Pengamanan Kampanye Pilkada DKI: Polda Metro Jaya Utamakan Pendekatan Preemtif dan Preventif

Jakarta || MGKN 

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan stakeholder terkait melaksanakan pengamanan terpadu dalam rangka tahap kampanye Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Mantap Praja Jaya – 2024” digelar dengan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan pentingnya pengamanan yang komprehensif dalam memastikan kelancaran dan keamanan seluruh rangkaian kampanye Pilkada 2024.

“Kami mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam operasi ini, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari potensi gangguan keamanan selama masa kampanye berlangsung,” ujarnya

Sebanyak 278 personel diterjunkan untuk memastikan pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Personel yang terlibat terdiri dari satuan tugas operasi daerah ("Satgasopsda) yang dikerahkan ke empat wilayah kota Jakarta diantarannya: administrasi, sebagai berikut:

Jakarta Pusat: 88 personel, ditempatkan di:

Jalan Karet Pasar Baru Barat, Karet Tengsin Tanah Abang: 44 personel

Jalan Sabeni Kebon Melati: 44 personel

Jakarta Selatan: 14 personel, ditempatkan di:

Jalan Pemuda Srengseng Sawah: 14 personel

Jakarta Timur: 88 personel, ditempatkan di:

Jalan Pisangan Baru Tengah, Matraman: 44 personel

Jalan Squadron, Kampung Baru Halim PK, Kecamatan Makasar: 44 personel

Jakarta Barat: 88 personel, ditempatkan di:

Jalan Srengseng Raya, Srengseng, Kembangan: 44 personel

Pasar Bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk: 44 personel

Untuk rekayasa lalu lintas, Polda Metro Jaya akan memberlakukan penyesuaian secara situasional berdasarkan eskalasi yang terjadi di lapangan.

Ade Ary juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang menjadi titik kampanye untuk menghindari potensi kemacetan lalu lintas.

“Kami menyarankan masyarakat pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari kawasan kampanye guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari warga,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahap kampanye berlangsung.

“Kami berharap semua pihak dapat menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif, sehingga kegiatan kampanye Cagub dan Cawagub bisa berjalan dengan tertib. Bagi masyarakat yang ikut serta atau menonton kampanye, kami juga mengingatkan agar berhati-hati menjaga barang-barang pribadinya.”

Pengamanan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024 berlangsung dalam suasana yang aman dan tertib, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh peserta maupun masyarakat umum. Pungkasnya.

(Red,**)

Pengurus Forum Puspa Di Lantik PJ Wali Kota Bandung

Bandung || mediagardakeadilannews.com

Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara melantik pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Bandung periode 2024-2028. Pelantikan dilaksanakan di Hotel Savoy Homann, Jln. Asia Afrika, Rabu (16/10/2024).

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi, Ketua Forum Puspa Jawa Barat, Kepala DP3A Kota Bandung , dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta pejabat public dan kewilayahan Pemkot Bandung.

Pj Wali Kota Bandung pada kesempatan tersebut menyambut baik kehadiran Puspa Kota Bandung. Koswara berharap, Puspa Kota Bandung bisa menjadi mitra Pemkot Bandung dalam menyelesaikan masalah perempuan dan anak.

“Semoga Puspa Kota Bandung bisa menjadi mitra Pemkot dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Puspa Provinsi Jawa Barat, Euis Ratnaningsih mengapresiasi hadirnya Forum Puspa Kota Bandung. Hal tersebut sebagai bentuk nyata bahwa Kota Bandung memiliki konsen terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

"Forum Puspa ini sebagai partipasi publik, sehingga kami gabungkan pentaheliks unsur pemerintah. Kota Bandung luar biasa, organisasi hingga stakeholder juga ada di dalamnya. Saya senang sekali, Forum Puspa langsung bergerak," tuturnya.

Ia pun memastikan pedoman yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia bisa diselesaikan oleh Forum Puspa Kota Bandung.

"Harus diupayakan bisa terselenggara yaitu 5 pedoman arahan presiden, seperti peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, pendidikan, hingga menuntaskan KDRT dan perdagangan manusia. Ini kerja kita, akan dibedah dalam rapar kerja Forum Puspa, katanya.

Berikut 5 arahan presiden untuk Forum Puspa yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalan pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan perempuan dan anak dan penurunan pekerja anak pencegahan perkawinanan

Ketua Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe berharap keberadaan Puspa Kota Bandung bisa menghadirkan solusi terkait persoalan perempuan dan anak di Kota Bandung.

"Kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan tentunya masyarakat di Kota Bandung," katanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Puspa, lanjut Salmiah, kami akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyejahterakan perempuan dan anak.

"Kami berusaha mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak," katanya.

Salmiah mengungkapkan, program kerja yang akan dilaksanakan Puspa Kota Bandung dalam waktu dekat adalah membentuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

"Kami mendorong Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak segera terbentuk di Kota Bandung, karena bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Bandung," ujarnya.

Sementara itu, pengurus Puspa Kota Bandung yang dilantik adalah: Hj. Salmiah Rambe (Ketua), Dade Gunadi Firdaus (Wakil Ketua), Ati Suprihatin (Sekretaris), Weny Windya Hapsary (Wakil Sekretaris), Akhmad Roziqin (Bendahara), Veronika Yeane Yosef (Wakil Bendahara), Bambang Rustanto (Bidang Pemberdayaan Perempuan), dan Djulaiha Sukmana (Bidang Perlindungan Anak)

(Red**)