Bendahara Komite SMAN 16 Kota Bekasi Menghalangi Tugas Wartawan Berbuntut Laporan Polisi

Bekasi-gardakeadilannews.com

Wartawan Media online Andi Lingga melaporkan Bendahara Komite SMAN 16Kota Bekasi terkait laporan Pungli Liar (pungli) di lingkungan SMAN 16 Kota Bekasi.

Laporan polisi dilakukan karena saat menjalankan tugas jurnalistik ke SMAN 16 klasifikasi adanya temuan pungli, Andi Lingga dihalang halangi dan diusir oleh Bendahara Komite Sekolah bernama Kus Widiharjo, Senin (17/10/2022) sekitar pukul 13.30 wib.

“Saya menunggu di lobby yang disediakan pihak sekolah SMAN 16 tiba – tiba pelaku menghampiri dan langsung menyuruh keluar dari area sekolah dengan nada keras,” kata Andi lingga dalam laporannya.

Dengan kejadian tersebut, sebagai seorang wartawan yang dilindungi UU Pokok Pers no 40 tahun 1999, dalam menjalankan tugas dilindungi UU akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota.

Laporan Korban diterima SPKT Polres Metro Bekasi Kota dengan nomor laporan LP/3.039/X/K/2022 Restro Bekasi Kota tanggal 18 Oktober 2022.

Saat ini proses Laporan Polisi sudah berjalan dan ditangani unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota.Kepala SMA 16 Kota Bekasi Uding SPD,MPD membenarkan kejadian tersebut saat diminta keterangannya di Polres Metro Bekasi Kota,Senin (20/02/23) .Kebetulan kepala sekolah lagi silaturahmi ke Polres metro bekasi ungkapnya saat awak media bertanya dalam rangka apa ke Polres Bekasi Kota.

Perlu diketahui sempat viral postingan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Facebook mengatakan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Jawa Barat ditanggung oleh Negara tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dan apabila ada pungutan diminta untuk melaporkannya ke Kadisdik Provinsi Jabar tulisnya.

(Red,*)

H. Wada Suhada,Sosok calon kandidat Independen Pilkada 2024

                H.Wada Suhada-Tengah

Bekasi-gardakeadilannews.com

Mndekati tahun politik 2024, politisi sudah tidak bicara ideologi dan partai tidak bisa mengikat politisi tersebut dengan komitmen. Artinya, pemahaman terhadap nilai-nilai politik itu sendiri dan membangun jiwa komitmen terhadap sosok calon yang merangkul seluruh masyarakat.

H. Wada Suhada, salah satu yang disebut-sebut sebagai salah satu sosok calon kandidat dari Independen.

Menurut H. Wada Suhada, jika masyarakat menyambut baik hal itu, tentu menjadi tanggung jawab yang besar. Tentunya merangkul semua masyarakat, dan mendengar aspirasi Untuk diimplementasikan terhadap yang reel, (nyata).

Menurutnya demokrasi dicirikan dengan pemilihan secara berdemokrasi dengan baik.

Amanat demokrasi tersebut pun memiliki keberagaman tersendiri bagi tiap-tiap daerah. Pemilihan Bupati di Kabupaten Bekasi pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang akan merepresentasikan dan mewujudkan aspirasinya. Dalam konteks pemilihan Pemimpin nya kedepan.

(Tomson)

Toba Dapat Hadiah Istimewah Tak Kalah Dengan Mandalika F1 H20 Power Boat Danau Toba

TOBA dapat hadiah istimewa yang tidak kalah dengan Mandalika: F1 Power Boat. Minggu depan. Tiga hari. Tanggal  24 sampai 26 Februari 2023.

Toba Samosir Sumut-gardakeadilannews.com

Saya sudah sering nonton F1, tapi belum pernah tahu F1 H20. Inilah jenis F1 tapi di atas air: tahun ini di Indonesia. Di danau Toba. Di Balige, Sumut. Motor balapnya berupa speedboat. Dengan kekuatan besar.

Baru sekali ini Toba menjadi ajang acara wooww tingkat dunia. Sukses Motor GP di Mandalika, Lombok, rupanya bisa diloncatkan jauh ke barat: ke Toba.

Toba memang ibarat icon dunia yang belum ada isinya. Kini isi-bergizi itu dimasukkan ke Toba. Nama besar Toba yang selama ini seperti belum ada ruh-nya kini ditiupkan roh itu.

Anda sudah tahu: Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Ada pulau Samosir di tengahnya. Danau ini juga termasuk yang terdalam di dunia. Letak Toba yang di ketinggian 900 meter dari permukaan laut, menerjunkan air melimpah ke sungai Asahan. Air terjun di Asahan inilah yang menghasilkan listrik dalam jumlah besar: 600 MW. Harga listriknya murah. Membuat Jepang mau mendirikan pabrik alumunium, Inalum, di Kuala Tanjung.

