Notification

×

HOME

Populer

mediagardakeadilannews.com


 

Slider

Tampilkan postingan dengan label Bandung MGKN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bandung MGKN. Tampilkan semua postingan

Senin, 24 Maret 2025

Hendry Dituding Salah Alamat Bekukan PWI Jabar



PWI Jabar Tetap Solid di Bawah Kepemimpinan Hilman Hidayat

Bandung || mediagardakeadilannews com
Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang.

“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarat,”tegas Hilman.

Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi oraganisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya.

“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konswekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,”paparnya.

Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Hal senada disampaikan sebagian besar para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.

Misalnya, penegaskan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat,”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar.”PWI Jabar Maju Terus,”.

Penagasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegaskan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.

Sementara itu, pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengerusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menau atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisis saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.

Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch.
(Redaksi)

Rilis PWI Jabar

Rabu, 08 Januari 2025

Monev Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kab. Bandung


Bandung || mediagardakeadilannews.com

Monitoring evaluasi anggaran thn 2024 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
Dilaksanakan Rabu 8 Januari 2025.

Monev tersebut tiada lain bertujuan untuk mengevaluasi penerapan fisik / non fisik dari sumber anggaran yang diserap oleh pemerintahan desa sesuai dengan rencana pembangunan yang mengacu kepada RPJMDes / RKPDes sesuai dengan yang telah disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Musyrenbang untuk pembangunan wilayah.

Dalam kesempatan tersebut setiap unsur lembaga desa serta pemerintahan yang berkompenten hadir untuk mengecek hasil penerapan secara fisik / non fisik dari setiap anggaran  
Dilakukan dengan langsung turun kelapangan , dilaksanakan serta didampingi oleh fihak yang berkompentent bersama fihak  Pemerintahan Kecamatan Banjaran yang bertindak sebagai pembina dan pengawas kewilayahan.

Sekmat Toni Hidayat S.Sos sebagai koordinator dalam kegiatan tersebut, bersama jajarannya  sesuai bidang masing - masing, beserta lembaga serta pendamping yang telah mendapat kepercayaan dari  setiap penyelenggaraan pembangunan dari anggaran pemerintah pusat / daerah

Unsur kelembagaan BPD, TPKD serta LPMD turut mendampingi terjun kelapangan dari setiap titik pembangunan dari setiap anggaran yang telah ditetapkan sesuai rencana yang telah dimusyawarahkan bersama.

Menurut penuturan koordinator monev Toni Hidayat S.Sos. bahwasanya pembangunan fisik yang telah dikerjakan berjumlah 11 titik dari 4 dusun, 19 RW diwilayah Desa Sindangpanon.
Telah sesuai dengan laporan sesuai dilapangan.

Dadang Cahyono Sekretaris Desa Sindangpanon sebagai  penanggung jawab dalam penerapan anggaran dalam kegiatan Monev tersebut menyatakan " tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar , sesuai dengan harapan dengan mengacu dari hasil musrembang yang telah disepakati bersama dalam penerapannya.
Ujarnya.

(Red,**)

Kamis, 17 Oktober 2024

Pengurus Forum Puspa Di Lantik PJ Wali Kota Bandung



Bandung || mediagardakeadilannews.com
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara melantik pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Bandung periode 2024-2028. Pelantikan dilaksanakan di Hotel Savoy Homann, Jln. Asia Afrika, Rabu (16/10/2024).

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi, Ketua Forum Puspa Jawa Barat, Kepala DP3A Kota Bandung , dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta pejabat public dan kewilayahan Pemkot Bandung.

Pj Wali Kota Bandung pada kesempatan tersebut menyambut baik kehadiran Puspa Kota Bandung. Koswara berharap, Puspa Kota Bandung bisa menjadi mitra Pemkot Bandung dalam menyelesaikan masalah perempuan dan anak.
“Semoga Puspa Kota Bandung bisa menjadi mitra Pemkot dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Puspa Provinsi Jawa Barat, Euis Ratnaningsih mengapresiasi hadirnya Forum Puspa Kota Bandung. Hal tersebut sebagai bentuk nyata bahwa Kota Bandung memiliki konsen terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

"Forum Puspa ini sebagai partipasi publik, sehingga kami gabungkan pentaheliks unsur pemerintah. Kota Bandung luar biasa, organisasi hingga stakeholder juga ada di dalamnya. Saya senang sekali, Forum Puspa langsung bergerak," tuturnya.

Ia pun memastikan pedoman yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia bisa diselesaikan oleh Forum Puspa Kota Bandung.

"Harus diupayakan bisa terselenggara yaitu 5 pedoman arahan presiden, seperti peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, pendidikan, hingga menuntaskan KDRT dan perdagangan manusia. Ini kerja kita, akan dibedah dalam rapar kerja Forum Puspa, katanya.

Berikut 5 arahan presiden untuk Forum Puspa yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalan pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan perempuan dan anak dan penurunan pekerja anak pencegahan perkawinanan

Ketua Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe berharap keberadaan Puspa Kota Bandung bisa menghadirkan solusi terkait persoalan perempuan dan anak di Kota Bandung.

"Kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan tentunya masyarakat di Kota Bandung," katanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Puspa, lanjut Salmiah, kami akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyejahterakan perempuan dan anak.

"Kami berusaha mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak," katanya.

Salmiah mengungkapkan, program kerja yang akan dilaksanakan Puspa Kota Bandung dalam waktu dekat adalah membentuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

"Kami mendorong Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak segera terbentuk di Kota Bandung, karena bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Bandung," ujarnya.

Sementara itu, pengurus Puspa Kota Bandung yang dilantik adalah: Hj. Salmiah Rambe (Ketua), Dade Gunadi Firdaus (Wakil Ketua), Ati Suprihatin (Sekretaris), Weny Windya Hapsary (Wakil Sekretaris), Akhmad Roziqin (Bendahara), Veronika Yeane Yosef (Wakil Bendahara), Bambang Rustanto (Bidang Pemberdayaan Perempuan), dan Djulaiha Sukmana (Bidang Perlindungan Anak)

(Red**)