Kasus Dugaan Korupsi WC Sultan Di Peti Es kan ; KPK Dimana

Jakarta || gardakeadilannews.com

Keseriusan KPK RI dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 488 toilet sekolah senilai Rp. 98 miliar di Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa saja yang terlibat dan menjadi tersangkanya semakin dipertanyakan.

Padahal beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus korupsi pengadaan WC untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi atau yang sering disebut korupsi WC Sultan terus berjalan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan penyelidik sebentar lagi hampir menuntaskan kerjanya dan sedang menuju final, namun KPK belum mau mengungkap siapa calon tersangkanya dalam kasus ini.

Asep, mengatakan penyelidik KPK memerlukan waktu untuk menilai potensi kerugian negara yang muncul dari pengadaan toilet tersebut.

"Toilet 488 itu kan tidak sedikit dan ini satu Bekasi ya. Kalau misalkan hitung satu hari dapat 5 aja bisa berapa gitu. Jadi kita waktunya ini agak panjang itu dalam rangka melakukan penilaian terhadap masing-masing objek itu," ujar Asep seperti dikutip dari YouTube Metro TV dalam transkripnya.

"Ada 488 WC seperti artinya apakah memang sudah bisa dimulai, misalkan pemanggilan pihak-pihak, minimal kalau dilidik si sudah," katanya.

"Kemudian ini juga kan sudah pada tahap kita mencoba koordinasi dengan auditor atau pihak yang mendukung untuk mencoba berapa sih atau apa yang kira-kira di apa namanya tidak sesuai," jelasnya kala itu.

Menanggapi hal itu, sebagai masyarakat Bekasi, Hisar Pardomuan yang juga Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya dalam pernyataan persnya berharap kepada KPK untuk tidak mempetieskan kasus tersebut yang mana memang sudah lama ditunggu masyarakat Kabupaten Bekasi dalam hal penyelesaiannya.

"Bukankah KPK dalam menangani kasus toilet atau WC Sultan itu sudah berlangsung lama? Kenapa sejak dari 2021 sampai sekarang belum juga mengumumkan siapa yang terlibat dan menjadi tersangkanya padahal sesuai pernyataan dan janji KPK itu sendiri bahwa akan segera mengumumkannya," ujarnya heran.

"Ataukah menurut dugaan saya dan juga sebagian besar masyarakat Bekasi, ada sesuatu hal yang membuat KPK hingga berlaku seperti itu, dengan mengulur waktu agar masyarakat melupakan kasus tersebut atau bagaimana saya juga tidak paham," tambah Hisar.

Oleh sebab karenanya, itulah alasan kami mengapa RJN Bekasi Raya bersama LSM Masyarakat Terpadu (Master) mengirim ucapan lewat karangan bunga untuk KPK agar jangan mempetieskan, tetapi segera menuntaskan kasus WC Sultan tersebut.

"Biar dugaan-dugaan yang tak berdasar, tidaklah makin liar berkembang di masyarakat Bekasi sehingga marwah dan kepercayaan masyarakat terkhusus Bekasi terhadap KPK sebagai komisi antirasuah tetaplah terjaga," terang Hisar.

"Masyarakat kabupaten Bekasi jangan terus dibohongi apalagi dibodohi. Hal itu dapat menimbulkan mosi tidak percaya pada KPK yang katanya lembaga independen, antirasuah, kredibel dan profesional. Maka buktikan hal tersebut," tuntas Hisar.

(Ts.HmsRjn)

DPO Pelaku Pengeroyokan Belum Tertangkap ; Polresta Bekasi Didemo Elemen Mahasiswa Bersama Pemuda

Bekasi || gardakeadilannews.com

Massa Mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Kota Bekasi, PC GMKI Kota Bekasi, PC GMNI Kota Bekasi, DPD KNPI Kota Bekasi dan Pemuda LIRA Kota Bekasi serta PC HMI Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Polres Metro Bekasi Kota pada Senin (9/10/2023).

Mereka mendesak agar Polres Metro Bekasi Kota untuk segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap M. Fikri Abbas. Pasalnya, pelaku Tedi yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) sampai saat ini masih belum bisa diamankan oleh pihak kepolisian.

