Notification

×

HOME

Populer

mediagardakeadilannews.com


 

Slider

Sabtu, 14 Januari 2023

Dapur santri Indonesia (Dsi) akan menjadi satu satunya wadah untuk peduli dengan sosial dan kemanusiaan.



Dapur santri Indonesia(DSI) berdiri sejak tahun 2016 dan sudah berumur tujuh (tahun).dalam kegiatannya selalu membantu dan menolong sesama dalam bentuk sosial, agama, budaya
Jakarta-gardakeadilannews.com
Dapur santri Indonesia didirikan oleh pengiat sosial yaitu bambang sudiyono dan lebih akrab dipanggil "bang yon"pada tahun 2016 silam dan langsung beliau yang menjadi ketua umum."pungkas BS"

Dalam pembaharuannya dapur santri Indonesia akan lebih baik lagi kedepannya....selama ini (BS) bambang sudiyono akan   membentuk kepengurusan yang baru yaitu perluasan untuk 38 provinsi di Indonesia 

DSI ini sudah banyak membantu pasienya yang dikategorikan orang tidak mampu dan penyakit keras (berbahaya). 

Contoh penyakit yang sering dibantu oleh (DSI)dapur santri indonesia 

1.kangker stadium lanjut
2.paru-paru
3.gagal ginjal
4.bocor jantung 
5.dll.

Dapur santri indonesia akan menambah dan mengulurkan tanganya  atau melebarkan sayapnya untuk lebih banyak lagi membantu orang - orang yang membutuhkan. 

Kami segenap pengurus dapur santri indonesia (DSI) mengajak saudara - saudari mari kita bersama- sama meringankan beban mereka cuma hanya dengan Rp.1000 rupiah yang Anda sisi kan. 

Dengan Rp. 1.000 rupiah anda telah membantu meringankan beban mereka contoh : 

1.donasi Rp. 1000
2.bantuan bencana alam
3.penanganan orang sakit
4.pendidikan
5.yatim piatu
6.kaum duafa (divable) 
Dll. 

Kami segenap pengurus DSI (dapur santri indonesia) mengucapkan banyak Terima kasih untuk para donatur dan hamba Allah ( orang baik) yang selama ini telah membantu yayasan ini. 

Doa kami dan segenap pengurus... Agar dapur santri indonesia lebih banyak lagi dikenal di daerah-daerah terpencil yang masih belum terjamah atau mendapatkan pertolongan.(Red,*)

Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025




Jakarta-gardakeadilannews.com
Dr Ninik Rahayu, SH, MS, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022 - 2025, melalui keputusan rapat pleno Anggota Dewan Pers, di Jakarta, Jumat (13/1/2022). Penetapan ini bertujuan untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

"Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh kerena itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders," ujar Ninik sesaat setelah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022. Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers.

Sehari-hari, ia aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 hingga saat ini. Selain itu, kiprahnya di dunia organisasi dan kelembagaan juga mentereng.

Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada Periode 2006-2009 dan 2010-2014, Anggota Ombudsman RI pada Periode 2016-2021, dan tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020. Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Selain aktif di dunia akademis dan organisasi, Ninik pernah menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.Dalam rapat pleno, Anggota Dewan Pers juga menghasilkan dua keputusan lainnya.

Pertama, menyetujui Asep Setiawan sebagai anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022 - 2025. Kedua, menyetujui perubahan Statuta 2016 menjadi Statuta 2023.

Siaran Pers Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025Sidang pleno Anggota Dewan Pers untuk menetapkan Ketua Dewan Pers dan perubahan atas Statuta 2016 ini dihadiri secara luring oleh enam anggota Dewan Pers yaitu Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Asmono Wikan, Ninik Rahayu, A Sapto Anggoro, dan Arif Zulkifli.

Sementara anggota Dewan Pers P Tri Agung Kristanto hadir secara daring. Adapun Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, tidak mengikutinya.(Red,*)

Jumat, 13 Januari 2023

Pj.Bekasi Dani Ramdan Resmi Melantik 115 Pejabat Administrasi Dan 9 Pejabat Fungsional.



Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan resmi melantik 115 orang pejabat administrasi di Aula KH Noer Alie pada jumat (13/01)
Kab.Bekasi Cikarang pusat-gardakeadilannews.com
Pejabat administrasi tersebut terdiri dari 27 orang pejabat administrator, 88 pejabat pengawas serta 9 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Dani Ramdan mengatakan, mutasi dan rotasi ini dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi karena telah lama terjadi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.

