Pemkot Bekasi: Wali Kota Bekasi Tidak Sebut Nama Pj Wali Kota

Bekasi || gardakeadilannews.com

Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang mengatakan Wali Kota Bekasi, Dr Tri Adhianto menyebut nama PJ Wali Kota saat apel aparatur beberapa waktu lalu. 

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada peserta apel termasuk pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi bahwa, Pj Wali Kota Bekasi akan segera menggantikan dirinya setelah masa jabatan berakhir pada 20 September 2023. Tri Adhianto berpesan siapapun yang akan ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai Pj Wali Kota Bekasi, aparatur dapat menerima dan bekerja dengan baik seperti yang telah aparatur tunjukan pada masa kepemimpinannya. 

Saat itu tidak ada nama Pj yang disebut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto karena memang Pemkot Bekasi belum menerima informasi resmi pemerintah pusat. 

Terkait pemberitaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut nama Pj Wali Kota Bekasi itu merupakan pemberitaan yang salah dan tidak benar. 

(Red,*)

PELANTIKAN ESELON III DAN IV, WALI KOTA BEKASI MOTIVASI TINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT."

Bekasi || gardakeadilannews.com

Bertempat di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto lakukan rotasi dan mutasi para pejabat Esselon III dan Esselon IV.

Sejumlah pejabat struktural esselon III berjumlah 50 pejabat dan eselon IV berjumlah 75 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sore ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Bekasi.

Pada sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi perlu dilakukan dalam rangka melanjutkan pengabdian kepada masyarakat."Saat ini para pejabat yang diberikan kesempatan dari tuhan, semoga didalam melaksanakan tugas dimudahkan karena banyaknya tugas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi, khusus yang diberikan tugas untuk optimalisasi pendapatan dan juga peningkatkan pelayanan kemasyarakatan semoga bisa cepat adaptasi dan menjaga amanahnya dengan baik" kata Tri.

Menurutnya, Pemerintah pusat sudah melakukan beberapa kebijakan penting seperti perubahan jabatan struktural dan fungsional di masing -masing OPD sehingga sekarang sudah tidak terbagi lagi masing-masing dan sudah menjadi suatu kesatuan."Sekarang aparatur harus bisa berubah dari yang sebelumnya dilayani masyarakat menjadi pelayan masyarakat, kita semua memiliki SOP dalam menjalankan tugas sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas untuk peningkatan pelayanan " tegas Wali Kota.

Ia kembali menegaskan bahwa para pejabat yang dipercayakan amanatnya saat ini harus cepat beradaptasi untuk jabatan yang telah disumpah, karena pelayanan prima sangat dibutuhkan untuk saat ini.Sebelum menutup sambutannya, Beliau berharap tahun 2024 nanti yang menjadi tahun politik, ASN Kota bekasi tetap kompak.

(Red,*)

Raden Gani Muhammad di Umumkan Tri Adhianto Jadi PJ Walikota Bekasi, Masyarakat Bekasi Kirim Karangan Bunga Ke Kemendagri

Bekasi ||gardakeadilannews.com

Sedikitnya empat buah karangan bunga berjejer di depan pintu masuk Sasana Bhakti Praja, tempat biasa keluar masuknya Menteri Dalam Negeri Titto Karnavian.

Karangan bunga yang terkirim pada Jumat (8/9) berasal dari berbagai kelompok aktivis yang mempertanyakan persoalan sosok calon PJ. Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad yang telah dinyatakan oleh Walikota Bekasi akan menggantikan dirinya, sementara Mendagri sendiri belum menyatakan siapa yang akan di nyatakan menjadi PJ. Walikota Bekasi.

l

Selain itu, karangan bunga tersebut juga mempertanyakan Raden Gani Muhammad yang di duga menerima sejumlah setoran uang dari PJ. Bupati Bekasi karena dinilai telah membantu proses Dani Rhamdani menjadi PJ Bupati  Kembali untuk periode ke-duanya.