Yusril Nager Ketua PC PMII Kota Bekasi dalam orasinya menegaskan bahwa Polres Metro Bekasi Kota sebagai pelindung dan pengayom masyarakat masih belum bisa menciptakan ruang dan rasa aman bagi anak dan masyarakat Kota Bekasi.

"Hari ini dengan tegas kami menyatakan bahwasannya Polres Metro Bekasi Kota seharusnya bisa memberikan pengayoman sehingga terciptanya rasa dan ruang aman bagi masyarakat. Akan tetapi hari ini pada kenyataannya Polres Metro Bekasi Kota belum bisa memberikan hal itu kepada masyarakat khususnya Kota Bekasi ," ujar Yusril Nager.

Sementara perwakilan PC GMKI Kota Bekasi dengan lantang menyatakan bahwa Polres Metro Bekasi Kota kurang tegas mengambil keputusan dan penindakan.

"Turunnya kami hari ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin Polres Metro Bekasi Kota agar dapatnya bersikap tegas dalam mengambil keputusan dan penindakan. Pasalnya dalam kasus pengeroyokan terhadap adinda Fikri, kita melihat adanya salah satu yang diduga menjadi tersangka utama hingga saat ini belum bisa diamankan oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota," ungkapnya.

Sedangkan perwakilan dari HMI dalam statemennya menyampaikan bahwa Polres Metro Bekasi Kota harus berbenah dan melakukan evaluasi diri agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami disini berharap agar kepolisian khususnya Polres Metro Bekasi Kota segera dilakukan pembenahan dan evaluasi agar kedepan kinerjanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanat perundang-undangan," katanya.

Mengakhiri orasinya, massa mahasiswa yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi serta elemen masyarakat tersebut menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1.. Menuntut Kepolisian Metro Bekasi Kota untuk segera mengevaluasi diri.

2. Segera tangkap DPO Tedi pelaku penganiayaan anak dibawah umur (M. Fikri Abbas).

3. Tegakkan hukum untuk menciptakan ruang aman bagi anak dan masyarakat di Kota Bekasi

4. Hentikan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa

Namun sampai saat berita ini tayang, Kapolres maupun Kasat Reskrim Polrestro Bekasi Kota masih belum bisa terkonfirmasikan.( Ts.hmsRJN )

Adanya Dugaan Jual - Beli Proyek A. Ardhiansyah : Minta APH Usut Tuntas Oknum Dewan Terlibat

Bekasi|| gardakeadilannews.com

Satuan Relawan Indonesia Raya PAC Bekasi Selatan menyoroti adanya dugaan praktik cawe-cawe oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang disinyalir melakukan transaksi jual-beli paket kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat.

"Adanya praktik jual-beli pokok-pokok pikiran aspirasi warga Kota Bekasi itu diduga dilakukan oleh seorang oknum DPRD setempat yakni Mustofa, Sos., dari Fraksi Partai Gerindra itu baru diketahui setelah adanya laporan pengaduan ke pihak kepolisian," ujar Adhwan Ardiansyah Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya PAC Bekasi Selatan kepada awak media, Senin (9/10/2023).

Menurut Ardi, panggilan akrabnya, wakil rakyat tersebut seharusnya mengemban amanah untuk bekerja sesuai  dengan tugas dan fungsinya sebagai keterwakilan dari masyarakat Kota Bekasi.

"Anggota Dewan itu seharusnya amanah, taat terhadap aturan yang berlaku. Akan tetapi dengan adanya dugaan kejadian semacam itu, berarti sudah merusak lembaga legislatif," kata Ardi,

Dengan adanya dugaan praktik jual-beli Pokir yang melibatkan oknum DPRD setempat tersebut, lanjut Ardi, sepertinya ada indikasi bahwa oknum itu bermaksud mendapatkan keuntungan secara pribadi dari alih-alih pelaksanaan kegiatan proyek.

