pemulihan Aset diLantik Jaksa Agung ; Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berorientasi Memulihkan Kerugian Negara Nasional

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan amanat pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atas Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset yang menjadi satuan kerja baru di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Bertempat di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin 19/02/2024.

Jakarta || gardakeadilannews.com

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa prosesi ini akan menjadi tiang pancang sejarah untuk menempatkan lembaga Kejaksaan sebagai titik sentral dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keuangan serta perekonomian negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Jaksa Agung mengucapkan selamat kepada Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE yang telah dilantik hari ini. Jaksa Agung meyakini penempatan jabatan sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset telah ditentukan melalui pertimbangan, evaluasi, dan penilaian sebagai pimpinan yang memiliki kredibilitas.

“Saya yakin Kepala Badan Pemulihan Aset yang baru saja dilantik akan mampu untuk mewujudkan cita-cita besar kita semua melalui dukungan, penguatan, serta akselerasi yang akan diterapkan pada satuan kerja Badan Pemulihan Aset, guna terciptanya output kinerja yang maksimal dalam rangka mewujudkan Badan Pemulihan Aset sebagai Central Authority (CA) dalam hal Pemulihan Aset,” ujar Jaksa Agung.

Selain itu, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa hari ini merupakan tonggak sejarah yakni pelantikan pejabat Kepala Badan Pemulihan Aset yang pertama. Menurut Jaksa Agung, menjadi seorang pionir tidaklah mudah, ibarat sebuah kapal besar yang baru saja dilarung ke lautan.

“Menjadi nahkoda pertama pada Badan Pemulihan Aset bukanlah posisi mudah serta nyaman sebagaimana dipresepsikan. Terdapat tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan mengenai pengelolaan serta pemulihan aset yang harus diselesaikan,” imbuh Jaksa Agung.

Adapun Badan Pemulihan Aset merupakan supporting function terhadap keberhasilan penegakan hukum Kejaksaan baik yang dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Umum maupun pada Bidang Tindak Pidana Khusus. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan.

Jaksa Agung juga berpesan kepada Kepala Badan Pemulihan Aset untuk segera beradaptasi dengan tugas baru, struktur organisasi yang baru serta visi dan misi Badan Pemulihan Aset.

Hal tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat lingkup tugas yang baru sangatlah kompleks, dimulai dari penelusuran aset, pengelolaan aset, hingga penyelesaian aset.

Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwa satuan kerja Badan Pemulihan Aset bukan hanya berada di level pusat saja, melainkan sampai ke level Kejaksaan Negeri. Oleh karenanya, diperlukan kesatuan pola kerja serta standardisasi kinerja sampai ke tingkat paling bawah.

Guna memastikan Badan Pemulihan Aset tetap melaju dalam koridornya, Jaksa Agung meminta pejabat baru untuk segera menyusun blueprint serta roadmap yang menjadi landasan bagi satuan kerja untuk pelaksanaan tugas yang paripurna, taat prosedural dengan disertai kehati-hatian dan kecermatan.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa niatan untuk menjadikan Badan Pemulihan Aset sebagai Central Authority (CA) dalam hal pemulihan aset tentu tidaklah mudah.

Jaksa Agung memandang bahwasanya momentum untuk mencapai hal itu ialah melalui proses legislasi Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini sedang bergulir.

“Saya harap Badan Pemulihan Aset dapat dipercaya sebagai satu-satunya pelaksana otoritas pemulihan aset dalam satu database pemulihan aset nasional dan sebagai pelaksanaan asas terpadu dalam pemulihan aset,” pungkas Jaksa Agung.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, serta Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung. (K.3.3.1).

(Red,**).

Jakarta, 19 Februari 2024

"KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM".

Presiden Jokowi Resmikan RS PPN ,Tekankan Pentingnya Kesiapan Fasilitas Kesehatan

Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI yang digelar di RS PPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2024.

Jakarta || gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI yang digelar di RS PPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan dan SDM yang memadai untuk mengatasi kondisi darurat.

“Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami,” ucap Presiden.

Kepala Negara mengapresiasi pembangunan RS PPN Panglima Besar Soedirman dan 25 rumah sakit lainnya yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Presiden menyebut, RS PPN memiliki fasilitas kesehatan dan peralatan yang canggih dan modern.

“MRI misalnya tadi saya melihat ini adalah spek tertinggi tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan, juga CT scan yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan. Ruang operasi juga modular yang terintegrasi yang juga sangat canggih. Tetapi apapun kita semuanya pengin sehat,” tutur Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit TNI memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 70 persen. Presiden menyebut, hal tersebut dapat mendukung pembangunan industri nasional.

“Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita,” ucap Kepala Negara.

Presiden pun berharap dengan keberadaan RS PPN dan rumah sakit TNI lainnya yang memiliki fasilitas modern dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan menjadi rumah sakit yang tanggap bencana.

“Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, dan yang tidak kalah penting rumah sakit ini akan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu kita butuhkan,” tutur Presiden.

Tampak mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Red,**

Sumber ; Humas

Tercepat Dalam Sejarah,Cepat Salurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

 

Jakarta ||gardakeadilannews.com

Pada awal tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahap I tercepat sepanjang sejarah. Percepatan penyaluran tersebut terus menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban dari pengelolaan dana BOSP. Optimalisasi pemanfaatan Dana BOSP juga turut didukung dengan penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang telah aktif digunakan di banyak satuan pendidikan.

Sebanyak 216.793 atau 99,4 persen satuan pendidikan saat ini telah terintegrasi dengan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) serta Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Capaian penyaluran sebesar 402.831 (96%) dari total 419.218 satuan pendidikan pada bulan Januari dilaksanakan untuk mendukung satuan pendidikan dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pendidikan Indonesia yang unggul dan hebat.