Tri Adhianto sendiri, sebelumnya menyatakan bahwa Raden Gani Muhammad akan meneruskan dirinya padahal hal itu kapasitas Mendagri, selain itu kenapa Tri Adhianto mendukung Raden Gani Muhammad, yang disinyalir banyak bermain dalam proses pergantian PJ Kepala Daerah, jangan jangan Tri Adhianto dan Gani Muhammad ada permufakatan jahat juga?"   Ungkap H. Usman Priadi salah satu tokoh Bekasi yang dimintai komentarnya ketika ada karangan bunga yang dikirim ke Kemendagri.

Karangan bunga sendiri, berasal dari entitas kelompok masyarakat yang menamakan diri, Forkim, Ruang Jurnalis Nasional, Gempur, dan Germasi.

Hingga berita ini di turunkan, keempat entitas tersebut belum dapat di hubungi.

(Red,*)

Walikota Bekasi Tri Adhianto Buka Opsi Rotasi Mutasi Pejabat Terakhir

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Dimasa akhir jabatan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kembali melakukan rotasi mutasi kepada pejabat Eselon III dan IV, bertempat di gedung Balai Patriot, Jumat (08/09/23)

Menurut dia, rotasi mutasi yang dilakukan selama ini adalah untuk mengisi kekosongan jabatan di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Rotasi mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di setiap OPD, kan kita lihat banyak jabatan yang masih kosong," ucap Mas Tri sapaan akrabnya usai melantik puluhan eselon III dan IV, Jumat (08/09/23)

Sementara, disinggung rotasi mutasi yang dilakukan supaya tidak dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi setelah jabatannya selesai, Mas Tri menampik, karena rotasi mutasi ini demi mengisi kekosongan jabatan OPD.

"Engga lah, ini kan kebutuhan OPD, sudah dipertimbangkan di Baperjakat," ungkapnya.

 

Namun dirinya tidak menutup kemungkinan akan ada rotasi mutasi berikutnya, walau masa jabatannya menjadi Wali Kota Bekasi hanya tinggal 12 hari.

"Kita akan lihat. Karena masih ada beberapa yang kosong. Kalau ada yang kosong harus di isi, demi kepentingan organisasi yang ada," Ucapnya.

Seperti diketahui, sejak menjabat menjadi Wali Kota Bekasi tanggal 20 Agustus, Tri Adhianto sudah dua kali melakukan rotasi mutasi kepada satu pejabat Eselon IIA, 10 Eselon IIB dan sekarang Puluhan Eselon III A dan III B serta Eselon IV A dan IV B.

(Red,*)

Dugaan Ada MarkUp Anggaran ; RJN Pertanyakan Realisasi Anggaran Bag Umum Setda Kab Bekasi

Kabupaten Bekasi || gardakeadilannews.com

Hasil pekerjaan sejumlah proyek untuk pemeliharaan fisik gedung kantor, pengecatan, perbaikan conblock, saluran air, taman dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dari pendanaan APBD TA 2023 melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi menjadi sorotan banyak pihak sebab dinilai tidak maksimal.

Dari pantauan beberapa awak media, terlihat di beberapa gedung yang sudah dianggap selesai pengerjaannya (karena tidak ada kegiatan lagi), sangatlah dipertanyakan tentang kualitasnya.

Hal itu terlihat dari kondisi fisik pengecatannya. Ada yang belepotan, ada yang masih belum di cat, bahkan ada warna catnya sudah berubah, dari terang sampai ke pudar.

Saat dikonfirmasikan, Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi memberikan penjelasannya melalui Asep Wahyu selaku Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana.

"Kalau menurut pemahaman saya, pertama juga kaitan dalam tupoksi. Untuk masalah teknisnya seperti apa tuh. Kan disitu ada RAB. Istilahnya apa saja yang tercantum. Misalnya anggarannya berapa, apa merek catnya dan lain seterusnya," ungkap Asep Wahyu, Selasa (5/9/2023).

"Jadi untuk setiap kegiatan, anggarannya beda-beda. Seperti pemeliharaan gedung kantor Bupati itu sekitar Rp. 200 jutaan. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya, ada yang 165, 85 juta, ya tergantung dari seberapa luas bangunannya," tukasnya.

