Serap Aspirasi Cari Solusi, Kapolres Jawab Keluhan Warga Medan Satria

KOTA BEKASI-gardakeadilannews.com

Dengan didampingi Danramil 01 Kranji, Kapten Chairil Anam, Camat Medan Satria, Widy Tiawarman dan Kasat Narkoba, Kompol Guntur Nugroho, Am.Kom, S.H, serta Kasie Propam Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, S.I.K, M.H melaksanakan program #Kunjungi Masyarakat Serap Aspirasi Cari Solusi# bersama masyarakat Medan Satria bertempat di Rumah Makan pinggir Kali (Rumpikal) Jl. Mawar 6 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, pada Kamis (3/11/2022).

Pada kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolsek Medan Satria, AKP Suparno, jajaran PJU Polres Metro Bekasi Kota, jajaran PJU Polsek Medan Satria, para lurah kecamatan Medan Satria, jajaran Bhabinsa, jajaran Binmas, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Sektor Medan Satria, jajaran ketua Rt dan Rw di kecamatan Medan Satria dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Kedatangan Kapolres beserta jajaran disambut baik oleh camat Medan Satria. Pada sambutannya Camat mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kapolres beserta jajaran di kecamatan Medan Satria untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

“Dengan kedatangan Kapolres diharapkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat bersama dengan pemerintah kota Bekasi dapat membantu mengatasi seluruh permasalahan yang ada di wilayah Medan Satria ini,” ujar camat

kepada media Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, S.I.K, M.H mengatakan, pada kegiatan kunjungan masyarakat di kecamatan Medan Satria ini ada beberapa masukan masyarakat dari hasil diskusi dan tanya jawab terutama tentang kegiatan Patroli dan pembangunan pos – pos pantau di perbatasan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi maupun diperbatasan Harapan Indah dengan Jakarta Timur .

“Selain itu bagaimana pengefektifan kembali baik instruksi dari pak camat, Kapolsek maupun Danramil untuk mengaktifkan kembali kelompok – kelompok sadar Kamtibmas terutama Pokdar Kamtibmas yang ada di kelurahan – kelurahan,” kata Kombes Pol Hengki, S.I.K, M.H

Bagaimana pengaktifan kembali satuan Linmas ataupun melalui trantibnya, kecamatan melakukan pemantauan anak – anak remaja yang nongkrong di tempat tinggal lingkungan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terutama tawuran, aksi begal dan kejahatan lainnya.

“Dan bagaimana terhadap pelaksanaan Restoratif Justice (RJ) yang diperbolehkan kepada kasus-kasus yang tidak menimbulkan perhatian publik dengan catatan tidak ada yang disalahgunakan oleh personil yang menyelesaikan RJ, contohnya permasalahan antar perorangan bisa diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas yang ada dan melalui lurah bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, kecuali bila ada kasus pembunuhan, terorisme, korupsi tidak bisa melalui Restoratif Justice,” lanjutnya.

Dengan diadakannya program Kunjungan masyarakat serap aspirasi cari solusi ini diharapkan dapat mengatasi seluruh permasalahan yang ada di kota Bekasi

“Masyarakat silahkan laporkan jika ada keluhan dan kejadian – kejadian informasikan ke Bhabinkamtibmas, Polsek ataupun Polres melalui layanan pengaduan Polres maupun Polsek,” tutup Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, S.I.K, M.H.

(Tim,Red*))

Tegas! KPK Ancam Pidanakan Pejabat Yang Tidak Kembalikan Aset Daerah..

Jakarta-gardakeadilannews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pejabat mengembalikan aset daerah usai purnatugas. Jika tidak, KPK memastikan bakal memproses hukum para pensiunan tersebut.

“Jika aset daerah yang digunakan pejabat terkait tidak dikembalikan, maka yang bersangkutan akan diproses hukum,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemkab Halmahera Timur, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/11).

Karena itu, Dian meminta

"Dian menyebut penguasaan aset oleh pejabat hingga mantan pejabat banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia, tak terkecuali Halmahera Timur.

Maka itu, katanya, KPK berinisiatif membuat pakta integritas aset tersebut bagi para kepala daerah, ketua dewan, dan seluruh pejabat.

