Kementerian Pendidikan Kebudayaan melawan Pemantau keuangan Negara PKN

Jakarta || gardakeadilannews.com

Pemantau keuangan Negara PKN terpaksa ajukan Gugatan ke  Menteri Pendidikan kebudayaan RI ke Komisi Informasi Pusat Jakarta

Berawal dari maraknya Kutipan atau Pungli di sekolah sekolah ,yang memaksa lansung dan tidak lansung para siswa dan orang tua murid ,untuk membayar pembelian Buku ,Baju seragam dan Ijazah dan Raport. dan LKS Sementara  biaya hal tersebut diatas sudah di caver oleh Dana BOS , dan menjadi pertanyaan dan pengaduan Siswa dan orang tua murid kepada Lembaga Rakyat PKN . Kenapa lagi Kami yang di bebankan Untuk membayar Ijazah dan raport ,semnetara ada anggaran dari Kementerian .

Berdasarkan  Pengaduan dan Informasi ini ,maka kami mengajukan Informasi public ke Menteri Pendidikan tentang  LPJ Dana BOS dan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Ijazah  dan LKS  dan Pengadaan lainnya  ,namun tidak di respon oleh PPID Utama kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,sehingga PKN mengajukan Keberatan kepada Menteri .  dan di jawab dengan mengatakan ,Bahwa  Dokumen Yang di Minta PKN antara lain Dokumen Pengadaan Barang dan jasa  dan Surat perintah bayar  adalah Informasi di kecualaikan ,atas  dasar penolakan ini maka sesuai perki 1 tahun 2013 PKN melakukan Gugatan ke Komisi Informasi Pusat

Bahwa setelah melakukan persidangan yang a lot dan  Panjang ,sampai 7 kali persidangan maka pada tanggal    8 Juni 2023 Komisi Informasi Memberikan Putusan dengan amar Putusan Mengabulkan permohon PKN seluruh nya dan menyatakan Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi terbuka ,bukan informasi yang di kecualikan

Kami Keluarga Besar PKN mengucapkan Apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat ,,yang telah meletakkan dasar dasar keterbukaan Informasi Publik ,,dengan harapan semua komisi Informasi di daerah seluruh Indonesia dapat mengikuti dan mempedomani Pertimbangan Hukum dan Putusan Komisi Informasi pusat ini ...yang telah menangkan Rakyat [PKN] 

Dengan adanya Putusan Komisi Informasi tentang Status informasi Pengadaan barang dan jasa adalah Informasi terbuka ,maka di harapkan kepada seluruh Pemerintah dan penyelenggara Negara Mulai dari Presiden ,menteri dan Para Gubernnur dan Bupati dan Kepala desa dan semua nya yang mengunakan uang Rakyat ,harus terbuka dan transparansi dalam memberikan dokumen dan data Pengadaan barang dan jasa kepada Rakyat .

(Red*)

Riuh Arak-arakan Pendukung Mengantar Ganjar-Mahfud ke KPU

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menaiki pikap yang dimodifikasi menyerupai pendopo menuju kantor KPU, Kamis (19/10).

Ganjar dan Mahfud menaiki mobil tersebut ditemani Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN Arsjad Rasjid.

Ganjar dan Mahfud beberapa kali melambaikan tangan ke arah ribuan massa simpatisan yang mengawal mereka ke KPU.

(Red*)

Terungkap Gaji Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia atau Menko Polhukam, Mahfud MD, resmi ditunjuk sebagai cawapres atau calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

Mahfud MD resmi menjadi cawapres usai diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10

Pusat pada Rabu (18/10).

Saat ini Mahfud masih aktif menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan RI. Bakal menjadi cawapres, lalu berapa gaji yang diterima Mahfud MD sebagai pimpinan di lembaga kementerian?

Setiap bulannya, Mahfud MD mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara yang nominalnya telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Mengutip detikcom, selama 23 tahun terakhir gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000.

