Miris ; Diduga Anggaran Kegiatan PBN Kabupaten Bekasi Dilaksanakan Diluar Kota Dianggap Menghamburkan Uang Negara

.          Ket Foto Ilustrasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu (LSM Master) Arnot mengatakan bahwa sangat tidak efesien jika kegiatan program Pembinaan Bela Negara (PBN) untuk seluruh Desa di Kabupaten Bekasi apabila pelaksanaan kegiatannya diluar wilayah Kabupaten Bekasi.

Kegiatan yang dianggarkan tahun anggaran (TA) 2023 sekitar Rp. 50 juta hingga Rp. 70 juta per Desa tersebut, kata Arnot, sama saja menghambur-hamburkan uang jika dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten Bekasi.

Padahal lanjut Arnot, anggaran akan lebih efisien apabila kegiatan PBN bisa dilaksanakan di aula Pemkab Bekasi, misal di Gedung Wibawa Mukti atau tempat serbaguna lain di Kabupaten Bekasi.

Arnol mengakui betapa penting program peningkatan karakter cinta tanah air kepada aparatur desa yang akan ditransformasikan kembali kepada masyarakat tersebut 

"Kesadaran berbangsa dan bernegara juga setia kepada Pancasila sebagai ideologi, harus terus disosialisasikan agar masyarakat rela berkorban demi bangsa dan negara. Namun disisi lain, pemerintah desa harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaannya," kata Arnot.

Arnol menegaskan kegiatan bela negara kepada seluruh desa di Kabupaten Bekasi itu menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurut informasi, terang Arnot, pihak aparat penegak hukum telah menyarankan kegiatan tidak dilaksanakan di luar daerah karena berimplikasi pada pemborosan anggaran. Namun pihak pengelola anggaran tetap bersikukuh untuk melaksanakannya diluar wilayah.

"Saran aparat penegak hukum tidak dihiraukan, sehingga kami akan menindak lanjuti laporan masyarakat yang menduga ada unsur tindak pidana korupsi pada giat PBN tersebut," kata Arnot.

Sebelumnya, jelas Arnot, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu pernah mengatakan dalam siaran persnya bahwa pola korupsi kerap terjadi di lingkungan pemerintah desa.

"Dana desa dikumpulkan untuk plesiran dengan dalih studi banding ke suatu tempat," kata Komjen Pol Wahyu saat acara badan hukum nasional Kemenhumkam  dalam tema strategi dan sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, Rabu (25/10/2023) Lalu.

“Pernyataan Kabareskrim Polri sangat masuk akal dan kerap terjadi di lingkungan pemerintahan desa dan kegiatan-kegiatan itu tidak berdampak pada kemajuan perekonomian desa. Justru hanya mencari kesenangan dan keuntungan saja oleh oknum pengelola anggaran,” tambah Arnot.

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, tutur Arnol, pihaknya minta Inspektorat dan Dinas BMPD Kabupaten Bekasi memberi perhatian khusus atas pengelolaan anggaran untuk kegiatan PBN tersebut.

Perlu juga diketahui bahwa kegiatan PBN juga sudah dilaksanakan beberapa tahap dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni tanggal 21 Desember 2023 yang direncanakan di Bandung.

Arnol juga berharap narasumber yang dilibatkan dari lingkungan pemerintah dan penegak hukum untuk tidak berkenan hadir jika akan dilaksanakan di luar daerah Kabupaten Bekasi.

"Jika kegiatan dilaksanakan di luar daerah Kabupaten Bekasi, itu artinya menghambur-hamburkan uang negara dan kami juga akan segera melaporkan ke pihak yang berwenang,” pungkasnya.

Sampai berita ini tayang, saat dikonfirmasikan via WA, Bahrul Ketua Apdesi Kabupaten Bekasi tidak menjawab. ( Red/RJN )

Warga Masyarakat Desa Danau Indah kembali Melakukan Unjuk Rasa ke PT Sankei Gohsyu Industries

Kab.Bekasi,Cikarang barat || gardakeadilannews.com 

Warga masyarakat desa Danau Indah Cikarang Barat Kabupaten Bekasi kembali melakukan unjuk rasa ke PT Sankei Gohsyu Industries, Selasa (19/12/2023).

