Harta Kekayaan PJ.Bupati Bekasi Apa Perlu di Audit Kembali Oleh KPK !

Ket. Foto Ilustrasi

Kab Bekasi || gardakeadilannews.com

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Bekasi Agha Syahid Aly menyatakan bahwa Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan yang juga Kepala BPBD Provinsi Jabar dan saat ini sedang juga mencalonkan diri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, berdasarkan LHKPN tahun 2020 punya kekayaan Rp.5.540.574.482,- namun tahun 2021 tidak melaporkan. Sedangkan untuk LHKPN tahun 2022 sebesar Rp.6.766.408.071,- dengan peningkatan sebesar Rp.1.225.833.589,-.

"Peningkatan Harta Kekayaan Kepala BPBD Jabar yang juga Pj. Bupati Bekasi tiga periode tersebut perlu diaudit. KPK juga harus memeriksa dua tanah dan bangunan yang berada di Semarang dan Sumedang, karena kami menduga peningkatan harta kekayaannya ada yang tidak wajar," ucap Agha Syahid Aly kepada awak media Kamis (20/12/2023).

Perlu diketahui, lanjut Agha, gaji dan tunjangan bupati tahun 2023 masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Hak Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Selain gaji pokok dan fasilitas, bupati dan wakil bupati juga mendapatkan tunjangan operasional yang besarnya tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika PAD kurang dari Rp.5 miliar, tunjangan operasional Bupati sekitar Rp.125 juta atau 3 persen dari PAD. Namun, jika PAD mencapai lebih dari Rp.150 miliar, tunjangan operasional yang dapat diterima mencapai Rp.600 juta atau 0,15 persen dari nilai PAD.

"Kami mencurigai bahwa LHKPN Dani Ramdan tidak sepenuhnya benar, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan gaji, tunjangan, dan operasional seorang bupati yang begitu tinggi tersebut, membuat kami menduga Dani Ramdan tidak melaporkan semua harta kekayaannya dan harus segera diaudit kembali jangan sampai seorang pejabat negara menutupi sumber harta kekayaan yang didapatnya untuk mencegah tindak pidana korupsi dan TPPU. Maka kami meminta kepada KPK untuk segera memeriksa kembali harta kekayaan Dani Ramdan," ujar Agha.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2020, harta kekayaannya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar bernilai Rp. 5.540.574.482,- terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, alat transportasi dan mesin bernilai Rp. 306.000.000,- yang terdiri dari Mobil Toyota Avanza tahun 2014, Motor Yamaha tahun 2012, dan Mobil Honda HRV tahun 2015. Juga harta bergerak lainnya sebesar Rp. 382.500.000,- serta Kas setara kas Rp. 62.074.482,- dengan sub total Rp. 5.700.574.482,- dan dikurangi hutang sebesar Rp160.000.000,- sehingga total harta kekayaan sebesar Rp. 5.540.574.482,-.

Sedang dalam LHKPN Tahun 2022 terjadi peningkatan dengan rincian terdiri beberapa tanah dan bangunan di daerah Bandung, Sumedang dan Semarang dengan nilai sebesar Rp.6.341.687.203,-, alat transportasi dan mesin bernilai Rp.214.000.000,- terdiri dari Mobil Toyota Avanza tahun 2014, Motor Yamaha tahun 2012, dan Mobil Honda HRV tahun 2015 juga harta bergerak lainnya sebesar Rp.347.000.000,- serta kas setara kas Rp.98.163.642,- dengan sub total Rp.7.000.850.845,- dikurangi hutang Rp. 234.442.774,- sehingga totalnya adalah sebesar Rp.6.766.408.071,-.

“Dani Ramdan selama menjadi Pj. Bupati Bekasi juga memiliki mobil dinas, pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, atribut, dan biaya penunjang operasional lainnya, seperti pengamanan, kegiatan khusus, serta untuk penanggulangan sosial,” tambah Agha.

“Semua fasilitas yang diterima bupati dan wakil bupati tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” pungkas Agha.

Sampai berita ini tayang, Dani Ramdan Pj. Bupati Bekasi belum memberikan jawaban saat dikonfirmasikan via WA terkait hal tersebut.

(*Red,RJN)

Miris ; Diduga Anggaran Kegiatan PBN Kabupaten Bekasi Dilaksanakan Diluar Kota Dianggap Menghamburkan Uang Negara

.          Ket Foto Ilustrasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu (LSM Master) Arnot mengatakan bahwa sangat tidak efesien jika kegiatan program Pembinaan Bela Negara (PBN) untuk seluruh Desa di Kabupaten Bekasi apabila pelaksanaan kegiatannya diluar wilayah Kabupaten Bekasi.

Kegiatan yang dianggarkan tahun anggaran (TA) 2023 sekitar Rp. 50 juta hingga Rp. 70 juta per Desa tersebut, kata Arnot, sama saja menghambur-hamburkan uang jika dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten Bekasi.

Padahal lanjut Arnot, anggaran akan lebih efisien apabila kegiatan PBN bisa dilaksanakan di aula Pemkab Bekasi, misal di Gedung Wibawa Mukti atau tempat serbaguna lain di Kabupaten Bekasi.

Arnol mengakui betapa penting program peningkatan karakter cinta tanah air kepada aparatur desa yang akan ditransformasikan kembali kepada masyarakat tersebut 

"Kesadaran berbangsa dan bernegara juga setia kepada Pancasila sebagai ideologi, harus terus disosialisasikan agar masyarakat rela berkorban demi bangsa dan negara. Namun disisi lain, pemerintah desa harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaannya," kata Arnot.

Arnol menegaskan kegiatan bela negara kepada seluruh desa di Kabupaten Bekasi itu menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurut informasi, terang Arnot, pihak aparat penegak hukum telah menyarankan kegiatan tidak dilaksanakan di luar daerah karena berimplikasi pada pemborosan anggaran. Namun pihak pengelola anggaran tetap bersikukuh untuk melaksanakannya diluar wilayah.

"Saran aparat penegak hukum tidak dihiraukan, sehingga kami akan menindak lanjuti laporan masyarakat yang menduga ada unsur tindak pidana korupsi pada giat PBN tersebut," kata Arnot.

Sebelumnya, jelas Arnot, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu pernah mengatakan dalam siaran persnya bahwa pola korupsi kerap terjadi di lingkungan pemerintah desa.

"Dana desa dikumpulkan untuk plesiran dengan dalih studi banding ke suatu tempat," kata Komjen Pol Wahyu saat acara badan hukum nasional Kemenhumkam  dalam tema strategi dan sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, Rabu (25/10/2023) Lalu.

“Pernyataan Kabareskrim Polri sangat masuk akal dan kerap terjadi di lingkungan pemerintahan desa dan kegiatan-kegiatan itu tidak berdampak pada kemajuan perekonomian desa. Justru hanya mencari kesenangan dan keuntungan saja oleh oknum pengelola anggaran,” tambah Arnot.

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, tutur Arnol, pihaknya minta Inspektorat dan Dinas BMPD Kabupaten Bekasi memberi perhatian khusus atas pengelolaan anggaran untuk kegiatan PBN tersebut.