“Kita berharap dengan pengisian jabatan yang sudah lama kosong ini pelakaanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di masing-masing perangkat daerah bisa lebih optimal,” ujar Dani Ramdan.

Dia juga mengatakan, rotasi mutasi tidak bisa seratus persen memuaskan semua pegawai yang terlibat. Jabatan, katanya, bukanlah hak namun jabatan merupakan sebuah kepercayaan yang dibangun dari potensi, kinerja individu serta dukungan seluruh pihak yang terlibat.

“Pengalaman saya dalam setiap rotasi mutasi tidak bisa seratus persen puas karena tidak semua pegawai itu bisa, perlu ditekankan jabatan bukanlah hak namun jabatan merupakan sebuah kepercayaan,” tegasnya.

Tak lupa, Dani juga mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia meminta pelantikan ini dapat dijadikan momentum untuk bisa menjadi pejabat yang lebih berkomitmen, berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara khususnya bagi kemajuan di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Saya ucapkan selamat kepada semua, jadikan momentum ini untuk diri anda menjadi lebih baik, berprestasi dan berkomitmen bagi bangsa dan negara,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Pj Bupati Bekasi menjelaskan, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rotasi dan mutasi untuk 170 orang pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Bekasi. Namun, menurut pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara yang disetujui hanya sebanyak 115 orang.

Hal ini dikarenakan ada pejabat yang belum dua tahun menjabat dijabatannya serta ada juga yang belum melaksanakan Diklat PIM, sehingga membuat sebanyak 55 orang belum bisa dilantik dan harus menunggu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Ya kita tidak bisa melantik seluruhnya, ini merupakan prosedur baru yang hanya berlaku untuk Pj atau kepala daerah definitif yang menjabat disuatu wilayah,” tandasnya.
(Red*/adv-prokopim.KB)

Reshuffel Pengurus Dan Rapat Pleno DPC Ruang Jurnalis Nusantara/RJn Bekasi Raya Tahun 2023




Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya menggelar Rapat Pleno Tahun 2023, yang diadakan di Rm. Kapalay, Jl. Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bekasi-gardakeadilannews.com
Ketua DPC RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, pertama melakukan reshuffle terhadap pengurus usai menggelar rapat pleno, pada Jum’at, (13/01/2023).

“Reshuffle ini kita lakukan karena ada beberapa jurnalis yang mundur dari kepengurusan,” ucap Hisar.

Menurut Hisar, pengurus yang baru ini sudah di pastikan serius dalam membantu DPC RJN Bekasi Raya untuk mengembangkan dan mensejahterakan serta memajukan anggota kedepan.

“Untuk KSB saat ini, saya sebagai Ketua, Sekretaris Sri dan Bendahara, semoga KSB ini dapat menyatukan langkah kita bersama,”ungkapnya.

Selain itu, Hisar juga menegaskan kunci berkembangnya organisasi ini dimana anggota yang berada didalam RJN Bekasi Raya dapat kesejahteraan.
“Dan mari kita rapatkan barisan sesuai dengan visi misi kita bersama, RJN Ini dari kita untuk kita”kata Hisar.


Sementara itu, Penasehat RJN Bekasi Raya, Jeffry Tampubolon, SH berharap, dalam hal ini sesama Pengurus dan anggota harus saling bahu membahu dalam menciptakan RJN Bekasi Raya yang semakin maju, sukses dan berkembang.

“Yang paling penting RJN bisa mensejahterakan anggota dan bisa membuka jaringan jaringan untuk bergerak maju,” ujarnya.
Jeffry yang juga seorang advokat aktif dalam berorganisasi itu menjelaskan, adanya reshuffle didalam DPC RJN Bekasi Raya tersebut semata mata untuk penyegaran organisasi agar dapat lebih kompak dan solid serta lebih saling bahu membahu antar sesama Jurnalis.

