Calon Anggota Dewan Belum Perlu Undur Diri Saat Maju Pilkada

Ahmad Alfarizy dan Nur FauziRamadhan pemohon prinsipal mengikuti sidang pengucapan putusan uji materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kamis (29/02) di Ruang Sidang MK

Jakarta || gardakeadilannews.com

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan atas pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (29/2/2024) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebutkan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan sequence waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, maka belum relevan untuk memberlakukan syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun demikian, Sambung Daniel, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi sebagai anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai belum diakomodirnya ketentuan pengaturan pengunduran diri terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD yang akan menjadi calon kepala daerah bukan menjadi penyebab calon anggota dewan atau calon kepala daerah tersebut mengingkari amanat yang diberikan oleh pemilihnya, termasuk menjadi “second option” dalam memilih jabatan baginya. Dan terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun “jabatan yang dipilih”, menurut Mahkamah hal demikian menjadi suatu bentuk keleluasaan atau kebebasan bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan, lebih diketahui dan dirasakan oleh pemilih. Sebab pemilih merupakan “pengguna” dari calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan bahkan calon kepala daerah yang bersangkutan.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah belum diakomodirnya persoalan tersebut tidak harus memperluas pemaknaan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, namun hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat. Bahwa pengunduran diri calon anggota DPR, DPD, DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,” sampai Daniel.

 

Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Sementara itu, mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi terhadap makna keserentakan Pilkada secara nasional, Daniel menyebutkan bawah Mahkamah perlu menegaskan kembali berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Oleh karena itu, sambung Daniel, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Dengan kata lain, mengubah jadwal dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

“Dalam provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan dari perkara ini.

 Pendapat Berbeda

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 ini. Menurut Guntur, substansi permohonan para Pemohon hendaknya dikabulkan, sehingga ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sepanjang frasa "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

“Dengan demikian, menurut pendapat saya, Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan (gegrond wordt verklaard),” kata Guntur dikutip dari Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.

(Tomson)

Surya Paloh Disebut Jodohkan Anies-Cak Imin, Demokrat Meradang

        Ketum Nasdem Surya Paloh

Jakarta || Gardakeadilannews.com

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjodohkan Anies-Cak Imin sepihak. Anies dan Cak Imim pun diusung menjadi pasangan untuk Pemilihan Presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Surya Paloh juga menegaskan Cak Imin bukanlah orang baru di ranah perpolitikan di Indonesia. Bahkan dia mengungkapkan hubungannya dengan Cak Imin sangat dekat.

"Cak Imin kan bukan orang lama puluhan tahun lalu saya anggap adik saya. Cak Imin juga pernah ke sini di kantor ini," sebutnya.

Partai Demokrat meradang, karena sebelumnya AHY disebut-sebut sebagai Cawapres pendamping Anis. Setelah resmi dideklarasikan Cak Imin jadi pendamping Anies,  Ketum Partai Demokrat AHY pupus harapan menjadi Cawapres mendampingi Anies Baswedan. 

SBY pun turut bicara atas disain maker poitik yang terjadi. Menurutnya ada orang istana ikut memutuskan sehingga berubah.

Demokrat menarik dukungan seraya akan melakukan rapat internal para.penasehat dan fungsionaris partai.

Sementara PPP mengatakan terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung untuk mendukung bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan pihaknya terbuka dengan kerja sama.

"Efek Demokrat yang mundur dari koalisi dan kami welcome untuk Demokrat membangun komunikasi dengan kami menjalin hubungan kerjasama politik tentang Pak Ganjar Pranowo," kata Arwani Thomafi di acara diskusi Samawi Talks, Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu (3/9/2023).

PPP Heran Muncul Isu Poros AHY-Sandi: Nggak Ada Rapat Pembahasan

Meski demikian, Arwani mengatakan di internal tak ada pembahasan mengenai poros koalisi baru yang memasangkan Menparekraf Sandiaga Uno dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arwani menyebut partainya hingga kini berpedoman pada hasil Rapimnas ke-5 dan ke-6 partai.

"Misalnya tadi menyinggung PKS-Demokrat saya masih melihat statement PKS masih ada di Anies ya," kata Arwani.

