Riuh Arak-arakan Pendukung Mengantar Ganjar-Mahfud ke KPU

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menaiki pikap yang dimodifikasi menyerupai pendopo menuju kantor KPU, Kamis (19/10).

Ganjar dan Mahfud menaiki mobil tersebut ditemani Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN Arsjad Rasjid.

Ganjar dan Mahfud beberapa kali melambaikan tangan ke arah ribuan massa simpatisan yang mengawal mereka ke KPU.

(Red*)

Terungkap Gaji Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia atau Menko Polhukam, Mahfud MD, resmi ditunjuk sebagai cawapres atau calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

Mahfud MD resmi menjadi cawapres usai diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10

Pusat pada Rabu (18/10).

Saat ini Mahfud masih aktif menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan RI. Bakal menjadi cawapres, lalu berapa gaji yang diterima Mahfud MD sebagai pimpinan di lembaga kementerian?

Setiap bulannya, Mahfud MD mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara yang nominalnya telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Mengutip detikcom, selama 23 tahun terakhir gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000.

Dalam Pasal 2 PP 60 Tahun 2000, seorang menteri memiliki gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001, para petinggi Kementerian berhak mendapat tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Berdasarkan gaji pokok dan tunjangan itu, Mahfud MD pun mendapatkan gaji sekitar Rp18 juta per bulannya. Namun, angka itu belum termasuk tunjangan lain atau dana operasional.

Para pejabat juga disebut mendapatkan dana taktis mencapai Rp150 juta. Tunjangan itu diterima oleh menteri yang melakukan kegiatan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para menteri negara juga mendapatkan tunjangan lain seperti fasilitas rumah dan mobil dinas.

Hal itu telah tertera pada PP 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Berkas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

(Red*)

Sispamkota ; Polda Metro Jaya Siap Amankan Pemilu 2024

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Polda Metro Jaya menggelar kegiatan simulasi Sistem Pengamanan Dalam Kota (Sispamkota) jelang Pemilu 2024 mendatang di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (18/10/2023) pagi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto Mengatakan Simulasi Sistem pengamanan kota (Sispamkota) sebagai wujud kesiapan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian Pemilu 2024 dengan melibatkan Personil TNI/Polri dan Satpol PP.

“Simulasi ini bertujuan untuk mengingat kembali protap-protap yang harus dilakukan dari yang paling rendah, dari hijau sampai dengan paling merah,” ucapnya.

Lanjut, Karyoto mengungkapkan ini hanya terjadi pada simulasi, karena saya yakin dengan pengalaman sejarah, masyarakat Indonesia tidak mau mengulang kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang merugikan, ini yang paling penting.

Sementara Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan mengatakan kegiatan simulasi ini untuk melihat kesiapan-kesiapan aparat Kepolisian yang dibantu TNI untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi pada saat pesta demokrasi tahun 2004.

“Saya dan Kapolda adalah bagaimana kita menjaga soliditas komponen yang terlibat dalam demokrasi ini baik unsur pengamanan pemilu dan pengawasan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan Pemerintah Daerah yang sebagai tuan rumah untuk melakukan berbagai pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan memberikan edukasi pada masyarakat agar sama-sama menciptakan kondusifitas Jakarta yang lebih baik lagi khususnya pada saat demokrasi tahun 2024.

“Tentunya saya sebagai Pangdam Jaya dan jajarannya siap untuk mengamankan pemilu 2024 bersama dengan unsur pengaman lainnya dan tentunya harapan kami dapat berjalan dengan baik seluruh rangkaian tahapan-tahapan pemilu tahun 2024.” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan terkait pengaman pemilu ini bisa saling sinergi dan saling bertukar informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang memang kemungkinan terjadi pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan datang.

“Kami dari KPU mengucapkan terima kasih untuk TNI/Polri dan jajaran serta Forkopimda yang hadir, tentu saja apapun yang nanti terjadi KPU tidak bisa bekerja sendiri tapi butuh bantuan banyak pihak mudah-mudahan hal ini bisa kita sinergikan ke depannya.” ujarnya

Lebih lanjut, Karyoto mengungkapkan kami semua pelaksanaan Pemilu, KPU, Bawaslu, seluruh Pemerintah Daerah, TNI/Polri, sudah sangat solid, ini adalah modal yang besar bagi kami untuk melakukan pengamanan.