Air limpahan dari PLTA pertama itu kembali ke sungai Asahan. Dipakai lagi untuk membangkitkan listrik di PLTA berikutnya. Yang lokasinya lebih rendah dari PLTA pertama. Lalu dipakai lagi untuk PLTA ketiga,  di posisi Asahan yang lebih rendah lagi. Kelak masih bisa dibangun  dua PLTA lagi di bagian lebih hilir Asahan.

Toba telah menghidupkan ekonomi di hilir Asahan. Tapi belum maksimal dalam menghidupkan ekonomi di sekitar danaunya sendiri.

Wisata Toba belum sesukses nama Besarnya.Kini  Toba dicoba dihidupkan dengan nafas besar: F1 Power Boat (F1 H20).

Acara besar ini memaksa Toba membenahi diri. Dermaga wisata utama Toba dibangun baru. Tidak lagi hanya dermaga kayu. Lalu dibangun dermada baru lagi di sebelahnya. Khusus untuk F1 Power Boat nanti.

Meski panjang (keliling) pantai danau Toba itu lebih dari 300 km tapi bagian yang ramai hanya yang di sisi timur. Itulah pantai 'down town' danau Toba. Banyak penduduk di sisi ini. Kini bagian yang dulu kumuh itu terasa lapang. Lebih tertata. Lebih rapi.

Down town pantai Toba ini disebut Mulia Raja. Zaman dulu, Raja Napitupulu, pemilik tanah di situ, menyerahkannya ke pemerintah. Jadilah dermaga wisata utama. Dermaga Mulia Raja.

Di dekat dermaga ini ada lapangan sepak bola. Itulah lapangan Sisingamangaraja. Lapangan rumput. Untuk main sepak bola. Kalau nendangnya sekuat Hulk, bolanya bisa sampai ke danau.

Lapangan ini juga sering untuk pentas apa saja. Termasuk musik dan hiburan rakyat. Saya pernah satu panggung dengan Judika di lapangan ini: ia yang menyanyi saya yang mengagumi.

Sekarang, lapangan rumput itu sudah dibeton. Di atas beton itu dibangun tribun besar. Itulah tribun utama untuk penonton VIP F1 H20. Kursi-kursi sudah dipasang: menghadap danau, menghadap dermaga.

Beda dengan Mandalika yang panas, udara danau Toba dan sekitarnya sangat sejuk.

Berada di sekitar Toba serasa di Swiss. Sejak, indah, damai.

Apalagi pemandangan sekitar Toba  juga bergunung, berlembah dan berbukit. Itu ibarat ratusan gadis telanjang dicat hijau yang berbaring telentang. Sejauh mata memandang serba hijau menyejukkan.

Tuhan telah memasang AC untuk menyejukkan seluruh kawasan Toba, yang kalau buatan manusia perlu listrik, entah berapa juta mega.

AC itu seperti disia-siakan wisatawan: mengapa sedikit yang datang ke Toba. Memang untuk ke Toba, di masa lalu, sangat sulit. Bandara terdekat waktu itu, Medan. Masih perlu berkendara 4 jam dari bandara lama Medan. Lalu daya tarik Toba ya hanya danau itu. Dan AC-nya.

Kini bandara Medan sudah dipindah ke Kualanamu. Bisa memotong waktu 1 jam. Bahkan kini sudah ada bandara baru di ''bibir'' Toba: Bandara Silangit. Tidak sebesar Kualanamu namun sudah bisa didarati Boeing 737. Sudah banyak penerbangan dari Jakarta langsung ke Silangit. Ada Citilink. Ada Batik. Ada Air Asia. Tiap hari. Silangit masih perlu keputusan baru: membuatnya menjadi bandara internasional. Dari Singapura hanya 1 jam ke Silangit. Dari Kuala Lumpur hanya 45 menit. Dari Penang hanya 30 menit. Toba perlu kunjungan wisata dari kota-kota itu. Tentu harus banyak acara. Yang sifatnya bisa menarik wisatawan asing. Juga perlu atraksi tambahan yang bisa menahan wisatawan lebih dari 1 hari.

Itu tidak mudah. Down town pantai Toba sudah dikuasai perorangan. Milik warga desa. Penuh rumah. Kecil-kecil. Ada yang masih berupa sawah. Ditanami  padi. Juga dengan petak-petak kecil.

Jenderal Luhut Panjaitan punya sekolah unggulan di dekat danau ini: Unggul Del. Terkenal sekali namanya. Tinggi sekali mutunya. Jendral TB Silalahi juga punya sekolah unggulan dan museum Batak. SMA Soposurung. Dua sekolah ini seperti bersaing terbaik bagi Balige dan Tanah Batak dan Indonesia.

Tidak adanya lahan kosong yang luas milik negara maupun swasta di Toba jadi faktor penyulit untuk penambahan fasilitas wisata kelas dunia si sana.

Lahan-lahan perorangan di bibir danau itu belakangan banyak dibuat cafe. Setidaknya ada 20 kafe. Kalau Anda ke kafe ini, Anda bisa minum kopi sekalian melihat F1 H20.