Arwani menyebut Rapimnas PPP menegaskan bila partainya mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres 2024 dan mendorong Sandiaga sebagai cawapresnya. Menurutnya hal itu sudah menjadi mandat Ketum PPP untuk mendiskusikannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itu aja (berpedoman hasil Rapimnas), jadi kita amanatkan kepada Ketum untuk mengkomunikasikan itu kepada PDIP dan insyaallah besok jam 1 para Ketum juga bertemu dengan Ibu Megawati," katanya.

(Tom)

Mohamad Idris Laena Ketua Fraksi Golkar MPR RI Apresiasi Pidato Jokowi Tentang Budaya Santun dan Budi Pekerti

Jakarta || gardakeadilannews.com

Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama MPR, DPR dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen menyatakan bahwa budaya santun dan budi pekerti luhur mulai hilang.

"Pernyataan Presiden Jokowi dalam pidatonya itu patut dijadikan bahan renungan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Dr. Ir. H. M. Idris Laena, M.H., Selasa (16/8/2023).

Menurut Idris Laena yang juga Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia ini bahwa kebebasan berpendapat baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media sosial, tidak berarti membuat setiap individu dapat mengungkapkan apa saja kepada orang lain.

"Kita bersyukur bahwa memiliki Presiden yang dengan sabar dapat menerima cercaan. Tetapi sebagai warga negara yang dididik untuk memahami nilai-nilai Pancasila, tentu hal tersebut tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris mengusulkan agar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dapat dihidupkan kembali di lembaga-lembaga pendidikan formal.

"Bagaimanapun di dalam doktrin Pancasila terdapat norma-norma yang digali dari Budaya Luhur Bangsa Indonesia," pungkas Idris Laena. ( Red,*)

SatKar Ulama Menolak Keras Wacana Munaslub Golkar

Jakarta || gardakeadilannews.com

Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia yang juga Ketua Bidang PP Sumatera 1 DPP Partai Golkar Dr. Ir. H.M. Idris Laena.MH., menolak keras wacana Munaslub Golkar yang digulirkan oleh segelintir orang.

Menurut H. M Idris Laena, organisasi itu ada aturannya yang diambil berdasarkan ksepakan semua kader. Baik yang diambil dalam Rapat Pimpinan maupun dalam Munas yang lalu.

"Apa yang dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP dalam menjalankan organisasi.sesuai dengan kebijakan dan rekomendasi organisasi yang telah diputuskan," terang H.M. Idris Laena pada Kamis (13/7/2023) siang.

"Termasuk dalam menentukan koalisi dan pencalonan ketua umum pada Pilpres yang akan datang. Karenanya wacana Munaslub yang dilontarkan sama sekali tidak ada dasarnya," tegas Idris 

Sebab menurut Idris Laena.yang juga ketua Fraksi Golkar MPR RI ini, bahwa saat ini Partai Golkar sedang solid-solidnya.

"Seluruh instrument partai, baik pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota di seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Dan Ormas pendiri serta yang didirikan Partai Golkar serta organisasi sayap terkonsolidasi dengan baik," ungkapnya.

"Bahkan lebih dari sebagai kader Partai Golkar yang diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi sebagai Menko Perekonomian memiliki prestasi yang membanggakan," ujar Idris.

Selanjutnya, Idris Laena pun menyerukan agar seluruh kader Satkar Ulama Indonesia untuk tegak lurus mendukung kebijakan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

( Tangi,HmsRjn)

Menjelang Musim Haji ; Ineu Wakil Ketua DPRD JaBar Berikan Pencerahaan kepada Calon Jemaah Haji

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Menjelang musim haji tahun ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari atau akrab disapa Teh Ineu membagikan sejumlah tips persiapan penting bagi jemaah haji asal Jabar yang berencana beribadah ke tanah suci Mekah.

Bendahara DPD PDIP Jabar itu menekankan pentingnya persiapan fisik dan mental serta pemahaman mendalam terhadap prosedur dan adab haji.