Selain itu, jelas Asep, ada yang pekerjaannya masih belum, ada yang masih dikerjakan dan ada juga yang sudah selesai. Selain juga 6 titik pekerjaan taman di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Tapi secara global, serapan anggaran masih belum 50% dari keseluruhan pagu anggaran. Dan semua pekerjaan tidak ada yang ditender karena besaran anggarannya masih Rp 200 juta ke bawah," ungkapnya.

Lebih lanjut Asep menyampaikan bahwa total anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi tahun 2023 kurang lebih sekitar 124 miliar rupiah.

"Jadi kalau gak salah mencapai Rp 124 miliar. Disitu ada anggaran belanja pegawai terutama gaji ASN sekitar Rp. 58 miliar, belanja jasa (listrik, air dan telepon) Rp 12 miliar dan untuk THL sebesar Rp 11 miliar, serta juga beberapa sub program," jelasnya.

Jadi kalau dihitung secara persentase, ucap Asep, untuk belanja pegawai 70% dan 30% untuk kegiatan. Untuk kegiatan ada di 3 (tiga) Subkon atau ketua tim (Katim) yaitu di Katim perlengkapan, rumah tangga dan TUP.

"Untuk perlengkapan itu Rp 7,5 miliar termasuk belanja mobil, rumah tangga Rp 8,6 miliar dan TUP sekitar Rp 5 miliar. Itu yang murni ya dan belum termasuk Mamin dan sewa-sewa," kata Asep.

"Terkait kegiatan fisik seperti pemeliharaan fisik gedung kantor yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi, ada 28 titik termasuk yang diluar, yakni di Bandung dan Yogyakarta," sebut Asep.

"Khusus untuk yang di Bandung dan di Yogya saya belum tahu anggarannya, soalnya belum tercover dan baru diusulkan di ABT. Dan untuk lebih jelasnya silahkan ke bagian rumah tangga saja," tuntasnya.

Terpisah, Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya kepada awak media mengatakan kurang lebih Rp 21 miliar anggaran kegiatan fisik di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi disinyalir sarat dengan KKN.

"Berdasarkan hasil investigasi pada kegiatan perawatan gedung dan taman di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi realisasi kegiatan fisiknya hanya mencapai 25% sampai 30% saja," ujarnya.

Masih lanjut Hisar, bahwa dari semua kegiatan, baik perawatan gedung maupun taman, dalam pelaksanaannya tidak transparan karena tidak terpasang papan plang proyek.

"Seharusnya Pj Bupati Dani Ramdan sebagai pimpinan tegas mengambil sikap, bukan tutup mata seakan tidak tahu. Kalau kegiatan di lingkungan Pemda Bekasi saja sudah tidak transparan, bagaimana dengan kegiatan yang diluar lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi?," gusar Hisar.

"Pj. Bupati Dani Ramdan jangan hanya omong besar dan pencitraan keliling wilayah dengan gembar-gembor semboyan Kabupaten Bekasi Makin Berani saja, padahal di lingkungan Pemda sendiri, dimana beliau berkantor dan menjalankan tugasnya sebagai Pj. Bupati pada kenyataannya malah tidak transparan dan kuat dugaan sarat korupsi.," Pungkas Hisar. ( Red )

Kapolres Pimpin Upacara Sertijab Pejabat Lama dan Pejabat Baru Di Lapangan Mapolres Metro Bekasi Kota

BEKASI || gardakeadilannews.com

Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan kegiatan upacara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat lama dan pejabat baru yang dilaksanakan dilapangan Mapolres Metro Bekasi Kota di pimpin langsung Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani, S.I.K, M.P.M.,pada Selasa, (29/8/2023) mulai pukul 14.00 wib.

Kegiatan serah terima jabatan sekaligus penandatanganan Surat Berita Acara pergantian pejabat lama dan pejabat baru Kasat Resnarkoba, Kasat Binmas, Kasikeu, Kasiwas dan Kapolsek Bekasi Utara.