"Itu berarti hanya memikirkan kepentingan pribadi saja terkait adanya dugaan jual-beli proyek pokir sejumlah 30 titik yang nilai total anggarannya mencapai Rp. 3,8 Miliar dengan paket yang bervariatif seharga 150 juta." ungkap Ardi.

Adhwan Ardiansyah pun dengan tegas mendesak aparat kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota untuk segera menangkap dan memproses hukum oknum anggota dewan tersebut.

"Karena oknum dewan tersebut diduga telah melanggar hukum atas penggelapan dan penipuan alih-alih proyek pokir," katanya.

Ardi juga menyarankan agar DPC, DPD hingga DPP Gerindra mempertimbangkan dan mengambil keputusan tegas terhadap oknum anggota dewan dimaksud.

"Kami mendesak agar DPC, DPD hingga DPP Gerindra mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tegas kepada anggota dewan dimaksud demi menjaga nama baik partai Gerindra itu sendiri," tegas Ardi.

"Kami minta DPC, mencoret nama oknum dewan itu dari ajang kontestasi pemilu 2024, lantaran oknum anggota dewan itu sudah mencederai demokrasi yang ada di Kota Bekasi dan tidak etis mencalonkan sebagai legislatif lagi karena sedang tersangkut masalah pelanggaran hukum," tandasnya. ( Red,*) )

Tidak semua pemukulan oleh guru adalah kriminal !!! ; ANDA PILIH MENEGAKKAN HAM (HAK ASASI MANUSIA) , ATAU AKHLAK ANAK KITA BOBROK???*

Jakarta || gardakeadilannews.com

HAM *TAK PERNAH BERBUAT APA APA* KETIKA AKHLAK ANAK RUSAK, tetapi ketika anak dicubit untuk didisiplinkan HAM berbicara *LANTANG*

*(Sebuah Pelajaran Berharga untuk orang tua / walil murid)*

Disuatu wilayah di dalam ruang persidangan Seorang Hakim Terhormat mengejutkan semua orang di ruang sidang.Beliau membebaskan terdakwa kemudian meninggalkan tempat duduknya lalu turun untuk mencium tangan terdakwa.

Terdakwa yang seorang guru SD itu juga terkejut dengan tindakan hakim. Namun sebelum berlarut-larut keterkejutan itu, sang hakim mengatakan, “Inilah balasan yang harus kulakukan sebagai rasa terima kasihku kepadamu, Guru.”

Rupanya, terdakwa itu adalah gurunya sewaktu SD dan hingga kini ia masih mengajar SD. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh salah seorang wali murid, gara-gara ia memukul salah seorang siswanya. Ia tak lagi mengenali muridnya itu, namun sang hakim tahu persis bahwa pria tua yang duduk di kursi pesakitan itu adalah gurunya.

Hakim yang dulu menjadi murid dari guru tsb mengerti benar, pukulan dr guru itu bukanlah kekerasan. Pukulan itu tidak menyebabkan sakit dan tidak melukai. *Hanya sebuah pukulan ringan untuk membuat murid-murid mengerti akhlak dan menjadi lebih disiplin.* Pukulan seperti itulah yang mengantarnya menjadi hakim seperti sekarang.

*Dulu, saat kita “nakal” atau tidak disiplin, guru biasa menghukum kita. Bahkan mungkin pernah "memukul" kita. Saat kita mengadu kepada orangtua, mereka lalu menasehati agar kita berubah. Hampir tidak ada orangtua yang menyalahkan guru karena mereka percaya, itu adalah bagian dari proses pendidikan yang harus kita jalani. Buahnya, kita menjadi mengerti sopan santun, memahami adab, menjadi lebih disiplin. Kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hormat kepada guru dan orangtua.*

Lalu saat kita menjadi orangtua di zaman sekarang… tak sedikit berita orangtua melaporkan guru karena telah mencubit atau menghukum anaknya di sekolah. Hingga menjadi sebuah fenomena, seperti dirilis di Kabar Sumatera, guru-guru terkesan membiarkan siswanya. Fungsi mereka tinggal mengajar saja; menyampaikan pelajaran, selesai. Bukan mendidik...... Fungsi pendidikan sudah hilang krn tdk adanya kerjasama antara guru, orang tua dan masyarakat.