Sebab menurutnya, keberhasilan ibadah haji bukan hanya ditentukan oleh kesempatan untuk sampai di tanah suci saja, tetapi juga persiapan yang baik dan pemahaman yang benar,

"Yang paling utama adalah kesiapan fisik dan mental, karena haji bukan hanya soal berjalan kaki antara tempat-tempat suci, tetapi juga menghadapi berbagai kondisi dan tantangan," jelasnya.

"Saya menyarankan calon jemaah untuk berolahraga teratur dan menjaga pola makan sebelum keberangkatan," tambahnya.

Teh Ineu pun menyarankan calon jemaah untuk mempelajari tata cara dan adab haji secara mendalam.

"Sebaiknya gunakan waktu menjelang keberangkatan untuk belajar dan memahami rukun dan sunnah haji, serta adab-adabnya," saran Teh Ineu.

Selain itu, Teh Ineu mengingatkan pentingnya persiapan logistik serta menekankan bahwa calon jemaah haji harus mempersiapkan keperluan pribadi seperti perlengkapan shalat, obat-obatan serta peralatan lainnya.

"Persiapkan segala sesuatu dengan matang, termasuk perbekalan dan peralatan pribadi. Jangan lupa membawa obat-obatan pribadi dan peralatan shalat, serta menyiapkan segala kebutuhan dengan baik," terang Teh Ineu.

Teh Ineu juga menghimbau calon jemaah haji untuk memanfaatkan layanan bimbingan haji yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Layanan ini sangat berguna untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik dan mental serta memahami tata cara haji," tuturnya.

Mengakhiri pembicaraan, Teh Ineu berpesan kepada calon jemaah haji Jabar untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka sebelum dan selama pelaksanaan ibadah haji.

"Semoga tips ini bisa membantu anda semua dalam persiapan ibadah haji anda. Selamat beribadah dan semoga mendapatkan haji yang mabrur," harap Teh Ineu memungkasi. 

( Red,HmsRjn)

Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Usai Diumumkan Sebagai Capres PDI-P Oleh Megawati

Jawa Barat-gardakeadilannews.com

“Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”.

“Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Rahayu. Ya saat kita hormati kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri. Tentu yang terhormat, yang kita banggakan, kader terbaik bangsa yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Hadir dalam ruangan ini Mas Prananda terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Olly, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih”.

“Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh ketua umum melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai, disamping tentu ini tugas yang tidak mudah. Maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one”.

 

“Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati, tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk membidangi lahirnya Badiklat pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan badan penanggulangan bencana dan departemen otonomi daerah. Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai dua periode. Dan sampai dengan hari ini, masih dengan jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum PDI perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanah kepada saya yang jauh lebih berat, mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau”.

“Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf, nasional bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal yang tadi disampaikan bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Sebagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar harus kita wujudkan, bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas, kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami”.

“Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan dua periode. Mas Nanan, terima kasih, yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus, Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai kepanjangan tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong-royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju”.

“Ibu Mega, terima kasih, dengan mengucap Bismillahhirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya”.

“Dan tentu saja, kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini”.

“Kepada seluruh umat muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya”.

“Salam Pancasila! Merdeka! Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”.(Red,*)

Sumber : GANJAR PRANOWO dan Humas DPP PDI-P Pusat.

HUT ke-50 PDIP di JIExpo Jakarta Dibanjiri Berbagai Kader dan Petinggi Bangsa

Jakarta-Gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam kesempatan tersebut, salah satu kader PDIP itu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada PDIP.

Sementara Hendriek L Sihotang, Bacaleg PDIP untuk dapil ix provinsi jawa barat wilayah kabupaten bekasi turut mengucapkan Selamat HUT ke 50 PDI-P.

Hendriek yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu (DPD PBB) Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang dibangun oleh PDI-P.

Hendriek juga menyambut baik pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, juga Presiden Jokowi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tampak hadir di lokasi acara JIExpo, Kemayoran, DKI Jakarta itu.

Ganjar langsung masuk ke dalam Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, setibanya di HUT PDIP, Selasa (10/1/2023). Di dalam gedung, Ganjar diajak berfoto oleh kader-kader PDIP.

Petinggi PDIP mulai dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berada di panggung lapangan JIExpo Kemayoran untuk menghadiri apel akbar terlebih dahulu.