Penguasaan aset oleh penjabat dan mantan pejabat jamak ditemukan di wilayah timur Indonesia termasuk di Kabupaten Halmahera Timur. Oleh karena itu, KPK menginisiasi penandatangan pakta ini bagi para kepala daerah, ketua dewan, dan seluruh pejabat,” tutur Dia"

 

Agar ada kontrol juga oleh masyarakat untuk melaporkan pejabat/mantan pejabat yang menguasai aset secara tidak sah dan diproses hukum,” ujar Dian.

Dalam kesempatan itu, Dian juga menyampaikan bahwa Korsup KPK memasang 3 plang pengamanan kepada tiga aset yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten. Alasannya, objek tersebut belum melunasi kewajiban kepada pemerintah.

Dian menyebut, plang tersebut dipasang di TPU Soagimalaha seluas 39.937 meter persegi, Terminal Kota Maba seluas 2.000 meter persegi, dan Balai Latihan Kerja seluas 238.879 meter persegi. Dia juga menyebut, pemasangan ini berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kami juga melakukan pemasangan plang di 2 (dua) wilayah perusahaan tambang yang belum melunasi kewajibannya kepada Pemda sekaligus sebagai tindak lanjut dari temuan BPK,” sebut Dian.

Dian menambahkan, pihak BPK menemukan sedikitnya dua perusahaan tambang di Halmahera yang belum menyetorkan pendapatannya ke kas Pemda Maluku Utara.

Perusahaan tersebut adalah PT Adhita Nikel Indonesia senilai Rp 1 miliar dan PT Sembali Tambang Sentosa sebesar Rp 1,9 miliar.

Temuan BPK selama beberapa tahun terakhir ada dua perusahaan tambang di Kawasan Halmahera Timur yang belum menyetorkan pendapatannya ke Pemda Maluku Utara. Yaitu PT. Adhita Nikel Indonesia sebesar Rp 1 miliar rupiah dan PT. Sembaki Tambang Sentosa (STS) sebesar Rp 1,9 miliar,” tutup Dian.

(Red*)

Zefanya Ketua Gema RI Bekasi Raya Rotasi Eselon II PemKot Diduga Tidak Efisien

Bekasi-gardakeadilannews.com

Perotasian Eselon II yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi menuai kontroversi, Pasalnya beberapa dinas terjadi kekosongan kepala dinas.

Seperti DPMPTSP. Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat penting dalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Zefanya Zulian Ketua Gema RI Bekasi Raya menyoroti kebijakan yang diambil oleh Plt.Walikota Bekasi yang diduga tidak sesuai ANJAB dan ABK. "Perotasian eselon 2 beberapa waktu lalu akan berdampak pada kinerja dan pelayanan publik yang menurun," ungkapnya

Apalagi, Sebelum terjadinya rotasi eselon II, kita sama-sana mengetahui dimana DPMPTSP sudah kekosongan Sekertaris Dinas, "Eh bang Lintong dipindah sama PLT. Berartikan di DPMPTSP Kadis Sekdisnya kosong," cetusnya

Kekosongan jabatan Kepala Dinas dan Sekertaris Dinas pada DPMPTSP akan berdampak besar pada sektor PAD yang memungkinkan akan menurun dan sektor pelayanan akan berdampak negatif pada kebijakan seorang Plt yang belum definitif.

Ini akan menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Bekasi Pada Sektor PAD Perizinan akan menurun. "Plt Kepala Dinas belum tentu memiliki kemampuan seperti eselon II yang saya anggap sudah piawai dalam membuat, mengelola dan merancang program kerja," terangnya

Lanjut Zefan, Saya berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi Khususnya Plt.Walikota Bekasi Agar jelih dan cerdas dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kami akan melaporkan kepada Kemendagri atas kejadian kekosongan jabatan beberapa OPD Pemerintah dan meminta kepada Kemendagri untuk melakukan evaluasi setiap program dan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi. tutupnya.

(Red*

Kegiatan Gathering DPRD Kota Bekasi Di Soal,DisinyalirTebang Pilih

Bekasi-gardakeadilannews.com

Kegiatan Media Gathering yang akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menjadi sorotan. Pasalnya dalam acara tersebut dianggap tebang pilih karena hanya melibatkan beberapa organisasi pers saja.