Sebagai Komandan Upacara KBO Resnarkoba AKP Drihanta, S.H, dan Perwira Upacara Kompol Puji Hardi, S.H, M.H, serta peserta upacara Wakapolres AKBP Dhany Aryanda, S.I.K., PJU Polres, Kapolsek jajaran dan masing-masing satuan fungsi dari Polres Metro Bekasi Kota.

Serah terima jabatan berdasarkan Surat Pergantian posisi tersebut tetuang dalam surat telegram ST/327/VIII/KEP./2023 dengan nomor KEP/481/VIII/2023 dan Nomor : ST/328/VIII/KEP./2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Adapun daftar mutasi tersebut untuk Polres Metro Bekasi Kota

1. Kasatresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota AKBP Guntur Nugroho, Am.Kom, S.H, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya jabatan Kasatresnarkoba digantikan AKBP Farlin Lumban Toruan, S.T, M.M, M.H.

2. Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Aryo Seno Adji Wibowo, S.E., diangkat menjadi Kasubbidtekkom Bid Tik Polda Metro Jaya digantikan AKBP Hadi Saputra Siagian, S.I.K, S.H, M.H.

3. Kasiwas AKP Winarsih

4. Kasie Keu Kompol Wisrah S.E.

5. Kapolsek Bekasi Utara Kompol Arwan. A., S.H, M.M, menjadi Kasubadalops Polres Metro Jakarta Timur diganti Kompol Yuliati, M.Sn.

Dalam keterangannya, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani, S.I.K., M.P.M., mengatakan Polres Metro Bekasi Kota pada siang hari ini melaksanakan acara serah terima jabatan.

"Ada beberapa jabatan yang diserah terimakan seperti Kasatnarkoba, Kasat Binmas Kasie Keuangan, Kasie Pengawasan dan Kapolsek Bekasi Utara," Ucap Kapolres kepada wartawan usai upacara sertijab.

Menurut Kapolres, pertukaran dari jabatan tersebut merupakan refresh meningkatkan kinerja satuan - satuan di Polres Metro Bekasi Kota dan dengan harapan pejabat - pejabat baru ada peningkatan produktivitas kinerja.

Lebih dalam Dani mengatakan pejabat baru agar lebih meningkatkan produktivita kinerja, apalagi dalam situasi saat ini tahun politik dengan berbagai tantangan yang dihadapi Polres Metro Bekasi Kota.

"Mudah - mudahan pejabat yang baru nanti mengemban amanah sebaik baiknya dan melaksanakan tugas tanggung jawab jabatan dengan penuh profesional," Ucapnya.

Dani juga mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat di Polres Metro Bekasi Kota terutama selama kepemimpinannya.

"Terimakasih atas dedikasi dan kerja keras Pejabat lama dan ibu bhayangkari yang sudah memberikan pengabadian yang terbaik di Polres Metro Bekasi Kota dan semoga ditempat penugasan yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik - baiknya," Pungkasnya.

(Red,*)

Ada di 6 titik Warga Terdampak Kekeringan di Kec - Sukawangi, Desa Sukaringin ; Kristoro Center Bekasi (KCB) Distribusikan Air Bersih 56 000 Liter

Kabupaten Bekasi || gardakeadilannews.com

Kristoro Center Kabupaten Bekasi berperanserta dalam mengantisipasi musim panas ekstrem yang mulai dirasakan oleh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

Adapun Langkah yang dilakukan Kristoro Center Kabupaten Bekasi yaitu berpartisipasi dengan mendistribusikan air bersih di beberapa wilayah yang mulai mengalami kekeringan.

Iswanto, Ketua Kristoro Center Kabupaten Bekasi mengatakan, permohonan saat ini dari warga kecamatan Sukawangi khususnya desa Sukaringin sebanyak 7 tanki air bersih atau 56 000 liter sudah kita salurkan yang mana di beberapa titik di wilayah itu sudah mengalami kekeringan.

"Kristoro Center Kabupaten Bekasi memberikan respon pelayanan distribusi air bersih untuk warga yang sudah mulai merasakan krisis kekeringan,” pungkasnya. 

Distribusi air bersih itu diberikan ke Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi pada Selasa (5 September 2023)

Sebanyak 7 tanki, atau 56 ribu liter air bersih telah tersalurkan ke 6 titik di wilayah tersebut.

