Bekasi || gardakeadilannews.com
Sebuah karangan bunga terpampang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III bertuliskan;
"Selamat & Sukses
Yth: Bpk I Made Supriyatna Ka KCD Wilayah 3 Bekasi Atas Temuan Kecurangan & Manipulasi Data Pada PPDB TA 2023 SMA/K Negeri
Dari Ruang Jurnalis Nusantara' ( RJN ) Bekasi Raya"
Hal tersebut telah menarik perhatian beberapa awak media.
"Mengenai hal ini yang berhak mengomentari itu kan pak kepala KCD. Kebetulan Pak Kepala KCDnya enggak ada hari.ini. Ya mudah-mudahan, Senin bapak kembali lagi, beliau ada," terang singkat dari salah seorang staf KCD, Sutisna, Jum'at (21/7/2023) sore.
Terpisah, ada beberapa hal disampaikan Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya.
Sejumlah permasalahan terjadi dalam proses PPDB dan paling lazim adalah migrasi domisili melalui Kartu Keluarga (KK) calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dituju, dimana calon siswa menitip KK sesuai domisili ke KK warga sekitar sekolah yang dituju atau dinilai favorit.
Sampai-sampai Walikota Bogor, Bima Arya turun tangan menelusurinya secara langsung dan mengatakan "Koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan."
Lain halnya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyiapkan tim pengaduan untuk proses PPDB.
Hasilnya, Ridwan Kamil telah membatalkan kepesertaan 4.791 pendaftar lantaran mendaftar dengan cara-cara ilegal.
Demikian Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya dalam pernyataan persnya, Jum'at (21/7/2023) sore.
Hisar pun meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala KCD III meninjau ulang dan mengevaluasi total sistem PPDB karena dinilai sudah melenceng dari tujuannya yakni pemerataan pendidikan.
"Sistem pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 lewat jalur zonasi memang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya orang tua murid," pungkas Hisar.
Sementara dari Barisan Mahasiswa Bekasi Wawan Hermawan mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mencopot Kepala KCD Wilayah III, I Made Supriatna.
"Sebab masih banyak calon siswa di Bekasi yang belum mendapatkan sekolah, apalagi terkait zonasi, kami menduga adanya kecurangan dalam proses PPDB 2023," ujar
"Dari tahun-ketahun kami barisan mahasiswa Bekasi selalu menjadi agent of control PPDB. Maka dari itu kami mendesak Kepala KCD III segera membuka data siswa yang diterima di SMA/SMK Negeri Kabupaten/ Kota Bekasi demi ketransparanan," kata Wawan
"Dan besar harapan kami kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera mencopot Kepala KCD III apabila tidak transparans terkait data siswa SMA/SMK hasil PPDB 2023 yang ada di wilayahnya," pungkasnya. ( Red,HmsRjn)