Jangan salahkan guru jika murid sekarang kurang mengerti ahlak dan hasil pendidikanya tidak seperti yg diharapkan orang tua.

Bukannya tidak mau mendidik muridnya lebih baik, mereka takut dilaporkan oleh walimurid seperti yang dialami teman-temannya.

*Sudah beberapa guru di Sumatera Selatan dilaporkan wali murid hingga harus berurusan dengan polisi*.

*Di bantaeng guru disel....di jawa tengah guru sd mencubit siswanya dipidanakan...semuanya atas nama HAM...undang2 perlindungan Anak....tapi ketika moralitas hancur akhlak generasi bobrok pernahkan HAM dan dedengkotnya membuat aksi nyata menuntut perbaikan moral & akhlak anak bangsa ???.*

Semoga tulisan ini, bagi kita para orangtua atau walimurid, bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan guru. Kita bersinergi untuk menyiapkan sebuah generasi masa depan. Bukan hubungan atas dasar transaksi yang rentan lapor-melaporkan.

Bukan mencari pembenaran 

Tapi hanya membuka fakta..tuk Indonesia Raya Yang Berjaya dan Berdaulat.

(Red,*)

Akamsi ; 2,3 M Kegiatan DSDABMBK Kab Bekasi Terindikasi Korupsi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) Menyoroti terkait Dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi di dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) kabupaten Bekasi.(05/10/2023)

"bahwa hasil temuan dari kami adanya indikasi gratifikasi dan tindak pidana korupsi di DSADBMBK Kabupaten Bekasi   23 paket pekerjaan senilai 2.3M/paketnya dengan anggaran tersebut namun pembangunan yang belum maksimal itu hanya menghambur -hamburkan uang sehingga peluang dugaan korupsi begitu tinggi," Ucap Salam.

Salam mengatakan, menurut saya ini telah melanggar perundangan undangan  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 

Lanjut salam,kami pun mendesak kepada PJ bupati Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi untuk segera selesaikan dan memberikan sikap tegas terhadap oknum di pemerintahan Kabupaten Bekasi terkhusus DSDABMBK yang terindikasi korupsi 23 paket pekerjaan senilai 2,3M.

"Jika dalam kurun waktu 7x24 jam tidak ada nya tindakan tegas dari penegak hukum, maka kami Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemerintah kabupaten Bekasi,"tutup Salam.

Terpisah, saat diminta komentar nya (5/10/23) Henri Lincon Kada SDABMBK Kab Bekasi via WA.

( Red,hmsRjn)

Mekanisme LPSE Bagi Tenaga Honorer ; Berikut Penjelasan Pemkot Bekasi

Kota Bekasi || gardakeasilannews.com

Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan berdasarkan Undang-undang (UU) ASN, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan memberhentikan atau mengurangi Tenaga Kontrak Kerja (TKK).

Menurutnya, TKK Pemkot Bekasi yang eksisting nantinya akan ada jalur mekanisme rekrutmen dan perpanjangan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE).

"Ini untuk TKK yang eksisting, bahwa tidak ada pemberhentian atau pengurangan TKK. Terkait LPSE, hanya mekanisme perpanjangan untuk kembali menjadi Honorer yang melalui proses pengadaan barang dan jasa," ucap Nadih Arifin, Kamis (05/10/23)

Nadih Arifin mengatakan, untuk saat ini Pemkot Bekasi sedang menempuh upaya tersebut sambil menunggu turunnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU tersebut.

"Sambil menunggu penyelesaian RPP-nya, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah di daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah," ucapnya. 

"Yang jelas, kita dilarang merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi akan mengoptimalkan TKK yang sudah ada. Soal bagaimana mekanismenya, melalui LPSE atau tidak, disesuaikan dengan aturan yang berlaku teknis dan administratifnya," tambah Nadih.

Sebelumnya, Beredar informasi via WhatsApp Group Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Pemkot Bekasi terkait nasibnya ditentukan dengan cara mendaftar ke (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan disebut PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan).