“Sehingga kami mengharapkan semua pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang benar dan baik, dan pada akhirnya akan terjadi atau terlaksana pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, dengan sebaik-baiknya dan akan menghasilkan keberlanjutan kepemimpinan nasional”. pungkasnya

(Red,*)

Pj Wali Kota Bekasi pimpin Apel Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 Tingkat Kota Bekasi

BEKASI ||gardakeadilannews.com

Polres Metro Bekasi Kota dan Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di wilayah Kota Bekasi.

Pj Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad, S.H, M.A.P., menjadi pemimpin Apel pasukan didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani S.I.K M.P.M., dan Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait B.S M.M.D.S bertempat di Lapangan Alun - alun Bekasi, Selasa (17/10/2023).

Turut hadir dalam Apel Gelar pasukan dari unsur Forkopimda Kota Bekasi, Wakapolres AKBP Dhany Aryanda S.I.K, Para PJU dan Kapolsek Jajaran, KPU Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi dan Stakeholder lainnya. Untuk peserta apel sendiri terdiri dari Personil Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Jajaran, Kodim 0507/ Bekasi, Subdenpomdam 2/1 Bekasi, Satpol PP, Dishub, Linmas dan Pokdarkamtibmas.

Apel gelar pasukan dimulai pada pukul 09.00 Wib diawali dengan laporan Komandan Upacara oleh AKP Parwoto, S.H, dimulainya apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh inspektur Apel Pj. Wali Kota didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bekasi.

Acara selanjutnya penyematan pita tanda kepada perwakilan personil operasi mantap brata jaya dari unsur TNI, Polri dan Linmas.

Inspektur Apel, Pj Wali Kota R. Gani Muhamad usai penyematan pita kemudian membacakan amanat tertulis dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dimulainya Operasi Mantap Brata 2023-2024 kepada peserta apel gelar pasukan.

Dalam amanatnya, Pj Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad S.H M.A.P yang mengatakan Polri pada hari ini melaksanakan Operasi Mantap Brata 2023 - 2024 secara serentak di seluruh Indonesia.

"Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun Sapras operasi Mantap Brata 2023 sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar," ucap Pj Wali Kota.

Kapolri katakan melalui amanat yang dibacakan Pj Wali Kota Bekasi bahwa pemilu 2004 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik pada masa depan bangsa sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2004 adalah momen politik yang sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak dalam tahun yang sama ini.

"Pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita masa depan negara kita, melihat pentingnya hal tersebut maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024 terlebih lagi Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan wilayah yang luas geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," kata Pj Wali Kota lagi.

Oleh sebab itu guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, Kementerian lembaga instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar operasi Mantap Brata tahun 2023/2024 dari 20 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 atau selama 222 hari yang diikuti oleh sejumlah 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu.

Polri, lanjut Pj Wali Kota menerangkan saat ini juga menggelar operasi Nusantara cooling system 2023-2024 untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa diatas kepentingan kelompok guna mengantisipasi polarisasi akibat isu SARA, propaganda file host, dan black campaign dimana Polri juga dilengkapi dengan Satgas anti money politik serta Satgas Pemilu damai.

Gani katakan, Ini akan didukung oleh command Center di tingkat Mabes sebagai pusat kendali koordinasi komunikasi dan sampai dengan Polda jajaran melalui dukungan Sapres modern dan berbagai fitur yang ada di harapkan command center mampu mengintegrasikan data maupun informasi sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah," kata Pj Wali Kota.

Operasi Mantap Brata 2023 - 2024 diharapkan diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bangsa ikut berpartisipasi dan kesatuan bangsa ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2004.

"Segera lakukan langkah antisipasi sedangkan bagi wilayah lainnya jangan under estimate dengan mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," ungkap Gani.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memberikan pedoman pelaksanaan tugas dalam Operasi Mantap Brata yakni 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semoga tugas pengamanan ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua.

2. Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi dan fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi ketika laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab Humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan Body system untuk menjamin keselamatan personel. 

4. Untuk melakukan pengawasan melekat kelapangan, melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing.

5. Lakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang Prima hal ini penting mengingat operasi yang kita laksanakan dalam pemilu 2024 dilakukan sangat panjang waktunya dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh mendukung penyelenggaraan pemilu 2004 dan terhindar dari polarisasi.

Dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2023 di Alun alun M. Hasibuan Bekasi Selatan, Polres Metro Bekasi Kota menggelar peralatan baik roda 2 dan roda 4 serta peralatan dari Kodim 0507/Bekasi.