Saat di konfirmasi beberapa awak media, sekretaris dewan (setwan) Hanan Hanafi terkesan cuci tangan dengan mengarahkan kepada kasubag Humas DPRD Kota Bekasi.

"Koordinasi saja dengan ibu Dewi kasubag bang" katanya melalui sambungan telpon, Rabu (2/11/2022).

Setelah mendapatkan arahan dari setwan para awak media pun mencoba menemui kasubag Humas Dewi. Namun bukan penjelasan yang didapat melaikan perlakuan yang kurang pantas yang di terima para awak media.

Pada saat awak media meminta ijin untuk mendokumentasikan Dewi dengan nada marah pergi meninggalkan para awak media yang hendak melakukan wawancara.

"Klo pake rekaman mending gak usah" ujarnya dengan nada sinis sambil pergi meninggalkan awak media yang hendak mewawancarainya.

Dodi salah satu awak media mengatakan, seharusnya selaku pejabat publik kasubag Humas DPRD kota Bekasi lebih bijak dalam menanggapi para pencari berita.

"Seharusnya sebagai pejabat publik sudah biasa menghadapi awak media, kalau tidak ada yang janggal bilang aja gak perlu menghindari para awak media. Itu membuktikan ketidak profesionalan seorang kasubag terhadap rekan rekan media," ungkapnya.

Ditempat terpisah ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah mengatakan, terkait berapa jumlah anggaran pada acara media gathering tersebut dirinya tidak mengetahui namun adanya acara tersebut ia mengetahui.

"Untuk jumlah anggarannya saya tidak tahu bang, silahkan tanyakan ke setwan namun rencana acara media gathering saya tau," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, mengapa hanya organisasi pers yang di undang, agar lebih mudah untuk mengkoordinasikan ketika ada permasalahan.

"Biar lebih mudah untuk mengakomodir nya bang dan ketika ada permasalahan lebih mudah juga mendeteksinya." Pungkasnya.

Terpisah, Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya Hisar Pardomuan saat diminta tanggapannya mengatakan sangat menyayangkan terhadap sikap dan keputusan yang diambil oleh Drs. Hanan selaku Sekwan DPRD Kota Bekasi.

"Dimana undangan kegiatan Media Gathering DPRD Kota Bekasi tahun 2022 tersebut hanya diperuntukkan kepada 6 organisasi saja.

Sedangkan menurut catatan Humas Pemkot Bekasi mengacu pada acara Halal Bihalal Plt. Walikota kemarin, tercatat ada 14 organisasi," terang Hisar.

"Kok bisa-bisanya Sekretaris DPRD Kota Bekasi hanya mengundang 6 organisasi wartawan," tukas Hisar.

Menurut Hisar, Sekwan harus menjelaskan kepada awak media dan organisasi wartawan lainnya terkait hal tersebut.

"Apa alasan hanya 6 organisasi yang beliau undang? Kalau memang anggaran terbatas, Sekwan ya harus terbuka," tegas.

"Sebaiknya kegiatan media gathering tersebut dipending atau direschedule dulu. Hal ini guna menghindari kecemburuan antar sesama rekan media dan organisasi wartawan lainnya," tutup Hisar.

(Red*)

Kepala Desa Serta Camat Diminta Pj. Bekasi Dani Rhamdan Untuk Pantau Ketersediaan Pangan Warga Setiap Hari

Kabupaten bekasi-gardakeadilannews.com

Pj Bupati Bekasi saat memperingati Hari Pangan se dunia ke 42 di halaman kantor Desa Tamansari, Kecamatan Setu.

Pemerintah desa sampai kecamatan se Kabupaten Bekasi diminta ikut andil dalam memantau dan mengontrol ketersediaan pangan warga di tengah ketidakstabilan isu pangan global.

Hal itu dikatakan Pj Bupati Bekasi saat memperingati Hari Pangan se dunia ke 42 yang digelar di halaman kantor Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Rabu (2/11/22).

Saya instruksikan Dinas Ketahanan Pangan dibantu para camat dan kepala desa untuk melakukan pemantauan harga pangan setiap hari dan seminggu sekali dituangkan dalam neraca pangan,Serta melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat yang rawan pangan,” ujar Dani Ramdan usai mengikuti rangkaian kegiatan Hari Pangan se dunia.