“Dan juga supaya pada saling mendukung satu sama lainnya,” pungkas Jeffry kepada Sinyal Bekasi.
(Tangi.s,HmsRjn)

Prihal pergantian Dirut PDAM Titra Patriot Kota Bekasi,Wawan Hermawan, Apresiasi Kinerja Plt Walikota Bekasi



Barisan Mahasiswa Bekasi mengapresiasi kinerja Plt. Walikota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. atas langkah evaluasinya terhadap PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

Bekasi-gardakeadilannews.com
Untuk diketahui, sebelum digantikan oleh Ali Imam Paryadi, Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi selama 2 dua periode dipercayakan kepada Solihat.

"Karena tidak ada kemajuan kami kira itu yang langkah yang tepat oleh Plt. Walikota demi menyelamatkan aset daerah untuk kepentingan masyarakat," ujar Wawan Hermawan Ketua Barisan Mahasiswa Bekasi, Kamis (12/1/2023) malam.

"Dulu kan pasca terpilihnya Solihat ada yang menolak dan ketika Solihat sudah di evaluasi dan dicopot kok sekarang menyalahkan Plt. Walikota Bekasi," terang Wawan.

"Saya kira biarlah masyarakat yang menilai. Toh bukankah selama ini pendapatan BUMD terus menurun selama kepemimpinan sdr Solihat?," ungkap Wawan.

Semoga, lanjut Wawan, pasca digantikan Ali Imam Paryadi, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dapat memperbaiki kinerjanya untuk kepentingan masyarakat.

"Nah langkah yang sudah dilakukan oleh Plt. Walikota Bekasi itu, tentunya akan berefek ke daerah. Terbukti sampai hari ini masyarakat Kota Bekasi merasa nyaman dan biasa saja," tukas Wawan.

"Jadi sudahlah tak usah dipersoalkan. Ini kan demi kepentingan orang banyak. Menurut kami, Plt. Walikota Bekasi sudah mengambil langkah yang tepat," pungkas Wawan Hermawan. ( Red/HMS RJN )

Rabu, 11 Januari 2023

Mengejar Target Sertifikat Tanah Cepat Tercapai, BPN Kab.Bekasi Gandeng Pemkab Bekasi



Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diikuti oleh para kepala desa yang desanya menjadi bagian dari penlok target PTSL Tahun 2023.

Cikarang Selatan,Kab Bekasi-gardakeadilannews.com
Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diikuti oleh para kepala desa yang desanya menjadi bagian dari penlok target PTSL Tahun 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kejari, dan Polres Metro Bekasi.

Disosialisasi itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membantu masyarakat membuat sertifikat tanahnya. Diharapkan, kerjasama tersebut dapat menyelesaikan target penlok PTSL di Kabupaten Bekasi dengan cepat.

Tahun ini kita mendapatkan target PTSL sebanyak 13.000 bidang tanah, untuk itu kita mengajak pemerintah daerah agar membantu dan mendukung pembiayaan pembuatan sertifikat yang dibiayai oleh APBD seperti tahun 2021 agar secepatnya bidang-bidang tanah di Kabupaten Bekasi tersertifikatkan dan terpetakan, ujar Hiskia setelah kegiatan sosialisasi di Meuligo Ballroom, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada Rabu (11/01).

Hiskia menjelaskan, masih ada 200.000 lebih bidang tanah yang harus segera diselesaikan sertifikatnya. Oleh sebab itu jika hanya 13.000 bidang tanah pertahun, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan bantuan prioritas untuk BPHTB seperti anjuran Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dengan menggratiskan biaya BPHTB untuk memaksimalkan pendaftaran tanah milik masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi juga semakin siap di tahun ini untuk melaksanakan program PTSL dengan jauh lebih modern seperti menggunakan alat drone untuk menghasilkan fotogrametri agar pengukuran dan pemetaannya jauh lebih cepat dan efisien.

Fotogrametri bertujuan untuk mempercepat pengukuran bidang tanah, jika selama ini menggunakan tenaga manusia secara manual. Maka dengan system drone ini akan jauh lebih mudah dan cepat pengukuran tanahnya untuk mendukung percepatan target PTSL di tahun ini, katanya.

Dia juga turut memberikan atensinya kepada pemerintah desa agar turut mensukseskan program strategis nasional ini untuk membantu masyarakatnya memperoleh sertifikat hak atas tanahnya melalui program PTSL.