Untuk diketahui, untuk personil yang disiapkan Polres Metro Bekasi Kota dalam Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 dengan menyiapkan personil sebanyak 2/3 dari Anggota Polres Metro Bekasi atau sekitar 920 personil.

(Red)

Kasus Dugaan Korupsi WC Sultan Di Peti Es kan ; KPK Dimana

Jakarta || gardakeadilannews.com

Keseriusan KPK RI dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 488 toilet sekolah senilai Rp. 98 miliar di Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa saja yang terlibat dan menjadi tersangkanya semakin dipertanyakan.

Padahal beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus korupsi pengadaan WC untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi atau yang sering disebut korupsi WC Sultan terus berjalan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan penyelidik sebentar lagi hampir menuntaskan kerjanya dan sedang menuju final, namun KPK belum mau mengungkap siapa calon tersangkanya dalam kasus ini.

Asep, mengatakan penyelidik KPK memerlukan waktu untuk menilai potensi kerugian negara yang muncul dari pengadaan toilet tersebut.

"Toilet 488 itu kan tidak sedikit dan ini satu Bekasi ya. Kalau misalkan hitung satu hari dapat 5 aja bisa berapa gitu. Jadi kita waktunya ini agak panjang itu dalam rangka melakukan penilaian terhadap masing-masing objek itu," ujar Asep seperti dikutip dari YouTube Metro TV dalam transkripnya.

"Ada 488 WC seperti artinya apakah memang sudah bisa dimulai, misalkan pemanggilan pihak-pihak, minimal kalau dilidik si sudah," katanya.

"Kemudian ini juga kan sudah pada tahap kita mencoba koordinasi dengan auditor atau pihak yang mendukung untuk mencoba berapa sih atau apa yang kira-kira di apa namanya tidak sesuai," jelasnya kala itu.

Menanggapi hal itu, sebagai masyarakat Bekasi, Hisar Pardomuan yang juga Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya dalam pernyataan persnya berharap kepada KPK untuk tidak mempetieskan kasus tersebut yang mana memang sudah lama ditunggu masyarakat Kabupaten Bekasi dalam hal penyelesaiannya.

"Bukankah KPK dalam menangani kasus toilet atau WC Sultan itu sudah berlangsung lama? Kenapa sejak dari 2021 sampai sekarang belum juga mengumumkan siapa yang terlibat dan menjadi tersangkanya padahal sesuai pernyataan dan janji KPK itu sendiri bahwa akan segera mengumumkannya," ujarnya heran.

"Ataukah menurut dugaan saya dan juga sebagian besar masyarakat Bekasi, ada sesuatu hal yang membuat KPK hingga berlaku seperti itu, dengan mengulur waktu agar masyarakat melupakan kasus tersebut atau bagaimana saya juga tidak paham," tambah Hisar.

Oleh sebab karenanya, itulah alasan kami mengapa RJN Bekasi Raya bersama LSM Masyarakat Terpadu (Master) mengirim ucapan lewat karangan bunga untuk KPK agar jangan mempetieskan, tetapi segera menuntaskan kasus WC Sultan tersebut.

"Biar dugaan-dugaan yang tak berdasar, tidaklah makin liar berkembang di masyarakat Bekasi sehingga marwah dan kepercayaan masyarakat terkhusus Bekasi terhadap KPK sebagai komisi antirasuah tetaplah terjaga," terang Hisar.

"Masyarakat kabupaten Bekasi jangan terus dibohongi apalagi dibodohi. Hal itu dapat menimbulkan mosi tidak percaya pada KPK yang katanya lembaga independen, antirasuah, kredibel dan profesional. Maka buktikan hal tersebut," tuntas Hisar.

(Ts.HmsRjn)

DPO Pelaku Pengeroyokan Belum Tertangkap ; Polresta Bekasi Didemo Elemen Mahasiswa Bersama Pemuda

Bekasi || gardakeadilannews.com

Massa Mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Kota Bekasi, PC GMKI Kota Bekasi, PC GMNI Kota Bekasi, DPD KNPI Kota Bekasi dan Pemuda LIRA Kota Bekasi serta PC HMI Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Polres Metro Bekasi Kota pada Senin (9/10/2023).

Mereka mendesak agar Polres Metro Bekasi Kota untuk segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap M. Fikri Abbas. Pasalnya, pelaku Tedi yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) sampai saat ini masih belum bisa diamankan oleh pihak kepolisian.