Untuk acara besar nanti pemerintah mengizinkan pemilik lahan di situ untuk menampung penonton. Maka bermunculanlah n tribun-tribun perorangan untuk F1 H20 minggu depan. Misalnya tribun Pardede Kempes. Ini dibangun Pardede di tanahnya yang menghadap ke danau.

Tentu tribun-tribun perorangan tersebut harus seizin panitia/Pemda. Juga harus lulus persyaratan pengaturan kursi dan keamanan penonton.

Penjualan tiketnya pun harus terkoordinasi di website yang sudah disetujui. Salah satunya website milik Sahabat Disway di sana: tobaexperience.id/ticket.

Pemerintah memang mengakomodasikan kepentingan ekonomi rakyat di acara ini. Akan ada display produk UMKM lokal, pun di tribun VIP. Sahabat Disway itu, Eko Pardede, menyiapkan oleh-oleh khas Balige/Toba. Yakni bolu gulung. Ia beri merk Boan. "Kalau diucapkan dua kali bisa berarti oleh-oleh," ujar Eko Pardede yang juga akan menyajikan kopi khusus dari Toba: Hutanta Coffee.

"Usaha kami babak belur selama pandemi. Maka F1 H20 ini kami jadikan titik balik," ujar Pardede.

Pardede masih ingat: dulu saya sering mengucapkan kalimat berikut ini. "Terlalu banyak tokoh nasional dari Batak, tapi terlalu sedikit proyek nasional di tanah Batak".

Jadilah Silangit bandara yang memadai.

Dan kini Toba mendapatkan menu yang setara dengan nama besarnya.

Lalu apakah ini untuk yang terakhir kalinya? (Red,*)

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu 19-02-2023,04:00 WIB

Ketua Terpilih Serikandi Pemuda Pancasila Cikarang Utara Lia Yulia.

Bekasi-gardakeadilannews.com

Dalam acara Rapat Unit Kerja Pemuda Pancasila Kecamatan Cikarang Utara, maka Srikandi Pemuda Pancaila telah melakukan Pemilihan Pengurus Pimpinan Unit Kerja di Cikarang Utara yang di hadiri oleh Mimi Mintarsih sebagai Ketua dan Ira Lianita sebagai Sekretaris, Like Yani S.T. sebagai Bendarahara Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila

Kabupaten Bekasi dan para Ketua OKK beserta Pengurus Unit Kerja Srikandi PP se-Kabupaten Bekasi dan Ketua PAC Karang Bahagia beserta Pengurus ikut hadir dalam acara terebut bertempat di Kantor Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Karang Bahagia Desa Sukamantri, Kecmatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi,(18/02/2023).

Mimi Mintarsih Ketua Serikandi DPC - PP mengatakan, bahwa Rapat Peggurus Unit Kerja untuk di Kecamatan ada Tiga Unit Kerja yang digelar diantaranya adalah Kecamatan Cikarang Utara, Karang Bahagia dan Kedung Waringin, dan besok juga kita masih mengadakan Rapat Pengurus Unit Kerja Srikandi di Empat Kecamatan yaitu Kecamatan Cibarusah, Bojong Mangu dan Cikarang Selatan serta Cikarang Pusat, karena Kami akan bertahap membentuk Serikandi-serikandi Pemuda Pancasila samapai 23 Kecamatan," kata Mimi Mintarsih,(18/2/2023).

Mimi Mintarsih Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi menjelaskan, Saya berpesan bagi yang terpilih sebagai Ketua Unit Kerja di Kecamatan PAC Pemuda Pancasila, agar dapat menjadi Srikandi yang bisa menyebarkan panji - panji ke seluruh basis wanita dan terus meningkatkan kekuatan di tingkat kelompok Kerja tingkat Desa maupun Kelurahan," jelas Mimi

“Sebagai Ketua Unit Kerja harus bisa mempunyai kelompok kerja di tingkat basis sesuai Pokja di wilayahnya masing - masing, setelah itu baru bisa melakukan RP3UK, tujuannya adalah agar Srikandi Pemuda Pancasila dapat meningkatkan kekuatannya di tingkat kelompok kerja baik di Desa maupun Kelurahan, karena kegiatan yang dilakukan Unit Kerja di Kecamatan harus bersinergi dengan Masyarakat Perempuan dan Rumah Tangga serta Kehidupan di lingkungan yang berperan sebagai seorang ibu yang bermanfaat bagi Keluarga dan Masyarakat,"ungkap Mimi Mintarsih

Lia Yulia A.Md.Keb sebagai Ketua Unit Kerja Srikandi Pemuda Pancasila Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang baru terpilih secara Aklamasi mengatakan, Saya berterima kasih atas terpilihnya Saya sebagai Ketua Srikandi PAC Cikarang Utara, dan setelah Saya mendapat SK, maka Saya kedepanbakan segera beraudensi kepada Pemerintahan Desa maupun Kecamatan dan Kapolsek yang ada ditempat, untuk mengenalkan Pengurus Srikandi Pemuda Pancasila ada di Kecamatan Cikarang Utara, agar di setiap kegiatan - kegiatan Sosial di Instansi tersebut kami PAC Serikandi Pemuda Pancasila semoga dapat di libatkan," kata Lia.

Lia Yulia A.Md.Keb menjelaskan, bahwa Pengurus Serikandi PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cikarang Utara sudah Saya bentuk Pokja - pokja Kecamatan Cikarang Utara dan Saya akan mengajak para Ibu - ibu dan Remaja Putri bergabung di Srikandi Pemuda Pancasila, karena banyak hal-hal positif dan program -program pelatihan Usaha Mandiri yang di lakukan bagi Srikandi di Kecamatan Cikarang Utara nantinya," Lia Yulia, A.Md.Keb (18/2/2023).

Benny Setiawan Ketua PAC Cikarang Utara mengatakan, Saya berpesan kepada Pengurus dan Jajaran Unit Kerja Srikandi Pemuda Pancasila di Kecamatan Cikarang Utara, jangan hanya kompak dan dahsyat waktu di kukuhkan sebagai Ketua dan Pengurus PAC Kecamatan Cikarang Utara, namun harus dapat bekerja sama dan bisa memacu serta memberikan warna dan sinergi untuk kemajuan para kaum Perempuan khususnya di wilayah Kecamatan Cikarang Utara," kata Benny.

“Karena Ormas Pemuda Pancasila adalah merupakan Organisasi besar dan pendirinya adalah orang besar yang sangat berpengaruh, maka mari dengan semangat, Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang, jangan hanya di jadikan Slogan semata saja, tapi wujudkan dengan bentuk karya yang positif saling bersinergi dengan Pemerintah untuk bisa sejajar membangun Kabupaten Bekasi bersama - sama demi kemajuan bangsa," papar Benny Setiawan Ketua PAC Cikarang Utara, (18/2/2023).

Benny Setiawan Ketua PAC Cikarang Utara menegaskan, bahwa Saya sebagai Ketua PAC Cikarang Utara, siap bersinergi dan siap menfasilitasi setiap kegiatan Srikandi Pemuda Pancasila yang ada di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, sepanjang kegiatan yang positif," tegas Benny.

( Red,*)

Tri Adhianto : Warga Kota Bekasi Akan Hadapi Era Baru Transportasi

 Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Jawa barat Bandung-gardakeadilannews.com

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi menandatangani nota kesepahaman dalam rencana proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan koridor Barat-Timur Mass Rapid Transit (MRT) Cikarang-Balaraja fase satu dan tahap satu Tomang-Medan Satria. Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (17/2/2023). Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

 Mas Tri sapaan akrab Plt. Wali Kota Bekasi mengatakan, proyek ini merupakan suatu kemajuan pesat di bidang transportasi khususnya bagi warga Kota Bekasi.  “Ini merupakan era baru bagi masyarakat Kota Bekasi, diperkirakan akan ada 250 ribu warga yang akan migrasi menggunakan MRT sebagai moda transportasinya untuk bergerak ke luar Kota Bekasi. Selain itu, ini akan merubah pola kebiasaan masyarakat  dan beralih ke transportasi umum, suatu kemajuan pesat,” jelasnya.  Selain itu, dengan adanya pembangunan proyek MRT ini diharapakan berdampak positif bagi perekonomian Kota Bekasi.

 

Selain itu, diharapkan juga berdampak positif bagi sektoral perekonomian di Kota Bekasi, dari efesiensi dan accessibility transportasi sampai meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.  Gubernur Ridwan Kamil, mengatakan, bahwa proyek ini merupakan berita yang luar biasa, termasuk bagi warga Kota Bekasi.  "Ini berita luar biasa. Saya mencoba menjadi wartawan begini nulisnya, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai acara. dijadwalkan selesai pada 2024 dan memulai konstruksi pada 2025.

 Sementara itu, Pejabat Gubernur DKI Heru Budi mengatakan, sumber pembiayaan berasal dari dana pinjaman JICA, (Japan International Coorporation Agency). suatu lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. "Loan-nya itu pemerintah pusat dan Pemda DKI dengan JICA. Model kerjasamanya konsep dari pemerintah pusat sudah ada dan dibahas. Konsepnya sudah ada tapi nanti prosinya pak Menhub dan Menteri BUMN menyampaikan," PJ Gubernur DKI Jakarta.

(Red,*)

Perpres Media Berkelanjutan: Dewan Pers Resmi Serahkan Draf ke Kemenkominfo SMSI Menolak Pasal Yang Memberatkan Perusahaan Pers Start Up

Jakarta-gardakeadilannews.com 

Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-perpres) media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2).

Penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau publisher right platform digital di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15 /2/2023 sempat ricuh.

Kericuhan berlangsung ketika rapat koordinasi yang difasilitasi Kementarian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya terjadi silang pendapat secara tajam sehingga rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital/media berkelanjutan.

Rapat dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi pada 16-17 Februari 2023. Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan tegas mereka semua menolak menandatangani Draft Rancangan Perpres tersebut.

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi bahwa Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers.

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta Sabtu malam (18/2/23), Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengtakan, draf R-perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut.

“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.

Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa.

Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers (https://s.id/1zLCk) sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers.

Adapun materi usul pokja yang tidak tertampung di draf R-perpres akan dimasukkan dalam draf peraturan pelaksana. Selanjutnya, untuk pembahasan R-perpres antarkementerian, Dewan Pers menugaskan tiga anggota –Asmono Wikan, Arif Zulkifli, dan Totok Suryanto— beserta dua wakil konstituen serta tenaga ahli Dewan Pers.

Sementara itu, Usman Kansong dalam keterangannya menyatakan, usulan itu akan dibahas mulai hari ini dalam rapat panitia antarkementerian.

Usulan yang dibahas adalah draf hasil kajian Dewan Pers dan konstituen. “Minggu depan, saya diminta Setneg untuk membawa draf yang sudah dibahas bersama. Jika memungkinkan, anggota Dewan Pers yang sedang bertugas di luar bisa bergabung dalam aplikasi zoom,” ujar Usman.

Selanjutnya, dia minta agar draf yang disusun pokja disebut sebagai draf Dewan Pers (DP). Hal ini lantaran tim pokja tersebut dibentuk oleh Dewan Pers.

Tentang judul draf, dia mengingatkan bahwa umumnya tidak menyatakan tujuan adanya regulasi. Meski demikian, ia mengakui diksi jurnalisme berkualitas adalah hal sakral yang menjadi acuan bersama.

Secara terpisah, Ketua Umum SMSI Firdaus mengingatkan, agar penyusunan draf publisher right platform digital, Kemenkominfo tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, Azyumardi Azra.

Sebelum meninggal Azyumardi sempat berkirim surat tertanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada Dirjen IKP Usman Kansong.

Surat masukan tersebut antara lain berbunyi, “Biarkan perusahaan pers bersaing dalam mendapatkan iklan dari mana saja, asalkan jangan menjual berita bohong, hoax yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat”.

Pada poin ke-19 disebutkan “Jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya dibawah binaan SMSI. Diharapkan, peraturan yang diusulkan ini juga nanti memenuhi unsur berkeadilan secara ekonomi dalam melindungi perusahaan kecil, start up”.

Soal kualitas berita, Firdaus melihat sudah ada kode etik jurnalistik dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Semua wartawan yang bekerja di perusahaan pers sudah terikat dengan undang-undang pers dan kode etik. Jadi tidak usah diragukan lagi,” tutur Firdaus.

(Red,*)

Polres Metro Bekasi Bersama Dandim 0509 Dengan Satpol PP Menggelar Apel Operasi Kejahatan Jalan (OKJ) di Tambun Selatan

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas diwilayah hukum Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi kembali menggelar Apel Operasi Kejahatan Jalan (OKJ), bertempat di Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Sabtu malam (18/02/23).

Dalam Apel tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi beserta jajaran PJU, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, serta Camat Tambun Selatan dan Kepala Desa Tridaya Sakti beserta jajaran.

Pada sambutan Apel Kapolres Metro Bekasi Kombes pol Twedi Aditya Bennyahdi memberikan arahan – arahan dalam pelaksanaan Operasi OKJ.

“Terima kasih untuk seluruh yang hadir pada apel untuk menangani gangguan kamtibmas di Tambun Selatan ini,” kata Kapolres.

Apel ini untuk menghindari gangguan kamtibmas yang berasal dari Tawuran, Curat, Curas yang sedang kita terus kejar untuk memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat.

Nanti kepada yang sudah ditunjuk sebagai petugas gabungan untuk segera mengontrol titik rawan yang kerap terjadi gangguan kamtibmas.

“Tidak menutup kemungkinan jalan di depan kita ini menjadi salah satu jalur yang dijadikan lewatnya para pelaku gangguan kamtibmas, pada pelaksanaan nanti wajib kita periksa dan jangan lupa jaga keamanan diri pada saat melakukan pemeriksaan dengan tidak sendirian,” tandasnya.

Mari laksanakan pemeriksaan dengan humanis karena kita tidak tahu sikis orang atau masyarakat yang kita akan periksa dan lakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

(Red,*)

Oknum Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bekasi, Terlapor dan Sulit Ditemui Awak Media

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMK N 4 kota Bekasi yang diduga arogan, Dengan menampar salah satu siswinya Meylani Putri (MP) berbuntut panjang, Kepsek tersebut dilaporkan pihak keluarga , Karena pihak keluarga tidak terima dengan perlakuan oknum Kepsek tersebut, Sejak peristiwa itu terjadi ,MP jadi sering banyak diam dan sering menangis terlebih jika ditanya kronologisnya.

Pelaporan terhadap oknum Kepsek Lia Yuni Amalia (LYA), Di layangkan pihak keluarga bersama kuasa hukumnya ke Mapolrestro Kota Bekasi, Dengan Pengaduan tertera STPL Nomor : LP/ B / 375/II/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/PMJ. Senin, 6 Februari 2023.

Ketika tim awak media menghubungi (LYA) via WhatsAppnya, Bagaimana kronologis mengenai kejadian penamparan, Kepsek tersebut tidak membalas, Di datangi ke sekolahpun enggan menemui dengan berbagai macam alasan yang diantaranya harus buat janji terlebih dahulu (Jawab security sekolah), dan disuruh menunggu diluar gerbang sekolah ,Setelah menunggu 1,5 jam tim awak media kecewa harus pulang dengan informasi kosong karena tidak ditemui LYA, padahal yang bersangkutan ada di sekolah. Kamis, 16 Februari 2023.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) III, Asep Sudarsono kepada Tim awak media mengatakan dan bercerita. Bahwa ketika dirinya dulu sekolah SMA, SD, SMP mengenai hal pemukulan sudah biasa dan sekolah juga punya aturan jika barang siapa yang melanggar akan di kenakan sanksi bagi yang melanggar.

"Sekolah punya aturan jadi yang melanggar aturan ada sangsi, Sangsi itu juga bertahap ada teguran, lisan ada tertulis. Guru juga manusia, Artinya ada hal - hal yang dulu saya ketika SMA, SMP, SD, Itu hal yang biasa, Di pukul oleh Guru hal yang biasa," Tuturnya.

Masih lanjut asep ,Saat awak media mempertanyakan Tentang sanksi apa yang akan ditegakkan untuk oknum kepala sekolah SMK N 4 Kota Bekasi yang Tempramental ,Asep Sudarsono Mengatakan:

"Akan Kami tindak Tegas sesuai Aturan Dinas Pendidikan" tegasnya.

Meylani, Siswi korban kekerasan terhadap anak saat dikonfirmasi langsung di rumahnya mengenai kronologis penamparan terhadap dirinya hanya diam dan menangis seraya mengatakan dengan singkat.

"Pokoknya aku ga mau sekolah disitu lagi, Aku pengen pindah sekolah." Ucapnya (Tim)

Disdik Kota Bekasi Gelar Deklarasi Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka

Bekasi_Jabar-gardakeadilannews.com Dinas Pendidikan Kota Bekasi menggelar Deklarasi Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP se- Kota Bekasi secara hybrid baik hadir langsung di tempat maupun via online bertempat di Aula SMP Islam Al- Azhar Summarecon Bekasi pada Kamis, (16/02)

Guna menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir dan menyaksikan langsung deklarasi tersebut.

Deklarasi Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka terselenggara berkat kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bekasi bersama Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat.

Adapun hal yang dideklarasikan oleh seluruh Kepala Sekolah dan Guru yang hadir adalah komitmen para Tenaga Pendidik untuk mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah guna menciptakan karakter atau profil pelajar Pancasila.

Menanggapi adanya deklarasi tersebut, Tri Adhianto beri apresiasi kepada seluruh Tenaga Pendidik untuk komitmen sungguh-sungguhnya dalam menjalankan Kurikulum Merdeka bagi peserta didik.

“Sebuah komitmen tinggi telah ditunjukkan Bapak/Ibu dengan sudah dideklarasikannya percepatan implementasi Kurikulum Merdeka, saya sangat apresiasi hal tersebut, karena diharapkan sekolah dapat menerapkannya dan kemerdekaan belajar dapat terwujud dan anak-anak bahagia belajar di sekolah, sehingga muncul generasi penerus yang berkualitas,” ujar Tri Adhianto saat sambutannya.

Tri Adhianto juga berpesan kepada para Tenaga Pendidik bahwa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat berjalan maksimal jika ada pendekatan persuasif kepada Peserta Didik.

“Tugas dan tantangan para guru di era modern ini sangatlah berat. Para guru musti punya pendekatan persuasif kepada anak didiknya dalam praktik Kurikulum Merdeka, dan implementasinya pun harus berjalan konsisten, sehingga asas manfaat dapat dirasakan bersama, terutama dalam pembentukan karakter peserta didika yang tangguh, berkualitas, dan cinta tanah air,” tambah Tri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar pun menyampaikan bahwa, “diharapkan Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara mandiri oleh seluruh satuan pendidikan. Oleh sebab itu, penggunaan platform Merdeka Mengajar oleh para guru sangat dianjurkan sebagai media pendukung. Sekolah juga dapat mempelajari Kurikulum Merdeka bersama Komunitas Belajar yang ada di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

(Red,*)

Diskusi SMSI di HPN 2023, Dugaan Tak Responsif Pemkab Bekasi Pada Konfirmasi Wartawan Dan Keluhan Warga Jadi Topik Pembahasan

Menyambut HPN 2023, SMSI Kab.Bekasi gelar diskusi bersama Organisasi Wartawan, Ormas dan LSM yang di genapi oleh 6 Nara Sumber Berkompeten dari berbagai kewenangan dengan mengambil tema “Pers Merdeka dan Bermartabat” pada (15/02/2023) di Mako Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada (16/02/2023).

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Menyambut HPN 2023, SMSI Kab.Bekasi gelar diskusi bersama Organisasi Wartawan, Ormas dan LSM yang di genapi oleh 6 Nara Sumber Berkompeten dari berbagai kewenangan dengan mengambil tema “Pers Merdeka dan Bermartabat” pada (15/02/2023) di Mako Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada (16/02/2023).

Topik hangat dalam pembahasan tersebut yang terfokus pada kurangnya responsif serta tindak lanjut dari Pemkab Bekasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat berdasarkan konfirmasi Awak Media maupun keluhan masyarakat dan Pemdes yang pada gilirannyapun telah terpublikasi di berbagai media baik Cetak, Elektonik maupun Online, namun seolah di abaikan dan tak ditanggapi secara serius oleh Pemkab Bekasi, sehingga menimbulkan berbagai Asumsi dan Opini miring serta buah bibir yang menyesakkan di masyarakat dan Pemdes yang bernada sumbang terkait kinerja Ambtenaar di Pemkab Bekasi.

Enam nara sumber yang hadir dalam diskusi tersebut masing-masing dari mereka yakni Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi H.M Zaenal Abidin, Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, AKBP Budi Prasetya, S.I.K., M.Si, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, tokoh milenial Amrul Mustofa, CEO Media Patriot Indonesia, Nurhasan, S.H dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si., yang dipandu oleh Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo sebagai moderator.

Sementara para nara sumber dari Pemkab Bekasi baik Eksekutif maupun legislatif yang seharusnya dapat hadir atau di hadirkan dalam diskusi wartawan dan Ormas serta LSM dalam menyambut HPN 2023 yang di gelar tersebut agar dapat memberikan penjelasan secara langsung terkait problematika konfirmasi wartawan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja para Ambtenaar di Institusi Pemkab Bekasi maupun para wakil rakyat (DPRD-Red) di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketum AOB (Aliansi Ormas Bekasi), H.M Zaenal Abidin dalam penyampaiannya di diskusi tersebut.

“Yang kita tekankan disini, sayangnya kita bingung nih Pak Faisal (Seraya menengok pada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.) mau curhatnya, karena Kominfonya tidak ada disini, ini temen-temen Media mau curhatnya kesiapa ini?, curhat ke Ormas paling bang Julham nanti ke Kantor,” ungkapnya.

Lanjut Zaenal,” Kalau mau curhat ke saya face to face saja nanti ke Kantor, kalau curhat semua kita engga sanggup juga ..soalnya kita engga punya APBD alias Ormas,” imbuhnya.

“Saya hanya satu kata dari saya, “Merdeka itu ketika kita pulang kerumah semua tersenyum..itu baru merdeka,”tandas Ketum AOB (Aliansi Ormas Bekasi), H.M Zaenal Abidin.

Dalam sesi interaktif, Wakil Ketua SMSI bidang Organisasi, Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari berbagai Media Online meminta tanggapan dari tiga nara sumber diantaranya, Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.serta Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, terkait permasalahan keluhan para Awak Media dalam melakukan komunikasi dan konfirmasi pada Pemkab Bekasi tentang berbagai persoalan yang timbul dan menjadi buah bibir di masyarakat.serta kurang responsifnya Pemkab Bekasi terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi.

“Konfirmasi yang di tulis-tulis itu yang mana harus di tindak lanjuti, yang mana harus di teliti ke lapangan, dan yang mana kadang - kadang bisa di abaikan, jadi terbagi tiga klasifikasi, kalau yang perlu di tindak lanjuti, ya ditindak lanjuti,” ujar Saleh Manaf.

Menurutnya disaat kepemimpinan dirinya, Dinas-dinas di ayominya untuk dapat menerima konfirmasi wartawan terkait suatu permasalahan dan jangan menghindarinya.

“Dinas-dinas diayomi untuk bisa menerima wartawan...jangan menghindar dari wartawan, kan ada tingkatannya ..ada wartawan yang senior...ada wartawan yang masih mendengar dan ada wartawan yang masih belajar jadi wartawan, nah jadi..supaya Dinas-dinas itu merespon, memilah-milahnya, jangan di samakan semua asal wartawan,” tandas Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf.

Sedangkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si. dalam tanggapannya mengatakan bahwa,”Memang seharusnya ada bagian humas yang nanti menaungi para wartawan, Insan Pers, ya dan punya tempat Media Centre nya juga untuk sarana bagi para wartawan mendapatkan informasi, memang ini tidak mungkin sesuai dengan waktu-waktu dimana ada kegiatan yang bersifat paripurna, begitu biasanya seperti itu,” katanya.

“Nah,” lanjutnya,”Kalau kegiatan lainnya di Komisi-komisi atau Pembahasan-pembahasan itu biasanya terbuka, tergantung dari rapat itu bahwa ini terbuka untuk umum itu biasanya bisa didampingi oleh para wartawan,”ucapnya.

“Kemudian juga untuk mengenai kaitan dengan konfirmasi pribadi...kalau itu tergantung dari bagaimana Dewannya...kadang-kadang ada yang akrab, ada yang mau bicara, ada yang mungkin juga engga PD (Percaya Diri-Red) untuk bicara dengan wartawan, ya, itukan tergantung bagaimana orangnya, kalau saya selama ini selalu merespon konfirmasi wartawan,” tutur Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.

Disession ketiga dari pertanyaan Wakil Ketua SMSI bidang Keorganisasian terkait permasalahan yang sama ditambah dengan keluhan masyarakat dan Desa-dess tentang bantuan sosial untuk para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi yang di nilai oleh masyarakat dan Desa – desa di Kabupaten Bekasi bahwa, Kabupaten Bekasi selain lamban di dalam melakukan input Data Bansos Disabilitas melalui berbagai program seperti PKH dan Lainnya, di tambah tidak adanya perhatian Pemkab Bekasi terhadap penyandang Disabilitas.

H.Norman Yulian menjawab bahwa dirinya baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PPDI dan akan membawa warga Penyandang Disabilitas di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bekasi,

“Saya akan membawa warga Penyandang Disabilitas di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bekasi, lebih berperan serta lebih bermartabat,” ucapnya.

Terkait berbagai macam bantuan dari pemeritah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya bagi keluarga Disabilitas, “PPDI akan mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi nya baik melalui peraturan- peraturan pemeritah pusat, Menteri dan Perda didaerah Provinsi, Kita dan Kabupaten.Dan saya belum tau terkait Peraturan Daerah (Perda) atau regulasinya, kemungkinan Pemerintah Daerah dan Pusat kekurangan Quota untuk hal itu,” kata Norman Yulian, dalam memberikan jawaban pertanyaan dari wartawan dalam dialog dan diskusi tersebut.

Dalam pantauan Awak Media, sebanyak 50 lebih Insan Pers hadir dalam perayaan HPN tersebut di tambah dari Organisasi Masyarakat dan LSM . Sementara Insan Pers yang hadir selain berasal dari Organisasi Wartawan namun peserta yang hadir sebagian besar merupakan Pengusaha Media Online di Kabupaten Bekasi.

(Red,*)

Sumber MHI

Plt. Wali Kota Bekasi Berharap Sinergitas Pemerintah dengan Media Ditingkatkan

 

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan penghargaan Wali Kota Teristimewa di acara Radar Bekasi Award, Rabu(15/2/2023).

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan penghargaan Wali Kota Teristimewa di acara Radar Bekasi Award yang merupakan ajang pemberian apresiasi kepada tokoh-tokoh Kepala Daerah serta Pejabat Daerah yang dinilai telah berkontribusi dalam membangun daerahnya yang diselenggarakan di Hotel Amaroossa Bekasi.

Turut hadir dalam giat tersebut, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, General Manager Radar Bekasi, Andi Ahmadi, Direktur RSUD CAM Kota Bekasi, Sahli Pemerintahan Setda Kota Bekasi, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Kepala Bappenda Kota Bekasi, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Camat Bekasi Timur, Lurah Jatirangga, Ketua Askot Bekasi, Ketua PCNU Kota Bekasi beserta jajaran.

Ada beberapa kategori yang diraih oleh Pemerintah Kota Bekasi seperti:

1. Kategori Tokoh Pembina Sepak Bola Muda Kota Bekasi dan Pelopor Industri Olahraga Kota Bekasi yang diraih Muhammad Arief Rahman selaku Ketua Askot Bekasi

2. Kategori Kepala Dinas Inovatif yang diraih Taufik Rachmat Hidayat selaku Kadisdukcapil Kota Bekasi

3. Kategori Kepala Perangkat Daerah Inovatif yang diraih Kusnanto Saidi selaku Direktur RSUD CAM Kota Bekasi

4. Kategori Lurah Inovatif yang diraih Ahmad Apandi selaku Lurah Jatirangga

5. Kategori Camat Kreatif yang diraih Fitri Widyati selaku Camat Bekasi Timur

Dalam sambutannya Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sangat bersyukur dan turut memberikan apresiasi atas diselenggarakannya ajang Radar Bekasi Award yang merupakan salah satu rangkaian dari hari jadi ke-14 Radar Bekasi sebagai salah satu media lokal yang berada di Kota Bekasi.

“Ini adalah salah satu bukti eksistensi yang ditunjukan oleh Radar Bekasi selaku media lokal yang cukup besar di Kota Bekasi dalam hal membangun dan meningkatkan sinergitas bersama Pemerintah dengan memberikan apresiasi kepada tokoh maupun perangkat daerah yang ada, guna memberikan semangat dan motivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan dapat terus berinovasi” ujar Tri

“Karena dalam membangun Kota Bekasi kita harus saling bekerjasama baik itu Pemerintah, warga masyarakat dan juga insan pers yang ada demi terciptanya visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.” tandasnya

Terakhir Tri mengucapkan selamat kepada Radar Bekasi yang telah mencapai usia ke-14 yang mampu melalui proses perjalanan panjang dalam hal memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar terciptanya berita-berita yang berimbang,fakta dan terpercaya.

(Red,*)