Pemerintah desa dalam hal ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakatnya mendapatkan sertifikat tanah, adapun biaya yang telah ditetapkan dari pusat adalah sebesar Rp.150 ribu rupiah saja,tandasnya.(Red,*)

Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di Wilayah Daerah Otonomi Baru 11 Januari 2023


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Papua Barat-gardakeadilannews.com
Hal itu disampaikan Kapolri Rabu 11 Januari 2023 usai kegiatan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong yang merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“Saya kira konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru kita siapkan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat.

“Dan tentunya untuk mengisi perkuatan dari polda tersebut, kita harus mempersiapkan dari mulai pangkat Bintara dengan melakukan rekrutmen-rekrutmen tambahan, maupun rekrutmen khusus,” ujar Sigit.

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis.

“Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri,” ucap Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

“Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri,” papar Yudo dikesempatan yang sama.

Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar. Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif.

“Mengawal dan menjaga bersama sama dengan Pemda. Menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat supaya yang sudah diputuskan otonomi baru terlaksana dengan baik,” tutup Yudo.(Red,*)

KPK Resmi Tahan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Blokir Rekening Rp76,2 Miliar Terkait Kasus Korupsi



Jakarta-gardakeadilannews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"KPK sudah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

KPK resmi menahan Lukas terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Namun, KPK langsung melakukan pembantaran penahanan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas.

Tim dokter RSPAD Gatot Soebroto juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dari mulai fisik tanda vital, laboratorium, dan organ dalam.

Lembaga antirasuah memproses hukum Lukas atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 
Namun, jumlah penerimaan gratifikasi Lukas masih didalami KPK.
(Tomson*)

Selasa, 10 Januari 2023

Wujudkan Pelayanan Bersih, Pj Bupati Bekasi Dorong Saber Pungli Mulai Lakukan Penindakan



Cikarang Pusat-gardakeadilannews.com
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar rapat bersama UPP Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Kabupaten Bekasi, yang diikuti unsur Kejaksaan Negeri, Inspektorat, dan Polres Metro Bekasi, di ruang rapat Bupati Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat, pada Senin (09/01/2023).

Dani Ramdan mengatakan, Saber Pungli di Kabupaten Bekasi dibentuk dengan tujuan mewujudkan kualitas pelayanan publik yang bersih kepada masyarakat

Maka dari itu, jelas Dani, dirinya menginstruksikan dan mendorong di tahun 2023 ini, Saber Pungli sudah diarahkan kepada penindakan.

Karena selama ini disinyalir masih ada pelayanan publik itu disertai pungli. Tahun lalu kita sudah banyak melakukan sosialisasi. Jadi saya mendorong di tahun 2023 kita mulai ke tindakan, ungkap Dani Ramdan usai rapat.

Dani menegaskan bagi mereka yang nantinya terbukti melakukan Pungutan Liar, akan ditindak secara hukum dan dapat dipidana.

Ya masuk dalam pidana korupsi, walaupun hanya memungut seratus, dua ratus ribu misalnya, kalau tertangkap dan terbukti ini masuknya Tipikor. Jadi cukup berat, tegasnya.

Dani menjelaskan nantinya Saber Pungli akan membuka hotline pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan liar.

Namun bagi masyarakat yang hendak melapor, lanjutnya, harus disertai dengan bukti yang cukup dan kuat, agar tidak timbul fitnah, karena sang pelapor apabila tidak memiliki bukti yang cukup juga dapat ditindak dengan laporan palsu.

Jadi dengan penetapan SK yang baru nanti, kita akan mengumumkan hotline, masyarakat bisa lapor melalui hotline. Tapi tentu lapor juga harus disertai bukti yang cukup kuat, karena jangan sampai juga fitnah, ungkapnya.
(Red,*)

HUT ke-50 PDIP di JIExpo Jakarta Dibanjiri Berbagai Kader dan Petinggi Bangsa



Jakarta-Gardakeadilannews.com
Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam kesempatan tersebut, salah satu kader PDIP itu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada PDIP.
Sementara Hendriek L Sihotang, Bacaleg PDIP untuk dapil ix provinsi jawa barat wilayah kabupaten bekasi turut mengucapkan Selamat HUT ke 50 PDI-P.
Hendriek yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu (DPD PBB) Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang dibangun oleh PDI-P.
Hendriek juga menyambut baik pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, juga Presiden Jokowi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tampak hadir di lokasi acara JIExpo, Kemayoran, DKI Jakarta itu.
Ganjar langsung masuk ke dalam Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, setibanya di HUT PDIP, Selasa (10/1/2023). Di dalam gedung, Ganjar diajak berfoto oleh kader-kader PDIP.