Dana BOSP merupakan salah satu dari empat kebijakan dari peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketiga, sekaligus menjadi titik awal reformasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberpihakan pada satuan pendidikan menjadi fokus utama Kemendikbudristek dalam melakukan relaksasi sebagai ketentuan syarat penyaluran dana BOSP tahap 1 serta memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan pada tahap II.

Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbudristek, Nandana Aditya Bhaswara, mengatakan, salah satu terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek tahun ini adalah membuat desain pelaporan dan seluruh pertanggungjawabannya pada penyaluran tahap II. Sebelumnya, pelaporan dana BOSP pada bulan Januari menjadi syarat utama pencairan, kemudian tahun ini pelaporan tersebut dipindahkan menjadi penyaluran tahap II.

“Hal tersebut dilakukan agar penyaluran tetap menjaga akuntabilitas tanpa mengurangi proses yang ada, sehingga proses pembelajaran akan terus berjalan tanpa jeda karena keterlambatan penyaluran Dana BOSP,” ujar Nandana dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk “Langkah Tepat Pemanfaatan BOSP Salur Tercepat” yang disiarkan melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI, pada Kamis, (15/2).

Lebih lanjut, Nandana mengimbau kepada satuan pendidikan yang telah menerima penyaluran agar memanfaatkan dana BOSP dengan cepat. “Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan dana BOSP. Yang pertama bahwa sejak tahun 2020, Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP mengedepankan fleksibilitas atau sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kedua, kami mengimbau agar satuan pendidikan juga telah menyusun daftar perencanaan kebutuhan sekolah dengan berkaca pada rapor pendidikan, sehingga pemanfaatan dana BOSP menjadi efektif dan efisien,” ujarnya.

Nandana berharap penyaluran tahap II juga bisa menjangkau 96 persen satuan pendidikan penerima seperti tahap I. Ia juga mengajak para satuan pendidikan untuk dapat menyelesaikan pelaporan tahun 2023 agar tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan pemotongan dan denda. Tidak lupa pentingnya peran pemerintah daerah yang bertugas memverifikasi sisa dana hasil pelaporan. Nantinya, sisa dana tersebut akan diperhitungkan sebagai penyaluran dana BOSP tahap II.

Penyaluran dana BOSP yang telah dilakukan juga merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah. Ketua Tim Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Kementerian Keuangan, Dony Suryatmo Priandono, dalam webinar yang sama, menjelaskan bahwa kolaborasi dalam penyaluran tercepat dana BOSP ini berawal dari pembedahan aturan dan pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.

“Berdasarkan aturan, kami mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 204 tahun 2022 tentang Penyaluran Dana Alokasi Non Fisik. Kami melakukan diskusi internal termasuk dengan Biro Hukum untuk merumuskan sejumlah klausul dari PMK 204 tersebut. Alhasil, ternyata sisa dana BOSP tahun sebelumnya dapat diperhitungkan tidak di tahap I, melainkan di tahap II,” ucap Dony.

Dony menambahkan, Kemenkeu tidak hanya berfokus untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan penyaluran dana APBN juga harus sesuai dengan jumlah dan perencanaan yang telah disusun. Dalam konteks penyaluran dana BOSP,Kemenkeu memperhatikan sejumlah hal, antara lain ketepatan jumlah, ketepatan sasaran penerima, ketepatan penggunaan, ketepatan pelaporan, dan ketepatan akuntabilitas.

”Kami bersama Kemendikbudristek dan Kemendagri juga telah melakukan monitoring dan evaluasi, dan bahkan ke depannya kami juga akan mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) supaya dana BOSP ini dapat dimanfaatkan dan dirasakan dengan maksimal untuk pemajuan pendidikan Indonesia,” kata Dony.

Dampak penyaluran dana BOSP tercepat ini turut dirasakan sejumlah kepala sekolah. Dalam webinar SMB tersebut, Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah, Heny Leiwakabessy, mengungkapkan kebahagiaannya karena ia mampu memanfaatkan dengan cepat dan tepat dana yang sudah disalurkan. “Kami tidak pernah terbayang bahwa penyaluran dana BOSP 2024 akan secepat ini. Ini merupakan sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, khususnya bagi kami di Maluku Tengah. Terima kasih kami ucapkan untuk pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian yang signifikan dalam penyaluran Dana BOSP tercepat ini,” ujar Heny.

Heny menuturkan bahwa perencanaan kebutuhan sekolah yang disusun oleh sekolahnya merupakan hasil kerja sama tim yang ia bentuk. Selain itu, sejak 2019 ia juga telah memanfaatan ARKAS untuk menyusun perencanaan tersebut. “Kami bekerja untuk anak didik, sejak pertama kali di SD Negeri 257 ini siswa sudah terus bertambah setiap tahunnya, dan pembelajaran di sekolah semakin baik dan efektif,” tuturnya.

Senada dengan Heny, Kepala SMP Negeri 1 Sabang, Azizah, merasa bahwa penyaluran dana BOSP tercepat ini mampu mengatasi sejumlah kendala yang biasa dihadapi oleh sekolah pada awal tahun. “Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kami di SMP Negeri 1 Sabang sudah melakukan kegiatan sekolah sejak awal tahun. Penyaluran tercepat ini sangat berdampak positif bagi kami, sehingga proses pembelajaran dapat terus berjalan tanpa kendala yang berarti,” ucap Azizah.