Pendistribusian air bersih itu pun mendapatkan sambutan yang antusias oleh masyarakat sekitar, mengingat dampak dari musim panas ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari.

“Di kampung Kedung Ringin Rt 002 / Rw 003 ini distribusi air bersih diterima sebesar 244 jiwa atau 61 KK. 

 Mempertahankan air bersih ini mulai mereka rasakan semenjak musim panas yang cukup berkepanjangan sekitar bulan Mei 2023, yang menyebabkan beberapa sungai dan mata air tidak dapat mensuplai kebutuhan air untuk warga khususnya untuk keperluan mandi cuci dan kakus,” tuturnya. 

Selain menyuplai air bersih untuk warga yang kekeringan, Kristoro Center Kabupaten Bekasi juga mendistribusikan air bersih di fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan warga di Sukaringin. 

“Ya kami juga mengisi ketersediaan air bersih di tempat-tempat ibadah, seperti mushola dan masjid,” ujarnya. 

Kris Susmantoro S. E, menambahkan, warga yang mengalami kekeringan, kebanyakan bergantung pada air bersih yang diambil dari sumur untuk keperluan sehari-hari. “Berbeda dengan warga yang menggunakan air dari PDAM,” ungkapnya.

Kris Susmantoro menjelaskan, kami bersama Tim turut serta berperan aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat penting dengan mendistribusikan air bersih secara berkesinambungan. 

Total sebanyak 7 tanki atau 56.000 liter  air bersih sudah berhasil disuplai ke pemukiman-pemukiman warga yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Setelah 56.000 liter tersalurkan ke Kecamatan Sukawangi kami bersama Tim akan terus mendistribusikan air bersih kepada warga bilamana masih ada yang membutuhkan," Katanya. 

Sopiah, Salah Seorang Mak mak, Ibu rumah tangga di Kampung Genting Rt 006 / Rw 004, merasa lega setelah mendapatkan air bersih sebanyak 5 ember. 

," Saya sangat berterima kasih pada Kristoro Center Bekasi, khususnya pada pak Kris, karena kami selama ini sudah kewalahan mendapatkan air bersih apalagi untuk masak dan wudhu, saya akan mendoakan pak Kris, semoga nanti pak Kris diberikan kemudahan agar terwujud cita citanya terpilih menjadi anggota dewan pusat," tutup Sopiah.

(Red,*)

Ratusan Warga Kertamukti Unjuk Rasa, Tolak TPST dan Minta Segera Direlokasi

Bekasi || gardakeadilannews.com

Warga perum Kertamukti Sakti Residence (KSR) dan Taman Kertamukti Residence (TKR) kembali menggelar aksi penolakan atas dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi yang berdekatan dengan kedua perumahan tersebut, Minggu (03/09/2023). 

Koordinator aksi, Fuad Saleh mengatakan, warga Taman Kertamukti Residence dan Kertamukti Sakti Residence dengan tegas menolak pembangunan TPST tersebut. 

Alasannya, jarak TPST terlalu dekat dengan pemukiman warga. "Ada peraturan menteri yang menetapkan luas TPST minimal harus 20.000 meter persegi, dengan jarak minimal 500 meter ke pemukiman warga," katanya. 

Sedangkan TPST Kertamukti ini tidak memenuhi ketentuan batas-batas dalam peraturan yang ada. Sebagai gambaran, lokasi TPST berdekatan dengan dua perumahan, yaitu Taman Kertamukti Residence dan Kertamukti Sakti Residence.

Jarak TPST dengan Taman Kertamukti Residence sekitar 140 meter. Sementara itu, Kertamukti Sakti Residence hanya berjarak lima meter. "Benar-benar cuma dibatasi tembok saja," ungkap Fuad.

Abdurahim Ibnu Hakim, salah seorang warga, mengaku kaget dengan rencana pembangunan TPST itu yang baru diketahui warga beberapa bulan ke belakang. "Informasinya memang sudah ada sosialisasi sebelumnya, tapi itu (sosialisasi-red) rupanya mentok di RT/RW, tidak sampai ke warga," terangnya. 