Petinggi PDIP mulai dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berada di panggung lapangan JIExpo Kemayoran untuk menghadiri apel akbar terlebih dahulu.

Lebih jauh Jokowi menyampaikan, "Atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader PDIP dari Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote," ujar Jokowi.

Menurut kepala negara, PDIP sudah menjadi partai yang matang lantaran sudah melewati perjalanan panjang berisi pahit-getir, jatuh-bangun, untuk menjadi partai yang besar seperti sekarang.



Jokowi juga memuji PDIP sebagai partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa. PDIP juga menjadi partai yang konsisten menjaga empat pilar, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, Gibran Rakabuming duduk bersama kader PDIP lainnya. Selain Gibran, sederet tokoh turut hadir di antaranya Ahok yang mengenakan baju berwarna merah.

Ahok duduk di belakang barisan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir mengenakan batik warna cokelat, Heru duduk di barisan depan.

Para menteri yang sudah hadir terlihat di arena HUT ialah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Marsudi, Menteri ATR/ Kepala BPN Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di baris kedua juga terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga terlihat tokoh seperti AM Hendropriyono yang hadir di pembukaan HUT.

Puan Maharani sebelumnya menjawab kemungkinan soal kejutan yang akan diumumkan Megawati Soekarnoputri di acara HUT ke-50 PDIP. Puan menerka kejutan Megawati itu bisa saja soal penentuan capres dan cawapres yang diusung di 2024.



"Ya pastinya. Setiap ulang tahun kan ada surprise, tapi namanya surprise saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma Ibu Ketua Umum surprise akan disampaikan," kata Puan usai memberikan arahan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di Hotel Paragon, Jakarta, Senin (9/1).

Puan tak menutup kemungkinan Megawati akan mengumumkan capres dan cawapres usungan PDIP di acara HUT. Puan sendiri mengaku masih bakal menunggu pidato yang disampaikan Megawati besok.

"Ya bisa saja, kita tunggu besok. Karena memang dalam pidatonya bisa kan pidatonya nggak semua pidatonya semua isinya kita tahu. Pidato ketua umum itu kan ada yang dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang memang sudah tercatat," kata Puan.
(Tom)

KaKanwil dan kadivpas Kemenkumham Jabar Lakukan Monev Di Lapas Kelas IIA Cikarang



Bekasi_Jawabarat-gardakeadilannews.com
Kepala wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa barat melakukan Monitoring dan Evaluasi dan Penguatan Tugas dan Fungsi Pokok Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Cikarang dan Bapas Kelas II Bekasi(Senin malam/9/01/2023).

Bertempat di aula Toro Wiyarto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang,kegiatan monitoring Kakanwil jawa barat R.Andika Dwi Prasetya yang tiba di Lapas Kelas IIA Cikarang, langsung disambut oleh Bapak Kalapas Kelas IIA Cikarang beserta seluruh jajaran dan Kebapas Kelas II Bekasi beserta jajaran.

Dalam monitoring tersebut kanwil Jabar juga melakukan pengontrolan Keliling seluruh Area Pelayanan, Blok Hunian dan area Kegiatan kerja Lapas Kelas IIA Cikarang.

Selain itu kanwil Jabar juga memberikan pengarahan dan Penguatan Tusi bagi Petugas Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi sekaligus Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lapas Kelas IIA Cikarang.


“diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi antara kanwil dengan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan Keluarga Besar”ucap kanwil JabarR.Andika Dwi Prasetya di sela kegiatan



R.Andika Dwi Prasetya juga menambahkan bawah Lapas Cikarang memiliki potensi yang harus di jaga, diharapkan lapas cikarang tidak hanya menjadi icon tetapi menjadi unggulan demi mewujudkan 8 Resolusi Menkumham Tahun 2023.

“Masing masing kasi dan kasubsi baik di lapas cikarang maupun bapas bekasi bulan februari untuk mempresentasikan inovasi terkait tugas pokok dan fungsi”jelas Kanwil Jabar.

Lapas cikarang dan bapas bekasi tidak hanya berkoordinasi tetapi juga ber kolaborasi dan berkolaborasi dan diharapkan kedepannya seluruh lapas/rutan di seluruh indonesia dapat menggunakan produk dari Lapas Cikarang berupa 1 set lunch box” Tandes Kanwil Jabar.

