Pelantikan Ketua DPD NCW Bekasi Raya Dilaksanakan Di Gedung PGRI Kabupaten Bekasi

Kab Bekasi ||Gardakeadilannews.com

Pelantikan Ketua DPD LSM Nasional Corruptions Watch (NCW) dilaksanakan di Gedung PGRI Kabupaten Bekasi.

Penyerahan pataka NCW oleh Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna SH, SE kepada Ketua DPD NCW Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare S. Pd.

Katua umum DPP NCW. Hanifa Sutrisna SH, SE, dalam pidatonya menegaskan Korupsi adalah masalah serius yang menggerogoti pondasi moral, sosial, dan ekonomi suatu bangsa. Penting untuk mengajarkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi sejak dini agar generasi mendatang menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi.

Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara

Hadir pada saat itu Ketua MPC Bekasi Pemuda Pancasila (PP),yang juga Dewan Penasehat DPD NCW Aries Budiman, bersama jajaran PP. 

Aries menghimbau kepada seluruh pengurus DPD supaya jangan menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan NCW. Tetapi lebih elegan joka saling bermitra dengan seluruh APH diwilayahnya.

Hadir juga perwakilan dari Kejaksaan, Polres Kabupaten Bekasi, juga dari Inspektorat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi.

Oleh sebab itu, para pengurus NCW di Bekasi Raya harus tetap bersinergi bersama.

Sementara Ketua DPD Bekasi Raya, Herman Simaremare mengapresiasi pidato Ketua Umum, dan mengajak setiap kepengurusan di DPD Bekasi Raya selalu menjaga kebersamaan untuk memberantas Korupsi Kolusi dan nepotisme, khususnya di wilayah Bekasi Raya.

(Tomson.)

Pj. Walikota Bekasi Lantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pengambilan Sumpah PNS Baru

Bekasi || gardakeadilannews.com Bertempat di Gedung Balai Patriot, Pj. Walikota Bekasi Gani Muhamad melantik dan mengambil sumpah/ janji Pejabat Fungsional Ahli Utama  

Mohamad Hardi, AK., M. Prof. Acc., sebagai Auditor Ahli Utama (Pembina Utama Madya IV/d), yang bertugas di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Pj. Walikota Bekasi R Gani juga melantik dan mengambil sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkot Bekasi dengan penempatan baru terhadap 12 orang lulusan Politenik Keuangan Negara (STAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Tentunya momen hari ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saudara/i PNS yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya karena untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu syukuri apa yang sudah dicapai dan wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk semangat yang tinggi dan kinerja yang berkualitas,” ucap Gani dalam amanahnya.

Selain itu, R.Gani Muhamad menekankan bahwa peran PNS sebagai pelayan masyarakat, adalah sebuah tugas mulia dan penting untuk menjadi sosok yang positif serta mampu menjadi teladan.

“Kedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab dalam bekerja. Ciptakan citra diri yang positif dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja serta masyarakat, karena yang dibutuhkan bukan hanya PNS yang cerdas, tetapi juga yang berakhlakul karimah,” tegasnya.

“Dalam menjalankan tugas, bisa mengimplementasikan perubahan mind-set dan culture-set bahwa ASN adalah pelayan masyarakat yang bisa mengembangkan budaya kinerja yang lebih baik dengan menerapkan Core Values ASN “BerAkhlak”, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” tutupnya.

(Red,*)

Humas 

Tagged: Pemkot

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Sidak Pembangunan Terminal Cikarang

Foto: Komisi IV saat di Terminal Cikarang 

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe B sub kegiatan pembangunan gedung terminal Cikarang tahap pertama dengan nilai konstruksi sebesar kurang lebih Rp. 18 miliar dinyatakan rampung.

“Menurut keterangan pak UPTD tadi, Pagu Ta 2023 sudah terselesaikan 100%. Tapi anggaran berapa persen pelaksanaan berapa persen belum dijelaskan. Jadi kita cek fisik saja. Biar nanti Dishub yang melaporkan secara bukti otentiknya berapa persen tahap pencapaiannya,” ujar H Achdar Sudrajat dari Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam keterangannya, Kamis (1/2/2023) siang.

“Dari pantauan kami langsung tadi, paling saya lihat itu, paling tinggi itu 80%. Maksimal,” tukasnya.