Katanya, baru pada Selasa, 29 Agustus 2023, warga diundang ke kantor Desa Kertamukti untuk mengikuti sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait. 

Sayangnya, sosialisasi itu berlangsung rusuh. Kekisruhan tersebut diawali adu argumen salah satu ormas dengan perangkat desa. "Tapi warga kena dampaknya. Kami diusir dari desa," tegas Sukriani, warga Taman Kertamukti Residence (TKR) menimpali. 

Lebih jauh, Sukriani juga menyoroti peran developer perumahan yang --menurutnya: sengaja-- tidak memberikan informasi diawal bahwa di lokasi itu akan dibangun TPST. 

"Warga blok E itu yang paling terdampak. Sebelumnya (memang) ada plang akan dibangun TPST, tapi kami tidak tahu karena (plang-red) ditutup kain putih. Baru setelah seluruh blok E ini sold out (kain putih penutup plang-red) dibuka," ungkapnya. 

Sukriani menegaskan, bahwa yang menjadi dasar penolakan warga adalah soal jarak TPST yang terlalu dekat dengan pemukiman. 

"Saya pribadi mendukung rencana pembangunan TPST. Tapi ini (jarak) terlalu dekat dengan pemukiman, jadi tolong agar pembangunannya direlokasi. Titiknya dipindah saja," tegas dia.

Disampaikan Fuad Saleh, pernyataan Sukriani adalah kekhawatiran warga akan dampak negatif yang bakal muncul jika TPST Kertamukti benar-benar jadi beroperasi. 

"Dampaknya sudah jelas, antara lain pencemaran air dan tanah hingga bau menyengat. Tetapi pemerintah tidak mendengarkan aspirasi warga. Kita disuruh telan mentah-mentah rencana ini," ujarnya. 

Fuad kembali menekankan, bahwa aksi kali ini adalah untuk menunjukkan sosialisasi pada Selasa, 29 Agustus 2023 lalu telah gagal. 

Terkait itu, Fuad membantah pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, yang mengatakan bahwa semua warga menyetujui pembangunan TPST Kertamukti. 

Pernyataan dimaksud Fuad, dipublish dalam pemberitaan pada laman www.bekasikab.go.id tertanggal 30 Agustus 2023, berjudul "DLH Kabupaten Bekasi Sosialisasikan Pembangunan TPST Kertamukti Cibitung". 

"Intinya, kami tidak menyetujui adanya TPST ini. Ada 600kk yang tegas menolak. Dan, jika tidak digubris, kami akan melanjutkan aksi sampai ke istana. TPST ini harus direlokasi," pungkas Fuad.

( Red,HmsRjn)

Surya Paloh Disebut Jodohkan Anies-Cak Imin, Demokrat Meradang

        Ketum Nasdem Surya Paloh

Jakarta || Gardakeadilannews.com

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjodohkan Anies-Cak Imin sepihak. Anies dan Cak Imim pun diusung menjadi pasangan untuk Pemilihan Presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Surya Paloh juga menegaskan Cak Imin bukanlah orang baru di ranah perpolitikan di Indonesia. Bahkan dia mengungkapkan hubungannya dengan Cak Imin sangat dekat.

"Cak Imin kan bukan orang lama puluhan tahun lalu saya anggap adik saya. Cak Imin juga pernah ke sini di kantor ini," sebutnya.

Partai Demokrat meradang, karena sebelumnya AHY disebut-sebut sebagai Cawapres pendamping Anis. Setelah resmi dideklarasikan Cak Imin jadi pendamping Anies,  Ketum Partai Demokrat AHY pupus harapan menjadi Cawapres mendampingi Anies Baswedan. 

SBY pun turut bicara atas disain maker poitik yang terjadi. Menurutnya ada orang istana ikut memutuskan sehingga berubah.

Demokrat menarik dukungan seraya akan melakukan rapat internal para.penasehat dan fungsionaris partai.

Sementara PPP mengatakan terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung untuk mendukung bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan pihaknya terbuka dengan kerja sama.