Dani Ramdan mengatakan, tantangan yang akan dihadapi di tahun depan akan semakin berat. Untuk itu, ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi harus benar-benar diperhatikan sebagai langkah antisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Sementara itu, tujuan dari adanya neraca pangan yaitu untuk melihat ketersediaan pangan agar menjadi database terhadap komoditi tertentu yang mengalami kenaikan dan defisit. Dari data tersebut, dapat diketahui ketersediaan awal, penambahan stok dari masa panen, termasuk ekspor dan impor serta kondisi stok terakhir.

Dengan begitu akan ketahuan mana komoditas yang masih aman dan mana yang stoknya kurang.

Sejauh ini keadaan stok atau cadangan pangan di Kabupaten Bekasi masih aman, semuanya masih cukup hingga akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa kita jaga sampai tahun depan,” harapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdur Rofiq menjelaskan, jika pihaknya telah berkordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Pertanian untuk memantau ketersediaan stok pangan di Kabupaten Bekasi

(Mulyadi_Red*)

Bupati kabupaten Bekasi Hadiri Peringatan-Hari Pangan Sedunia Di Desa Tamansari

Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com

Bupati Kabupaten Bekasi,  H

Ramdhan pada peringatan pangan sedunia tersebut mengatakan pentingnya akan ketahanan pangan untukemperkuat kesinambungan raoda kehidupan.

Di era perubahan iklim ini, peran pertanian terlebih sektor pangan sangat strategis. Sektor pertanian sebagai penyedia pangan dan bahan baku pengolahan ini perlu mendapatkan perhatian ungkapnya saat menghadiri acara tersebut di Desa Taman sari

Acara peringatan Hari Pangan Sedunia dihadiri oleh Bupati Bekasi, onsur Muspida  dan para Kepala Desa Setu.

Lebih jauh Bupati mengatakan Walaupun sektor pertanian sebagai penyangga pangan dunia, namun hampir semua usaha tani ini rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan pangan yang harus disikapi secara bijak.

Dalam rangka mendukung peringatan Hari Pangan Sedunia, Indonesia berpartisipasi melaksanakan peringatan HPS melalui Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara. Kegiatan HPS ini telah diawali dengan Upaya Khusus Kementerian Pertanian dalam pencapaian swasembada pangan khususnya padi dan jagung yang telah memperoleh hasil yang menggembirakan dan akan dilanjutkan dengan upaya menuju swasembada daging sapi dengan adanya program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Pada HPS tahun ini, masyarakat petani pun diajak dan diperlihatkan hasil atau capaian program pembangunan pertanian. Serta mensyukuri capaian-capaian khususnya selama 2 tahun pemerintahan Kabinet Kerja. Dimana fokus Kabinet Kerja pada sektor pertanian yaitu mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Mensejahterakan Petani.

Sejarah peringatan hari pangan sedunia bermula dari konferensi FAO ke 20, bulan Nopember 1976 di Roma yang memutuskan untuk dicetuskannya resolusi No. 179 mengenai World Food Day. Resolusi disepakati oleh 147 negara anggota FAO, termasuk Indonesia, menetapkan bahwa mulai tahun 1981 segenap negara anggota FAO setiap tanggal 16 Oktober memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS).

Tujuan dari peringatan HPS tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat global, regional maupun nasional. Penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota FAO. Acara diselenggarakan lintas departemen dan sebagai vocal point FAO di Indonesia, Menteri Pertanian menetapkan Departemen Pertanian sebagai departemen utama (leading institution) penyelenggara HPS. 

(Tom)

Prestasi Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Raih juara 1 Lomba RSPA tahun 2022

Jakarta-gardakeadilannews.com

Jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengukir prestasi dengan berhasil meraih juara pertama dalam lomba RSPA (Road Safety Partnership Action) 2022 yang diselenggarakan oleh Subdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya.

Satlantas Polres Metro Bekasi Kota berhasil menyisihkan Polres lainnya yang berada di wilayah hukum Polda Metro.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Agung Pitoyo mengatakan pencapaian prestasi ini berkat kerjasama dengan stakeholder seperti Dishub Kota Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi, Jasa Raharja serta Dinas BMSDA Kota Bekasi.