Azizah menambahkan bahwa dana BOSP yang diterima oleh sekolahnya juga dimanfaatkan untuk pengembangan bakat dan minat pelajar. Setiap tahun ia melakukan perencanaan dukungan program pengembangan minat dan bakat untuk pelajar, seperti seni tari yang membutuhkan alokasi dana untuk pelatih, perekaman musik, kostum, dan peralatan penunjang pegelaran seni tari. “Penyusunan rencana kebutuhan sekolah kami rumuskan dengan melibatkan banyak pihak seperti komite sekolah, orang tua pelajar, guru, dan dinas pendidikan. Dengan demikian, diharapkan perencanaan yang telah tersusun dapat diketahui oleh semua pihak dan tidak menjadi kekeliruan di masa mendatang,” tutup Azizah.

(Penulis: Destian/ Editor: Desliana)

Sumber;

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi"

#MerdekaBelajar

Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 23/sipers/A6/II/2024

Penghijauan Poltik 2024,Solo Balapan

Ket Fot Ilustrasi

Solo || gardakeadilannews.com

Perjalanan kisah politik pemilu 2024 ketika seorang Jokowi berada di persimpangan jalan menghadapi semua tantangan, loyalitas, pengkhianatan untuk Indonesia Emas 2045.

Sumber diambil dari kunjungan ke Solo, wawancara berbagai pihak

RT 888 dulu

1. 14 Januari 2024 ada WA masuk dari ajudan Presiden: selamat siang pak Rudi, permohonan bapak untuk bertemu dengan Presiden sdh disetujui oleh beliau dimohon besok tgl 15 Januari hadir utk bicara lgs.

Thread ini dibuat dari sumber2 yang bisa dipertanggungjawabkan

#SoloBalapan

2. Saat bertemu dengan presiden Jokowi senyum sumrigah ditampilkan beliau, saya katakan wah pak Jokowi ini adalah pertemuan ke 3x nya saya dengan bapak terakhir di tahun 2016 dan saya senang bapak masih ingat saya 😁

Beliau lalu persilahkan saya duduk

Sangat akrab

#SoloBalapan

3. Gue katakan maksud dan tujuan ketemu dengan pak Jokowi adalah menanyakan semua pertanyaan2 "sensitif" yang banyak beredar di masyarakat sekaligus menjadi keresahan publik.

"Saya adalah loyalis pak Jokowi yang perlu mendapat jawaban langsung" buka gue ke beliau

#SoloBalapan

4. Beliau mengangguk dan tersenyum dengan khas menyetujui maksud kedatangan gue.

Semua pertanyaan dan jawaban beliau akan gue rangkum didalam cerita keseluruhan di thread ini yg juga rangkuman dari hasil kunjungan ke lapangan

#SoloBalapan

5. Kita flasback ke tahun 2022 saat capres masih blm hot, nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah 2 orang yang dihandalkan Jokowi untuk menjadi penerusnya kelak. Pertemuan Jokowi dengan dua orang ini sangat intens agar pemilu 2024 kedua orang ini bersatu

#SoloBalapan

6. Penyatuan Prabowo dan Ganjar tentu tidak mudah karena banyak hambatan aplg partai Ganjar saat itu tidak menginginkan Ganjar menjadi Capres yg diusung, mba Puan yang lebih diprioritaskan utk maju tidak heran bully dari pengurus partai deras menjelekkan Ganjar

#SoloBalapan

7. Ganjar saat itu tidak punya "pegangan" saat disingkirkan oleh partainya lalu beliau merapat ke Jokowi, tidak heran dalam seminggu Ganjar bisa bertemu dengan Jokowi informal 2-3 kali di Istana saat malam hari, pak Jokowi bersedia menjadi mentor cara hadapi partai

#SoloBalapan

8. Pak Jokowi katakan ke Ganjar : kamu tenang aja kalo survey kamu sdh bisa tembus 40% maka mau partai apapun pasti terpaksa akan mengusung kamu mas.

Biarkan saja semua tindakan partai yg coba jauhkan kamu malah itu bagus, jokowi coba menenangkan Ganjar yg resah

#SoloBalapan

9. Terbukti selama masa penzolimin Ganjar oleh partai survey dia naik hingga di akhir tahun 2022 mencapai hampir 30% .

Jokowi tersenyum dan katakan : asal mas Ganjar sabar dan mendengarkan saran saya mudah2an semua berjalan lancar

#SoloBalapan

10. Prabowo saat itu masih fokus di kemenhan, saat2 tertentu pak Jokowi mengajak beliau tentunya bersama Ganjar menghadiri acara2 yang nampaknya tdk ada kaitan dengan kementerian ybs namun tujuan Jokowi adalah memperkenalkan ke Publik kalo ini adalah calon terbaik

#SoloBalapan

11. Dalam satu kesempatan pak Jokowi akhirnya memanggil Prabowo dan Ganjar berbicara: bapak2 saya tidak akan memprioritaskan salah satu, silahkan berkompetisi yg sehat utk menentukan siapa yg terbaik menjadi Capres dan jurinya adalah Survey tertinggi

#SoloBalapan

12. 3 Oktober 2022 PSI pertama kali deklarasikan Ganjar sebagai Capres, sebuah manuver luar biasa mengganggu proyek Mba Puan yg saat itu sedang sibuk keluar masuk pasar utk naikkan elektabilitas.

Namun aneh 7 Oktober Ganjar membully dukungan PSI dengan kasar

#SoloBalapan

13. Candaan Ganjar ke PSI masih dianggap biasa walau sdh menandakan niat kurang baik atas upaya Jokowi.

Dan puncaknya terjadi pada tgl 12 maret 2023 saat Hashim menyatakan: Prabowo lebih senior dibanding Ganjar maka tdk mungkin jadi Cawapresnya Ganjar

#SoloBalapan

14. Ganjar resah dengan statement Hashim karena merasa surveynya lebih tinggi dan dia sampaikan hal ini ke Jokowi.

Apa tanggapan Jokowi? Sudah tenang saja mas Ganjar nanti saya yang bicara dengan pak Prabowo agar disampaikan ke Hasyim

#SoloBalapan

15. Ganjar menganggap bahaya jika Jokowi tidak mampu membujuk Prabowo, padahal Prabowo sudah berkali2 katakan kepada Jokowi kalo tanpa restu Jokowi beliau tidak akan maju di pilpres 2024.