H Achdar mengatakan kedatangan bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi terminal (Dishub) ke Terminal Cikarang hanya untuk mengecek saja apakah pagu anggaran yang 2023 sebesar Rp. 18 miliar itu sudah terealisasi.

“Kemudian yang kedua kami akan menuju pada tahapan perencanaan 2024 yang pagu anggarannya sebesar Rp. 23 miliar yang masih dalam proses tender,” jelasnya.

“Tapi untuk tahapan 2024, masuk anggaran, saya save kembali. Kan proses 2024 proses tender kembali. Syukur sih kalau dapat pengusaha itu juga yang tindak lanjut sehingga tidak tumpang tindih,” tutur H Achdar.

Namun demikian, lanjut H Achdar, pihaknya menekankan untuk terus membenahi apa yang belum terselesaikan.

“Yang penting, yang belum terselesaikan ya selesaikan, dilanjutkan dan selesaikan. Itu kewenangan UPTD. Kan dewan hanya politiknya pak,” pungkas H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi Partai Demokrat itu sambil senyum.

Sementara Suryadireja selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan pihak dewan dalam hal kunjungannya ingin melihat progres dari pembangunan fisik yang dilakukan di Terminal Cikarang. Dewan juga  akan mensupport kelanjutan pembangunan pada tahap kedua di 2024.

“Jadi pembangunan tahap I itu di mulai September, yang berakhir Desember 2023. Kalau persentase dari total perencanaan saya belum bisa menjawab ya, karena itu ada tim perencanaannya,” ucapnya.

“Karena setiap ada pembangunan, ada review dulu dari total perencanaan. Jadi konsepnya sekarang, harusnya kan money follow program tapi ternyata program follow money. Akhirnya di review. Sedangkan Tahap II sedang diproses untuk tender,” jelasnya.

Tahap I itu, lanjut Surya, memang belum ada finishing. Masa kontrak sudah selesai dan seperti inilah hasilnya dengan nilai sekian itu, dan ada masa pemeliharaan selama enam bulan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang sempurna sesuai perencanaan. 

“Karena memang anggaran yang ada hanya cukup untuk itu, untuk mendirikan secara kasar dulu. Kemarin mau mengejar finishing gedung pertama tapi waktunya tidak cukup sehingga kita alihkan ke pemeliharaan emplasement sebelah utara yang tadinya tidak diakomodir dalam anggaran. Jadi anggaran untuk finishing dialihkan ke situ, karena finishing membutuhkan waktu lama,” terangnya.

“Dalam kontrak pertama kita anggap selesai, karena ini sistem tender. Kalau secara total memang bangunan ini memang belum selesai karena tidak mengadopsi sistem multiyears,” imbuhnya.

“Tahap satu sesuai hasil review tim DED dan sesuai anggaran yang ada sudah dinyatakan seratus persen. Tapi dengan keadaan kondisi fisik saat ini, kalau secara total mungkin tidak seratus persen, mungkin tiga puluh persen,” pungkas Surya.

(Red,*)

Anggaran Bimtek KPPS Kota dan Kabupaten Bekasi di Soal

.    ket foto google_Ilustrasi

Bekasi || gardakeadilannews.com

Simpang siur tentang berapa jumlah pastinya terkait besaran biaya uang transport untuk pelantikan dan Bimtek KPPS Kota dan Kabupaten Bekasi masih menjadi tanda tanya besar bagi anggota KPPS.

Seperti disampaikan Denis salah satu anggota KPPS Kelurahan Mustikajaya kepada RJN bahwa pada saat pelantikan dirinya tidak mendapatkan uang transport, hanya saat Bintek mendapatkan uang transport sebesar Rp. 100 ribu/orang.

“Saat pelantikan saya tidak dapat, hanya saat Bimtek baru dapat uang transport Rp. 70 ribu/orang,” ucap Yani salah satu anggota KPPS Kelurahan Jatimulya.

Saat dikonfirmasikan, Ketua PPS Kelurahan Mustikajaya, Himpun Parapat menyampaikan bahwa pihaknya (PPS) hanya melaksanakan sesuai arahan/ intruksi yang sudah ditetapkan KPU Kota Bekasi.

"PPS Mustikajaya hanya melaksakan sesuai arahan/ intruksi yang sudah ditetapkan KPU Kota Bekasi," kata Muksin Parapat via seluler, Rabu (31/1/2024).