Kanwil Jabar juga mengharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kedisiplinan petugas pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Cikarang.(Red,*)

Senin, 09 Januari 2023

1 Abad NU Presiden Joko Widodo Hari ini Berkunjung ke Banyuwangi





Banyuwangi-Jatim-gardakeadilannews.com
Presiden RI Joko Widodo hari ini dijadwalkan menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin malam ini, dalam rangkaian kegiatan peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU), bertempat di Stadion Diponegoro Banyuwangi 09/01/2023.

Pengurus PBNU dan dan Tokoh NU telah tiba di Kabupaten Banyuwangi, di antaranya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, Zanuba Arifah Hafsoh alias Yenni Wahid.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Banyuwangi sengaja dipilih sebagai salah satu lokasi peringatan 1 Abad NU karena memiliki tradisi dan akar historis cukup kuat dalam tradisi ke-Islamannya.

“Apalagi di sini merupakan tempat lahirnya shalawat Badar. Nanti, pada acara ini PBNU akan memberikan penghargaan kepada mendiang KH Ali Manshur sebagai penggubah shalawat yang menjadi ciri khas warga Nahdliyin,” ujar KH Yahya.

Festival Tradisi Islam Nusantara (FTIN) akan digelar di Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Senin 9 Januari 2023, pukul 19.00 WIB.

FTIN akan diisi dengan berbagai pertunjukkan kolosal, di antaranya Lalaran Alfiyah Kolosal yang melibatkan lebih dari 500 santri. Mereka akan membawakan tradisi menghafal nadzam ilmu nahwu tersebut secara artistik dengan sentuhan berbagai budaya nusantara.

Selain itu, juga akan ditampilkan kreasi hadrah nusantara. Tampilan spektakuler ini akan diikuti oleh 300 penabuh rebana dan 500 penari yang membawakan ragam tari daerah berbasis Islam di nusantara.

Tak hanya itu, juga akan digelar simposium yang melibatkan 25 cendikiawan dan budayawan berlatar Nahdliyin dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, acara akan ditutup dengan monser shalawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir As-Segaf.(Red,*)

Jaksa Agung Meluncurkan Program “Transformasi Digital Kejaksaan Menuju Kejaksaan yang Handal dan Modern”



Jakarta-gardakeadilannews.com
Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023 merupakan momentum untuk menyampaikan kinerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Dalam momentum tersebut, Jaksa Agung menegaskan tidaklah ada artinya ketika masih dalam kondisi stagnan tanpa beradaptasi dengan kebutuhan digital teknologi di era masyarakat modern.

Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan yang merupakan salah satu dari aparat penegak hukum, menyampaikan bahwa harus berani dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai platform media yang ada di masyarakat. Kita harus membiasakan diri dengan penggunaan berbagai teknologi yang perkembangannya sangat pesat, karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari masyarakat. Transformasi digital adalah solusinya sehingga tidak ada lagi Jaksa yang gagap teknologi (gaptek). Manfaatkanlah teknologi user friendly untuk mempermudah dan mempercepat informasi di tengah masyarakat modern saat ini.

Selain itu, Jaksa Agung juga meluncurkan 2 (dua) edisi majalah baik berbentuk fisik maupun digital (e-magazine) mengenai Jaksa humanis dan modern, dimana majalah ini nantinya akan menghiasi setiap tempat umum dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui barcode yang disediakan oleh Pusat Penerangan Hukum. Jaksa Agung mengharapkan seluruh satuan kerja dapat menyebarkan majalah ini di seluruh tempat keramaian sehingga masyarakat mengetahui kinerja Kejaksaan RI.

Selanjutnya dengan program satu data, Kejaksaan melakukan redesign website yang memudahkan masyarakat dan media untuk mengakses berita Kejaksaan maupun informasi seperti penanganan perkara melalui Case Management System (CMS), call center, SPAN Lapor, Halo JPN, dan media sosial milik Kejaksaan pun juga dapat diakses melalui website milik Kejaksaan. Kemudahan ini tentunya tidak bisa jalan ketika kita tidak beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pesat. Melalui program satu data, diharapkan akses informasi mengenai Kejaksaan lebih mudah, transparan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik, modern, dan handal di masa kini maupun mendatang.