Yusril Nager Ketua PC PMII Kota Bekasi dalam orasinya menegaskan bahwa Polres Metro Bekasi Kota sebagai pelindung dan pengayom masyarakat masih belum bisa menciptakan ruang dan rasa aman bagi anak dan masyarakat Kota Bekasi.

"Hari ini dengan tegas kami menyatakan bahwasannya Polres Metro Bekasi Kota seharusnya bisa memberikan pengayoman sehingga terciptanya rasa dan ruang aman bagi masyarakat. Akan tetapi hari ini pada kenyataannya Polres Metro Bekasi Kota belum bisa memberikan hal itu kepada masyarakat khususnya Kota Bekasi ," ujar Yusril Nager.

Sementara perwakilan PC GMKI Kota Bekasi dengan lantang menyatakan bahwa Polres Metro Bekasi Kota kurang tegas mengambil keputusan dan penindakan.

"Turunnya kami hari ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin Polres Metro Bekasi Kota agar dapatnya bersikap tegas dalam mengambil keputusan dan penindakan. Pasalnya dalam kasus pengeroyokan terhadap adinda Fikri, kita melihat adanya salah satu yang diduga menjadi tersangka utama hingga saat ini belum bisa diamankan oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota," ungkapnya.

Sedangkan perwakilan dari HMI dalam statemennya menyampaikan bahwa Polres Metro Bekasi Kota harus berbenah dan melakukan evaluasi diri agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami disini berharap agar kepolisian khususnya Polres Metro Bekasi Kota segera dilakukan pembenahan dan evaluasi agar kedepan kinerjanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanat perundang-undangan," katanya.

Mengakhiri orasinya, massa mahasiswa yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi serta elemen masyarakat tersebut menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1.. Menuntut Kepolisian Metro Bekasi Kota untuk segera mengevaluasi diri.

2. Segera tangkap DPO Tedi pelaku penganiayaan anak dibawah umur (M. Fikri Abbas).

3. Tegakkan hukum untuk menciptakan ruang aman bagi anak dan masyarakat di Kota Bekasi

4. Hentikan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa

Namun sampai saat berita ini tayang, Kapolres maupun Kasat Reskrim Polrestro Bekasi Kota masih belum bisa terkonfirmasikan.( Ts.hmsRJN )

Adanya Dugaan Jual - Beli Proyek A. Ardhiansyah : Minta APH Usut Tuntas Oknum Dewan Terlibat

Bekasi|| gardakeadilannews.com

Satuan Relawan Indonesia Raya PAC Bekasi Selatan menyoroti adanya dugaan praktik cawe-cawe oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang disinyalir melakukan transaksi jual-beli paket kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat.

"Adanya praktik jual-beli pokok-pokok pikiran aspirasi warga Kota Bekasi itu diduga dilakukan oleh seorang oknum DPRD setempat yakni Mustofa, Sos., dari Fraksi Partai Gerindra itu baru diketahui setelah adanya laporan pengaduan ke pihak kepolisian," ujar Adhwan Ardiansyah Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya PAC Bekasi Selatan kepada awak media, Senin (9/10/2023).

Menurut Ardi, panggilan akrabnya, wakil rakyat tersebut seharusnya mengemban amanah untuk bekerja sesuai  dengan tugas dan fungsinya sebagai keterwakilan dari masyarakat Kota Bekasi.

"Anggota Dewan itu seharusnya amanah, taat terhadap aturan yang berlaku. Akan tetapi dengan adanya dugaan kejadian semacam itu, berarti sudah merusak lembaga legislatif," kata Ardi,

Dengan adanya dugaan praktik jual-beli Pokir yang melibatkan oknum DPRD setempat tersebut, lanjut Ardi, sepertinya ada indikasi bahwa oknum itu bermaksud mendapatkan keuntungan secara pribadi dari alih-alih pelaksanaan kegiatan proyek.

"Itu berarti hanya memikirkan kepentingan pribadi saja terkait adanya dugaan jual-beli proyek pokir sejumlah 30 titik yang nilai total anggarannya mencapai Rp. 3,8 Miliar dengan paket yang bervariatif seharga 150 juta." ungkap Ardi.

Adhwan Ardiansyah pun dengan tegas mendesak aparat kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota untuk segera menangkap dan memproses hukum oknum anggota dewan tersebut.

"Karena oknum dewan tersebut diduga telah melanggar hukum atas penggelapan dan penipuan alih-alih proyek pokir," katanya.