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika massa tandingan yang mengatasnamakan Forum masyarakat lingkungan Danau Indah (Formalin) menghalangi warga yang mau menggelar aksi di depan gerbang perusahaan.

“Jadi kami hanya nyampe dan bertahan di area samping perusahaan untuk menghindari bentrok. Karena hasil dari pengamatan, massa Formalin 99% bukan warga desa Danau Indah,” tutur Muksin sang Korlap Aksi.

“Hasil kami tadi dimediasikan bapak polisi bahwa ada surat untuk perusahaan yang diusung warga atas nama PT Cakrawala Danau Indah, ditolak. Artinya upaya kami mengolah limbah PT SGI ditolak oleh pihak manajemen dengan alasan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan PT Harosa dengan dalih kepercayaan dan tidak pernah ada masalah,” ucap Muksin.

Dalam mediasi pun, terang Muksin, awalnya kami minta dipertemukan dengan manajemen PT SGI.

“Akan tetapi setelah kita di dalam PT Harosa hadir. Tidak ada perdebatan di dalam karena memang mereka sudah menyiapkan sebuah surat untuk warga agar disampaikan oleh saya,” jelas Muksin.

Atas penolakan yang kami anggap tidak berdasar itu, ujar Muksin, kurang lebih 500 warga memutuskan untuk tetap bertahan dan terus melanjutkan tuntutan.

“Karena semua adalah masyarakat sekitar, ya yang mau pulang ya pulang dulu, nanti balik lagi. Dan aksi terus akan dilakukan sampai pengelolaan limbah didapat sesuai dengan undang-undang bahwa warga sekitar juga punya hak mengelola limbah PT SGI,” tegas Muksin.

Warga hanya menagih janji kepada PT SGI sesuai janji yang diantaranya sebagai berikut:

-Mediasi pertama, (8 November 2023) PT Cakrawala beraudiens dengan bapak Wairwasum dan Mr. Tanaka, dimana Mr Tanaka memberi statement akan mendalami PT. Cakrawala dan tidak akan memperpanjang PT Harosa.

-Mediasi kedua, (17 November 2023) pertemuan dengan Mr Tanaka dan Mr Toda yang berjanji akan memanggil PT Cakrawala untuk audiens dengan manajemen, akan tetapi PT Cakrawala menolak pertemuan di perusahaan dengan dasar kondusifitas di perusahaan.

-Mediasi ketiga, (4 Desember 2023) Mr Tanaka bertanya sejauh mana kesiapan PT Cakrawala untuk pengelolaan limbah karena limbah PT SGI adalah bisnis besar. Dan Mr Tanaka akan memberikan jawaban pada 6 Desember 2023 kepada PT Cakrawala.

“Tapi sampai saat ini janji-janji tersebut hanya janji belaka dan belum ada satupun yang ditepati,” pungkas Muksin.

 ( Red/RJN )

Dampak Limbah ; PT Sankei Gohsyu Industries Di Demo Warga Masyarakat Desa Danau Indah Cikarang Barat

Kab.Bekasi cikarang Barat || gardakeadilannews.com

Akibat dinilai tidak peduli dengan lingkungan sekitar, warga yang terdiri dari sebagian besar emak-emak itu turun berunjuk rasa ke PT Sankei Gohsyu Industries.

Warga masyarakat desa Danau Indah Cikarang Barat tersebut menyampaikan orasinya di depan pintu masuk PT yang beralamat di MM2100 Industrial Town Jl. Bali Block J-8 Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ini.

Warga yang tinggal di sekitaran PT tersebut menuntut perusahaan segera merealisasikan sesuai janji untuk memberdayakan masyarakat termasuk pengelolaan limbah industrinya.

“Hari ini Warga desa Danau Indah Cikarang Barat Bekasi telah menyampaikan aspirasinya terkait masalah limbah produksi dan limbah lainnya karena hanya dijanji-janjikan oleh Jepangnya atau Mr. Tanaka dan Mr. Koda. 3 (tiga) kali kami sudah dimediasikan oleh Mabes Polri namun tidak mempan dan ada jawaban sama sekali,” ungkap Muksin Korlap aksi, Jum'at (15/12/2023) siang.