Sementara Alfi Ramadan selaku Ketua PPS Kelurahan Jatimulya tidak menjawab saat dikonfirmasikan via WA terkait hal keluhan tersebut.

Terpisah, Ali Syaifa Ketua KPU Kota Bekasi menyatakan bahwa uang transport yang telah diterima oleh anggota KPPS Kelurahan Mustikajaya sebesar Rp. 100 ribu/orang itu sudah pas dan sudah sesuai dengan PMK No. 49 Tahun 2023. Akan tetapi Ali Rido tidak merinci berapa besaran jumlah uang transport yang tertuang di PMK tersebut saat dikonfirmasi via WA, Rabu (31/1/2024).

Penjelasan lain pun didapat dari Ali Rido Ketua KPU Kabupaten Bekasi.

“Besaran uang transport Pelantikan dan Bimtek anggota KPPS Rp. 200 ribu/orang bang" terang Ali Rido saat dikonfirmasikan via WA, Rabu (31/1/2024).

Menyikapi hal-hal tersebut Hisar Pardomuan Ketua RJN Bekasi Raya pun angkat bicara.

“Seharusnya KPU RI bersikap transparan dan terbuka kalau perlu diumumkan secara tertulis berapa besaran jumlah uang transport yang seharusnya dterima anggota KPPS,” tuturnya.

“Karena ini masalah uang dan hak para anggota KPPS. Wajar mereka bertanya berapa sebenarnya yang harus mereka terima saat Pelantikan dan Bimtek. Bukan malah seolah ditutup-tutupi,” tegas Hisar.

“Ini uang negara pertanggungjawabannya harus jelas. Dan jika benar memang terjadi pemotongan, ini sudah jelas termasuk melanggar hukum dan pasti ada sanksi pidananya.

Hisar pun hanya berharap Ketua KPU Kota dan KPU Kabupaten Bekasi agar lebih transparan dan terbuka terkait anggaran.

“Bila perlu buka rincian semua anggaran biaya (RAB) termasuk anggaran Pelantikan dan Bimtek pada tiap-tiap kelurahan/ desa (PPS), biar terang benderang dan tidak ada kecurigaan. Kalau memang bersih kenapa risih,” pungkas Hisar

( Red,HMS,Rjn)

NCW Bekasi Raya dan Kejari Kabupaten Bekasi Tekad Satukan Visi dan Misi Untuk Pencegahan Korupsi

Kab. Bekasi || gardakeadilannews.com 

Tim NCW diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Rahmady Seno Lumakso, S.H., M.H. 

Adapun Tim NCW Bekasi Raya yang hadir, Ketua DPD NCW Bekasi Raya Herman Parulian Simare-mare, Binsar Aritonang (Sekretaris), Dedy Halakson Butar-Butar (Wakil Ketua), Maruli Purba (Wakil Sekertaris), Arifin Siregar (Korbid Investigasi) dan K.I Simare (Dewan Pakar).

Sebelum audiensi di mulai, Seno menyampaikan permintaan maaf Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, tidak dapat menghadiri audiensi dikarenakan ada kegiatan santunan yatim piatu di aula Kejari Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan itu, Herman memaparkan visi misi NCW dan menjadikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai mitra dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Meskipun tidak mudah seperti membalikkan tangan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, setidaknya bisa menguranginya", ujar Herman.

Lebih Lanjut, Herman menegaskan "NCW siap membantu Kejaksaan bila diminta menjadi narasumber di setiap penyuluhan gerakan anti korupsi".

"Kami mengapresiasi kehadiran NCW di Kabupaten Bekasi, bangga adanya suatu lembaga yang benar-benar menginginkan Kabupaten Bekasi bersih dari tindak pidana korupsi", jelas Seno.

Selanjutnya Seno mengatakan, " Semoga NCW menjadi mitra yang baik dan dapat menjadi contoh di Kabupaten Bekasi".

Audiensi tersebut di akhiri dengan sesi foto bersama. 

(Red,*)

Warga Bekasi Pemohon Pembuatan Surat Izin Mengemudi R2 Maupun R4 Dipermudah Di Satpas Kalimalang

Kabupaten Bekasi || gardakeadilannews.com

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) yang berada di jalan raya infeksi kali malang, memberikan pelayanan yang mudah dalam ujian praktek kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah warga dan pemohon untuk membuat surat ijin mengemudi di tempat tersebut.