Ini suatu prestasi membanggakan yang diraih Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan semua tentang cara dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya,” Ucap Kasatlantas Dalam keterangannya.

Pelaksanan pemberian piala RSPA (Road Safety Partnership Action) 2022 di adakan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Selasa, (1/11/2022).

Terima kasih kepada tim penilai, semua yang membantu dan semua pihak yang telah mensukseskan lomba RSPA ini,” ujar AKBP Agung Pitoyo.

Berikut ini daftar pemenang Lomba RSPA (Road Safety Partnership Action) 2022.

1. Juara 1 Polres Metro Bekasi Kota.

2. Juara 2 Polres Metro Bekasi.

3. Juara 3 Polres Metro Depok.

4. Juara Harapan 1 Polres Metro Tangerang Kota.

5. Juara Harapan 2 Polres Metro Jakarta Barat.

6. Juara Harapan 3 Polres Metro Jakarta Timur.

Diketahui, RSPA tahun 2021 saat itu Satlantas Polres Metro Bekasi Kota juara 2 dan juara 1 diraih Satlantas Polres Metro Bekasi Kabupaten dan juara 3 Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Selain itu, Polres Metro Depok sebagai Harapan 1 dan Polres Metro Tangerang Kota sebagai Harapan 2.

Kegiatan lomba RSPA ini ditutup oleh Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana Suryanagara.

(Red*)

Baru Ada di Indonesia,Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Di 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com

Pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bekasi menjadi yang pertama kali di Indonesia dimana kepengurusannya dibentuk sampai tingkat kecamatan. Saat ini, FPRB Kabupaten Bekasi telah terbentuk di 23 kecamatan.

“Ini baru di Indonesia dan Jawa Barat, saya tadi konfirmasi dengan BNPB, baru pertama adanya FPRB di tiap kecamatan” ujar Dani Ramdan setelah memberikan pengarahan kepada FPRB di Gedung Swatantra Wibawa Mukti pada 31 oktober 2022.

Dani menjelaskan pengarahan menjadi sangat penting sebagai proses pembekalan bagi para relawan FPRB agar siap melakukan kesiapsiagaan bencana. Apalagi, Pemkab Bekasi melalui BPBD sudah menetapkan status Siaga Darurat Bencana.

“Karena kita sudah menetapkan status Siaga Darurat beriringan dengan memasuki musim hujan. Memang belum puncaknya, pertama kita sudah lakukan rakor dua minggu yang lalu, kemudian rakor kesiapsiagaan yang melibatkan semua unsur TNI-Polri, Instansi, dan seluruh FPRB di 23 Kecamatan,” jelasnya.

Dani mengatakan saat ini sudah ada aplikasi ‘Berani’ untuk menjadi sentral informasi Darurat antara BPBD dengan FPRB.

“Kita sudah bentuk jalur komando, ada aplikasi yang namanya aplikasi Berani, ini yang kita ajarkan sekarang di sini semua, jadi mereka bisa komunikasi ke Kabupaten, atau Kalak, melalui aplikasi Berani ini,” katanya.

Ketua FPRB Kabupaten Bekasi, Tuty Nurcholifah Yasin menyampaikan dirinya akan mendorong FPRB di tiap kecamatan untuk terus memonitoring keadaan kebencanaan dan memberikan edukasi tentang evakuasi mandiri.

“Jadi FPRB ini di tahun ini juga nanti kita akan bentuk sampai di tingkat desa,” tambahnya.

Dia berharap dengan adanya FPRB sampai tingkat desa dapat memberikan masyarakat pemahaman kebencanaan, sehingga pencegahan bencana dapat berjalan maksimal.

(Red*)

 

Pemerintah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Bandung-gardakeadilannews.com

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Samsat telah mengadakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada akhir Oktober 2022, bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat akan berlangsung mulai 1 November sampai 23 Desember 2022, namun ada beberapa syarat dari program yang diberikan oleh Pemerintah Jawa Barat, diantanya adalah program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor hanya berlaku untuk proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Bahwa program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut hanya berlaku untuk proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hal ini di kutip dari berita online pikiranrakyat.com akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat pada Minggu, 30 Oktober 2022, karena Pemerintah akan membebaskan Biaya Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kendaraan," kata keterangan di akun tersebut.

