Kabupaten Bekasi || gardakeadilannews.com
Hasil pekerjaan sejumlah proyek untuk pemeliharaan fisik gedung kantor, pengecatan, perbaikan conblock, saluran air, taman dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dari pendanaan APBD TA 2023 melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi menjadi sorotan banyak pihak sebab dinilai tidak maksimal.
Dari pantauan beberapa awak media, terlihat di beberapa gedung yang sudah dianggap selesai pengerjaannya (karena tidak ada kegiatan lagi), sangatlah dipertanyakan tentang kualitasnya.
Hal itu terlihat dari kondisi fisik pengecatannya. Ada yang belepotan, ada yang masih belum di cat, bahkan ada warna catnya sudah berubah, dari terang sampai ke pudar.
Saat dikonfirmasikan, Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi memberikan penjelasannya melalui Asep Wahyu selaku Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana.
"Kalau menurut pemahaman saya, pertama juga kaitan dalam tupoksi. Untuk masalah teknisnya seperti apa tuh. Kan disitu ada RAB. Istilahnya apa saja yang tercantum. Misalnya anggarannya berapa, apa merek catnya dan lain seterusnya," ungkap Asep Wahyu, Selasa (5/9/2023).
"Jadi untuk setiap kegiatan, anggarannya beda-beda. Seperti pemeliharaan gedung kantor Bupati itu sekitar Rp. 200 jutaan. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya, ada yang 165, 85 juta, ya tergantung dari seberapa luas bangunannya," tukasnya.
Selain itu, jelas Asep, ada yang pekerjaannya masih belum, ada yang masih dikerjakan dan ada juga yang sudah selesai. Selain juga 6 titik pekerjaan taman di lingkungan Pemkab Bekasi.
"Tapi secara global, serapan anggaran masih belum 50% dari keseluruhan pagu anggaran. Dan semua pekerjaan tidak ada yang ditender karena besaran anggarannya masih Rp 200 juta ke bawah," ungkapnya.
Lebih lanjut Asep menyampaikan bahwa total anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi tahun 2023 kurang lebih sekitar 124 miliar rupiah.
"Jadi kalau gak salah mencapai Rp 124 miliar. Disitu ada anggaran belanja pegawai terutama gaji ASN sekitar Rp. 58 miliar, belanja jasa (listrik, air dan telepon) Rp 12 miliar dan untuk THL sebesar Rp 11 miliar, serta juga beberapa sub program," jelasnya.
Jadi kalau dihitung secara persentase, ucap Asep, untuk belanja pegawai 70% dan 30% untuk kegiatan. Untuk kegiatan ada di 3 (tiga) Subkon atau ketua tim (Katim) yaitu di Katim perlengkapan, rumah tangga dan TUP.
"Untuk perlengkapan itu Rp 7,5 miliar termasuk belanja mobil, rumah tangga Rp 8,6 miliar dan TUP sekitar Rp 5 miliar. Itu yang murni ya dan belum termasuk Mamin dan sewa-sewa," kata Asep.
"Terkait kegiatan fisik seperti pemeliharaan fisik gedung kantor yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi, ada 28 titik termasuk yang diluar, yakni di Bandung dan Yogyakarta," sebut Asep.
"Khusus untuk yang di Bandung dan di Yogya saya belum tahu anggarannya, soalnya belum tercover dan baru diusulkan di ABT. Dan untuk lebih jelasnya silahkan ke bagian rumah tangga saja," tuntasnya.
Terpisah, Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya kepada awak media mengatakan kurang lebih Rp 21 miliar anggaran kegiatan fisik di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi disinyalir sarat dengan KKN.
"Berdasarkan hasil investigasi pada kegiatan perawatan gedung dan taman di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi realisasi kegiatan fisiknya hanya mencapai 25% sampai 30% saja," ujarnya.
Masih lanjut Hisar, bahwa dari semua kegiatan, baik perawatan gedung maupun taman, dalam pelaksanaannya tidak transparan karena tidak terpasang papan plang proyek.
"Seharusnya Pj Bupati Dani Ramdan sebagai pimpinan tegas mengambil sikap, bukan tutup mata seakan tidak tahu. Kalau kegiatan di lingkungan Pemda Bekasi saja sudah tidak transparan, bagaimana dengan kegiatan yang diluar lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi?," gusar Hisar.
"Pj. Bupati Dani Ramdan jangan hanya omong besar dan pencitraan keliling wilayah dengan gembar-gembor semboyan Kabupaten Bekasi Makin Berani saja, padahal di lingkungan Pemda sendiri, dimana beliau berkantor dan menjalankan tugasnya sebagai Pj. Bupati pada kenyataannya malah tidak transparan dan kuat dugaan sarat korupsi.," Pungkas Hisar. ( Red )