“Hari ini kami tarik mundur. Itu bukan berarti kami kalah tapi hanya memberikan peringatan. Hari esok kita akan datang lebih banyak lagi karena kami hanya kebagian bisingnya, polusinya,”

“Silahkan cek, ibu-ibu ini berasal dari mana. Ini bukan massa bayaran. Ini warga mutlak silahkan cek KTPnya. Kami warga menegaskan dan mohon disampaikan oleh pihak media kepada pihak manajemen PT SGI tolong tepati janji Mr. Tanaka dan Mr. Koda terhadap warga desa Danau Indah demi kesejahteraan masyarakat,”

“Intinya Mr Tanaka sudah memberikan janji. Desember tanggal 4 sudah memberikan janji bahwa nanti tanggal 6 akan akan dipanggil untuk membahas masalah limbah akan tetapi sampai saat ini tidak ada,”

Oleh sebab itu, lanjut Muksin, pihaknya akan beraksi lagi sampai ada jawaban memuaskan dari Mr. Tanaka.

“Karena apa? rumah kami dekat. Hari ini kami tunda karena taat pada undang-undang. Surat pemberitahuan kami tidak maksimal dan pihak kepolisian menyarankan untuk ditunda dulu. Tapi kalau sampai 1-2 hari belum ada jawaban, Senin besok sampai seterusnya kami datang lagi,” tuntasnya.

Terpisah, Kompol Gurnald selaku Kapolsek Cikarang Barat pun membenarkan bahwa telah menyarankan warga untuk menunda aksinya lebih dulu sebelum melengkapi syarat administrasinya.

“Intinya warga tadi pagi menyampaikan aspirasinya terkait hak masalah limbah mereka belum menerima kompensasi dari pihak perusahaan.

Alhamdulillah sudah bisa kita tengahi. Nanti akan kita pertemukan dari pihak warga dengan perusahaan terkait jalan keluarnya

Intinya saya cuma meminta kepada mereka tadi, aktivitas warga dan perusahaan tidak terganggu. Alhamdulillah mereka memperhatikan. Selain itu kebetulan mereka juga belum membuat surat pemberitahuan izin sesuai dengan undang-undang,” singkat Pamen yang baru 3 hari menjabat Kapolsek Cikarang Barat ini. (RJN-Red,)

KELUARGA BESAR RSUD CIBITUNG KABUPATEN BEKASI ; MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Siapa Yang Mau Di Soal Bila Sudah Datang Bencana - Musibah ; Gedung SDN Setia Mekar 03 Ambruk

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Tambun Selatan Sekitar pukul 16.10 WIB, atap gedung SDN Setiamekar 03 di desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan ambruk pada Jum'at (8/12/2023).

“Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut,” tutur Makmun Hidayat Ketua Komite Sekolah tersebut, Sabtu (8/12/2023).

Makmun menyebut, atap ruang kelas yang sebelumnya pernah dipergunakan untuk kegiatan siswa kelas 4 dan 6 itu memang sudah tidak difungsikan sejak setahun lalu.

"Atap ambruk akibat lapuknya material bangunan dan kondisinya semakin parah akibat curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini,” ujarnya.

Dilain sisi, Makmun Hidayat pun sangat menyesali atas kejadian tersebut. Pasalnya, proposal pembangunan gedung sekolah yang atapnya ambruk itu sudah diajukan sejak tahun 2021.

"Sayangnya belum juga terealisasi sampai akhirnya atap gedung itu ambruk dengan sendirinya. Beruntung saat kejadian sedang tidak ada aktivitas belajar-mengajar," ungkap Makmun.

Makmun pun menyayangkan respons pemerintah yang dinilainya sangat lambat terhadap aduan pihak sekolah atas kejadian tersebut

"Bahkan setelah dikunjungi oleh Disdik masih belum juga direalisasikan. Terus sampai kapan lagi? Ayo tolonglah, masa di Tambun Selatan yang notabene wilayah perkotaan masih ada sekolah yang kondisinya parah seperti SDN Setiamekar 03 ini," ketusnya.

“Kalaupun memang mau dibangun, ya jangan tanggung. Harus direhab total. Dibangun ulang," tegas Makmun.