Seperti yang terlihat dalam pelayanan sim di satpas Kalimalang. Petugas memberikan pelayan yang baik dan mudah bagi masyarakat yg akan mengurus sim baru maupun perpanjangan,hingga membuat para pemohon dapat lebih nyaman dengan pelayanan yang di berikan.

Ini di ungkapkan salah satu pemohon Ezra(19) warga tambun yang merupakan salah satu mahasiswa Komunikasi, yang mengaku dalam memohon pembuatan surat ijin mengemudi(SIM) di layani petugas dengan baik termasuk di arahkan hingga dirinya akhirnya dapat memiliki surat ijin mengemudi yang memang menjadi syarat salam mengemudi di jalan.

“Alhamdulillah hanya kurang lebih satu jam, saya tadi membuat SIM C, untuk syarat berkendara sepeda motor roda dua, pelayanan yang di berikan sangat baik, oleh petugaspun diarahkan semuanya,” ucap Ezra.

Yang membuat para pemohon dalam pembuatan sim baru merasa nyaman Karana pemohon tidak perlu melalui calo, “oleh petugas saya di persilakan datang mengurus langsung tidak perlu melalui calo,” ujar Ezra, “terlebih dalam pengurusannya pun sangat mudah dan gampang,” pungkasnya

Ia mengatakan “saya mengurus pembuatan sim jenis C untuk persyaratan berkendara sepeda motor prosesnya sangat mudah dan langsung lulus karena prakteknya sekarang lebih mudah, untuk biaya juga sesuai prosedur yang tertera” Tandes Mahyudin(35) pemohon asal muara gembong yang juga datang membuat surat ijin mengemudi.

(Tg,Red*)

Dugaan Kasus Korupsi Perjalanan Dinas 72 Miliar di Dinkes Kabupaten Bekasi TA 2022 Dianggap Ngendap ; RJN Bekasi Kirimkan Karangan Bunga Ke Kejati Jabar

Dugaan kasus terkait uang perjalanan dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TA 2022 sudah dan sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Bekasi || gardakeadilannews.com

Informasi terakhir bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah mengklarifikasi bahwa hal itu salah ketik dan anggaran sudah dikembalikan.

Demikian Hisar Pardomuan dalam pernyataan persnya bahwa info yang disampaikan tersebut berdasarkan dari narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.

“Dengan dikembalikannya uang negara tersebut itu suatu hal patut kita apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menyikapi laporan informasi yang disampaikan oleh masyarakat,” ucap Hisar Pardomuan, Senin (29/1/2024) siang 

“Tetapi jika disimak dari keterangan narasumber bahwa Kepala Dinas Kesehatan Alamsyah dalam klarifikasinya ke pihak Kejati mengatakan salah ketik.  Hal ini menjadi janggal dan harus diselidiki lebih lanjut,” katanya.

Menurut informasi yang disampaikan LSM Master, lanjut Hisar bahwa kegiatan perjalanan dinas Dinkes tersebut tidak dituangkan di RUP dan tidak ada di LKPJ Bupati Tahun 2022.

“Yang ironisnya masih menurut infor dari LSM Master, ada temuan BPK tentang anggaran Dinkes Kabupaten Bekasi sebesar Rp 124.703.731.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 72.472.162.026,- jelas disini bahwa kegiatan itu terealisasi. Dan sekarang Alamsyah mengatakan "salah ketik dan sudah dikembalikan". Itu kan aneh,” paparnya.

“Jadi patut diduga jawaban atau klarifikasi Alamsyah selaku Kadinkes kepada Kejati Jabar itu menjadi tanda tanya besar masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya RJN Bekasi Raya,” tukasnya.

“Berdasarkan tanda tanya besar itulah maka RJN Bekasi Raya hari ini mengirimkan karangan bunga kepada Kejati Jawa Barat agar tetap memproses hukum terkait dugaan korupsi perjalanan dinas di Dinkes Kabupaten Bekasi TA 2022 yang telah dilaporkan masyarakat dan jadi cibiran para aktivis dan penggiat anti korupsi ini,” imbuhnya.

“Saya berharap Kajati Jabar lebih bijak dalam menyikapi informasi aduan masyarakat, agar tidak timbul mosi tidak percaya kepada Ade Sutiawarman dalam kepemimpinannya di Kejati Jabar. Kedepan RJN Bekasi Raya kembali akan mengirimkan karangan bunga ke Kejagung,” tutupnya.