Disinilah mulai perpecahan, rasa curiga Ganjar jika dia dikhianati

#SoloBalapan

16. Melihat kondisi seperti ini petinggi partai mulai mendekati Ganjar, mereka hendak menarik "pengaruh" Jokowi dari Ganjar sbg President's Man.

Survey Puan yang gak naik2 walau sdh di gazpol salah satu penyebabnya.. masih ingatkan saat puan marah2 saat blusukan?

#SoloBalapan

17. Bulan maret ada bulan krusial desakan publik agar partainya Ganjar segera umumkan capres, ketum sdh menyerah beliau sdh sampaikan ke Puan:saya sudah jalankan semua usaha untuk membela kamu menjadi capres tp maaf survey jeblok. 2025 saya akan mundur dari politik

#SoloBalapan

18. Ketika ketum nanti lengser beliau mau partainya ciptakan rekor hattrick pileg n pilpres kemudian suara partai dapat prosentase tinggi, dimana menurut konsultan politik partai menyatakan harus dapat suara ke pemilih muslim, isu menarik adalah soal palestina.

#SoloBalapan

19. Konsultan partai melihat isu palestina harus diledakkan di waktu yang pas dan kebetulan ada acara Final piala Dunia U20 di Indonesia. Sekali dayung bisa 2 pulau : naikkin elektabilitas + menguji loyalitas Ganjar sbg Kader Partai

#SoloBalapan

20. Ganjar dihubungi oleh petinggi partai : jika kamu mau dapat tiket capres partai maka ketum minta kamu berbuat sesuatu utk partai : tolak U20 dengan alasan ada Israel, ini bukti kamu juga mau tinggalkan Jokowi dan loyal ke ketum.

Ganjar pun setuju dgn iming2 ini

#SoloBalapan

21. Tanggal 23 maret 2023 lalu Ganjar menyampaikan statement menolak timnas Israel di U20 dengan alasan menyetujui perjuangan partai.

Sebuah manuver yang sangat mengecewakan pak Jokowi karena tdk ada koordinasi sama sekali dengan beliau, aksi yg mendadak

#SoloBalapan

22. Kekecewaan mendalam Jokowi kepada Ganjar karena sbg "muridnya" sudah membangkang, kerugian materil dan immateri mencapai triliunan. Jokowi menunggu Ganjar menghadap berharap dapat penjelasan lgs hingga H+3 tdk ada itikad baik Ganjar abaikan beliau

#SoloBalapan

23. Mendengar keresahan pak Jokowi, Ganjar menghindar karena dia patuh dengan arahan partai untuk mulai jaga jarak dengan Jokowi..maka dia hanya sampaikan alasan2 penolakan ke mensesneg saja.

Partai tdk mau Ganjar kelak akan jadi Jokowi part 2.

#SoloBalapan

24. Partai menganggap Jokowi tdk memberikan manfaat yang banyak buat "kepentingan" partai. Jatah menteri2 dibatasi dan tdk diberikan "jatah basah" kita masih ingat saat ketum bilang kami pemenang pemilu kok dikasih menterinya cuma segitu ..emooh

Ganjar hrs nurut

#SoloBalapan

25. Pak Jokowi memedam kekecewaan didalam hati, beliau masih punya harapan dan berpikir positif mungkin jika pas saatnya saya akan menasehati Ganjar untuk balik berpikir demi kepentingan negara semata.

Disinilah luar biasa kebesaran hati beliau.

#SoloBalapan

26. Statement Ganjar soal penolakan Israel di U20 mendapat sentimen negatif dari publik, di bulan Februari 2023 survey Ganjar sdh diangka 37%.

Publik melihat Ganjar tdk tulus terlalu distir partai karena itu sebutan Petugas Partai menjadi negatif dari sini.

#SoloBalapan

27. Pasca penolakan U20 Publik makin bersimpati kepada pak Jokowi, approval rating melesat. Jokowi dianggap korban ambisi partai sebaliknya elektabilitas Ganjar melepem di bulan april 2023 turun 11% tersisa 26%.

Ganjar dan partai panik harus ada exit waynya

#SoloBalapan

28. Partai menginginkan publik melihat kalo Jokowi itu hanya Petugas Partai yang nurut atas perintah ketum.

Maka dibuatlah acara Deklarasi Ganjar jd Capres secara dadakan pada 21 April disaat umat Muslim hendak jalankan puasa terakhir (takbiran) tanpa alasan jelas

#SoloBalapan

29. Undangan ke Jokowi disampaikan 1 hari sebelumnya padahal beliau sedang balik kampung ke solo.

Ketika disampaikan perintah ini, Jokowi kembali kecewa mengapa tdk ada konsultasi ke beliau? Mengapa harus dadakan dsbnya.

Pergerakan presiden tanpa rencana itu mahal

#SoloBalapan

30. Disinilah titik kekesalan kerabat dan keluarga Jokowi memuncak, beberapa momen tanpa respek dan tanpa hormat pengurus partai ke Jokowi sebagai presiden RI dianggap sudah diluar batas.

Menyuruh presiden spt petugas kelurahan ibaratnya.

#SoloBalapan

31. Jokowi berusaha menenangkan keluarga. Dengan kalimat khasnya : yo wis gak apa2 kita harus sabar,bapak tetap akan patuh utk ikut deklarasi besok di batu tulis Bogor.. acara keluarga kita tunda dulu gpp yah nanti saya akan cari cara utk pulang lbh awal

#SoloBalapan

32. Berangkatlah Jokowi bersama Ganjar hari itu ke Batu Tulis pembicaraan keduanya selama di perjalanan sudah "berjarak". Jokowi lbh ingin menilai Ganjar sdh sejauh mana "berubah" sementara Ganjar ingin tampilkan dia skr Orang Ketum banget.