Untuk kemudahan proses pembebasan biaya akan diberikan gratis untuk proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun sebelum mendapatkan kemudahan dari program tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah ;

STNK Asli.

e-KTP Asli Pemilik Baru.

SKKP/SKPD terakhir.

BPKB Asli.

Bukti Pengalihan Kepemilikan Kendaraan.

Kendaraan dihadirkan di Samsat sesuai domisili.

* Bukti hasil cek fisik.

BACA JUGA

Jabatan Adalah Amanah

Open Bidding diduga Merebut Kursi Panas

Pemerintah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari persyaratan tersebut semua berkas harus dilengkapi dan selanjutnya harus diikuti yaitu :

-Mengambil Dokumen Arsip di Depo Arsip Samsat.

-Melakukan pengecekan fisik Kendaraan.

-Mendaftar dan menyerahkan persyaratan ke loket pendaftaran.

-Membayar PNBP BPKB di loket pembayaran.

-Melakukan pengecekan kepemilikan Kendaraan di loket progresif.

-Mendaftar dan menyerahkan Dokumen ke loket pendaftaran.

-Melakukan pembayaran PKB, BBNKB (0 persen) dan SWKDLLJ serta PNBP STNK dan TNKB di lokasi pembayaran.

-Menerima SKPD.SKKP yang sudah terdaftar beserta STNK Baru.

-Menyerahkan foto copy STNK ke Resi ke Workshop TNKB untuk menerima TNKB Baru.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berlangsung mulai dari Tanggal 1 November sampai 23 Desember 2022, namun ada beberapa syarat dari program tersebut yang harus di penuhi.

(Red*)

Hendriek Ketua Baguna PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Senantiasa berdialog Satu Sama Lain

Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com

Segenap elemen bangsa diharapkan tetap mengutamakan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan.

Hendriek L Sihotang, S.Si

Kepala BAGUNA PDI PERJUANGAN Kab Bekasi mengatakan, disela kunjungan Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI di Tambun Selatan, bersama anggota PDI P di kediaman Ketua PDI P Kabupaten Bekasi, (30/10).

Ia mempertegas, perlu senantiasa berdialog satu sama lain, sehingga agenda ketatanegaraan lima tahunan tersebut tidak disikapi secara berlebihan, apalagi dengan mengorbankan kerukunan antarelemen bangsa.

Dengan kebersamaan yang terus ditingkatkan, kata Hendriek, harapannya ke depan semua selalu bahu membahu, dalam situasi politik apapun.

"Dengan begini ini, maka semakin mengakselerasikan langkah-langkah kesamaan visi maupun misi partai ini kedepan. Inilah wujud kebersamaan PDI Perjuangan," ungkapnya.

Hendriek L Sihotang, S.Si, yang juga Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Jawa Barat, BACALEG JABAR 09 DAPIL KAB BEKASI, akan terus berupaya merangkul, melakukan komunikasi intensif guna mempererat tali persaudaraan, dengan tujuan yang sama. 

Tentunya selaras dengan arahan Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, kegiatan di Bumi Perkemahan Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan Tema "Gelorakan Holding BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan".

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka melakukan kemitraan bersama holding BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Diketahui, Rieke sendiri berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

(Tom )

Soleman SE, Ketua PDI-P Kabupaten Bekasi Selalu Rangkul Para Anggota

Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com

Pasukan PDI P Tambun Selatan tetap solid dibawah arahan Ketua PDI P Kabupaten Bekasi, Soleman.SE

Hal itu ditandai dengan kekompakan antar anggota maupun diatasnya saling merangkul satu dengan yang lain.

Erick, Ketua PBB DPD Jawa Barat, juga turut bareng bersama Bu Rieke, Anggota DPR RI dari PDI-P berharap seluruh kader partai itu untuk menghargai perbedaan dan menjunjung kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.

Menurut Erick, kebersamaan di partai ini selalu diutamakan. Karena hal itu menjadi cerminan dari partai berlambang banteng ini.

Kebersamaan seperti ini selalu dicanangkan disetiap tingkatan.(Tom)