( Red*/RJN )

SMPN 14 Kota Bekasi Resmi Buka Asesmen Bakat Minat ( ABM ) Untuk Siswa Kelas IX.

Jawaban Sejumlah siswa SMPN 34 Kota Bekasi mengisi lembar jawaban asesmen bakat minat di dalam kelas.

Bekasi || gardakeadilannews.com

Dalam rangka untuk mengetahui ketertarikan siswa pada bidang pendidikan maupun pekerjaan, satuan pendidikan sudah membuka Asesmen Bakat Minat (ABM) bagi peserta didik kelas IX SMP.

Sebelumnya, pelaksanaan asesmen dilakukan secara mandiri oleh sekolah, pada awal semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.

“Kami sudah melaksanakan asesmen bakat minat ini kepada seluruh siswa kelas 9,” ujar Kepala SMPN 34, Kota Bekasi, Arief Purnama kepada Radar Bekasi, Kamis (25/1).

Dalam proses asesmen, ada beberapa pertanyaan penting terkait bakat minat dan kemampuan siswa.

“Ada beberapa pertanyaan yang diberikan, dan instrumen pertanyaan-pertanyaannya bisa dijadikan dasar dalam menentukan bakat minat siswa,” kata Arief.

Menurutnya, asesmen bakat minat ini juga penting bagi lulusan siswa SMP melalui guru Bimbingan Konseling (BK), sehingga dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menentukan sekolah pilihannya.

“Penting untuk menghindari kesalahan siswa dalam menentukan jurusan sekolah, baik itu SMA dan SMK, dan yang memang sesuai dengan jurusannya, apakah IPA atau IPS, sesuai program kejuruan lain,” bebernya.

Tidak hanya itu, bimbingan bakat minat juga diberikan oleh sekolah dalam beberapa hal, seperti sosialisasi sekolah lanjutan, bimbingan bersama dengan wali kelas dan kesiswaan, bahkan guru BK dapat memberikan pilihan sekolah sesuai dengan cita-cita siswa.

“Lulusan siswa SMP juga butuh arahan serta bimbingan dalam menentukan sekolah lanjutan, supaya tidak sampai salah pilih nantinya,” terang Arief.

Lanjutnya, saat ini pelaksanaan bimbingan telah dibuka, dimana siswa dapat melakukan bimbingan secara kelompok maupun individu kepada guru BK.

“Kami sudah membuka bimbingan bagi siswa, baik secara mandiri maupun kelompok,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala SMP PGRI II, Kota Bekasi, Mamun Murod, bahwa bimbingan bakat minat kepada siswa kelas 9, diberikan jelang kelulusan tahun ini.

“Kami membuka bimbingan bagi siswa yang bingung untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA atau SMK,” tuturnya.

Dijelaskan Mamun, pilihan dalam menentukan jurusan juga bisa dilakukan bagis siswa SMP, agar kemampuan dan skill yang dimiliki dapat dikembangkan saat duduk di bangku SMA maupun SMK.

“Ini sangat penting, agar kemampuan dan keinginan siswa bisa tersalurkan dengan baik, saat mereka duduk di bangku SMA atau SMK nanti,” pungkas Mamun. (TS,Red)

Menurut Aduan Masyarakat Terkait Maraknya Dugaan Pungli Berkedok Sumbangan ; Ini Tanggapan dari I Made Ka KCD

Wawancara Ketua RJN Bekasi Raya Bersama ka KCD Cabang Wliayah 3 I Made

Bekasi || gardakeadilannews.com

Maraknya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah merupakan permasalahan yang telah lama terjadi di Indonesia.

Pungli di sekolah dapat didefinisikan sebagai tindakan meminta uang atau barang kepada siswa dan orang tua siswa secara tidak sah dan tanpa dasar hukum.

Pungli di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan uang untuk kegiatan yang tidak jelas, pungutan uang untuk keperluan pribadi, hingga pungutan uang untuk keperluan yang sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya dugaan pungutan liar di sekolah, antara lain yakni, kurang transparannya pengelolaan keuangan sekolah, kurangnya pengawasan pemerintah dan mentalitas oknum-oknum yang masih korup untuk keuntungan pribadi.