Tdk sehangat 2022 lalu

#SoloBalapan

33. Ditengah perjalanan, Jokowi meminta agar Prabowo segera berangkat ke Solo dan bertemu khusus esok hari setelah sholat ied di rumah Jokowi.

Deklarasi hari ini akan dijadikan bahan diskusi utk kedepannya apakah misi Jokowi masih memungkinkan atau tidak

#SoloBalapan

34. Deklarasi Batu Tulis berjalan dengan hambar, publik respon datar. Pernyataan Ganjar soal U20 membuat orang mencemooh ganjar karena susah menyangkal penolakan Israel sangat terkait dengan "tiket" capres.

Sebenarnya ini hanya acara utk "Penaklukan Jokowi" saja

#SoloBalapan

35. Selesai acara Jokowi ditawari istirahat (makan) hingga menginap namun beliau menolaknya dengan mengatakan mohon maaf saya masih banyak memiliki agenda padat di Solo.. ijin balik ke solo

#SoloBalapan

36. Saat ditanya oleh pers setelah deklarasi soal cawapres Ganjar, Jokowi katakan Prabowo adalah calon Cawapres paling potensial disamping ada erick thohir, sandiaga dsbnya

Ucapan Jokowi ini kembali membuat partai gak senang karena dianggap Jokowi ikut campur

#SoloBalapan

37. Keesokan harinya 22 april 2023 idul fitri, Jokowi menerima kehadiran Prabowo setelah sholat ied. Sebuah pertemuan luar biasa krn seharusnya ini jadwal keluarga inti.

Jokowi melihat Ganjar sdh bertindak sendiri. Sulit untuk bersatu

#SoloBalapan

38. Beredarlah berita dan info soal Kontrak Politik antara capres terpilih dan ketum partai setelah deklarasi yang isinya membuat Jokowi makin pusing, yang bahaya 2 butir yaitu:

Penentuan nama2 Kabinet harus persetujuan Ketum dan akan stop Hilirisasi

39. Apakah dokumen kontrak politik ini bisa didapatkan dan dapat terkonfirmasi? Jokowi tersenyum Biar Tuhan yang akan buktikan kelak... sekali lagi saya berprasangka baik

Cerita soal kontrak Politik ini pernah gue ulas di thread Partai Badak Bercula Satu 😁

#SoloBalapan

40. Satu pertanyaan pamungkas Jokowi ke Prabowo saat idul fitri tsb : apa Pak Prabowo siap dengan konsekwensi jadi cawapres atau sama sekali tidak jadi apa2 di 2024 nanti?

Pak Jokowi saya merasa terhormat apabila saya tidak direstui bapak utk tdk jadi apa2 pun

#SoloBalapan

41. Jokowi menyangka Prabowo selama ini belum 100% utk ketulusan dia tetapi disaat ujian peristiwa deklarasi Batu Tulis ini beliau akhirnya yakin kalo Prabowo memenuhi kriteria penerus selanjutnya.. ujian terakhir lulus dengan loyalitas luar biasa dari Prabowo

#SoloBalapan

42. Ucapan Prabowo yang katakan tidak akan jadi apapun dia rela jika tidak direstui Jokowi terkonfirmasi dimana2 bahkan dalam sebuah acara besar di Gerindra beliau menegur kader2nya yang memaksa segera deklarasi.

Disinilah beliau populerkan istilah ; Team Jokowi

#SoloBalapan

43. Pertemuan spesial Jokowi dan Prabowo di Idul Fitri membuat kubu Ganjar dan Partai kembali mendidih. Upaya mereka menaklukan Jokowi sbg petugas partai penurut jadi gagal total.

Kemarahan2 ini menjalar hingga ke pengurus bawah .. Jokowi digambarkan jd sosok pengkhianat

#SoloBalapan

44. Serangan ke keluarga Jokowi sangar masif lewat hinaan dan bullyan ke Ponsel milik Ajudan Gibran dari kader rendah sampai kader tinggi : bilangin ke Bapak mu yah.. bla bla bla...

Ajudan sampai gak tega menyampaikan ini ke Gibran

#SoloBalapan

45. Hingga akhirnya Gibran sempat melihat salah satu chat bullyan tsb dan meminta ajudan menyerahkan HP lalu membaca sebagian isinya. Kecewa sekali padahal dia mau masuk sekolah politik parpol.

Disinilah baru mulai peran ibu Iriana..

#SoloBalapan

Lanjut nanti yah ..ingetin 🤣

46. Hinaan kepada keluarga Presiden akhirnya sampai ke Meja Makan keluarga Jokowi.. Bu Iriana sangat kecewa dengan sikap beberapa kader partai tidak ada sedikitpun respek mereka ke keluarga ini, naluri seorang Ibu utk melindungi keluarga muncul.

#SoloBalapan

47. Kembali pak Jokowi menenangkan bu Iriana, walau beliau tau sang istri pun sering mendapatkan hinaan verbal.

Pak Jokowi katakan bukannya kita ini sdh terbiasa dihina dan dimaki sejak 2012 lalu? Kita gak boleh sakit hati atau membalas kelakuan mereka

#SoloBalapan

48. Tidak heran ketika buzzer2 Ganjar hingga media Tempo menyerang kehormatan dan pribadi bu Iriana beliau patuh kepada Jokowi utk terus sabar.