(Red,*)

Hari Kesaktian Pancasila, Dani Ramdan Berharap Kehidupan Berpancasila Semakin Baik.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, di Plaza Pemda, Cikarang Pusat, Minggu (1/10/2023).

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, momentum Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, menjadi waktu terbaik bagi masyarakat untuk selalu berupaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila sebagai landasan ideal bangsa, diharapkan menjadi karakter bangsa sesuai sila-sila di dalamnya. Ini adalah never ending proses, setiap warga negara terus berproses untuk bisa menghayati dan mengamalkan sila-sila tersebut,” katanya.

Dani Ramdan menyampaikan, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa hanya dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan damai, sejahtera dan berkelanjutan.

Karena itu, Dani menandaskan, tidak perlu lagi membuang energi, pikiran dan sumber daya, untuk mencari-cari ideologi yang lain. Karena kita sudah sepakat Indonesia adalah negara Pancasila.

“Tinggal pengamalannya memang harus berproses, saling mendukung, saling mengoreksi dan mengingatkan apabila ada di antara kita yang khilaf atau lalai dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ini, sehingga kehidupan ber-Pancasila di Kabupaten Bekasi ini semakin baik,” terangnya.

(Red,*)ADV

Rakernas ke-4 PDI Perjuangan ; Ganjar Pranowo Penerus Presiden Jokowi

        RakernasPDIP

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menghadiri Rapat Kerja Nasional ke- 4 PDI Perjuangan (PDIP) di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada Jumat 29 September 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tiba sekitar pukul 14.36 WIB, dengan mengenakan kemeja dan jaket bomber berwarna merah. Terlihat, Presiden datang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. tampak juga didampingi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, dan bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo.

Acara dibuka dengan protokol Partai dengan menghadirkan Bendera Merah Putih dan Panji-panji Kehormatan Partai yang dibawa Paskibra. kemudian dilanjutkan, menyanyikan lagu

Indonesia Raya serta dilanjutkan dengan pengheningan cipta oleh SekJend PDIP Hasto Kristiyanto. Teks Pancasila lalu dibacakan, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars serta Himne PDIP dan Dedication of Life. Acara, dilanjutkan dengan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya, Bakal Capres Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi

memberikan pidato. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan peresmian Mobil Bioskop Keliling PDIP. Para hadirin juga menyaksikan film yang diputar oleh mobil tersebut.

Pada acara ini, hadir juga 4 ribu petani dari berbagai daerah di Indonesia. Sejalan dengan itu, ada juga pameran pangan. Adapun, tema Rakernas ke-4 PDIP ini, adalah Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, dengan sub tema, Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia. Rakernas ke 4 ini, bakal digelar selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023..

Presiden Jokowi percaya Ganjar Pranowo bisa melanjutkan kinerjanya...

Ini semacam pesan kuat bahwa Ganjar Pranowo akan menerima tongkat estafet melanjutkan kerja-kerja besar Presiden Jokowi. Menuju Indonesia Maju !

Pidato di Rakernas PDIP, Ganjar Pranowo Sebut Presiden Jokowi sebagai Mentor nya.

(Red,*)

Ganjar Tekankan Pentingnya Regulasi Bagi Pelaku UMKM

TANGERANG || gardakeadilannews.com

Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo berbicara tentang pengembangan UMKM saat menjadi mentor pengusaha se-Banten, di Remaja Kuring Resto Kota Tangerang, Minggu (24/9/2023). Menurutnya, pemerintah harus terlibat dan berpihak pada pengusaha kecil menengah. 

"Rata-rata yang hadir ini adalah pengusaha kecil. Tadi ide-idenya bagus. Beberapa persoalan disampaikan. Mulai dari permudah akses modal sampai adaptasi market yang memasuki era digital," ujar Ganjar. 

Ganjar menjelaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk terus mengembangkan UMKM di tengah perdagangan online berbasis media sosial. 

"Saya kira intervensi pemerintah ketika pasar rakyat kemudian agak berubah drastis seperti ini memang harus terlibat," tegasnya. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan, cara untuk membela para pengusaha lokal yakni harus ada kepastian hukum yang mengatur, salah satunya berisi tentang kemudahan perizinan usaha. 