"Efek Demokrat yang mundur dari koalisi dan kami welcome untuk Demokrat membangun komunikasi dengan kami menjalin hubungan kerjasama politik tentang Pak Ganjar Pranowo," kata Arwani Thomafi di acara diskusi Samawi Talks, Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu (3/9/2023).

PPP Heran Muncul Isu Poros AHY-Sandi: Nggak Ada Rapat Pembahasan

Meski demikian, Arwani mengatakan di internal tak ada pembahasan mengenai poros koalisi baru yang memasangkan Menparekraf Sandiaga Uno dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arwani menyebut partainya hingga kini berpedoman pada hasil Rapimnas ke-5 dan ke-6 partai.

"Misalnya tadi menyinggung PKS-Demokrat saya masih melihat statement PKS masih ada di Anies ya," kata Arwani.

Arwani menyebut Rapimnas PPP menegaskan bila partainya mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres 2024 dan mendorong Sandiaga sebagai cawapresnya. Menurutnya hal itu sudah menjadi mandat Ketum PPP untuk mendiskusikannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itu aja (berpedoman hasil Rapimnas), jadi kita amanatkan kepada Ketum untuk mengkomunikasikan itu kepada PDIP dan insyaallah besok jam 1 para Ketum juga bertemu dengan Ibu Megawati," katanya.

(Tom)

Untuk Pengamanan Jalur Delegasi KTT ASEAN ; Polri Siapkan Rekayasa Lalin

Jakarta || gardakeadilannews.com Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan pengamanan jalur dan rekayasa lalu lintas terkait dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023. Pengamanan jalur ini dimaksudkan agar arus lalu lintas yang akan dilalui para delegasi dan masyarakat dapat berjalan baik dan lancar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, sebanyak 1.679 personel dikerahkan guna mengamankan pengawalan, pengamanan jalur dan rekayasa lalu lintas untuk penyelenggaraan KTT ASEAN.

“Untuk pengamanan rute sebanyak 1.128 personel, 300 personel untuk pengamanan parkir dan 251 personel untuk pengawalan yang terdiri dari 75 personel untuk pengawalan delegasi baik dengan kendaraan roda dua dan roda empat, lalu sebanyak 176 personel BKO paspampres,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).

Sandi menuturkan, dalam pelaksanaan KTT ASEAN juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur di sejumlah jalan. Hal ini dilakukan saat delegasi melintas baik ke venue utama KTT ASEAN, ke akomodasi maupun venue lainnya.

Kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat surat edaran soal pembatasan kendaraan besar di sejumlah ruas. Lalu ada juga kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

“Kami juga mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengganti proses belajar mengajar sekolah yang ada di sekitar venue KTT ASEAN untuk dilakukan secara daring,” katanya.

Polri yang nanti akan menjaga di luar ring 1 juga akan berkoordinasi dengan paspampres agar pergerakan tamu VVIP dapat berjalan lancar.

“Kami akan terus berkoordinasi dan memback-up paspampres mulai dari delegasi tiba di Bandara hingga ke tempat akomodasi hingga venue-venue yang akan didatangi para delegasi,” katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk memaklumi jika nanti saat melintas akan terjadi penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas. “Kami minta maaf dan meminta masyarakat memaklumi jika nanti saat beraktivitas terkena penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas saat rombongan delegasi melintas. Kami harap masyarakat juga mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN agar berjalan lancar,” katanya.

(RED*)

Ada Apa Angkatan Mahasiswa Bekasi (Akamsi) melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi?

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Angkatan Mahasiswa Bekasi (Akamsi) telah melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi yang kemudian berlanjut di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi pada Jum'at (1/9/2023).

Kedua lembaga tersebut mendapatkan sorotan dari Akamsi karena terindikasikan ada dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terhadap pembebasan lahan pembangun folder air di Aren Jaya Bekasi Timur.

"Berdasarkan observasi dan hasil investigasi serta keluhan masyarakat terkait lahan folder air di Aren Jaya kecamatan Bekasi Timur yang menjadi polemik sejak 2015 bahwa lahan folder air tersebut saat ini masih bersengketa. Akan tetapi Pemkot Bekasi tetap memaksakan untuk membangunnya dengan tidak mengindahkan masyarakat yang sudah lama memiliki lahan tersebut," ucap Salam selaku korlap aksi.