Sangat terasa gue melihat Mata pak Jokowi agak menggemang saat beliau bilang Istri saya itu tdk pernah cawe2 utk urusan politik, urusan pemerintahan ataupun aktivitas politik anak2nya. beliau penyabar dan hanya ingin melindungi keluarga

#SoloBalapan

49. Ada satu kejadian dimana Gibran dan Bobby dipermalukan secara langsung didepan acara para kepala daerah dalam posisi masih berdiri ; kasih tau bapak kalian yah kalo tanpa partai ini kalian tdk akan jadi apa2.

Jangan merasa hebat ..bla bla

#SoloBalapan

50. Jokowi merasa partainya sudah tidak bisa lagi didekati, amarah dan benci kepada beliau sdh sulit untuk dibendung.

Beliau tetap mengambil keputusan mengutamakan kepentingan bangsa dibanding hrs taat ke partai.

keberlanjutan adalah prioritas utama

#SoloBalapan

51. Pak Jokowi akhirnya menyusun pasukan tanpa melibatkan partainya.. partai2 besar yg satu visi dia kumpulkan utk bersama membangun koalisi Gerindra, Golkar, PAN dan PBB dianggap bisa menjadi penyanggah melawan 2 capres lain.

IGerindra adalah calon pemenang 2024

#SoloBalapan

52. 13 Agustus 2023 Prabowo akhirnya dideklarasikan sebagai Capres oleh ke 4 partai ini. Sebuah awal koalisi bagaimana Jokowi membangun kekuatan baru memperjuangkan agar semua legacy dia tetap dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya..

Namun masalah baru muncul ?

Siapa Cawapresnya ke 4 partai ini memiliki jagoan masing2

#SoloBalapan

53. Gerindra menginginkan Gibran, Golkar menginginkan Airlangga, PAN ingin Erick Thohir dan PBB pasti ingin Yusril.

Semua ketum partai memiliki alasan masing2 dan repotnya mereka mengancam akan mundur dari koalisi kalo keinginan mereka tdk dipenuhi.

#SoloBalapan

54. Sedikit flashback sejak awal pertemuan Idul Fitri Prabowo sudah meminta agar Gibran bisa mendampingi beliau sebagai cawapres, Jokowi mencatat sdh 5x Prabowo terus meminta Gibran dan selalu ditolak beliau dengan alasan belum cukup umur dan perlu pengalaman lagi.

#SoloBalapan

55. Keinginan Prabowo menyunting Gibran sdh didengar Wartawan berkali2 pula ditanyakan ke Jokowi dan beliau konsisten utk menolaknya. Wong aturannya gak boleh kok .. sementara Prabowo bersikeras jika memang ada gugatan ke MK lalu bisa menang tentu restu hrs didapat

#SoloBalapan

56. Gibran sendiri tdk mau melakukan gugatan ke MK saat itu walau sebenarnya itu hak dia utk ajukan ke MK.

Jokowi katakan pemerintah aja sering kalah jika berperkara di MK silahkan googling. Kita tidak pernah intervensi hukum aplg terkait dengan adanya hubungan kerabat oleh salah hakim MK

#SoloBalapan

57. Gibran sendiri saat itu sudah ditawari jadi Cawapres oleh partai pengusung Capres selain Prabowo.

Nasdem dan PDIP sdh membuka pintu sebesar2nya agar Gibran mau jadi Cawapres mereka saat itu.

Pak Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Gibran sendiri

#SoloBalapan

58. Dan keputusan MK pun akhirnya keluar di Injury time tdk secara spesifik untuk Gibran tapi Gibran bisa maju sbg cawapres karena diksi pernah jadi Kepala Daerah walau tak cukup umur.

Paman Gibran dijadikan sasaran tembak utk mengatakan semua ini pasti krn Jokowi

#SoloBalapan

59. Ada kesedihan Jokowi mengapa di kasus ini lagi2 dia menjadi sasaran tembak pembencinya? Beliau katakan ada 9 hakim disana yang memiliki suara, betulkah 1 orang bisa pengaruhi 4 utk setuju? Mengapa hanya 1 orang yg dihukum ?

Bagaimana kalo Gibran memilih ke capres lain?

#SoloBalapan

60. Kita kembali ke cerita "perkelahian" koalisi 4 partai, pasca keputusan MK, mereka mengadakan rapat lagi utk penentuan Cawapres.

Semua ketum masih ngotot kalo cawapres jagoan mereka tdk dipilih maka mereka akan mundur dari koalisi.

Jokowi akhirnya turun tangan

#SoloBalapan

61. Jokowi mengusulkan ke 4 ketum partai ini untuk dilakukan pengundian dan harus sepakat siapapun yang terpilih jadi cawapresnya tidak boleh ada mundur dari koalisi. Masing2 ketum parpol harus menuliskan 3 nama Cawapres mereka, Jokowi tdk ikut memilih

#SoloBalapan

62. Setelah terkumpul maka dibukalah hasil votingnya dibawah ini :

Gibran : 7 suara

Airlangga : 3 suara

Erick Thohir : 1 suara

Yusril : 1 suara.

Maka diputuskan Gibran dan semua menerima dengan ikhlas, Prabowo ditugaskan utk sampaikan ini ke Gibran lgs.

#SoloBalapan

63. Gibran akhirnya menerima untuk menjadi cawapres Prabowo. Beliau meyakinkan Jokowi kalo Gibran adalah pilihan terbaik saat ini karena dirasa mampu bergerak cepat dan kecerdasan spt bapaknya. Prabowo juga percaya dengan merangkul Ganjar maka akan mematahkan Klaim sepihak dari Ganjar kemana2 sebagai calon "penerus Jokowi"

#SoloBalapan

64. Gibran disebut sebagai pengasosiasi wujud Jokowi yang sesungguhnya baik ideologis, biologis hingga taktis strategis dalam melanjutkan pembangunan Indonesia emas 2045.