Perlu juga diketahui bahwa kegiatan PBN juga sudah dilaksanakan beberapa tahap dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni tanggal 21 Desember 2023 yang direncanakan di Bandung.

Arnol juga berharap narasumber yang dilibatkan dari lingkungan pemerintah dan penegak hukum untuk tidak berkenan hadir jika akan dilaksanakan di luar daerah Kabupaten Bekasi.

"Jika kegiatan dilaksanakan di luar daerah Kabupaten Bekasi, itu artinya menghambur-hamburkan uang negara dan kami juga akan segera melaporkan ke pihak yang berwenang,” pungkasnya.

Sampai berita ini tayang, saat dikonfirmasikan via WA, Bahrul Ketua Apdesi Kabupaten Bekasi tidak menjawab. ( Red/RJN )

Warga Masyarakat Desa Danau Indah kembali Melakukan Unjuk Rasa ke PT Sankei Gohsyu Industries

Kab.Bekasi,Cikarang barat || gardakeadilannews.com 

Warga masyarakat desa Danau Indah Cikarang Barat Kabupaten Bekasi kembali melakukan unjuk rasa ke PT Sankei Gohsyu Industries, Selasa (19/12/2023).

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika massa tandingan yang mengatasnamakan Forum masyarakat lingkungan Danau Indah (Formalin) menghalangi warga yang mau menggelar aksi di depan gerbang perusahaan.

“Jadi kami hanya nyampe dan bertahan di area samping perusahaan untuk menghindari bentrok. Karena hasil dari pengamatan, massa Formalin 99% bukan warga desa Danau Indah,” tutur Muksin sang Korlap Aksi.

“Hasil kami tadi dimediasikan bapak polisi bahwa ada surat untuk perusahaan yang diusung warga atas nama PT Cakrawala Danau Indah, ditolak. Artinya upaya kami mengolah limbah PT SGI ditolak oleh pihak manajemen dengan alasan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan PT Harosa dengan dalih kepercayaan dan tidak pernah ada masalah,” ucap Muksin.

Dalam mediasi pun, terang Muksin, awalnya kami minta dipertemukan dengan manajemen PT SGI.

“Akan tetapi setelah kita di dalam PT Harosa hadir. Tidak ada perdebatan di dalam karena memang mereka sudah menyiapkan sebuah surat untuk warga agar disampaikan oleh saya,” jelas Muksin.

Atas penolakan yang kami anggap tidak berdasar itu, ujar Muksin, kurang lebih 500 warga memutuskan untuk tetap bertahan dan terus melanjutkan tuntutan.

“Karena semua adalah masyarakat sekitar, ya yang mau pulang ya pulang dulu, nanti balik lagi. Dan aksi terus akan dilakukan sampai pengelolaan limbah didapat sesuai dengan undang-undang bahwa warga sekitar juga punya hak mengelola limbah PT SGI,” tegas Muksin.

Warga hanya menagih janji kepada PT SGI sesuai janji yang diantaranya sebagai berikut:

-Mediasi pertama, (8 November 2023) PT Cakrawala beraudiens dengan bapak Wairwasum dan Mr. Tanaka, dimana Mr Tanaka memberi statement akan mendalami PT. Cakrawala dan tidak akan memperpanjang PT Harosa.

-Mediasi kedua, (17 November 2023) pertemuan dengan Mr Tanaka dan Mr Toda yang berjanji akan memanggil PT Cakrawala untuk audiens dengan manajemen, akan tetapi PT Cakrawala menolak pertemuan di perusahaan dengan dasar kondusifitas di perusahaan.

-Mediasi ketiga, (4 Desember 2023) Mr Tanaka bertanya sejauh mana kesiapan PT Cakrawala untuk pengelolaan limbah karena limbah PT SGI adalah bisnis besar. Dan Mr Tanaka akan memberikan jawaban pada 6 Desember 2023 kepada PT Cakrawala.

“Tapi sampai saat ini janji-janji tersebut hanya janji belaka dan belum ada satupun yang ditepati,” pungkas Muksin.

 ( Red/RJN )

Dampak Limbah ; PT Sankei Gohsyu Industries Di Demo Warga Masyarakat Desa Danau Indah Cikarang Barat

Kab.Bekasi cikarang Barat || gardakeadilannews.com

Akibat dinilai tidak peduli dengan lingkungan sekitar, warga yang terdiri dari sebagian besar emak-emak itu turun berunjuk rasa ke PT Sankei Gohsyu Industries.

Warga masyarakat desa Danau Indah Cikarang Barat tersebut menyampaikan orasinya di depan pintu masuk PT yang beralamat di MM2100 Industrial Town Jl. Bali Block J-8 Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ini.

Warga yang tinggal di sekitaran PT tersebut menuntut perusahaan segera merealisasikan sesuai janji untuk memberdayakan masyarakat termasuk pengelolaan limbah industrinya.

“Hari ini Warga desa Danau Indah Cikarang Barat Bekasi telah menyampaikan aspirasinya terkait masalah limbah produksi dan limbah lainnya karena hanya dijanji-janjikan oleh Jepangnya atau Mr. Tanaka dan Mr. Koda. 3 (tiga) kali kami sudah dimediasikan oleh Mabes Polri namun tidak mempan dan ada jawaban sama sekali,” ungkap Muksin Korlap aksi, Jum'at (15/12/2023) siang.

“Hari ini kami tarik mundur. Itu bukan berarti kami kalah tapi hanya memberikan peringatan. Hari esok kita akan datang lebih banyak lagi karena kami hanya kebagian bisingnya, polusinya,”

“Silahkan cek, ibu-ibu ini berasal dari mana. Ini bukan massa bayaran. Ini warga mutlak silahkan cek KTPnya. Kami warga menegaskan dan mohon disampaikan oleh pihak media kepada pihak manajemen PT SGI tolong tepati janji Mr. Tanaka dan Mr. Koda terhadap warga desa Danau Indah demi kesejahteraan masyarakat,”

“Intinya Mr Tanaka sudah memberikan janji. Desember tanggal 4 sudah memberikan janji bahwa nanti tanggal 6 akan akan dipanggil untuk membahas masalah limbah akan tetapi sampai saat ini tidak ada,”

Oleh sebab itu, lanjut Muksin, pihaknya akan beraksi lagi sampai ada jawaban memuaskan dari Mr. Tanaka.

“Karena apa? rumah kami dekat. Hari ini kami tunda karena taat pada undang-undang. Surat pemberitahuan kami tidak maksimal dan pihak kepolisian menyarankan untuk ditunda dulu. Tapi kalau sampai 1-2 hari belum ada jawaban, Senin besok sampai seterusnya kami datang lagi,” tuntasnya.

Terpisah, Kompol Gurnald selaku Kapolsek Cikarang Barat pun membenarkan bahwa telah menyarankan warga untuk menunda aksinya lebih dulu sebelum melengkapi syarat administrasinya.