Ardi juga menyarankan agar DPC, DPD hingga DPP Gerindra mempertimbangkan dan mengambil keputusan tegas terhadap oknum anggota dewan dimaksud.

"Kami mendesak agar DPC, DPD hingga DPP Gerindra mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tegas kepada anggota dewan dimaksud demi menjaga nama baik partai Gerindra itu sendiri," tegas Ardi.

"Kami minta DPC, mencoret nama oknum dewan itu dari ajang kontestasi pemilu 2024, lantaran oknum anggota dewan itu sudah mencederai demokrasi yang ada di Kota Bekasi dan tidak etis mencalonkan sebagai legislatif lagi karena sedang tersangkut masalah pelanggaran hukum," tandasnya. ( Red,*) )

Tidak semua pemukulan oleh guru adalah kriminal !!! ; ANDA PILIH MENEGAKKAN HAM (HAK ASASI MANUSIA) , ATAU AKHLAK ANAK KITA BOBROK???*

Jakarta || gardakeadilannews.com

HAM *TAK PERNAH BERBUAT APA APA* KETIKA AKHLAK ANAK RUSAK, tetapi ketika anak dicubit untuk didisiplinkan HAM berbicara *LANTANG*

*(Sebuah Pelajaran Berharga untuk orang tua / walil murid)*

Disuatu wilayah di dalam ruang persidangan Seorang Hakim Terhormat mengejutkan semua orang di ruang sidang.Beliau membebaskan terdakwa kemudian meninggalkan tempat duduknya lalu turun untuk mencium tangan terdakwa.

Terdakwa yang seorang guru SD itu juga terkejut dengan tindakan hakim. Namun sebelum berlarut-larut keterkejutan itu, sang hakim mengatakan, “Inilah balasan yang harus kulakukan sebagai rasa terima kasihku kepadamu, Guru.”

Rupanya, terdakwa itu adalah gurunya sewaktu SD dan hingga kini ia masih mengajar SD. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh salah seorang wali murid, gara-gara ia memukul salah seorang siswanya. Ia tak lagi mengenali muridnya itu, namun sang hakim tahu persis bahwa pria tua yang duduk di kursi pesakitan itu adalah gurunya.

Hakim yang dulu menjadi murid dari guru tsb mengerti benar, pukulan dr guru itu bukanlah kekerasan. Pukulan itu tidak menyebabkan sakit dan tidak melukai. *Hanya sebuah pukulan ringan untuk membuat murid-murid mengerti akhlak dan menjadi lebih disiplin.* Pukulan seperti itulah yang mengantarnya menjadi hakim seperti sekarang.

*Dulu, saat kita “nakal” atau tidak disiplin, guru biasa menghukum kita. Bahkan mungkin pernah "memukul" kita. Saat kita mengadu kepada orangtua, mereka lalu menasehati agar kita berubah. Hampir tidak ada orangtua yang menyalahkan guru karena mereka percaya, itu adalah bagian dari proses pendidikan yang harus kita jalani. Buahnya, kita menjadi mengerti sopan santun, memahami adab, menjadi lebih disiplin. Kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hormat kepada guru dan orangtua.*

Lalu saat kita menjadi orangtua di zaman sekarang… tak sedikit berita orangtua melaporkan guru karena telah mencubit atau menghukum anaknya di sekolah. Hingga menjadi sebuah fenomena, seperti dirilis di Kabar Sumatera, guru-guru terkesan membiarkan siswanya. Fungsi mereka tinggal mengajar saja; menyampaikan pelajaran, selesai. Bukan mendidik...... Fungsi pendidikan sudah hilang krn tdk adanya kerjasama antara guru, orang tua dan masyarakat.

Jangan salahkan guru jika murid sekarang kurang mengerti ahlak dan hasil pendidikanya tidak seperti yg diharapkan orang tua.

Bukannya tidak mau mendidik muridnya lebih baik, mereka takut dilaporkan oleh walimurid seperti yang dialami teman-temannya.

*Sudah beberapa guru di Sumatera Selatan dilaporkan wali murid hingga harus berurusan dengan polisi*.

*Di bantaeng guru disel....di jawa tengah guru sd mencubit siswanya dipidanakan...semuanya atas nama HAM...undang2 perlindungan Anak....tapi ketika moralitas hancur akhlak generasi bobrok pernahkan HAM dan dedengkotnya membuat aksi nyata menuntut perbaikan moral & akhlak anak bangsa ???.*

Semoga tulisan ini, bagi kita para orangtua atau walimurid, bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan guru. Kita bersinergi untuk menyiapkan sebuah generasi masa depan. Bukan hubungan atas dasar transaksi yang rentan lapor-melaporkan.