Untuk sekedar informasi, SDN Setiamekar 03 terpaksa menutup Ruang IV dan Ruang V dari aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM).

Hal itu dilakukan menyusul kondisi eternit atap ruangan nyaris ambruk hingga harus ditopang bambu. Akibatnya aktivitas KBM sebanyak 309 siswa dengan 12 Rombel (rombongan belajar) itu terganggu dan terpaksa harus belajar dalam sistem 3 shift.

Sementara ambruknya atap gedung SDN di Bekasi Jawa Barat itu mendapat sorotan berbagai pihak termasuk dari Ketua dan Humas RJN Bekasi Raya Hisar Pardomuan-Tangi.s

“Ini merupakan peristiwa miris dan sangat menyedihkan. Peristiwa ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya kualitas bangunan sekolah di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

“Pemda Bekasi dalam hal ini Pj. Bupati Bekasi sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, seharusnya lebih serius dalam memperhatikan kualitas bangunan sekolah. Ini akibat dari kurang pengawasan terhadap pembangunan gedung sekolah,” sebut Hisar.

“Pemda seharusnya mengalokasikan anggaran memadai untuk pemeliharaan gedung sekolah. Hal ini untuk memastikan gedung sekolah selalu dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan,” tukasnya.

Pemda Kabupaten Bekasi, lanjut Hisar, juga seharusnya lebih ketat mengawasi pembangunan gedung sekolah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk memastikan bahwa gedung sekolah dibangun dengan memenuhi standar keamanan dan keselamatan.

“Terhadap dinas terkait pun kami harapkan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Hal ini penting dilakukan demi keselamatan pelajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.(Tangi.s/HMS Rjn)

UMKM Expo Kabupaten Bekasi ; SMKN2 Cikarang Barat Buka Stand Dan Pamerkan Produk Siswa.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Pameran produk UMKM yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 sampai dengan 10 Desember di Living Plaza Jababeka Cikarang di ikuti puluhan peserta se Kabupaten Bekasi dari UMKM 23 Kecamatan, UMKM Dinas perikanan, Dinas pertanian, Lapas Kelas 2 Cikarang, Bank BJB Cabang Cikarang dan lainnya.

Salah satu sekolah yang ikut serta memamerkan hasil UMKM siswa – siswinya adalah SMKN 2 Cikarang Barat.

UMKM SMKN 2 Cikarang Barat memamerkan beberapa produk hasil karya siswanya yang masuk dalam kategori kelas industri Multimedi, diantaranya, baju bersablon, parfum, dan aneka tataboga.

Awak mediapun turut serta berpartisipasi dengan membeli parfum dan beberapa potong baju koas yang sudah bersablon.

Sasya siswi penjaga stand mengatakan bahwa produk- produk tersebut hasil karya dari para siswa dan siswi yang dan saat ini ikut serta dalam pemeran UMKM Exspo Kabupaten Bekasi, ujarnya, Sabtu, (09/12/2023).

Zaki selaku pembimbing menambahkan produk parfum juga kita pamerkan yaitu parfum fragframe tersedia untuk laki – laki dan perempuan dengan harga Rp.30.000 perbotol ukuran kecil, imnuhnya.

“Kami berharap selalu sekolah sekolah yang mempunyai produk UMKM selalu diikutsertakan agar menjadi motivasi dan semangat para siswa – siswi untuk terus berkarya, pungkasnya.

(Tan,Red.)

Polsek Bekasi Timur Melakukan Pengamanan Saat Pembagian Bansos Dikelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan RawaLumbu

KOTA BEKASI || gardakeadilannews.com

Polsek Bekasi Timur melakukan pengamanan pada kegiatan penyaluran distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya Jl. Pelabuhan Ratu Raya RT.05 RW.09 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi pada Rabu (06/12/23).

Bhabinkamtibmas kelurahan Sepanjang Jaya Aiptu Ujang Herlan bersama dengan Babinsa serta unsur kelurahan melakukan monitoring sejak pukul 08:00 wib.

"Kegiatan itu adalah pembagian atau distribusi bansos berupa beras kepada warga yang masing-masing mendapatkan 10 kilogram," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari kepada media.