"Kalau itu diatur, para pengusaha mendapat kemudahan izin dan penegakannya berjalan. Mereka akan senang dan menjalankan usahanya dengan nyaman," tuturnya. 

Tak kalah penting, pemerintah harus melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM. Misalnya, peningkatan kualitas produk, pembukuan, packaging, hingga marketing yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, melatih mereka untuk berkoperasi. 

"Umpama tadi pedagang bakso problemya suplai daging, bawang merah, cabe itu menjadi problem terus-terusan,"terangnya.

Maka, menurut Ganjar yang mesti dilakukan adalah membuat koperasi. Dengan adanya koperasi, pedagang bisa mempunyai unit usaha, pengadaan daging, unit usaha cabe, unit usaha bawang, dan lainnya.

"Kalau perlu mereka bekerja sama dengan kelmpok tani. Selanjutnya menjaga kontinuitas," imbuhnya.

Untuk diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar telah memajukan UMKM di Jateng dengan berbagai program dan kebijakan agar naik kelas. 

Di antaranya, membantu mempromosikan UMKM melalui program Lapak Ganjar, memfasilitasi pelatihan bagi pelaku UMKM dan juga memfasilitasi sertifikasi halal. 

Ganjar juga membantu pelaku UMKM untuk mengakses permodalan dengan menggandeng pihak perbankan.

(Red,*)

Dewan Pendidiian Provinsi Jawa Barat Menanggapi Berita Terkait Penggalangan Dana Di SMKN 1 Cibarusah Bekasi.

       Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., turut memberikan tanggapan

terkait pemberitaan tentang dugaan penggalangan dana di SMKN 1 Cibarusah Bekasi oleh beberapa media yang tergabung dalam wadah Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, yang tayang Selasa (26/9/2023) kemarin.

Pemberitaan tentang penjualan seragam (2 baju praktek, 1 batik, 1 olahraga dan 1 buah baju almamater) seharga Rp 1,4 juta, berikut uang pembangunan sebesar Rp. 2,8 juta yang bernarasumber dari orang tua murid tersebut, Dr. Teguh Wahyudi pun memberikan pemaparan sebagai berikut:

Pertama, Tentang Pengadaan Seragam

Seragam di satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 3, ayat (1) menyebut bahwa jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas: (a) Pakaian Seragam Nasional; dan (b) Pakaian Seragam Pramuka. 

"Pada ayat (2) pasal 3 tersebut, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik yang 

selanjutnya pada pasal 4, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah," ujar Dr. Teguh Wahyudi.

Permasalahan seragam sekolah, kata Dr. Teguh Wahyudi memang serba dilema yang mana terletak pada tata cara pengadaannya.

"Bila sekolah tidak melaksanakan pengadaan seragam sekolah, penggunaan seragam di satuan pendidikan akan beraneka ragam dari bahan, bentuk dan identitas sekolah," tuturnya.

Dilain pihak, lanjut Teguh Wahyudi, satuan pendidikan atau sekolah harus melaksanakan peraturan menteri pendidikan tentang seragam sekolah. 

"Namun juga satuan pendidikan dilarang jual seragam atau bahan seragam sekolah," tukasnya.

"Adapun larangan penjualan seragam sudah jelas diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".

"Pada pasal 181 dalam PP ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan dilarang menjual seragam sekolah dan bahan seragam sekolah".

"Selanjutnya dalam pasal 198, dewan pendidikan dan komite sekolah dilarang menjual seragam sekolah dan bahan seragam sekolah". 

"Kemudian larangan komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif menjual seragam dan bahan seragam sekolah diperkuat pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat  Nomor 97 Tahun 2022 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri".

"Maka sebaiknya persoalan ini segera diselesaikan oleh pihak pemerintah, sekolah dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip mekanisme jual-beli secara umum, transparan dan akuntabel," saran Dr. Teguh.

Kedua, lanjut Dr. Teguh, Tentang Uang Pembangunan 

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah Pada SMAN, SMKN dan SLBN dimana Pasal 15 ayat (1) menyebut bahwa pihak Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengembangan karakter peserta didik, serta pengawasan pendidikan.