“Intinya warga tadi pagi menyampaikan aspirasinya terkait hak masalah limbah mereka belum menerima kompensasi dari pihak perusahaan.

Alhamdulillah sudah bisa kita tengahi. Nanti akan kita pertemukan dari pihak warga dengan perusahaan terkait jalan keluarnya

Intinya saya cuma meminta kepada mereka tadi, aktivitas warga dan perusahaan tidak terganggu. Alhamdulillah mereka memperhatikan. Selain itu kebetulan mereka juga belum membuat surat pemberitahuan izin sesuai dengan undang-undang,” singkat Pamen yang baru 3 hari menjabat Kapolsek Cikarang Barat ini. (RJN-Red,)

KELUARGA BESAR RSUD CIBITUNG KABUPATEN BEKASI ; MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Siapa Yang Mau Di Soal Bila Sudah Datang Bencana - Musibah ; Gedung SDN Setia Mekar 03 Ambruk

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Tambun Selatan Sekitar pukul 16.10 WIB, atap gedung SDN Setiamekar 03 di desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan ambruk pada Jum'at (8/12/2023).

“Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut,” tutur Makmun Hidayat Ketua Komite Sekolah tersebut, Sabtu (8/12/2023).

Makmun menyebut, atap ruang kelas yang sebelumnya pernah dipergunakan untuk kegiatan siswa kelas 4 dan 6 itu memang sudah tidak difungsikan sejak setahun lalu.

"Atap ambruk akibat lapuknya material bangunan dan kondisinya semakin parah akibat curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini,” ujarnya.

Dilain sisi, Makmun Hidayat pun sangat menyesali atas kejadian tersebut. Pasalnya, proposal pembangunan gedung sekolah yang atapnya ambruk itu sudah diajukan sejak tahun 2021.

"Sayangnya belum juga terealisasi sampai akhirnya atap gedung itu ambruk dengan sendirinya. Beruntung saat kejadian sedang tidak ada aktivitas belajar-mengajar," ungkap Makmun.

Makmun pun menyayangkan respons pemerintah yang dinilainya sangat lambat terhadap aduan pihak sekolah atas kejadian tersebut

"Bahkan setelah dikunjungi oleh Disdik masih belum juga direalisasikan. Terus sampai kapan lagi? Ayo tolonglah, masa di Tambun Selatan yang notabene wilayah perkotaan masih ada sekolah yang kondisinya parah seperti SDN Setiamekar 03 ini," ketusnya.

“Kalaupun memang mau dibangun, ya jangan tanggung. Harus direhab total. Dibangun ulang," tegas Makmun.

Untuk sekedar informasi, SDN Setiamekar 03 terpaksa menutup Ruang IV dan Ruang V dari aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM).

Hal itu dilakukan menyusul kondisi eternit atap ruangan nyaris ambruk hingga harus ditopang bambu. Akibatnya aktivitas KBM sebanyak 309 siswa dengan 12 Rombel (rombongan belajar) itu terganggu dan terpaksa harus belajar dalam sistem 3 shift.

Sementara ambruknya atap gedung SDN di Bekasi Jawa Barat itu mendapat sorotan berbagai pihak termasuk dari Ketua dan Humas RJN Bekasi Raya Hisar Pardomuan-Tangi.s

“Ini merupakan peristiwa miris dan sangat menyedihkan. Peristiwa ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya kualitas bangunan sekolah di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

“Pemda Bekasi dalam hal ini Pj. Bupati Bekasi sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, seharusnya lebih serius dalam memperhatikan kualitas bangunan sekolah. Ini akibat dari kurang pengawasan terhadap pembangunan gedung sekolah,” sebut Hisar.

“Pemda seharusnya mengalokasikan anggaran memadai untuk pemeliharaan gedung sekolah. Hal ini untuk memastikan gedung sekolah selalu dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan,” tukasnya.

Pemda Kabupaten Bekasi, lanjut Hisar, juga seharusnya lebih ketat mengawasi pembangunan gedung sekolah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk memastikan bahwa gedung sekolah dibangun dengan memenuhi standar keamanan dan keselamatan.

“Terhadap dinas terkait pun kami harapkan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Hal ini penting dilakukan demi keselamatan pelajar dan tenaga pendidik di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.(Tangi.s/HMS Rjn)

UMKM Expo Kabupaten Bekasi ; SMKN2 Cikarang Barat Buka Stand Dan Pamerkan Produk Siswa.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Pameran produk UMKM yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 sampai dengan 10 Desember di Living Plaza Jababeka Cikarang di ikuti puluhan peserta se Kabupaten Bekasi dari UMKM 23 Kecamatan, UMKM Dinas perikanan, Dinas pertanian, Lapas Kelas 2 Cikarang, Bank BJB Cabang Cikarang dan lainnya.

Salah satu sekolah yang ikut serta memamerkan hasil UMKM siswa – siswinya adalah SMKN 2 Cikarang Barat.

UMKM SMKN 2 Cikarang Barat memamerkan beberapa produk hasil karya siswanya yang masuk dalam kategori kelas industri Multimedi, diantaranya, baju bersablon, parfum, dan aneka tataboga.

Awak mediapun turut serta berpartisipasi dengan membeli parfum dan beberapa potong baju koas yang sudah bersablon.

Sasya siswi penjaga stand mengatakan bahwa produk- produk tersebut hasil karya dari para siswa dan siswi yang dan saat ini ikut serta dalam pemeran UMKM Exspo Kabupaten Bekasi, ujarnya, Sabtu, (09/12/2023).

Zaki selaku pembimbing menambahkan produk parfum juga kita pamerkan yaitu parfum fragframe tersedia untuk laki – laki dan perempuan dengan harga Rp.30.000 perbotol ukuran kecil, imnuhnya.

“Kami berharap selalu sekolah sekolah yang mempunyai produk UMKM selalu diikutsertakan agar menjadi motivasi dan semangat para siswa – siswi untuk terus berkarya, pungkasnya.

(Tan,Red.)

Polsek Bekasi Timur Melakukan Pengamanan Saat Pembagian Bansos Dikelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan RawaLumbu

KOTA BEKASI || gardakeadilannews.com

Polsek Bekasi Timur melakukan pengamanan pada kegiatan penyaluran distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya Jl. Pelabuhan Ratu Raya RT.05 RW.09 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota. Bekasi pada Rabu (06/12/23).

Bhabinkamtibmas kelurahan Sepanjang Jaya Aiptu Ujang Herlan bersama dengan Babinsa serta unsur kelurahan melakukan monitoring sejak pukul 08:00 wib.

"Kegiatan itu adalah pembagian atau distribusi bansos berupa beras kepada warga yang masing-masing mendapatkan 10 kilogram," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari kepada media.

Diketahui bahwa warga yang terjadwal akan menerima bantuan sosial sembako berupa beras ber jumlah 1.268 warga. untuk distribusi dijadwalkan mulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib.

Untuk warga yang berhak menerima bansos itu harus membawa surat undangan, KTP dan KK.