Diketahui bahwa warga yang terjadwal akan menerima bantuan sosial sembako berupa beras ber jumlah 1.268 warga. untuk distribusi dijadwalkan mulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib.

Untuk warga yang berhak menerima bansos itu harus membawa surat undangan, KTP dan KK.

(Red,TS)

BEA CUKAI BEKASI MUSNAHKAN ROKOK DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG ILEGAL

Kab.Bekasi ||gardakeadilannews.com

Menjalankan fungsinya sebagai Community Protector, Bea Cukai Bekasi musnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Kegiatan pemusnahan dilaksanakan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Bekasi pada Rabu, (6/12).

BKC HT Ilegal yang dimusnahkan berupa 4.163.812 (empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan

ratus dua belas) batang. Pada kesempatan yang sama Bea Cukai Bekasi juga musnahkan MMEA ilegal sebanyak 466.22 liter.

Nilai seluruh BKC Ilegal yang dimusnahkan tersebut sebesar Rp5.324.402.900 (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) dan potensi kerugian negara sebesar Rp2.823.826.128.

BKC HT Ilegal yang dimusnahkan merupakan BMN yang telah mendapat persetujuan peruntukan untuk dimusnahkan sesuai Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S322/MK.6/KN.4

/2023 tanggal 10 November 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC TMP A Bekasi dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Nomor S-51/MK.6/KNL.0802/2023 tanggal 15 November 2023 hal Persetujuan

Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Yanti Sarmuhidayanti, Kepala KPPBC TMP A Bekasi, mengungkapkan bahwa barang yang

dimusnahkan merupakan bagian dari penindakan oleh Bea Cukai Bekasi. Selama tahun 2023, Bea Cukai Bekasi telah melakukan 185 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai dan 5 kali

penindakan narkotika, psikotrofika dan precursor (NPP). Selama kurun waktu tersebut Bea Cukai Bekasi berhasil menemukan dan mengungkap BKC jenis Hasil Tembakau (rokok) illegal sejumlah

5.682.432 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) batang dan BKC jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA illegal sejumlah 1.244,75 liter.

Pemusnahan BMN tersebut dilakukan atas barang hasil penindakan Bea Cukai Bekasi bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Satuan Pamong Praja Kota dan Kabupaten Bekasi, Korem

051/Wijayakarta, Polres Kota Bekasi, dan Polres Kabupaten Bekasi dalam Operasi Bersama, Operasi Gempur Rokok Ilegal dan Operasi Penindakan rutin Bea Cukai Bekasi di wilayah Kota dan Kabupaten

Bekasi selama tahun 2023.

” Ini adalah bukti terwujudnya kerja sama dan kolaborasi serta sinergi

antar instansi dengan aparat penegak hukum lainnya” Ungkap Yanti.

(Red,***)

Klinik Violet RSUD Bantar Gebang Bekasi Di Resmikan Kepala Dinas Kesehatan

Kadis Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty.

Bekasi Bantargebang || gardakeadilannews.com

Dalam rangka peringati Hari AIDS se-Dunia Tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bantar Gebang Kota Bekasi meluncukan layanan PDP dengan tema “Bergerak Bersama Komunitas, Akhiri Aids 2030” (Let Communities Lead) yang bertempat di RSUD Bantar Gebang RT.004/RW.001, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jumat (1/12/2023).

Layanan PDP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bantar Gebang ini khusus pasien penderita HIV AIDS dengan nama Klinik Violet tersebut diresmikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati. SKM, M.Kes yang didampingi oleh Direktur RSUD Bantar Gebang, dr. Zulkifly Sanusi.MH."

Tampak juga dalam peresmian Klinik Violet yaitu Camat Bantargebang Cecep Miftah Farid, S, STP, MMAKP, Perwakilan dari Koramil 05/ Bantargebang, dan dari Perwakilan dari Polsek Bantargebang.

Dalam peresmian Klinik Violet RSUD Bantargebang tersebut dihadiri juga oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Vevie Herawati, M. KM, Subkoorsinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dt. Siti Nurliah.MKM, Perwakilan LSM HIV-AIDS, Komunitas, dan para tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati. SKM, M.Kes dalam konfrensi pers menyampaikan kepada para awak media tentang peresmian Klinik Violet tersebut.