Lebih jauh, Jaksa Agung menekankan kembali pentingnya digitalisasi setiap aspek dan bidang Kejaksaan untuk dapat mengukur kinerja para satuan kerja secara real time, serta sebagai bentuk akuntabilitas publik seluruh jajaran. Ketika kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan menjadi institusi yang stagnan dan tertinggal. Oleh karenanya, pentingnya transformasi digital teknologi bukan hanya percepatan, kemudahan, dan akurasi, tetapi bagaimana informasi itu diakses oleh publik dengan mudah, transparan, objektif, dan tidak berbelit-belit. Sebab, saat ini dunia sudah tanpa batas, tanpa sekat bahkan seperti aquarium sehingga Kejaksaan yang wajib mempermudah dan mempercepat akses informasi ke media dan masyarakat.
(Red,*)

Panglima TNI dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Kapolri: Wujud Sinergitas Makin Kokoh


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, 8 Januari 2023.
Papua-gardakeadilannews.com
“Tentunya juga berbeda dari biasa dan ini mungkin karena pak Kapolda dan seluruh anggota berdoa luar biasa, jadi hari ini khusus Polda Papua yang resmikan Panglima, Kapolri ditambah disaksikan tiga Kepala Staf. Luar biasa ini di tempat lain belum ada. Jadi ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Natal dan Tahun Baru,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kepala Staf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI-Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik.

“Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas utamanya TNI-Polri ini semakin hari makin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh personel.

Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta, terjaganya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

“Semuanya dalam kondisi solid untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya Gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden. Bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain, di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di bagian wilayah Indonesia timur untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan,” papar Sigit.

Karena itu, Sigit menyebut bahwa, Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua.

Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah, tergelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

“Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, Pemerintah Pusat terus menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu semenjak beliau dilantik sebagai Presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua,” tutur Sigit.

“Jadi itu bentuk komitmen bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua,” tambah Sigit.

Di tahun 2023, Sigit mengatakan bahwa, Pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan Major Project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

Program prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu Major Project diantaranya, pengembangan Bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

“Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge didalamnya untuk terus tingkatkan disamping pendidikan tentunya kesejahteraan,” kata Sigit.

Sigit memastikan, TNI-Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Namun demikian tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua kedepan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa,” ungkap Sigit.

Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman.

“Dan betul-betul dirasakan sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua tingkatkan kualitas pelayanannya khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian,” jelas Sigit.

“Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar pekerjaan namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama,” tambah Sigit mengakhiri.
(Red,*)

Minggu, 08 Januari 2023

Kapolri Instruksikan Kapolda Sampai Kapolsek Laksanakan Jumat Curhat, Selesaikan Masalah Masyarakat.


Jakarta-gardakeadilannews.com
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meluncurkan program ‘Jumat Curhat’. Program ini merupakan kegiatan jajaran kepolisian yang terjun langsung menyerap aspirasi hingga menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh pimpinan wilayah dari mulai Polda hingga Polsek untuk melaksanakan kegiatan turun langsung dalam kegiatan, salah satunya ‘Jumat Curhat’,” ucap Kapolri dalam video yang diunggah dalam akun instagramnya, @ListyoSigitPrabowo, seperti dikutip, Jumat (6/12/2023).

Kapolri meminta kepada Kapolda hingga Kapolsek untuk bisa terjun langsung, menyelesaikan setiap masalah dihadapi masyarakat pada saat kegiataan ‘Jumat Curhat’ berlangsung.

“Untuk bertemu langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menampung aspirasi dan kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan pada saat terjadi kegiatan-kegiatan pertemuan tersebut,” papar Kapolri.

Kapolri juga meminta kepada personelnya untuk bisa menghadiri setiap undangan masyarakat. Hal itu sebagai berkomitmen Polri terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya terus kita lakukan baik dalam bentuk rilis, dorstop, dan berbagai kegiatan mengahdiri undangan masyasrakat maupun dari media,” tegas kapolri.

Kapolri menegaskan, kegiatan ‘Jumat Curhat’, merupakan program yang menyerap dan menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung di lapangan.

“Program Jumat Curhat sebagai upaya Polri hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat guna menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tulis Kapolri dalam akun instagramnya.(Red,*)