Menanggapi hal itu, I Made Supriatna selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat pun memberikan beberapa pemaparan serta penjelasannya terhadap fenomena pungutan yang semakin marak terjadi di wilayahnya.

"Regulasi itu sudah dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dan komite, dimana sekolah terutama para kepala sekolah, hanya menyampaikan program kepada orang tua siswa. Sementara untuk anggaran (sumbangan) dalam bentuk dari komite, itu mengacu kepada Pergub nomor 97 Tahun 2022. Artinya tidak ada patokan kepada orang tua siswa untuk ditetapkan jumlah bantuannya," jelas I Made Supriatna, Kamis (5/10/2023) siang.

Sementara itu kami juga sampaikan kepada para komite bahwa siswa afirmasi/ orang tua siswa yang tidak mampu, mohon tidak dipaksa untuk memberikan sumbangan. Itu regulasi yang sudah kita lakukan," ucapnya.

Dan apa yang tadi telah disampaikan, lanjut I Made, itu bahan masukan kami di cabang dinas pendidikan wilayah III.

"Ini akan menjadi tindak lanjut untuk pengendalian dan pengawasan di satuan-satuan pendidikan," ujar I Made.

Terkait apakah sumbangan-sumbangan yang sudah dilakukan telah sesuai aturan dan mekanismenya, I Made Supriatna pun menyampaikan pihaknya sudah melakukannya sesuai aturan, salah satunya, adalah memasukkan dalam RKAS.

Tentu masuk, karena begini. Sebelum melakukan rapat komite, kepala sekolah dan komite menyusun anggaran yang bersumber dari komite. Karena kita tahu bahwa 2 sumber anggaran BOS dan BOPD itu, terus terang, tidak mencukupi kebutuhan untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Dan RKAS pun, itu sudah dicek semua oleh pengawas dan termasuk Cabang Dinas, kita sudah cek juga," ungkapnya.

"Setelah itu, mereka, untuk khususnya para komite ini, mengajukan permohonan usulan kepada kami agar melakukan rapat komite itu sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh Cabang Dinas. Artinya, adanya rapat komite itu harus seizin dan sepengetahuan dari Cabang Dinas," terangnya.

"Jadi sekolah yang tidak mengikuti tahapan itu (izin, rekomendasi dan sepengetahuan cabang dinas), kami tak akan mengizinkan," tegasnya.

Selain itu, I Made juga memberikan penjelasannya terkait data yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mengenai 4.791 calon siswa saat PPDB Jabar 2023 kemarin.

"Oh jadi gini. Itu bukan bermasalah. Bahwa ketika PPDB bermasalah, kami, dari para operator dan kepala sekolah, contoh, ketika dia tidak lengkap dan ketika ada manipulasi data, maka kami melakukan verifikasi bahwa data itu tidak sesuai dan kita tolak. Itu yang sudah kami lakukan di Cabang Dinas Wilayah III dan seluruh Cabang Dinas yang ada di Jabar," tuturnya.

"Jadi 13 Cabang Dinas itu, data yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu, sebetulnya adalah data verifikasi yang tidak lolos dan tidak sesuai dengan juknis atau SOP yang ada di PPDB. Semua sudah tereksekusi dan tidak diterima di SMA/SMK negeri. Ada kurang lebih 300 siswa untuk di wilayah III dan sisanya dari cabang dinas lain. Yang banyak kalau gak salah dari Bandung," tambah I Made.

Yang kedua, lebih lanjut dikatakan bahwa mengacu kejadian PPDB kemarin, I Made kedepan berharap pemerintah, baik pusat maupun provinsi Jawa Barat, bagaimanapun animo masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri itu sangat tinggi.

"Sementara keterbatasan kami ada di infrastruktur terutama di sekolah yang kuotanya terbatas," sebut I Made.

"Kami juga berharap sekali dari Pemda/ Pemkot itu bisa memberi lahan tanah fasos/ fasum bagi wilayah yang padat penduduk yang notabene zonanya blank spot, sehingga apa yang jadi harapan pemerintah terutama masyarakat, bisa dilakukan dan dilaksanakan," tukasnya.

"Dan ketiga, mengenai edukasi kepada masyarakat, saya harapkan dapat bantuan dari para media dan masyarakat bahwa PPDB adalah bagian daripada yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga jadi tanggung jawab bersama," pungkasnya.

(Tangi Hms RJN )