Ganjar tdk akan bisa lagi mengklaim dirinya sebagai penerus Jokowi setelah ini

#SoloBalapan

65. Pak Jokowi menyangkal jika ada yang berpikiran Gibran itu bodoh tidak bisa kerja, dia katakan kalo Gibran itu lebih cerdas dibanding dirinya namun memang sangat jelek utk urusan public speaking dan sulit mengumbar senyuman.

Ini yg harus diperbaiki mas Gibran

#SoloBalapan

66. Setelah semua pencapresan selesai, Jokowi tidak pernah membenci partainya dan ketum. Beliau masih menganggap itu salah satu rumahnya, namun dia harus tau diri saat ini Rumahnya yang menolak dan sangat marah kepada Jokowi. Hingga kini dia berharap rekonsiliasi

#SoloBalapan

67. Pasca deklarasi Prabowo- Gibran, ibu Iriana emosional namun tetap terkontrol beliau hanya mampu mengacungkan jempol saat ditanya soal Gibran. Menjawab semua bullyan kader2 kalo keluarga Jokowi tdk akan bisa apa2 tanpa partai lamanya.

Beliau taat utk tdk komen

#SoloBalapan

68. Pak Jokowi memiliki keinginan Indonesia di tahun 2045 akan memiliki pendapatan perkapita diatas USD 12 ribu sehingga bisa menjadi salah satu negara maju di dunia, beliau salah satu presiden Indonesia yg masih memikirkan keberlanjutan setelah pensiun

#SoloBalapan

69. Apa keinginan Jokowi setelah pensiun? Akankah jadi ketum partai? Beliau menggeleng kepalanya menandakan itu tdk menarik yang pasti dia akan tetap berada sebagai pembina koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran mengawasi jika ada yg keluar jalur.

#SoloBalapan

70. Saya mungkin akan bertani setelah pensiun nanti makanya saya tidak memilih rumah menteng atau Kuningan spt beberapa mantan presiden sebelumnya.

Inilah penampakan tanah yg akan diberikan negara ke Jokowi setelah pensiun di daerah Karang Anyar Jateng

#SoloBalapan

71. Sebagai penutup Jokowi berpesan Beliau tidak akan bermusuhan dengan siapapun saat jelang pensiun nanti, perseteruan dengan partai dan ketum tentu tdk diinginkan berlarut2 jika harus pisahpun dia akan melakukan dengan baik2 semoga harapan Jokowi terwujud

#SoloBalapan

72. Jokowi tidak membenci ke bekas pendukungnya yang dulu memuji beliau dan sering ikut acara2 yg diadakan oleh istana dan skr menghina hingga ke keluarganya

Mereka hanya belum memahami apa yang terjadi sesungguhnya kata beliau, luar biasa besarnya hati Jokowi

#SoloBalapan

73. Diakhir waktu beliau nampaknya masih ingin bicara lebih banyak namun sayang terlalu banyak tamu penting yg sedang menunggu.

Gue yakinkan pertemuan berikutnya kita akan bicara lebih banyak soal Indonesia

Terima Kasih Pak Jokowi, kami Bangga dengan Bapak.

(Red,**)

Sumber sinetwit (thread)

#SoloBalapan

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gudang Bulog Cibitung,Kapolres Metro dan Dandim 0509 Bekasi Siap dan Pastikan Keamanan

Ket.Foto : Presiden Jokowi,kapolres metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi dan Komandan Kodim 0509 Letkol Inf Danang Waluyo.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi dan Komandan Kodim 0509/Kab. Bekasi Letkol Inf. Danang Waluyo bersama-sama memastikan keamanan dan kelancaran kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rangka inspeksi di Gudang Bulog Cibitung Jl. Imam Bonjol, Sukadanu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jumat (16/2/2024).

Dalam persiapan menyambut kedatangan Presiden, Kapolres Metro Bekasi dan Komandan Kodim 0509/Kab. Bekasi turun langsung memimpin apel gabungan antara kepolisian dan TNI. Mereka menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama kunjungan Presiden, termasuk pengamanan di sekitar Gudang Bulog Cibitung.

“Kami telah melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara kunjungan Presiden ke Gudang Bulog Cibitung. Ini adalah tanggung jawab bersama kita semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyambut kepala negara,” ujar Kombes Pol. Twedi.

Selain itu, dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan beras kepada warga sekitar Gudang Bulog Cibitung. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung.

“Presiden sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kami bersama-sama dengan TNI akan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan sampai kepada yang membutuhkan,” tambah Letkol Inf. Danang Waluyo.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gudang Bulog Cibitung ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

(Red,**)

Presiden Jokowi Silaturahmi dengan Peserta Program PNM Mekaar, Disambut Baik Pj.Wali kota Bekasi.

Bekasi || gardakeadilannews.com

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Kota Bekasi dalam rangka silaturahmi dengan peserta dan pendamping Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM). Acara tersebut berlangsung di Gelanggang Basket Indoor Stadion Patriot Candrabhaga pada Jumat (16/2/2024).

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menyambut langsung kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan.

Program PNM Mekaar adalah program layanan pinjaman modal untuk perempuan pra-sejahtera guna menjalankan usaha. Program ini didukung dengan pendampingan profesional yang dilakukan secara berkelompok agar usaha dapat berkembang. Hadirnya PNM Mekaar bertujuan untuk mendorong dan membangun ekosistem roda perekonomian di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan.