(Red,TS)

BEA CUKAI BEKASI MUSNAHKAN ROKOK DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG ILEGAL

Kab.Bekasi ||gardakeadilannews.com

Menjalankan fungsinya sebagai Community Protector, Bea Cukai Bekasi musnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Kegiatan pemusnahan dilaksanakan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Bekasi pada Rabu, (6/12).

BKC HT Ilegal yang dimusnahkan berupa 4.163.812 (empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan

ratus dua belas) batang. Pada kesempatan yang sama Bea Cukai Bekasi juga musnahkan MMEA ilegal sebanyak 466.22 liter.

Nilai seluruh BKC Ilegal yang dimusnahkan tersebut sebesar Rp5.324.402.900 (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) dan potensi kerugian negara sebesar Rp2.823.826.128.

BKC HT Ilegal yang dimusnahkan merupakan BMN yang telah mendapat persetujuan peruntukan untuk dimusnahkan sesuai Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S322/MK.6/KN.4

/2023 tanggal 10 November 2023 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC TMP A Bekasi dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Nomor S-51/MK.6/KNL.0802/2023 tanggal 15 November 2023 hal Persetujuan

Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Yanti Sarmuhidayanti, Kepala KPPBC TMP A Bekasi, mengungkapkan bahwa barang yang

dimusnahkan merupakan bagian dari penindakan oleh Bea Cukai Bekasi. Selama tahun 2023, Bea Cukai Bekasi telah melakukan 185 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai dan 5 kali

penindakan narkotika, psikotrofika dan precursor (NPP). Selama kurun waktu tersebut Bea Cukai Bekasi berhasil menemukan dan mengungkap BKC jenis Hasil Tembakau (rokok) illegal sejumlah

5.682.432 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) batang dan BKC jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA illegal sejumlah 1.244,75 liter.

Pemusnahan BMN tersebut dilakukan atas barang hasil penindakan Bea Cukai Bekasi bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Satuan Pamong Praja Kota dan Kabupaten Bekasi, Korem

051/Wijayakarta, Polres Kota Bekasi, dan Polres Kabupaten Bekasi dalam Operasi Bersama, Operasi Gempur Rokok Ilegal dan Operasi Penindakan rutin Bea Cukai Bekasi di wilayah Kota dan Kabupaten

Bekasi selama tahun 2023.

” Ini adalah bukti terwujudnya kerja sama dan kolaborasi serta sinergi

antar instansi dengan aparat penegak hukum lainnya” Ungkap Yanti.

(Red,***)

Klinik Violet RSUD Bantar Gebang Bekasi Di Resmikan Kepala Dinas Kesehatan

Kadis Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty.

Bekasi Bantargebang || gardakeadilannews.com

Dalam rangka peringati Hari AIDS se-Dunia Tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bantar Gebang Kota Bekasi meluncukan layanan PDP dengan tema “Bergerak Bersama Komunitas, Akhiri Aids 2030” (Let Communities Lead) yang bertempat di RSUD Bantar Gebang RT.004/RW.001, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jumat (1/12/2023).

Layanan PDP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bantar Gebang ini khusus pasien penderita HIV AIDS dengan nama Klinik Violet tersebut diresmikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati. SKM, M.Kes yang didampingi oleh Direktur RSUD Bantar Gebang, dr. Zulkifly Sanusi.MH."

Tampak juga dalam peresmian Klinik Violet yaitu Camat Bantargebang Cecep Miftah Farid, S, STP, MMAKP, Perwakilan dari Koramil 05/ Bantargebang, dan dari Perwakilan dari Polsek Bantargebang.

Dalam peresmian Klinik Violet RSUD Bantargebang tersebut dihadiri juga oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Vevie Herawati, M. KM, Subkoorsinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dt. Siti Nurliah.MKM, Perwakilan LSM HIV-AIDS, Komunitas, dan para tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati. SKM, M.Kes dalam konfrensi pers menyampaikan kepada para awak media tentang peresmian Klinik Violet tersebut.

Khusus PDP nya baru di 7 Rumah Sakit yang ada di Kota Bekasi. Sebenernya bukan baru karena Kota Bekasi termasuk kota yang banyak memberikan layanan PDP. Mudah-mudahan tanggal 1 Desember yang bertepatan hari AIDS se-Dunia dan Nasional juga, memberikan tema yaitu “Bergerak Bersama Komunitas Menuntaskan AIDS di 2030”. Jadi mari kita sama – sama Pemerintah Kota Bekasi membuktikan dengan memperluas pelayanan PDP. Jadi pelayanan ini diperuntukan tidak hanya masyarakat Bekasi saja, tapi untuk kasus-kasus PDP dari luar Bekasi juga kita buka untuk layanan tersebut,” katanya.

Hari ini kami ucapakan khususnya layanan kesehatan. Selamat dan sukses kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang atas dibuka nya Klinik Violet untuk memberikan pelayanan perawatan dengan pengobatan ini.Terima kasih pada semuanya semoga apa yang diberikan pemerintah, terkait pelayanan Rumah Sakit bisa dimanfaatkan masyarakat,” kandasnya.

(Red,***)

Presiden Joko Widodo Lantik Letjen Maruli Simanjuntak Sebagai KSAD di Istana Negara

Jakarta || gardakeadilannews.com

 Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Pelantikan tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

 

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Maruli Simanjuntak sebagai KSAD.

 

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

 

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” lanjut Presiden Jokowi.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Panglima TNI.

 

Maruli Simanjuntak juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat Agus Subiyanto didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

 

Untuk diketahui, Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Pria yang lahir di Bandung, 27 Februari 1970 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Dalam keterangannya usai pelantikan, Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa ia akan melanjutkan dan mengevaluasi program-program yang ada di TNI AD sesuai dengan perkembangan zaman serta tantangan mendatang. Ia juga memastikan netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024.

 

"Saya yakin, saya akan pastikan bahwa TNI, Angkatan Darat khususnya, harus netral. Saya pastikan itu," ujar Maruli.

 

Turut hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah pemimpin lembaga negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah anggota DPR RI, dan sejumlah perwira tinggi TNI/Polri. Sedangkan hadir sebagai saksi yaitu Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

(Red,***)

Balon Gas Meledak Pada Peringatan Hari Guru Di SDN Cimuning 1 ; Pemerintah Kota Bekasi Ucapan Rasa Prihatin Atas Jatuhnya Korban.

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com 

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka di sela peringatan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning 1 Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Sabtu 25 November 2023.

Kejadian kecelakaan meledaknya balon terjadi di halaman sekolah mengenai 10 orang guru dilanjutkan tindakan penanganan kecelakaan terhadap korban dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Meledaknya balon diduga terkena korek api.

Adapun berita acara hasil verifikasi kejadian di SDN Cimuning 1 sebagai berikut:

Pada hari ini Sabtu tanggal 25 November 2023 telah dilakukan verifikasi terhadap Kepala Sekolah SDN Cimuning 1. Ketua komite dan dewan guru SDN Cimuning I tentang kejadian meledaknya balon pada saat kegiatan peringatan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning I.

Kumpulan balon yang siap diterbangkan salah satu balon meledak secara tiba-tiba

Ledakan balon tersebut melukai 10 orang guru, seluruh korban sudah ditangani dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertama seluruh korban dibawa dan dilakukan pengobatan di Puskesmas Kelurahan Cimuning.

b. Setelah dilakukan pengobatan tersebut 2 orang dirujuk ke RS Permata Mustikajaya dan 8 orang sudah diperbolehkan pulang.

c. Keadaan 1 orang korban yang dirawat di RS Permata Mustikajaya masih dilakukan perawatan karena mengalami luka agak parah, sedangkan yang di RS Satria Media Padurenan 1 orang yang masih dilakukan perawatan.

Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Kepala Sekolah SDN Cimuning I.

Komite sekolah menyatakan keprihatinannya dan membantu menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Seluruh keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut apapun kepada pihak sekolah dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah yang harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada.

(Red,***)

SMPN 2 Taruma Jaya Sukses Peringati dan Mengenang Hari Guru Nasional (HGN)

Kab Bekasi || gardakeadilannews com

Bertempat dilapangan sekolah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 SMPN 2 Taruma Jaya mengadakan Upacara untuk memperingati Hari Guru Nasional yang dipimpin langsung kepala sekolah H. Aeffendi S.Ag.MM ,dan di ikuti seluruh Guru,(warga dan tenaga Pendidikan) dan siswa-siswi SMPN 2 Taruma Jaya.

Selanjutnya ada beberapa hal yang disampaikan diperayaan HGN saat upacara berlangsung,

" Salam sejahtera untuk seluruh guru, pegawai, siswa, dan seluruh komponen sekolah SMPN 2 Taruma Jaya,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang penuh berkah ini, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2023 dengan tema “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”, ujarnya

Hari Guru Nasional adalah momentum yang sangat penting bagi kita semua untuk mengenang peran dan dedikasi yang luar biasa para guru dalam membentuk generasi penerus bangsa.

Sebagai Tema tahun ini, “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”, mencerminkan semangat perubahan dan kebersamaan dalam memberikan edukasi yang bermakna.

Guru adalah garda terdepan dalam proses pendidikan, mereka adalah pilar paling utama dalam pembangunan karakter dan potensi untuk setiap siswa.

Dengan semangat “Merdeka Belajar”, kita mengajak semua pihak terlibat untuk bersama-sama memberikan dukungan dan inspirasi agar setiap individu dapat mengembangkan potensi diri secara optimal.Melalui tema ini, mari kita bersama-sama bergerak, berkolaborasi, dan merayakan kebebasan untuk belajar dan berkembang. (Red,***)

PGLI Persekutuan Gereja Lembaga Injil Provensi Jawa Barat ; Sukses Melantik PGLI Kabupaten Bekasi di Metland Hotel Tambun Selatan

Bekasi || gardakeadilannews com

Pengurus Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili (PGLII) Provinsi Jawa Barat melantik Pengurus Daerah PGLII Kabupaten Bekasi di Metland Hotel Tambun Selatan, Kamis (23/11/2023).

Ketua PGLII Jawa Barat Pdt. Benyamin Lumondo, STh menegaskan bahwa sebagai pengurus daerah, bertugas dan bertanggung-jawab sebagai perangkat pelaksana tugas pengurus wilayah PGLII di Kabupaten Bekasi, mewakili pengurus wilayah PGLII Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program kerja PGLII sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya.

“Serta juga melaksanakan tugas-tugas khusus yang akan ditetapkan oleh pengurus wilayah PGLII dan membuat laporan periodik kepada pengurus wilayah PGLII setiap 6 (enam) bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Pdt. Benyamin Lumondo, STh dalam renungan saat acara ibadah pelantikan bahwa setiap umat sebagai orang Kristen wajib memberitakan Injil Kristus kepada semua mahluk di dunia.

“Jika tidak maka kita bisa celaka, sebagai tertulis dalam Alkitab 1 Korintus 9:16: “Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.” tegasnya.

Perlu juga diketahui, sebelum rangkaian acara ibadah pelantikan dimulai, terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ernawaty Tampubolon, ST. MTh., yang kemudian dilakukan Rapat Musda/ Pleno pemilihan pengurus dipimpin oleh sekretaris wilayah PGLII Pdt. Ricardo RJ Palijama serta Ibadah WL oleh Pdp. Veronika AP, S.PdK.

Doa Pembukaan Pdt. Basuki Raharjo, S. PdK, Doa Syafaat Pdt. R. Aguston, MA. MTh., dan Doa Penutup oleh Sekretaris PGLII Jawa Barat.

Usai membawa renungan, Ketua Wilayah PGLII Jawa Barat pun mendoakan para pengurus yang dilanjutkan pemberian bendera PGLII kepada ketua terpilih, Pdt. Ayub D T Tampubolon, MTh., serta SK Pengurus PGLII Kabupaten Bekasi yang diserahkan Sekretaris Wilayah PGLII Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua terpilih Pdt. Ayub D T Tampubolon mengajak kepada para pimpinan Gereja yang bernaung di PGLII agar selalu menjaga kerukunan, toleransi, kasih, menolong sesama dan keterbukaan.

“Mari kita bekerjasama satu sama lain. Tinggalkan sikap mementingkan diri sendiri yang bisa menjadi penghalang bagi program kerja saat pelayanan,” singkatnya.

Rangkaian prosesi diakhiri dengan acara ramah-tamah perjamuan kasih dengan sikap kekeluargaan, keakraban dan sukacita. “Selamat Buat Pengurus Yang Baru”

Adapun Susunan Kepengurusan PGLII Kabupaten Bekasi Periode 2023-2027 adalah:

Penasehat; Pdt. Thomas ER (GKPB)

Pengurus Harian; Ev. Jerry Ruby T, SH.

Ketua; Pdt. Ayub D T Tampubolon, MA, MTh (GGP). ( Red***)

M Dika Fredikat Menggugat Ketidaktertiban Caleg dan Menyerukan Kepada Bawaslu untuk Bertindak Tegas

Bekasi || gardakeadilannews.com

Dalam sebuah pernyataan tajam, M Dika Fredikat, perwakilan dari Aliansi Pemuda Rakyat Melawan, mengangkat isu ketidaktertiban kampanye oleh seorang calon legislatif (Caleg) yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas pemilihan. Perwakilan ini menjelaskan bahwa Ranny Fahd Arafiq dari Partai Golkar DPR RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi diduga melakukan serangkaian pelanggaran kampanye yang mencoreng prinsip-prinsip demokrasi.

Poin-poin kritis yang disoroti oleh M Dika Fredikat meliputi:

1. Tanggal 08 November 2023: Arafiq melakukan kampanye di Kecamatan Bekasi Barat.

2. Tanggal 13 November 2023: Kampanye di Kelurahan Pengasinan dan Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

3. Tanggal 08 November 2023: Kampanye di Kelurahan Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

4. Tanggal 08 November 2023: Kampanye di Bekasi Barat dengan mencakup dua kelurahan.

M Dika Fredikat menekankan bahwa pelanggaran ini bertentangan dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 189/PM.00.02/k-JB.25/11/2023, yang dengan tegas *menegaskan bahwa pada tanggal 4 November s/d 28 November 2023 adalah merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga peserta pemilu dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berunsur kampanye.* kampanye pemilu seharusnya dimulai pada tanggal 28 November 2023. Dengan melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan, Ranny Fahd Arafiq diduga telah mengabaikan aturan dasar dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang tertuang di dalam surat edaran BAWASLU.

Dalam konteks ini, Aliansi Pemuda Rakyat Melawan, melalui perwakilannya M Dika Fredikat, mengajak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi untuk bertindak tegas dan konsisten dalam menanggapi pelanggaran ini. M Dika Fredikat menegaskan bahwa penegakan aturan dan prinsip demokrasi merupakan fondasi utama bagi proses pemilihan yang adil dan transparan.

Dalam mengakhiri pernyataannya, M Dika Fredikat menyatakan keinginan untuk menjaga integritas pemilihan dan memberikan dukungan penuh terhadap proses *demokrasi di negara ini.* Ia berharap agar BAWASLU dapat segera menindaklanjuti laporan ini dengan tindakan yang efektif, sehingga proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya *dijunjung tinggi oleh para peserta pemilu.(Red,***)

3 Pilar Kota Bekasi Deklarasikan Komitmen Pemilukada Damai ; Bersama Seluruh Ormas dan LSM

Bekasi || gardakeadilannews com

Memasuki tahun politik, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama seluruh unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bekasi, mengikrarkan sekaligus menandatangani deklarasi komitmen bersama wujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 yang aman, damai, dan tertib di Tugu Perjuangan Masyarakat Kota Bekasi yang berlokasi di Alun-Alun M. Hasibuan, Kamis (23/11/2023).

Pembacaan Ikrar tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Nesan Sudjana yang berisikan sebagai berikut;

1. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

2. Siap mewujudkan dan berkomitmen bersama pada Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 yang aman, netral, tenang, damai, demokratis dan edukatif di Kota Bekasi.

3. Mewujudkan, menjaga dan melaksanakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa untuk saling menghargai, menghormati, dan terciptanya harmonisasi antara Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan satu dengan yang lainnya.

4. Mendukung sinergitas dan soliditas TNI-Polri, Pemerintah Daerah, tokoh agama dan elemen masyarakat demi terciptanya keamanan yang kondusif di Kota Bekasi Serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyerukan kepada masyarakat Kota Bekasi untuk tidak melakukan penyebaran ujaran kebencian dan hoax atas dasar SARA, intoleransi dan radikalisme agama serta dapat memanfaatkan berbagai sarana media sosial dan sarana publik lainnya secara cerdas dan bertangung jawab.

Usai membacakan ikrar, acara dilanjutkan dengan penandatangan deklarasi yang dimulai dari Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dan dilanjutkan dengan unsur Forkopimda yakni, Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm. Rico Ricardo Sirait, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Dani Hamdani, lalu dilengkapi oleh unsur-unsur Ormas dan LSM yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berpesan “jangan sampai pelaksanaan Pemilukada 2024 menjadi konflik, apalagi konflik yang mengarah pada kekerasan, karena demokrasi itu adalah perbedaan yang dilegalkan, maka jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan konflik,” imbau Pj. Wali Kota Bekasi.

Gani Muhamad juga menegaskan kepada seluruh peserta yang hadir apabila ditemukan adanya keberpihakan ASN dan Non-ASN pada salah satu kandidat calon untuk dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, dengan catatan tidak ada unsur fitnah di dalamnya.

“Jika nanti ada ASN atau Non-ASN yang terlibat dalam kampanye salah satu partai, jika terindikasi adanya keberpihakan, silahkan dilaporkan ke Bawaslu setempat atau langsung kepada kami, Pemerintah Kota Bekasi, dengan catatan tidak ada unsur fitnah, misalnya memunculkan kembali foto atau video tahun-tahun lalu dan dilaporkan, jelas itu fitnah dan tidak benar,” pungkas Gani Muhamad."

(Red,***)

Polsek Bekasi Timur Lakukan Pengamanan dan Monitoring Kirab Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan

Bekasi || gardakeadilannews.comPada hari Senin tanggal 10 November 2023, Mulai Pukul 09.50 Wib, bertempat di Kantor Kecamatan Bekasi Timur Jl. Mekar Sari No. 3 Rt. 008/007 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, berlangsung Kegiatan pelepasan Kirab Pemilu Tahun 2024 Kota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi Bersama PPK Kecamatan Bekasi Timur dengan penanggungjawab kegiatan Ketua Komisioner KPU Kota Bekasi Ali Syaifa AS.

Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadil SH, turut hadir dalam rangka pengamanan dan Monitoring Kegiatan Kirab Pemilu 2024 untuk tingkat Kecamatan Bekasi Timur yang akan melakukan sosialisasi tahapan pemilu 2024 diwilayah Bekasi Timur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Bekasi Timur Fitri Widyati, PS Kanit Politik Sat Intelkam Iptu Hardito, SIP, Kanit Intelkam Polsek Bekasi Timur Iptu Subianto, Sdr. Afif Fauzi Anggota Komisioner KPU Kota Bekasi, Sdr. Kusbimo Aribowo Kasubag Tekhnis KPU Kota Bekasi, Anggota PPK dan PPS Kecamatan Bekasi Timur dan Anggota Panwaslu Bekasi Timur.

Dalam keterangannya, Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi SH, menyampaikan Polsek Bekasi Timur bersama unsur 3 pilar mengikuti kegiatan KPU Kota Bekasi dalam Kirab Pemilu Tahun 2024 bersama PPK dan PPS Bekasi Timur yang juga merupakan agenda nasional.

Menurut Kapolsek, yang dikirab adalah bendera partai politik sejumlah 18 (Delapan Belas) yang ikut dalam Pemilu 2024

” Tujuan utamanya adalah mensosialisasikan kepada publik tentang proses dan tahapan pemilu, serta dapat teredukasi mengenai pentingnya menggunakan hak suara pada Pemilu agar partisipasi masyarakat bisa semakin meningkat terhadap Peserta Pemilu diwilayah Kota Bekasi,” Kata Kapolsek Kompol Sukadi.

Untuk diketahui, berikut Jumlah Kendaraan yang dipakai dalam Kirab Pemilu diantaranya 2 Unit Mobil dari PPK dan KPU Sebanyak 5 Unit Mobil.

Adapun tempat dan jalur kendaraan kegiatan Kirab Pemilu 2024 oleh KPU Kota Bekasi bersama PPK dan PPS Kec. Bekasi Timur saat berlangsung dengan Start : Kantor Kecamatan Bekasi Timur – Jl. Kh. Agus Salim (Sosialisasi depan SMAN 1 Bekasi), Lanjut Jl. Karang Satria – Jl. Kusuma Barat Raya – Jl. Bintan Raya – Jl. Ternate Raya – Jl. Nusantara Raya – (Sosialisasi Di Hal Kelurahan Aren Jaya) , Lanjut Jl. Raya Pahlawan – Jl. Prof. Moch Yamin – (Sosialisaai Di Hal. Kelurahan Duren Jaya) – lanjut Jl. H. Nonon Shontanie – Jl. Sersan Aswan (Sosialisasi Di Hal. Kel. Margahayu), Lanjut Jl. Chairil Anwar – Jl. Cut Meutia Finis Lampu Merah Revo (Dilanjutkan PPK Bekasi Selatan.(Red,*)

Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ucapkan Belasungkawa Meninggalnya Siswa SMPN 7

Bekasi || gardakeadilannews.com

Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mengucapkan turut berbelasungkawa, atas meninggalnya salah seorang siswa SMPN 7, diduga kecelakaan saat bermain kuda tomprok, di ruang kelas jelang waktu sholat Jum’at, 18/11/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saeful Mikdar mengatakan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban.

Kami sangat berduka atas musibah ini. Tadi, kami sudah menemui orang tua dan keluarga besarnya di RS serta bertakziyah ke kediamannya. Keluarga menerima ini sebagai musibah dan ikhlas bahwa ini sudah menjadi perjalanan almarhum”, ucap Kadisdik UU Saeful Mikdar.

UU menambahkan korban bermain kuda tomprok ini antara saat pembelajaran pagi selesai, menjelang sholat Jum’at.

Kami, Dinas Pendidikan bersama Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah TKP. Jadi, anak – anak main kuda tomprok itu saat jam pembelajaran pagi selesai dan mau shalat Jumat”, ujarnya.

Terkait kejadian ini, Kepala Dinas Pendidikan mengimbau kepada Kepala Sekolah dan Guru untuk mengawasi kegiatan-kegiatan siswa saat jam istirahat.

Kami telah mengimbau kepada seluruh Kepala Sekolah dan Guru untuk tetap mengawasi kegiatan siswa saat jam istirahat. Lakukan pendekatan persuasif, agar anak-anak dapat memilih permainan yang aman dan kejadian serupa tidak terulang”, tambah UU.

Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Bekasi, Sukamto juga mengatakan dirinya sangat berduka yang mendalam atas kejadian ini.

Keluarga Besar SMPN 7 Kota Bekasi sangat berduka dan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya. Kami akan melakukan pengawasan ketat kegiatan siswa saat jam istirahat, sesuai arahan dan imbauan Kadisdik. Tadi, saya juga turut mengantarkan almarhum sampai ke tempat istirahatnya di TPU Padurenan sekitar pukul 11.00 hari ini, Sabtu (18/11)”, jelas Sukamto.

Kadisdik mengucapkan terima kasih kepada Polres, pengurus RT dan RW yang telah membantu terlaksananya olah TKP, pengambilan jenazah, hingga pemakaman berlangsung.

Terima kasih kepada Polres Metro Bekasi Kota, RT dan RW yang telah mengawal dan membantu dengan baik. Dari mulai olah TKP, Rumah Sakit hingga ke tempat peristirahatan terakhir almarhum di TPU Padurenan. Semoga kejadian ini tidak terulang,” tutupnya. 

(Red,*)

Kemenko Polhukam Tekankan Kesepahaman Security Clearance

Jakarta || gardakeadilannews.com

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto dalam rapat koordinasi K/L sebagai Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Menko Polhukam terkait RPermenhan Perihal Perijinan Terbang/ Security Clearance Penerbangan Pesawat Tidak Berjadwal di Wilayah Udara Nasional Indonesia.

Kisdiyanto mengatakan, Pentingnya kesepahaman Tunggal terkait tafsir hukum Pasal 12 PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI yang dituangkan dalam RPermenhan perihal izin kemananan (security clearance/SC) pengoperasian pesawat udara domestik dan asing tidak berjadwal di wilayah udara Republik Indonesia.

 Dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan di wilayah Udara nasional RI, Kemenko Polhukam tekankan kesepahaman adanya payung hukum dalam Peraturan Menteri Pertahanan.

“Perlu adanya kesepakatan Kementerian/Lembaga terkait regulasi ijin keamanan penerbangan (security clearance) guna mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah udara nasional Indonesia”, tegas Deputi Bidkoor Pertahanan Negara saat membuka rakor di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Perijinan ini sangat dibutuhkan untuk seluruh wilayah Indonesia yang meliputi pula; Bandar Udara yang digunakan secara bersama, Pangkalan Udara yang digunakan secara bersama, Bandar Udara atau Pangkalan Udara di wilayah perbatasan, dan wilayah berpotensi ancaman.

“Perlunya peningkatan sisi penegakan hukum, penyelarasan dan sinkronisasi aturan keamanan penerbangan tidak berjadwal termasuk keamanan bandar udara/airstrip”, tegas Laksda TNI Kisdiyanto.

Melalui rakor ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya telah terjadi kesepahaman terkait narasi dan tafsiran hukum terkait Pasal 12 PP No. 4 Tahun 2023. Rapat ini dihadiri oleh stakeholders, antara lain dari Kemhan, Babinkum TNI, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, TNI, TNI AU, AirNav serta lembaga terkait lainnya.

(Toms)

Satlantas Polres Metro Bekasi Kota hadir di Sekolah TK Muslihat 1 Kranji ; Edukasi Sambil Bermain.

Bekasi || gardakeadilannews com

Pada hari Kamis (2/11/2023),Polisi Satlantas Polres Metro Bekasi Kota hadir di Sekolah TK Muslihat 1 Kranji Memberikan Edukasi kepada anak-anak sejak Dini.

Unit Kamsel Lantas dibawah pimpinan Kanit Kamsel AKP Indira dengan anggotanya datang dan berkumpul sambil belajar bersama anak – anak TK Muslimat 1 Kranji Bekasi Barat dalam rangka Polisi Sahabat Anak (Polsanak).

“Polisi sahabat anak (Polsanak) merupakan program Unit Kamsel Satlantas Polres Metro Bekasi Kota untuk memberikan edukasi Kamseltibcar kepada anak pelajar sekolah sejak dini,” kata Kasie Humas Kompol Erna Ruswing Andari kepada media.

Lebih lanjut, tadi pagi kegiatan Polsanak Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengunjungi TK Muslimat 1 Kranji Bekasi Barat. Kegiatan Polsanak dengan materi Pengenalan tugas-tugas kepolisian,, Pengenalan rambu-rambu, Cara aman ke Sekolah dan Patroli bersama polisi

“Semu pelaksanaan penyampaian materi tersebut dikemas dengan cara mengajar kepada murid tingkat TK seperti guru TK yang dimana Anak – anak diberi materi sambil bermain dan bernyanyi,” tutupnya.

(Red,*)

SMP N 1 Setu Berdayakan Sekolah Berbudaya lingkungan

Kab Bekasi || gardakeadilannews.com

Hampir di setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tak bisa dihindari. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun.

Untuk meminimalisir sampah plastik di sekolah, pihak SMP N 1 Setu mengarahkan siswanya membawa tempat makanan dari rumah masing-masing dibawa pulang kembali untuk persediaan bekal makanan ke sekolah berikutnya.