"Pada pasal 15 ayat (3), penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bantuan dan/atau sumbangan secara sukarela, bukan pungutan". 

"Selanjutnya pasal 15 (4), untuk kepentingan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah wajib menyusun proposal yang berisi kebutuhan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk memenuhi kekurangan anggaran sekolah yang tertuang dalam RKAS yang sudah disahkan dan ditandatangani Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas". 

"Nah pertanyaannya sekarang, apakah uang bangunan yang disebut dalam pemberitaan media yang tergabung dalam wadah Ruang Jurnalis Nusantara (RJN ) Bekasi Raya adalah benar benar uang sumbangan berdasarkan RKAS, dan peruntukannya untuk bantuan sarana dan prasarana, bantuan ketenagaan, pengembangan karakter peserta didik dan pengawasan pendidikan?," tegas Dr. Teguh Wahyudi.

"Pihak Sekolah harus mentaati Pergub Komite sebagai payung hukum dalam penggalangan dana sekolah," pungkasnya.

(Red,HmsRjn)

Pj.Walikota bekasi Sambangi SDN Bantargebang III, IV, dan V, ; Pastikan Penyelesaian Hak Ahli Waris Dapat Teratasi Dengan Baik

Bekasi || gardakeadilannews.com

Guna meluruskan serta memastikan penyelesaian persoalan Hak Ahli Waris Pemilik Tanah yang menjadi Bangunan SDN III, IV, dan V di Bantargebang, Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad sambangi lokasi tersebut, guna mengkomunikasikan kepada pihak ahli waris dan pihak sekolah terkait proses perkembangan penyelesaian permasalahan penggunaan lahan, Rabu (27/09).

Kunjungan PJ. Wali Kota Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Uu Saeful Mikdar, Staf Ahli Wali Kota, Marisi, Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, Dwi Andyarini, serta Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Inayatullah.

Penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas kerja Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad karena menyangkut keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para peserta didik dan harapan besar orang tua agar pemenuhan hak pendidikan untuk anak-anaknya tidak terhenti.

Dalam pertemuannya dengan Ahli Waris Pemilik Tanah, R. Gani Muhamad menjelaskan bahwa segala pengurusannya sedang diproses oleh Pemerintah Kota Bekasi dan juga sudah dilaporkan kepada DPRD Kota Bekasi. 

"Ada berbagai proses yang harus dijalani. Segala prosesnya tentunya sedang diurus oleh para jajaran terkait, dan kedatangan kami ke sini menemui Bapak/Ibu semua untuk menjelaskan bahwasannya kami mohon dengan kebesaran hatinya serta pengertiannya untuk tetap sabar menunggu serta mohon kerjasama baiknya sampai dengan prosesnya penyelesaian hak-haknya selesai," ujar R. Gani Muhamad kepada para Ahli Waris. 

Terkait hal-hal seperti pemberhentian sementara KBM serta pemasangan poster/spanduk/dsb, yang bertuliskan segel maupun tuntutan pembayaran Hak Ahli Waris, R. Gani Muhamad pun memohon agar dicabut sehingga tidak menggangu kenyamanan lingkungan sekolah.

"Kami juga mohon dengan sebesar-besarnya agar segala tulisan yang bersifat profokatif segera dilepas dan jangan sampai menghambat kegiatan-kegiatan di sekolah, karena perlu tercipta situasi yang nyaman dan kondusif bagi anak-anak untuk menimba ilmu, biarkan mereka terus belajar dan berkarya, jangan sampai hal-hal seperti ini menggangu mereka," imbuh R. Gani Muhamad.

Hasil pertemuan tersebut disetujui oleh semua pihak yang hadir terutama oleh para Ahli Waris bahkan mereka pun mengapresiasi langkah Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad yang telah menginisiasi pertemuan ini, juga sekaligus dilakukan pencopotan poster/spanduk/dsb yang masih terpasang oleh Pj. Wali Kota Bekasi dengan para Ahli Waris, sehingga proses KBM pun tetap berjalan seperti biasanya dan juga kondusif.

(Red,*)