Saat ini, jumlah nasabah PNM Mekaar telah mencapai sekitar 14,8 juta orang. Diharapkan jumlah tersebut dapat mencapai 20 juta nasabah. Oleh karena itu, kehadiran Presiden Joko Widodo sangat penting untuk mendukung program ini dan memperkenalkannya kepada masyarakat agar dapat menarik lebih banyak nasabah yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa banyak nasabah yang telah merasakan manfaat dari PNM Mekaar. Produk-produk mereka sudah dipasarkan secara luas, dan para ibu semakin produktif dalam menjual produk tersebut. Hal ini telah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi keluarga. Presiden juga mengajak masyarakat yang ingin bergabung untuk memanfaatkan kesempatan ini.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menyambut baik program PNM Mekaar yang hadir di Kota Bekasi. Ia memberikan pesan kepada para nasabah agar terus mengembangkan produk-produk mereka dan selalu berinovasi dengan dukungan dan pendampingan dari pemerintah. Gani Muhamad juga mengungkapkan bahwa program ini merupakan

wujud nyata kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Ia berharap agar program ini dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunan dapat merata, dan produk-produk dari usaha kecil dan menengah semakin berkembang pesat.

Dengan adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Kota Bekasi, diharapkan program PNM Mekaar dapat terus ditingkatkan kualitasnya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

(Red,**)

"Pemilu 2024 di Lapas Lubuk Pakam Berjalan Baik dan Aman".

Deli Serdang Sumut || gardakeadilannews

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Mhd. Jahari Sitepu, telah memastikan bahwa proses Pemilihan Umum Tahun 2024 berjalan dengan aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Langkah-langkah pengawasan ketat telah diterapkan, termasuk penyiapan 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus, yaitu TPS 901 dan TPS 902. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan dan berjalan dengan lancar. (Rabu, 14/02)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, Alanta Ketaren, memberikan respon positif terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh Mhd. Jahari Sitepu. Alanta Ketaren bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan Bawaslu diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pemilihan.

"Mhd. Jahari Sitepu menegaskan komitmennya untuk memastikan integritas dan keamanan selama pemilu. Dia menyoroti pentingnya kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam menjaga keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Kakanwil Kumham Sumut bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat guna menjamin proses pemilihan yang transparan dan adil.

Upaya pengawasan yang dilakukan melibatkan aparat keamanan dan lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan hasil yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Red,**)

Sumber : Humas Kemenkumham

Bey Machmudin: Pemilu 2024 di Jawa Barat Lancar

"Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro, menjelaskan bahwa terkait lokasi khusus (loksus) untuk rumah aakit dan lapas sudah diberikan sosialisasi sejak setahun lalu.

Jawa Barat,Bandung || gardakeadilannews.com 

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkap bahwa secara garis besar pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Jabar berlangsung lancar.

Bey Machmudin sendiri, bersama jajaran Forkopimda Jabar pada hari ini telah melaksanakan pemantauan secara langsung ke TPS- TPS, hingga melakukan komunikasi dengan bupati/wali kota secara daring melalui konferensi video.

“Pemantauan tadi alhamdulillah kita semua telah melaksanakan pemilihan umum, dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, kepada seluruh bupati /wali kota, Forkopimda kita dapat menjalankannya dengan lancar, aman, dan damai,” ujar Bey Machmudin di Jabar Command Center Gedung Sate Bandung, Rabu (14/2/2024).

“Tadi kami juga sudah bekomunikasi dengan seluruh bupati/ wali kota se- Jabar, secara garis besar berjalan lancar dan tadi juga kita melakukan pengecekan langsung ke beberapa TPS, dan juga lancar. Intinya kami melihat partisipasi masyarakat cukup tinggi,” tambah Bey.

Menurut Bey, hak suara harus diberikan oleh setiap warga negara yang memiliki hak pilih.

[15/2 12.47] Mediagardakeadilannews.com: "Tak terkecuali mereka yang tengah menjalani pengobatan atau perawatan di sarana kesehatan secara inap, seperti misalnya di rumah sakit.

Namun, kenyataan di lapangan, tidak semua pasien mendapat fasilitasi untuk bisa memberikan hak suaranya di lingkungan rumah sakit.

Untuk itu, Penjabat Gubernur menyebut telah melaporkan permasalahan tersebut ke Ketua KPU Jabar, yang selanjutnya diteruskan ke KPU RI untuk dihadirkan solusinya.

“Ini kami sudah melaporkan kepada ketua KPU, jadi ada beberapa kami mengetahui bahwa ternyata pasien itu tidak difasilitasi langsung oleh KPU, jadi KPU mengharapkannya pasien menggunakan hak suaranya untuk kembali dulu ke rumah lalu kembali lagi ke rumah sakit, tapi pasien namanya dirawat kan mempengaruhi (kesembuhannya),” katanya.

“Kami sampaikan ke ketua KPU Jabar apakah memungkinkan dilakukan pemungutan susulan. Tapi diperhatikan juga legalitasnya. Minimal hal ini jadi perbaikan kita ke depan untuk pemilu selanjutnya,” kata Bey Machmudin.

Sementara itu, Bey menuturkan bahwa terdapat sekitar 50 ribuan tempat tidur rumah sakit di seluruh Jabar. Maka dari jumlah tempat tidur yang terisi, dan masih terus dihitung jumlahnya, terdapat pasien yang bisa melakukan pencobolosan di rumah sakit dan ada pula yang tidak.

“Tadi kan kita ke RS Santosa, ternyata yang di TPS itu hanya nakes saja. Kami secara serentak meminta rumah sakit untuk ambil inisiatif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro, menjelaskan bahwa terkait lokasi khusus (loksus) untuk rumah aakit dan lapas sudah diberikan sosialisasi sejak setahun lalu.

Namun kondisi di lapangan, kondisi datangnya pasien ke rumah sakit maupun cepat atau lambatnya kesembuhan pasien yang dinamis, membuat data pemilih sulit ditetapkan.

Di sisi lain KPU memerlukan data yang pasti. “Nama mereka juga nggak dicoret di TPS asal,” kata Adie.

(Red,**)

Sumber ; HUMAS JABAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar.