Tri Adhianto : Warga Kota Bekasi Akan Hadapi Era Baru Transportasi

 Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Jawa barat Bandung-gardakeadilannews.com

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi menandatangani nota kesepahaman dalam rencana proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan koridor Barat-Timur Mass Rapid Transit (MRT) Cikarang-Balaraja fase satu dan tahap satu Tomang-Medan Satria. Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (17/2/2023). Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

 Mas Tri sapaan akrab Plt. Wali Kota Bekasi mengatakan, proyek ini merupakan suatu kemajuan pesat di bidang transportasi khususnya bagi warga Kota Bekasi.  “Ini merupakan era baru bagi masyarakat Kota Bekasi, diperkirakan akan ada 250 ribu warga yang akan migrasi menggunakan MRT sebagai moda transportasinya untuk bergerak ke luar Kota Bekasi. Selain itu, ini akan merubah pola kebiasaan masyarakat  dan beralih ke transportasi umum, suatu kemajuan pesat,” jelasnya.  Selain itu, dengan adanya pembangunan proyek MRT ini diharapakan berdampak positif bagi perekonomian Kota Bekasi.

 

Selain itu, diharapkan juga berdampak positif bagi sektoral perekonomian di Kota Bekasi, dari efesiensi dan accessibility transportasi sampai meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.  Gubernur Ridwan Kamil, mengatakan, bahwa proyek ini merupakan berita yang luar biasa, termasuk bagi warga Kota Bekasi.  "Ini berita luar biasa. Saya mencoba menjadi wartawan begini nulisnya, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai acara. dijadwalkan selesai pada 2024 dan memulai konstruksi pada 2025.

 Sementara itu, Pejabat Gubernur DKI Heru Budi mengatakan, sumber pembiayaan berasal dari dana pinjaman JICA, (Japan International Coorporation Agency). suatu lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. "Loan-nya itu pemerintah pusat dan Pemda DKI dengan JICA. Model kerjasamanya konsep dari pemerintah pusat sudah ada dan dibahas. Konsepnya sudah ada tapi nanti prosinya pak Menhub dan Menteri BUMN menyampaikan," PJ Gubernur DKI Jakarta.

(Red,*)

Perpres Media Berkelanjutan: Dewan Pers Resmi Serahkan Draf ke Kemenkominfo SMSI Menolak Pasal Yang Memberatkan Perusahaan Pers Start Up

Jakarta-gardakeadilannews.com 

Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-perpres) media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2).

Penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau publisher right platform digital di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15 /2/2023 sempat ricuh.

Kericuhan berlangsung ketika rapat koordinasi yang difasilitasi Kementarian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya terjadi silang pendapat secara tajam sehingga rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital/media berkelanjutan.

Rapat dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi pada 16-17 Februari 2023. Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan tegas mereka semua menolak menandatangani Draft Rancangan Perpres tersebut.

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi bahwa Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers.

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta Sabtu malam (18/2/23), Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengtakan, draf R-perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut.

“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.

Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa.

Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers (https://s.id/1zLCk) sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers.

Adapun materi usul pokja yang tidak tertampung di draf R-perpres akan dimasukkan dalam draf peraturan pelaksana. Selanjutnya, untuk pembahasan R-perpres antarkementerian, Dewan Pers menugaskan tiga anggota –Asmono Wikan, Arif Zulkifli, dan Totok Suryanto— beserta dua wakil konstituen serta tenaga ahli Dewan Pers.

Sementara itu, Usman Kansong dalam keterangannya menyatakan, usulan itu akan dibahas mulai hari ini dalam rapat panitia antarkementerian.

Usulan yang dibahas adalah draf hasil kajian Dewan Pers dan konstituen. “Minggu depan, saya diminta Setneg untuk membawa draf yang sudah dibahas bersama. Jika memungkinkan, anggota Dewan Pers yang sedang bertugas di luar bisa bergabung dalam aplikasi zoom,” ujar Usman.

Selanjutnya, dia minta agar draf yang disusun pokja disebut sebagai draf Dewan Pers (DP). Hal ini lantaran tim pokja tersebut dibentuk oleh Dewan Pers.

Tentang judul draf, dia mengingatkan bahwa umumnya tidak menyatakan tujuan adanya regulasi. Meski demikian, ia mengakui diksi jurnalisme berkualitas adalah hal sakral yang menjadi acuan bersama.

Secara terpisah, Ketua Umum SMSI Firdaus mengingatkan, agar penyusunan draf publisher right platform digital, Kemenkominfo tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, Azyumardi Azra.

Sebelum meninggal Azyumardi sempat berkirim surat tertanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada Dirjen IKP Usman Kansong.

Surat masukan tersebut antara lain berbunyi, “Biarkan perusahaan pers bersaing dalam mendapatkan iklan dari mana saja, asalkan jangan menjual berita bohong, hoax yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat”.

Pada poin ke-19 disebutkan “Jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya dibawah binaan SMSI. Diharapkan, peraturan yang diusulkan ini juga nanti memenuhi unsur berkeadilan secara ekonomi dalam melindungi perusahaan kecil, start up”.

Soal kualitas berita, Firdaus melihat sudah ada kode etik jurnalistik dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Semua wartawan yang bekerja di perusahaan pers sudah terikat dengan undang-undang pers dan kode etik. Jadi tidak usah diragukan lagi,” tutur Firdaus.

(Red,*)

Polres Metro Bekasi Bersama Dandim 0509 Dengan Satpol PP Menggelar Apel Operasi Kejahatan Jalan (OKJ) di Tambun Selatan

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas diwilayah hukum Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi kembali menggelar Apel Operasi Kejahatan Jalan (OKJ), bertempat di Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Sabtu malam (18/02/23).

Dalam Apel tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi beserta jajaran PJU, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, serta Camat Tambun Selatan dan Kepala Desa Tridaya Sakti beserta jajaran.

Pada sambutan Apel Kapolres Metro Bekasi Kombes pol Twedi Aditya Bennyahdi memberikan arahan – arahan dalam pelaksanaan Operasi OKJ.

“Terima kasih untuk seluruh yang hadir pada apel untuk menangani gangguan kamtibmas di Tambun Selatan ini,” kata Kapolres.

Apel ini untuk menghindari gangguan kamtibmas yang berasal dari Tawuran, Curat, Curas yang sedang kita terus kejar untuk memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat.

Nanti kepada yang sudah ditunjuk sebagai petugas gabungan untuk segera mengontrol titik rawan yang kerap terjadi gangguan kamtibmas.

“Tidak menutup kemungkinan jalan di depan kita ini menjadi salah satu jalur yang dijadikan lewatnya para pelaku gangguan kamtibmas, pada pelaksanaan nanti wajib kita periksa dan jangan lupa jaga keamanan diri pada saat melakukan pemeriksaan dengan tidak sendirian,” tandasnya.

Mari laksanakan pemeriksaan dengan humanis karena kita tidak tahu sikis orang atau masyarakat yang kita akan periksa dan lakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

(Red,*)

Oknum Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bekasi, Terlapor dan Sulit Ditemui Awak Media

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMK N 4 kota Bekasi yang diduga arogan, Dengan menampar salah satu siswinya Meylani Putri (MP) berbuntut panjang, Kepsek tersebut dilaporkan pihak keluarga , Karena pihak keluarga tidak terima dengan perlakuan oknum Kepsek tersebut, Sejak peristiwa itu terjadi ,MP jadi sering banyak diam dan sering menangis terlebih jika ditanya kronologisnya.

Pelaporan terhadap oknum Kepsek Lia Yuni Amalia (LYA), Di layangkan pihak keluarga bersama kuasa hukumnya ke Mapolrestro Kota Bekasi, Dengan Pengaduan tertera STPL Nomor : LP/ B / 375/II/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/PMJ. Senin, 6 Februari 2023.

Ketika tim awak media menghubungi (LYA) via WhatsAppnya, Bagaimana kronologis mengenai kejadian penamparan, Kepsek tersebut tidak membalas, Di datangi ke sekolahpun enggan menemui dengan berbagai macam alasan yang diantaranya harus buat janji terlebih dahulu (Jawab security sekolah), dan disuruh menunggu diluar gerbang sekolah ,Setelah menunggu 1,5 jam tim awak media kecewa harus pulang dengan informasi kosong karena tidak ditemui LYA, padahal yang bersangkutan ada di sekolah. Kamis, 16 Februari 2023.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) III, Asep Sudarsono kepada Tim awak media mengatakan dan bercerita. Bahwa ketika dirinya dulu sekolah SMA, SD, SMP mengenai hal pemukulan sudah biasa dan sekolah juga punya aturan jika barang siapa yang melanggar akan di kenakan sanksi bagi yang melanggar.

"Sekolah punya aturan jadi yang melanggar aturan ada sangsi, Sangsi itu juga bertahap ada teguran, lisan ada tertulis. Guru juga manusia, Artinya ada hal - hal yang dulu saya ketika SMA, SMP, SD, Itu hal yang biasa, Di pukul oleh Guru hal yang biasa," Tuturnya.

Masih lanjut asep ,Saat awak media mempertanyakan Tentang sanksi apa yang akan ditegakkan untuk oknum kepala sekolah SMK N 4 Kota Bekasi yang Tempramental ,Asep Sudarsono Mengatakan:

"Akan Kami tindak Tegas sesuai Aturan Dinas Pendidikan" tegasnya.

Meylani, Siswi korban kekerasan terhadap anak saat dikonfirmasi langsung di rumahnya mengenai kronologis penamparan terhadap dirinya hanya diam dan menangis seraya mengatakan dengan singkat.

"Pokoknya aku ga mau sekolah disitu lagi, Aku pengen pindah sekolah." Ucapnya (Tim)

Disdik Kota Bekasi Gelar Deklarasi Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka

Bekasi_Jabar-gardakeadilannews.com Dinas Pendidikan Kota Bekasi menggelar Deklarasi Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP se- Kota Bekasi secara hybrid baik hadir langsung di tempat maupun via online bertempat di Aula SMP Islam Al- Azhar Summarecon Bekasi pada Kamis, (16/02)

Guna menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir dan menyaksikan langsung deklarasi tersebut.

Deklarasi Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka terselenggara berkat kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bekasi bersama Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat.

Adapun hal yang dideklarasikan oleh seluruh Kepala Sekolah dan Guru yang hadir adalah komitmen para Tenaga Pendidik untuk mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah guna menciptakan karakter atau profil pelajar Pancasila.

Menanggapi adanya deklarasi tersebut, Tri Adhianto beri apresiasi kepada seluruh Tenaga Pendidik untuk komitmen sungguh-sungguhnya dalam menjalankan Kurikulum Merdeka bagi peserta didik.

“Sebuah komitmen tinggi telah ditunjukkan Bapak/Ibu dengan sudah dideklarasikannya percepatan implementasi Kurikulum Merdeka, saya sangat apresiasi hal tersebut, karena diharapkan sekolah dapat menerapkannya dan kemerdekaan belajar dapat terwujud dan anak-anak bahagia belajar di sekolah, sehingga muncul generasi penerus yang berkualitas,” ujar Tri Adhianto saat sambutannya.

Tri Adhianto juga berpesan kepada para Tenaga Pendidik bahwa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat berjalan maksimal jika ada pendekatan persuasif kepada Peserta Didik.

“Tugas dan tantangan para guru di era modern ini sangatlah berat. Para guru musti punya pendekatan persuasif kepada anak didiknya dalam praktik Kurikulum Merdeka, dan implementasinya pun harus berjalan konsisten, sehingga asas manfaat dapat dirasakan bersama, terutama dalam pembentukan karakter peserta didika yang tangguh, berkualitas, dan cinta tanah air,” tambah Tri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar pun menyampaikan bahwa, “diharapkan Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara mandiri oleh seluruh satuan pendidikan. Oleh sebab itu, penggunaan platform Merdeka Mengajar oleh para guru sangat dianjurkan sebagai media pendukung. Sekolah juga dapat mempelajari Kurikulum Merdeka bersama Komunitas Belajar yang ada di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

(Red,*)

Diskusi SMSI di HPN 2023, Dugaan Tak Responsif Pemkab Bekasi Pada Konfirmasi Wartawan Dan Keluhan Warga Jadi Topik Pembahasan

Menyambut HPN 2023, SMSI Kab.Bekasi gelar diskusi bersama Organisasi Wartawan, Ormas dan LSM yang di genapi oleh 6 Nara Sumber Berkompeten dari berbagai kewenangan dengan mengambil tema “Pers Merdeka dan Bermartabat” pada (15/02/2023) di Mako Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada (16/02/2023).

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Menyambut HPN 2023, SMSI Kab.Bekasi gelar diskusi bersama Organisasi Wartawan, Ormas dan LSM yang di genapi oleh 6 Nara Sumber Berkompeten dari berbagai kewenangan dengan mengambil tema “Pers Merdeka dan Bermartabat” pada (15/02/2023) di Mako Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada (16/02/2023).

Topik hangat dalam pembahasan tersebut yang terfokus pada kurangnya responsif serta tindak lanjut dari Pemkab Bekasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat berdasarkan konfirmasi Awak Media maupun keluhan masyarakat dan Pemdes yang pada gilirannyapun telah terpublikasi di berbagai media baik Cetak, Elektonik maupun Online, namun seolah di abaikan dan tak ditanggapi secara serius oleh Pemkab Bekasi, sehingga menimbulkan berbagai Asumsi dan Opini miring serta buah bibir yang menyesakkan di masyarakat dan Pemdes yang bernada sumbang terkait kinerja Ambtenaar di Pemkab Bekasi.

Enam nara sumber yang hadir dalam diskusi tersebut masing-masing dari mereka yakni Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi H.M Zaenal Abidin, Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, AKBP Budi Prasetya, S.I.K., M.Si, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, tokoh milenial Amrul Mustofa, CEO Media Patriot Indonesia, Nurhasan, S.H dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si., yang dipandu oleh Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo sebagai moderator.

Sementara para nara sumber dari Pemkab Bekasi baik Eksekutif maupun legislatif yang seharusnya dapat hadir atau di hadirkan dalam diskusi wartawan dan Ormas serta LSM dalam menyambut HPN 2023 yang di gelar tersebut agar dapat memberikan penjelasan secara langsung terkait problematika konfirmasi wartawan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja para Ambtenaar di Institusi Pemkab Bekasi maupun para wakil rakyat (DPRD-Red) di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketum AOB (Aliansi Ormas Bekasi), H.M Zaenal Abidin dalam penyampaiannya di diskusi tersebut.

“Yang kita tekankan disini, sayangnya kita bingung nih Pak Faisal (Seraya menengok pada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.) mau curhatnya, karena Kominfonya tidak ada disini, ini temen-temen Media mau curhatnya kesiapa ini?, curhat ke Ormas paling bang Julham nanti ke Kantor,” ungkapnya.

Lanjut Zaenal,” Kalau mau curhat ke saya face to face saja nanti ke Kantor, kalau curhat semua kita engga sanggup juga ..soalnya kita engga punya APBD alias Ormas,” imbuhnya.

“Saya hanya satu kata dari saya, “Merdeka itu ketika kita pulang kerumah semua tersenyum..itu baru merdeka,”tandas Ketum AOB (Aliansi Ormas Bekasi), H.M Zaenal Abidin.

Dalam sesi interaktif, Wakil Ketua SMSI bidang Organisasi, Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari berbagai Media Online meminta tanggapan dari tiga nara sumber diantaranya, Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.serta Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, terkait permasalahan keluhan para Awak Media dalam melakukan komunikasi dan konfirmasi pada Pemkab Bekasi tentang berbagai persoalan yang timbul dan menjadi buah bibir di masyarakat.serta kurang responsifnya Pemkab Bekasi terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi.

“Konfirmasi yang di tulis-tulis itu yang mana harus di tindak lanjuti, yang mana harus di teliti ke lapangan, dan yang mana kadang - kadang bisa di abaikan, jadi terbagi tiga klasifikasi, kalau yang perlu di tindak lanjuti, ya ditindak lanjuti,” ujar Saleh Manaf.

Menurutnya disaat kepemimpinan dirinya, Dinas-dinas di ayominya untuk dapat menerima konfirmasi wartawan terkait suatu permasalahan dan jangan menghindarinya.

“Dinas-dinas diayomi untuk bisa menerima wartawan...jangan menghindar dari wartawan, kan ada tingkatannya ..ada wartawan yang senior...ada wartawan yang masih mendengar dan ada wartawan yang masih belajar jadi wartawan, nah jadi..supaya Dinas-dinas itu merespon, memilah-milahnya, jangan di samakan semua asal wartawan,” tandas Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf.

Sedangkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si. dalam tanggapannya mengatakan bahwa,”Memang seharusnya ada bagian humas yang nanti menaungi para wartawan, Insan Pers, ya dan punya tempat Media Centre nya juga untuk sarana bagi para wartawan mendapatkan informasi, memang ini tidak mungkin sesuai dengan waktu-waktu dimana ada kegiatan yang bersifat paripurna, begitu biasanya seperti itu,” katanya.

“Nah,” lanjutnya,”Kalau kegiatan lainnya di Komisi-komisi atau Pembahasan-pembahasan itu biasanya terbuka, tergantung dari rapat itu bahwa ini terbuka untuk umum itu biasanya bisa didampingi oleh para wartawan,”ucapnya.

“Kemudian juga untuk mengenai kaitan dengan konfirmasi pribadi...kalau itu tergantung dari bagaimana Dewannya...kadang-kadang ada yang akrab, ada yang mau bicara, ada yang mungkin juga engga PD (Percaya Diri-Red) untuk bicara dengan wartawan, ya, itukan tergantung bagaimana orangnya, kalau saya selama ini selalu merespon konfirmasi wartawan,” tutur Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.

Disession ketiga dari pertanyaan Wakil Ketua SMSI bidang Keorganisasian terkait permasalahan yang sama ditambah dengan keluhan masyarakat dan Desa-dess tentang bantuan sosial untuk para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi yang di nilai oleh masyarakat dan Desa – desa di Kabupaten Bekasi bahwa, Kabupaten Bekasi selain lamban di dalam melakukan input Data Bansos Disabilitas melalui berbagai program seperti PKH dan Lainnya, di tambah tidak adanya perhatian Pemkab Bekasi terhadap penyandang Disabilitas.

H.Norman Yulian menjawab bahwa dirinya baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PPDI dan akan membawa warga Penyandang Disabilitas di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bekasi,

“Saya akan membawa warga Penyandang Disabilitas di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bekasi, lebih berperan serta lebih bermartabat,” ucapnya.

Terkait berbagai macam bantuan dari pemeritah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya bagi keluarga Disabilitas, “PPDI akan mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi nya baik melalui peraturan- peraturan pemeritah pusat, Menteri dan Perda didaerah Provinsi, Kita dan Kabupaten.Dan saya belum tau terkait Peraturan Daerah (Perda) atau regulasinya, kemungkinan Pemerintah Daerah dan Pusat kekurangan Quota untuk hal itu,” kata Norman Yulian, dalam memberikan jawaban pertanyaan dari wartawan dalam dialog dan diskusi tersebut.

Dalam pantauan Awak Media, sebanyak 50 lebih Insan Pers hadir dalam perayaan HPN tersebut di tambah dari Organisasi Masyarakat dan LSM . Sementara Insan Pers yang hadir selain berasal dari Organisasi Wartawan namun peserta yang hadir sebagian besar merupakan Pengusaha Media Online di Kabupaten Bekasi.

(Red,*)

Sumber MHI

Plt. Wali Kota Bekasi Berharap Sinergitas Pemerintah dengan Media Ditingkatkan

 

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan penghargaan Wali Kota Teristimewa di acara Radar Bekasi Award, Rabu(15/2/2023).

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan penghargaan Wali Kota Teristimewa di acara Radar Bekasi Award yang merupakan ajang pemberian apresiasi kepada tokoh-tokoh Kepala Daerah serta Pejabat Daerah yang dinilai telah berkontribusi dalam membangun daerahnya yang diselenggarakan di Hotel Amaroossa Bekasi.

Turut hadir dalam giat tersebut, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, General Manager Radar Bekasi, Andi Ahmadi, Direktur RSUD CAM Kota Bekasi, Sahli Pemerintahan Setda Kota Bekasi, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Kepala Bappenda Kota Bekasi, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Camat Bekasi Timur, Lurah Jatirangga, Ketua Askot Bekasi, Ketua PCNU Kota Bekasi beserta jajaran.

Ada beberapa kategori yang diraih oleh Pemerintah Kota Bekasi seperti:

1. Kategori Tokoh Pembina Sepak Bola Muda Kota Bekasi dan Pelopor Industri Olahraga Kota Bekasi yang diraih Muhammad Arief Rahman selaku Ketua Askot Bekasi

2. Kategori Kepala Dinas Inovatif yang diraih Taufik Rachmat Hidayat selaku Kadisdukcapil Kota Bekasi

3. Kategori Kepala Perangkat Daerah Inovatif yang diraih Kusnanto Saidi selaku Direktur RSUD CAM Kota Bekasi

4. Kategori Lurah Inovatif yang diraih Ahmad Apandi selaku Lurah Jatirangga

5. Kategori Camat Kreatif yang diraih Fitri Widyati selaku Camat Bekasi Timur

Dalam sambutannya Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sangat bersyukur dan turut memberikan apresiasi atas diselenggarakannya ajang Radar Bekasi Award yang merupakan salah satu rangkaian dari hari jadi ke-14 Radar Bekasi sebagai salah satu media lokal yang berada di Kota Bekasi.

“Ini adalah salah satu bukti eksistensi yang ditunjukan oleh Radar Bekasi selaku media lokal yang cukup besar di Kota Bekasi dalam hal membangun dan meningkatkan sinergitas bersama Pemerintah dengan memberikan apresiasi kepada tokoh maupun perangkat daerah yang ada, guna memberikan semangat dan motivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan dapat terus berinovasi” ujar Tri

“Karena dalam membangun Kota Bekasi kita harus saling bekerjasama baik itu Pemerintah, warga masyarakat dan juga insan pers yang ada demi terciptanya visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.” tandasnya

Terakhir Tri mengucapkan selamat kepada Radar Bekasi yang telah mencapai usia ke-14 yang mampu melalui proses perjalanan panjang dalam hal memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar terciptanya berita-berita yang berimbang,fakta dan terpercaya.

(Red,*)

Ketua Kelompok Tani Garda Kencana Penuhi Janji Antar Surat Ke BPD

DiKawal Petani Desa Karang Anyar

Kab Bekasi-gardakeadilannews.com

Arman Darmawan: Memenuhi janjinya mengantarkan surat kepada BPD Desa Karang Anyar. Dengan isi surat guna memperoleh kejelasan  tentang program ketahanan pangan yang di gulirkan oleh anggaran desa tahun 2022.

Pasalnya dirinya adalah ketua kelompok tani, namun pada berita yang beredar di media masa beberapa minggu lalu dan fakta di lapangan bahwa program itu sama-sekali tidak menyentuh para kelompok tani yang sejatinya adalah garda terdepan ketahanan pangan di desa.

Dirinya mengatakan, menganggap perlu untuk mempertanyakan lewat surat resmi kelompok tani yang dipimpinya mengingat bahwa program tersebut adalah program yang di canangkan secara paralel dari pusat hingga ke desa, tambahnya apa lagi dalam berita yang beredar beberapa waktu lalu bahwa implementasi program tersebut jauh apai dari panggang atau syarat erat dengan KKN, arman yang di kawal para petani dalam mengantarkan suratnya menekankan agar BPD dapat mengambil langkah kongkrit berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan atas program yang sudah berjalan. 

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Mulya Sari Bpk.Nurhasan yang tergabung dalam rangka mengantarkan surat mengatakan: Dirinya mengapresiasi kesadaran dan daya kritis serta independensi rekan sejawatnya Sdr Arman Darmawan, yang sama-sama ketua kelompok tani di desa bersama dirinya juga menekankan agar BPD bekerja dengan baik dan profesional serta maksimal dalam melakukan pengawasan jangan kongkalingkong tandasnya.

Sebab ini akan berpengaruh ke arah program-porgram lainya di kemudian hari imbuhnya, jangan sampai lagi-lagi setiap program berbau KKN dan BPD-yang di gawangi oleh Sdri.Kartih, diam seolah tidak tau dan tidak terjadi apa-apa sama seperti keterangan langsung yang di wakili oleh seorang anggota BPD saat mengantarkan surat di kantornya bahwa BPD, tidak memiliki data apa-apa ini miris katanya. 

Kami para petani yang tergabung dalam pelbagai kelompok Tani di Desa Karang Anyar sepakat untuk mengawal dan mengawasi, serta mengritisi dan akan memberikan masukan kepada pemerintah desa jangan sampai hal seperti program ketahanan pangan ternak lele terjadi lagi Serta meminta kepada pihak-pihak baik dari kecamatan, pemerintah kabupaten dan instansi terkait, agar mengusut dan mengecek scara tuntas terkait dimaksud (ternak lele) apa benar program tersebut sudah berjalan sesuai dengan anggaran dalam pengimplementasianya oleh Pemerintah Desa.

Arman dan Nurhasan mengatakan bahwa dirinyapun bersama-sama kelompok tani lainya dalam waktu dekat akan beraudensi pada pihak kecamatan tutup Arman.

Terpisah, saat Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya minta tanggapan nya  Kartih selaku Ketua BPD Karang Anyar via WA terkait surat klarifikasi yang di kirim kelompok tani tidak menjawab. 

 ( Red/RJN )

HUT ke 9 SMA N 6 Tambun Selatan Adakan SIX ART Festival

Jatimulya kab bekasi-gardakeadilannews.com

Dalam acara HUT SMA Negeri 6 Tambun selatan yang ke 9, juga dilaksanakan penandatangan MOU dari 9 perusahaan yang mendukung sekolah Adiwiyata SMA N 6Tambun selatan .

Ketua KCD wilayah 3 Bekasi, Asep Sudarsono menyabut baik acara HUT SMA N 6 Tambun Selatan. Ia mengatakan, selama sembilan tahun, sekolah ini telah banyak melahirkan para siswa berperestasi baik yang masuk di universitas terkemuka.

Harapannya di usia yang ke 9 ini lebih lagi mencetak para siswa berperestasi kedepan.

Kepala sekolah SMA N 6 Tambun Selatan, Yuliana, M.Pd berharap Ulang Tahun ke sembilan ini diharapkan dapat memacu berbagai seni, baik seni dibidang usaha.

Dalam rangkaian kegiatan itu ditampilkan pula karya-karya siswa dan berbagai aktifitas.

Setiap sekolah memiliki peran yang penting untuk menciptakan anak Didik memiliki jiwa usaha untuk nantinya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, juga 

meningkatkan kesehatan peserta didik yakni melalui program UKS sekolah, sehingga dapat melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan “Sekolah Sehat”

(Health Promoting School/HPS).

Di pelaksanaan dan di perayaan HUT ke 9 SMAN 6 Tambun selatan juga dihadiri Ketua Komite, Toto Iryanto, Ustadz Ismail, Humas SMA N 6 Tamsel. 

Toto Iryanto berharap para anak Didik belajar dengan baik, termasuk belajar dalam usaha. Ia menyambut baik stan-stan kuliner yang diadakan para siswa. Dengan demikian mengenali cara usaha.

Kegiatan acara Ulang Tahun Kesembilan ini, merupakan acara yang diselenggarakan komite sekolah,OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan dengan  menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya, festival, dan pentas seni.

Mengawali rangakaian acara. Seluruh warga sekolah melakukan berbagai kegiatan termasuk pelatihan dalam penjualan kuliner. Para murid dianjurkan untuk berkarya seperti usaha usaha yang dapat mendukung lapangan pekerjaan kedepan. Aneka bazar yang telah disiapkan oleh siswa dari masing-masing kelas. Aneka makanan yang tersedia antara lain ada pecel, aneka kue, dan berbagai jenis jajanan pasar. Tidak hanya makanan namun tersedia juga berbagai jenis minuman yang ditawarkan antara lain ada es campur susu melon, es kelapa muda, es coklat cincau, dan masih banyak yang lainnya.

Selain itu, para siswa yang berbakat dalam seni melantunkan suara suara emas nya. 

(Tomson,Red)

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memimpin rapat pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya Tarumajaya.

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat lintas sektor membahas rencana kerjasama pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya Tarumajaya bersama PT. Tunas dan Bagian Kerjasama Provinsi Jawa Barat serta lintas SKPD Pemkab Bekasi di ruang rapat KH.R. Ma'mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi pada Rabu (15/02).

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, meskipun kerjasama ini ditandatangani Pemprov, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki peran memberikan rekomendasi pada rencana pembangunan yang akan dilakukan khususnya berkaitan dengan dampak sosial yang diprediksi akan muncul. Untuk itu, menurutnya, Pemkab Bekasi akan merekomendasikan apabila dapat berdampak positif pada nelayan sekitar. "Catatan kami itu boleh, asal dampak sosialnya positif. Pertama PPI-nya harus dipikirkan juga supaya nelayan bisa semakin meningkat ekonominya, sarana-prasarananya," jelas Dani usai memimpin rapat.

 Selain itu, akses jalan menuju lokasi juga harus memadai sampai dengan pintu TOL terdekat dari PPI Paljaya sebelum dikeluarkan rekomendasi oleh Pemkab Bekasi. "Jalan yang dibangun bukan hanya di kawasan itu, tapi mulai dari pintu Tol-nya, makanya tadi saya mintakan masih perlu satu ekspose lagi sebelum saya tandatangani rekomendasinya bagaimana rencana pengembangan jalannya, kalau sudah clear baru kita tindaklanjuti," ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Camat Tarumajaya Ajo mengungkapkan baik dari Pemerintah Desa dan warga setempat, semua pihak telah mendukung adanya pengembangan PPI Paljaya. 

 "Dengan catatan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan masyarakat, warga Tarumajaya itu ditempuh sehingga tidak ada nanti hambatan-hambatan dan merugikan masyarakat," katanya.(M.M) Ajo menjelaskan, meskipun berdampak positif bisa mendukung ekonomi warga sekitar, tetapi komunikasi antara pihak PT Tunas dengan Pemerintah Desa dan warga harus tetap disosalisasikan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Makanya kami selalu mengingatkan silakan sosialisasikan dengan baik, komunikasikan, yang melintasi sepanjang pembangunan yang direncanakan," sarannya.

(Red,*)

Polres Bandara Soetta Berhasil Menangkap Pencuri Barang Penumpang

TANGERANG-gardakeadilannews.com

Polres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) berhasil menangkap SYS (24), pelaku pencurian di area Terminal 3 Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi menjelaskan penangkapan terhadap tersangka menyusul adanya laporan seorang penumpang yang merasa kehilangan telepon genggamnya di area Terminal 3 Bandara.

"Dari laporan tersebut, satuan Reskrim Polres Bandara kemudian melakukan penelusuran dan berhasil menangkap pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Bandara, Kompol Reza Fahlevi, Rabu (15/2/2023).

Reza menyatakan tersangka yang merupakan warga Indramayu ini sengaja datang ke Bandara Soekarno Hatta dengan berpenampilan layaknya penumpang untuk mengelabuhi pantauan pihak keamanan dan pantauan kamera pengintai CCTV.

"Dalam melaksanakan aksinya, tersangka datang ke Bandara Soekarno Hatta dengan membawa koper dan tas sambil mendorong troli layaknya penumpang lain. Kemudian ketika ada penumpang yang lengah, dia akan melakukan aksinya," tutur Reza.

Dari tangan tersangka, polisi menyita kaos warna merah bermotif garis-garis Horizontal putih, celana panjang warna abu-abu, Kupluk berwarna abu-abu – hitam, Sweater Hoodie warna Hitam, sepasang kaos kaki berwarna hitam, sepasang Sandal merk Hush Puppies hitam – abu-abu, sebuah wasker berwarna hitam, sebuah tas jinjing bertuliskan American Tourister berwarna Abu-abu list oranye dan sebuah Koper berwarna hitam dalam kondisi Sobek. 

"Akibat perbuatannya, SYS dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun," kata Kasat Reskrim.

Sementara Kapolres Bandara Kombes Roberto Pasaribu menghimbau para pengguna jasa Bandara Soekarno Hatta lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaan sebelum berangkat dan jangan lupa mengecek kembali barang bawaannya," katanya.

Mantan Dirreskrimsus Polda DIY ini menyatakan polisi akan siap melayani semua keluhan dan pengaduan dari masyarakat pengguna Jasa Bandara.

"Sesuai program Bapak Kapolda Metro Jaya, “ADA POLISI” di Bandara Soekarno Hatta, kami dari Polres Bandara akan berusaha menjadikan Bandara Soetta sebagai rumah bersama ," tutupnya.

(Red,*)