Bukan mencari pembenaran 

Tapi hanya membuka fakta..tuk Indonesia Raya Yang Berjaya dan Berdaulat.

(Red,*)

Akamsi ; 2,3 M Kegiatan DSDABMBK Kab Bekasi Terindikasi Korupsi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) Menyoroti terkait Dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi di dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) kabupaten Bekasi.(05/10/2023)

"bahwa hasil temuan dari kami adanya indikasi gratifikasi dan tindak pidana korupsi di DSADBMBK Kabupaten Bekasi   23 paket pekerjaan senilai 2.3M/paketnya dengan anggaran tersebut namun pembangunan yang belum maksimal itu hanya menghambur -hamburkan uang sehingga peluang dugaan korupsi begitu tinggi," Ucap Salam.

Salam mengatakan, menurut saya ini telah melanggar perundangan undangan  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 

Lanjut salam,kami pun mendesak kepada PJ bupati Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi untuk segera selesaikan dan memberikan sikap tegas terhadap oknum di pemerintahan Kabupaten Bekasi terkhusus DSDABMBK yang terindikasi korupsi 23 paket pekerjaan senilai 2,3M.

"Jika dalam kurun waktu 7x24 jam tidak ada nya tindakan tegas dari penegak hukum, maka kami Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemerintah kabupaten Bekasi,"tutup Salam.

Terpisah, saat diminta komentar nya (5/10/23) Henri Lincon Kada SDABMBK Kab Bekasi via WA.

( Red,hmsRjn)

Mekanisme LPSE Bagi Tenaga Honorer ; Berikut Penjelasan Pemkot Bekasi

Kota Bekasi || gardakeasilannews.com

Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan berdasarkan Undang-undang (UU) ASN, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan memberhentikan atau mengurangi Tenaga Kontrak Kerja (TKK).

Menurutnya, TKK Pemkot Bekasi yang eksisting nantinya akan ada jalur mekanisme rekrutmen dan perpanjangan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE).

"Ini untuk TKK yang eksisting, bahwa tidak ada pemberhentian atau pengurangan TKK. Terkait LPSE, hanya mekanisme perpanjangan untuk kembali menjadi Honorer yang melalui proses pengadaan barang dan jasa," ucap Nadih Arifin, Kamis (05/10/23)

Nadih Arifin mengatakan, untuk saat ini Pemkot Bekasi sedang menempuh upaya tersebut sambil menunggu turunnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU tersebut.

"Sambil menunggu penyelesaian RPP-nya, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah di daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah," ucapnya. 

"Yang jelas, kita dilarang merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi akan mengoptimalkan TKK yang sudah ada. Soal bagaimana mekanismenya, melalui LPSE atau tidak, disesuaikan dengan aturan yang berlaku teknis dan administratifnya," tambah Nadih.

Sebelumnya, Beredar informasi via WhatsApp Group Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Pemkot Bekasi terkait nasibnya ditentukan dengan cara mendaftar ke (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan disebut PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan).

(Red,*)

Hari Kesaktian Pancasila, Dani Ramdan Berharap Kehidupan Berpancasila Semakin Baik.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, di Plaza Pemda, Cikarang Pusat, Minggu (1/10/2023).

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, momentum Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, menjadi waktu terbaik bagi masyarakat untuk selalu berupaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila sebagai landasan ideal bangsa, diharapkan menjadi karakter bangsa sesuai sila-sila di dalamnya. Ini adalah never ending proses, setiap warga negara terus berproses untuk bisa menghayati dan mengamalkan sila-sila tersebut,” katanya.

Dani Ramdan menyampaikan, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa hanya dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan damai, sejahtera dan berkelanjutan.

Karena itu, Dani menandaskan, tidak perlu lagi membuang energi, pikiran dan sumber daya, untuk mencari-cari ideologi yang lain. Karena kita sudah sepakat Indonesia adalah negara Pancasila.

“Tinggal pengamalannya memang harus berproses, saling mendukung, saling mengoreksi dan mengingatkan apabila ada di antara kita yang khilaf atau lalai dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ini, sehingga kehidupan ber-Pancasila di Kabupaten Bekasi ini semakin baik,” terangnya.

(Red,*)ADV