Lebih jauh Jokowi menyampaikan, "Atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader PDIP dari Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote," ujar Jokowi.

Menurut kepala negara, PDIP sudah menjadi partai yang matang lantaran sudah melewati perjalanan panjang berisi pahit-getir, jatuh-bangun, untuk menjadi partai yang besar seperti sekarang.

Jokowi juga memuji PDIP sebagai partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa. PDIP juga menjadi partai yang konsisten menjaga empat pilar, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, Gibran Rakabuming duduk bersama kader PDIP lainnya. Selain Gibran, sederet tokoh turut hadir di antaranya Ahok yang mengenakan baju berwarna merah.

Ahok duduk di belakang barisan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir mengenakan batik warna cokelat, Heru duduk di barisan depan.

Para menteri yang sudah hadir terlihat di arena HUT ialah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Marsudi, Menteri ATR/ Kepala BPN Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di baris kedua juga terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga terlihat tokoh seperti AM Hendropriyono yang hadir di pembukaan HUT.

Puan Maharani sebelumnya menjawab kemungkinan soal kejutan yang akan diumumkan Megawati Soekarnoputri di acara HUT ke-50 PDIP. Puan menerka kejutan Megawati itu bisa saja soal penentuan capres dan cawapres yang diusung di 2024.

"Ya pastinya. Setiap ulang tahun kan ada surprise, tapi namanya surprise saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma Ibu Ketua Umum surprise akan disampaikan," kata Puan usai memberikan arahan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di Hotel Paragon, Jakarta, Senin (9/1).

Puan tak menutup kemungkinan Megawati akan mengumumkan capres dan cawapres usungan PDIP di acara HUT. Puan sendiri mengaku masih bakal menunggu pidato yang disampaikan Megawati besok.

"Ya bisa saja, kita tunggu besok. Karena memang dalam pidatonya bisa kan pidatonya nggak semua pidatonya semua isinya kita tahu. Pidato ketua umum itu kan ada yang dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang memang sudah tercatat," kata Puan.

(Tom)

Siap Apel Pasukan,Lapas Cikarang Bersama Lapas Bekasi Jelang Nataru 2022.

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 dan untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dan Bapas Bekasi melakukan apel siaga di lapangan Apel Lapas Kelas IIA Cikarang, Jumat pagi, 23/12/2022.

Apel tersebut di lakukan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1883.PK.05.08 TAHUN 2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Edaran Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

Lapas Kelas IIA Cikarang bersama Bapas Kelas IIA Bekasi, dan Lapas Kelas IIA Bekasi melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi Perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Lapas Kelas IIA Cikarang.

Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang dan diikuti pejabat struktural berserta jajaran Lapas Kelas IIA Cikarang,kepala Bapas Kelas II Bekasi berserta jajaran, apel siaga di lakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam apel siaga tersebut Pemimpin Apel melakukan pemeriksaan pasukan oleh pembina apel, dalam giat tersebut pembina apel memberikan amanat untuk mendeteksi dini bukan hanya perihal pengamanan tetapi juga terkait dengan masyarakat dan warga binaan.

“untuk itu terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan khususnya pelayanan integrasi dan kesehatan warga binaan”, ucap Very Johanes yang menjadi Pembina upacara di hadapan peserta apel.

Pembina apel menjelaskan bahwa pelaksanaan deteksi dini wajib dilakukan oleh seluruh bagian Lapas dengan meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

“mari terus tingkatkan jalinan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi setempat”, tambah Pembina apel.

Usai memberikan amanat di hadapan para peserta apel,seluruh peserta apel juga menyanyikan Lagu Mars Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Dalam kegiatan apel siaga Nataru 2022 dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini gangguan kamtib dalam rangka menyambut perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

(Red,*)

 

Muncul Usulan Pemekaran Kabupaten bekasi utara

 Foto: Dani Ramdan saat dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi

Jakarta-gardakeadilannews.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi siap memfasilitasi usulan pemekaran wilayah yang disampaikan elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Kabupaten Bekasi Utara (PKBU) dan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB). Adapun pemekaran itu berada di Bekasi wilayah Utara.