Salam mengatakan, yang menjadi kecurigaan bagi Akamsi adalah bahwa Pemkot Bekasi dan PT. DKS terindikasi melakukan KKN dalam hal pembangunan folder air Aren Jaya yang sudah memakan anggaran puluhan milliar rupiah itu.

Adapun yang telah dilanggar yaitu Pasal 385 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” dan PP Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, PT. DKS telah mengklaim memiliki dua buah sertifikat seluas total 127.457 M2.

Kasus tersebut pun sudah ada putusan hukum di PN Bekasi No: 399/PDT.G/2020/PN.BKS. tanggal 18 November 2021 yang memutuskan Tergugat I yakni PT. Duta Kharisma Sejati dan Tergugat II yakni Pemkot Bekasi membayar uang paksa tanggung renteng sebesar 10 juta rupiah per hari keterlambatan.

"Dan kami mendesak Pemkot Bekasi untuk tidak menggelontorkan anggaran lagi terkait pembangunan folder air Aren Jaya karena sesuai dengan putusan Pengadilan bahwa Pemkot Bekasi sudah tidak boleh ada aktivitas apapun di dalam folder air Aren Jaya," tegas Firman dalam orasinya.

Namun karena tidak ada satupun perwakilan dari Pemkot Bekasi yang datang menemui saat berorasi di Kantor Pemkot Bekasi tersebut puluhan mahasiswa AKAMSI itu melanjutkan aksinya menuju titik aksi kedua, yakni di depan Kantor ATR/BPN Kota Bekasi.

"Kami mendesak ATR/BPN Kota Bekasi segera menertibkan pelaku yang diindikasikan telah memalsukan SHGB tanah folder air Aren Jaya itu, agar jangan sampai terus-menerus terjadi kecurangan/kejahatan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pejabat ATR/BPN Kota Bekasi," ungkap Abel G.

"Bahwa jika memang Kepala ATR/BPN Kota Bekasi tidak merespon aspirasi kami, maka jangan salahkan kami jika kami turun kembali di depan Kantor ATR/BPN Kota Bekasi," kata Abel.

Namun karena lagi-lagi aksi orasi AKAMSI di Kantor ATR/BPN Kota Bekasi itu tidak direspon oleh pihak ATR/BPN Kota Bekasi, AKAMSI pun dengan geram berjanji untuk datang kembali melakukan aksinya.

Terpisah, saat dikonfirmasikan via perpesanan WhatsApp, Amir Sofwan Kepala ATR/BPN Kota Bekasi pun memberikan penjelasan melalui perwakilannya.

"Selamat sore. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi mewakili guna mengklarifikasi apa yang menjadi redaksi dari berita yang sudah di konsepkan," ucapnya.

"Terkait poin terakhir yang disampaikan bahwa Kantor Pertanahan tidak ada perwakilan untuk menemui peserta aksi unjuk rasa, dapat kami sampaikan bahwa dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah mengundang perwakilan dari peserta aksi untuk audiensi di dalam kantor melalui pihak keamanan agar yang menjadi penjelasan atas permasalahan bisa diterima dengan keadaan yang kondusif," jelasnya.

"Dan kami telah 3x mengundang untuk diterima di dalam ruang tamu kantor pertanahan tersebut, akan tetapi peserta aksi tidak berkenan untuk hadir," tambahnya.

"Dan ternyata peserta aksi menginginkan agar perwakilan dari Kantor Pertanahan menemui mereka di lokasi aksi mereka (pagar depan kantor) dan kami memenuhi keinginan tersebut, namun saat perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi menuju lokasi aksi untuk menemui peserta aksi, peserta aksi sudah membubarkan diri," terangnya.

"Bahwa terkait permasalahan yang menjadi agenda aksi hari ini, Kantor Pertanahan akan mempelajari terlebih dahulu terhadap pokok permasalahannya. Demikian disampaikan, terimakasih," pungkasnya.

(Red,*)