Khusus PDP nya baru di 7 Rumah Sakit yang ada di Kota Bekasi. Sebenernya bukan baru karena Kota Bekasi termasuk kota yang banyak memberikan layanan PDP. Mudah-mudahan tanggal 1 Desember yang bertepatan hari AIDS se-Dunia dan Nasional juga, memberikan tema yaitu “Bergerak Bersama Komunitas Menuntaskan AIDS di 2030”. Jadi mari kita sama – sama Pemerintah Kota Bekasi membuktikan dengan memperluas pelayanan PDP. Jadi pelayanan ini diperuntukan tidak hanya masyarakat Bekasi saja, tapi untuk kasus-kasus PDP dari luar Bekasi juga kita buka untuk layanan tersebut,” katanya.

Hari ini kami ucapakan khususnya layanan kesehatan. Selamat dan sukses kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang atas dibuka nya Klinik Violet untuk memberikan pelayanan perawatan dengan pengobatan ini.Terima kasih pada semuanya semoga apa yang diberikan pemerintah, terkait pelayanan Rumah Sakit bisa dimanfaatkan masyarakat,” kandasnya.

(Red,***)

Presiden Joko Widodo Lantik Letjen Maruli Simanjuntak Sebagai KSAD di Istana Negara

Jakarta || gardakeadilannews.com

 Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Pelantikan tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

 

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Maruli Simanjuntak sebagai KSAD.

 

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

 

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” lanjut Presiden Jokowi.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Panglima TNI.

 

Maruli Simanjuntak juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat Agus Subiyanto didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

 

Untuk diketahui, Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Pria yang lahir di Bandung, 27 Februari 1970 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Dalam keterangannya usai pelantikan, Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa ia akan melanjutkan dan mengevaluasi program-program yang ada di TNI AD sesuai dengan perkembangan zaman serta tantangan mendatang. Ia juga memastikan netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024.

 

"Saya yakin, saya akan pastikan bahwa TNI, Angkatan Darat khususnya, harus netral. Saya pastikan itu," ujar Maruli.

 

Turut hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah pemimpin lembaga negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah anggota DPR RI, dan sejumlah perwira tinggi TNI/Polri. Sedangkan hadir sebagai saksi yaitu Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

(Red,***)

Balon Gas Meledak Pada Peringatan Hari Guru Di SDN Cimuning 1 ; Pemerintah Kota Bekasi Ucapan Rasa Prihatin Atas Jatuhnya Korban.

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com 

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka di sela peringatan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning 1 Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Sabtu 25 November 2023.

Kejadian kecelakaan meledaknya balon terjadi di halaman sekolah mengenai 10 orang guru dilanjutkan tindakan penanganan kecelakaan terhadap korban dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Meledaknya balon diduga terkena korek api.

Adapun berita acara hasil verifikasi kejadian di SDN Cimuning 1 sebagai berikut:

Pada hari ini Sabtu tanggal 25 November 2023 telah dilakukan verifikasi terhadap Kepala Sekolah SDN Cimuning 1. Ketua komite dan dewan guru SDN Cimuning I tentang kejadian meledaknya balon pada saat kegiatan peringatan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning I.

Kumpulan balon yang siap diterbangkan salah satu balon meledak secara tiba-tiba

Ledakan balon tersebut melukai 10 orang guru, seluruh korban sudah ditangani dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertama seluruh korban dibawa dan dilakukan pengobatan di Puskesmas Kelurahan Cimuning.

b. Setelah dilakukan pengobatan tersebut 2 orang dirujuk ke RS Permata Mustikajaya dan 8 orang sudah diperbolehkan pulang.

c. Keadaan 1 orang korban yang dirawat di RS Permata Mustikajaya masih dilakukan perawatan karena mengalami luka agak parah, sedangkan yang di RS Satria Media Padurenan 1 orang yang masih dilakukan perawatan.

Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Kepala Sekolah SDN Cimuning I.

Komite sekolah menyatakan keprihatinannya dan membantu menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Seluruh keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut apapun kepada pihak sekolah dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah yang harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada.

(Red,***)