Dalam Pasal 2 PP 60 Tahun 2000, seorang menteri memiliki gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001, para petinggi Kementerian berhak mendapat tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Berdasarkan gaji pokok dan tunjangan itu, Mahfud MD pun mendapatkan gaji sekitar Rp18 juta per bulannya. Namun, angka itu belum termasuk tunjangan lain atau dana operasional.

Para pejabat juga disebut mendapatkan dana taktis mencapai Rp150 juta. Tunjangan itu diterima oleh menteri yang melakukan kegiatan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para menteri negara juga mendapatkan tunjangan lain seperti fasilitas rumah dan mobil dinas.

Hal itu telah tertera pada PP 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Berkas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

(Red*)

Sispamkota ; Polda Metro Jaya Siap Amankan Pemilu 2024

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Polda Metro Jaya menggelar kegiatan simulasi Sistem Pengamanan Dalam Kota (Sispamkota) jelang Pemilu 2024 mendatang di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (18/10/2023) pagi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto Mengatakan Simulasi Sistem pengamanan kota (Sispamkota) sebagai wujud kesiapan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian Pemilu 2024 dengan melibatkan Personil TNI/Polri dan Satpol PP.

“Simulasi ini bertujuan untuk mengingat kembali protap-protap yang harus dilakukan dari yang paling rendah, dari hijau sampai dengan paling merah,” ucapnya.

Lanjut, Karyoto mengungkapkan ini hanya terjadi pada simulasi, karena saya yakin dengan pengalaman sejarah, masyarakat Indonesia tidak mau mengulang kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang merugikan, ini yang paling penting.

Sementara Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan mengatakan kegiatan simulasi ini untuk melihat kesiapan-kesiapan aparat Kepolisian yang dibantu TNI untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi pada saat pesta demokrasi tahun 2004.

“Saya dan Kapolda adalah bagaimana kita menjaga soliditas komponen yang terlibat dalam demokrasi ini baik unsur pengamanan pemilu dan pengawasan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan Pemerintah Daerah yang sebagai tuan rumah untuk melakukan berbagai pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan memberikan edukasi pada masyarakat agar sama-sama menciptakan kondusifitas Jakarta yang lebih baik lagi khususnya pada saat demokrasi tahun 2024.

“Tentunya saya sebagai Pangdam Jaya dan jajarannya siap untuk mengamankan pemilu 2024 bersama dengan unsur pengaman lainnya dan tentunya harapan kami dapat berjalan dengan baik seluruh rangkaian tahapan-tahapan pemilu tahun 2024.” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan terkait pengaman pemilu ini bisa saling sinergi dan saling bertukar informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang memang kemungkinan terjadi pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan datang.

“Kami dari KPU mengucapkan terima kasih untuk TNI/Polri dan jajaran serta Forkopimda yang hadir, tentu saja apapun yang nanti terjadi KPU tidak bisa bekerja sendiri tapi butuh bantuan banyak pihak mudah-mudahan hal ini bisa kita sinergikan ke depannya.” ujarnya

Lebih lanjut, Karyoto mengungkapkan kami semua pelaksanaan Pemilu, KPU, Bawaslu, seluruh Pemerintah Daerah, TNI/Polri, sudah sangat solid, ini adalah modal yang besar bagi kami untuk melakukan pengamanan.

“Sehingga kami mengharapkan semua pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang benar dan baik, dan pada akhirnya akan terjadi atau terlaksana pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, dengan sebaik-baiknya dan akan menghasilkan keberlanjutan kepemimpinan nasional”. pungkasnya

(Red,*)

Pj Wali Kota Bekasi pimpin Apel Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 Tingkat Kota Bekasi

BEKASI ||gardakeadilannews.com

Polres Metro Bekasi Kota dan Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di wilayah Kota Bekasi.

Pj Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad, S.H, M.A.P., menjadi pemimpin Apel pasukan didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani S.I.K M.P.M., dan Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait B.S M.M.D.S bertempat di Lapangan Alun - alun Bekasi, Selasa (17/10/2023).