"Kami sifatnya hanya memfasilitasi segala usulan dan masukan dari masyarakat, termasuk kaitan pemekaran wilayah ini," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai menghadiri rapat fasilitasi di Ruang Rapat KH. Raden Ma'mun Nawawi, dilansir Antara, Jumat (23/12/2022).

Dani menilai pemekaran wilayah memang diperlukan demi efektifitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat hingga pemerataan pembangunan. Selain itu juga dapat menjawab segala permasalahan yang ada saat ini.

"Karena wilayah Kabupaten Bekasi ini memang sangat luas. Jadi ada banyak pihak yang menilai terdapat ketimpangan antara pembangunan di wilayah utara dan selatan," katanya.

Selanjutnya, Dani menyebut pihaknya memberi saran kepada elemen masyarakat itu membentuk kelompok kerja untuk bersama-sama membuat kajian kapasitas daerah dan berkonsolidasi. Yakni dengan desa yang wilayahnya direncanakan akan dilakukan pemekaran wilayah.

"Anggaran melakukan kajian sudah dialokasikan, tinggal nanti musyawarah desa dibantu Bagian Tata Pemerintahan dan camat di seluruh desa yang masuk cakupan. Hasil berita acara musyawarah juga harus lengkap, pertama menyetujui adanya pemekaran, kedua menyetujui desanya masuk pemekaran dan ketiga menyetujui nama daerah otonomi barunya," katanya.

Menurutnya, untuk dapat disampaikan pada agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Kajian kapasitas daerah dan juga berita acara hasil musyawarah desa terkait rencana pemekaran menurutnya bisa segera dilaksanakan.

"Kajian yang dahulu harus dibuat lagi karena kondisi sekarang dengan kondisi tahun 2008 sudah berubah semua. Kita targetkan April 2023 masuk paripurna agar bisa keluar Surat Keputusan Bersama Bupati dan DPRD terkait usulan pemekaran wilayah ini," ucapnya.

Sementara itu, Pembina P3KB Muhiddin Kamal Nawawi mengatakan rencana pemekaran wilayah tidak lepas dari keluh kesah tokoh agama, masyarakat hingga pengusaha.

"Karena kalau kita lihat ada ketimpangan, jomplang sekali antara utara dan selatan. Yang selatan luar biasa sejahtera, namun yang utara luar biasa kurang. Urus surat juga jauh jangkauan. Itu motivasi kami agar masyarakat lebih cepat merasakan kesejahteraan," katanya.

Lalu, Ketua PKBU Syamsuri menyatakan untuk sementara nama calon daerah otonomi baru yang akan disusulkan adalah Kabupaten Bekasi Utara dan terdiri atas 13 kecamatan. Antara lain Tambun Selatan dan Tambun Utara, Kecamatan Cibitung, Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukakarya, Sukawangi, dan Kecamatan Sukatani.

"Sementara memang sesuai dengan hasil kajian tahun 2008, namanya Kabupaten Bekasi Utara. Ada 13 dari total 23 kecamatan eksis saat ini, tetapi dari hasil pertemuan ini nanti akan di-update lagi, akan dibuat kajian lagi," katanya.(Red,*)

Sumber,DetikNews

Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI-Polri Operasi Lilin 2022 di Monas

Jakarta-gardakeadilannews.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (22/12).

Pantauan dari beberapa Media Dan CNN Indonesia.com di lokasi, apel Operasi Lilin 2022 juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi.

Apel Operasi Lilin 2022 dimulai sekitar pukul 08.50 WIB setelah Listyo dan Yudo tiba di lokasi. Apel dimulai dengan prosesi inspeksi pasukan oleh Listyo dan Yudo dari atas mobil komando.

Listyo menyebut Operasi Lilin 2022 dilakukan dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan tahun baru. Ia mengatakan total ada ratusan ribu personel yang dilibatkan dalam operasi pengamanan tersebut.

“Saya kira secara menyeluruh 166 ribu orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, di kepolisian disebut dengan Operasi Lilin,” kata dia.

Listyo menuturkan Operasi Lilin 2022 akan digelar sekitar dua pekan mulai dari 23 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Ia berharap Operasi Lilin dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ibadah maupun berlibur.

Tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

(Franky,*)