Turut hadir dalam Apel Gelar pasukan dari unsur Forkopimda Kota Bekasi, Wakapolres AKBP Dhany Aryanda S.I.K, Para PJU dan Kapolsek Jajaran, KPU Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi dan Stakeholder lainnya. Untuk peserta apel sendiri terdiri dari Personil Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Jajaran, Kodim 0507/ Bekasi, Subdenpomdam 2/1 Bekasi, Satpol PP, Dishub, Linmas dan Pokdarkamtibmas.

Apel gelar pasukan dimulai pada pukul 09.00 Wib diawali dengan laporan Komandan Upacara oleh AKP Parwoto, S.H, dimulainya apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh inspektur Apel Pj. Wali Kota didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bekasi.

Acara selanjutnya penyematan pita tanda kepada perwakilan personil operasi mantap brata jaya dari unsur TNI, Polri dan Linmas.

Inspektur Apel, Pj Wali Kota R. Gani Muhamad usai penyematan pita kemudian membacakan amanat tertulis dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dimulainya Operasi Mantap Brata 2023-2024 kepada peserta apel gelar pasukan.

Dalam amanatnya, Pj Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad S.H M.A.P yang mengatakan Polri pada hari ini melaksanakan Operasi Mantap Brata 2023 - 2024 secara serentak di seluruh Indonesia.

"Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun Sapras operasi Mantap Brata 2023 sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar," ucap Pj Wali Kota.

Kapolri katakan melalui amanat yang dibacakan Pj Wali Kota Bekasi bahwa pemilu 2004 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik pada masa depan bangsa sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2004 adalah momen politik yang sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak dalam tahun yang sama ini.

"Pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita masa depan negara kita, melihat pentingnya hal tersebut maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024 terlebih lagi Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan wilayah yang luas geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," kata Pj Wali Kota lagi.

Oleh sebab itu guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, Kementerian lembaga instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar operasi Mantap Brata tahun 2023/2024 dari 20 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 atau selama 222 hari yang diikuti oleh sejumlah 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu.

Polri, lanjut Pj Wali Kota menerangkan saat ini juga menggelar operasi Nusantara cooling system 2023-2024 untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa diatas kepentingan kelompok guna mengantisipasi polarisasi akibat isu SARA, propaganda file host, dan black campaign dimana Polri juga dilengkapi dengan Satgas anti money politik serta Satgas Pemilu damai.

Gani katakan, Ini akan didukung oleh command Center di tingkat Mabes sebagai pusat kendali koordinasi komunikasi dan sampai dengan Polda jajaran melalui dukungan Sapres modern dan berbagai fitur yang ada di harapkan command center mampu mengintegrasikan data maupun informasi sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah," kata Pj Wali Kota.

Operasi Mantap Brata 2023 - 2024 diharapkan diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bangsa ikut berpartisipasi dan kesatuan bangsa ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2004.

"Segera lakukan langkah antisipasi sedangkan bagi wilayah lainnya jangan under estimate dengan mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," ungkap Gani.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memberikan pedoman pelaksanaan tugas dalam Operasi Mantap Brata yakni 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semoga tugas pengamanan ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua.

2. Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi dan fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi ketika laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab Humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan Body system untuk menjamin keselamatan personel. 

4. Untuk melakukan pengawasan melekat kelapangan, melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing.

5. Lakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang Prima hal ini penting mengingat operasi yang kita laksanakan dalam pemilu 2024 dilakukan sangat panjang waktunya dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh mendukung penyelenggaraan pemilu 2004 dan terhindar dari polarisasi.

Dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2023 di Alun alun M. Hasibuan Bekasi Selatan, Polres Metro Bekasi Kota menggelar peralatan baik roda 2 dan roda 4 serta peralatan dari Kodim 0507/Bekasi.

Untuk diketahui, untuk personil yang disiapkan Polres Metro Bekasi Kota dalam Operasi Mantap Brata Jaya 2023 - 2024 dengan menyiapkan personil sebanyak 2/3 dari Anggota Polres Metro Bekasi atau sekitar 920 personil.

(Red)