Mardiyana Kepala Sekolah SMP N 1 Setu berharap pemakaian seperti plastik tidak banyak terbuang di sekeliling sekolah.

Arahan dilakukan kepada anak didik, agar menyadari dampak yang ditimbulkan sampah plastik.

Tuty, siswa SMP N 1 Setu mengatakan, kami diberi pengertian untuk beberapa dampak yang ditimbulkan sampah plastik.

Pohon, tempat sampah difungsikan dan diberdayakan untuk mengantisipasi kebersihan lingkungan sekolah.

Kami dianjurkan membawa tempat makanan dari rumah. Sehingga setelah selesai makan, kami juga membawa tempat makanan tersebut pulang, lantas untuk dibawa berikutnya.

Bukan rahasia umum lagi bahwa sampah plastik tidak bisa terurai begitu saja. Bahkan, beberapa jenis sampah plastik baru bisa terurai setelah ratusan tahun.

Minimnya kesadaran tentang dampak sampah plastik masih menjadi ironi. Lingkungan air, tanah, dan udara menjadi sasaran utama. Lantas siapa sasaran berikutnya? Tentulah manusia. Berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalamnya bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan bagi manusia.

Kesadaran untuk menghindari penggunaan plastik secara berlebihan menjadi salah satu solusinya. Dimulai dengan memperhatikan penggunaan plastik diri sendiri.

(Tom.S)

PJ.Walikota Bekasi Coffee Morning Dengan Insan Pers ; Mari Bersama-sama menjaga Marwah Insan Pers Dengan Pemberitaan Yang Aktual dan Berimbang.

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Bertempat di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad melaksanakan _Coffee Morning_ Bersama Insan Pers pada Juma’at (27/10) yang didampingi langsung Sekretaris Daerah Kota Bekasi Djunaedi, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Amsiyah, beserta pejabat Esselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Coffee Morning_ digelar dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan sinergitas antara Pemerintah Kota Bekasi yang saat ini dipimpin oleh Gani Muhamad sebagai Pj. Wali Kota sekaligus sebagai kesempatan untuk mengenalkan diri kepada insan pers.

Gani Muhamad pun mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk bersikap koperatif dan siap menjalin kolaborasi yang baik agar segala kegiatan pembangunan di Kota Bekasi bisa dipublikasikan dengan faktual dan berimbang oleh insan pers.

“Intinya saya berharap, sinergitas antara Pemerintah Kota Bekasi dengan insan pers bisa terbangun dan terjalin dengan solid demi informasi publik yang berkesesuaian dengan fakta, disajikan secara aktual, dan bersama berkolaborasi mewujudkan pemberitaan yang berimbang,” ujar Gani Muhamad.

Terkait akses keterbukaan informasi, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad pun menyampaikan, “silahkan komunikasikan dengan Bagian Humas sebagai corong informasi Pemerintah Kota Bekasi, namun saya tegaskan untuk benar-benar tulis berita sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, lakukan crosscheck data dengan Bagian Humas, sehingga ada win-win solution antara kami Pemerintah, dengan rekan-rekan pers,” tutup Gani Muhamad.

(Red,*)

Respons Sri Mulyani ; Gibran Bicara Program Dana Abadi Pesantren-KIS Lansia, Ini Respons Sri Mulyani

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menanggapi program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bertarung di Pilpres 2024. Program unggulan tersebut di antaranya Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.

Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan.

"Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).

"Umpamanya anggaran perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi.

Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tapi seharusnya sih kita cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS)," tegas Isa.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini berjumlah Rp 106,1 triliun.

Andin menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ada Rp 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.

"Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi-seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain," jelasnya.

Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih yakni dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup millenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit Mekaar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup millenial. Ini untuk bisnis-bisnis para millenial yang berbasis inovasi dan teknologi," beber Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

"Sekarang sudah ada KIS, ada KIP, PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS lansia," tambahnya.

(Red,*)

Pj Gubsu Lepas Ulos 1.000 Meter ke Monas ; Saya Bangga Ulos 1000 Meter ini Jika Dibawa ke Monas

Medan-Sumut || gardakeadilannews.com

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin menerima dan melepas Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional ke 9 di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, No. 41, Medan, Rabu 25 Oktober 2023.

Tim Kerja Panitia Hari Ulos berangkat ke Jakarta, membawa ulos sepanjang 1.000 meter untuk diarak mengelilingi Tugu Monas. Ulos 1.000 meter sebelumnya diarak keliling 8 kabupaten Kawasan Danau Toba, selama 4 hari 15, 16, 17, dan 18 Oktober. Dengan punca acara di Open Stage Parapat 17 Oktober 2023.

Pj Gubsu Hassanudin menerima Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional didampingi Tokoh Masyarakat Rahudman Harahap, Ketua DPD Bapera Sumut Dedek Ray, Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus, Kadis Koperasi dan UKM Naslindo Sirait.

Tokoh Masyarakat Sumatera Utara Rahudman Harahap mengatakan sambutan Pj Gubsu kepada Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional sangat luar biasa dan menjadi penyemangat tim kerja yang berangkat ke Monas Jakarta.

"Sungguh ini sangat berarti bagi tim kerja ulos yang berangkat ke Jakarta pada Kamis 25 Oktober (besok). Bapak Pj Gubsu, ini saya sangat terharu dan ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi tim kerja, dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua masyarakat Sumut", ucap Rahudman.

Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional 25 orang yang diterima Pj Gubsu dipimpin Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho, Ketua Tim Kerja Mikhael Siregar, dan Sekretaris Arief Tampubolon.

"Kami sangat senang dengan sambutan Pak Gubernur, kami sangat berterima kasih dengan dukungan ini dari Pak Gubernur. Semoga pertemuan ini menjadi berkah untuk kami semakin kuat membawa ulos 1.000 meter ini ke Monas, Jakarta", kata Mikhael Siregar.

Pj Gubsu Hassanudin sangat senang menerima kunjungan Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional. Ia pun memohon maaf karena tidak bisa hadir di pucak acara 17 Oktober di Open Stage Parapat.

"Saya mohon maaf karena tak bisa hadir kemarin di Parapat. Sangat padat jadwal saya, tapi ini kita sudah bertemu dan pasti saya sangat mendukung kegiatan ini. Nilai budaya daeraj harus bisa kita lestarikan, bukan hanya kepada kita, akan tetapi kepada generasi muda mendatang, ini harus tetap dijaga dan dilakukan terus serta saya bangga sebagai Pimpinan daerah jika ulos 1000 Meter ini dibawa ke Monas", kata Hassanudin.

Pj. Gubsu pun memerintahkan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Naslindo Sirait untuk mendampingi Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional ke Jakarta untuk mengarak ulos 1.000 meter keliling Monas.

"Pak Naslindo nanti yang membantu semua tim panitia ke Jakarta, iya ya Pak Naslindo. Bantu saudara saudara kita ini membawa ulos sampai ke Monas. Jaga nama baik kita, buat yang terbaik untuk daerah kita Sumatera Utara. Ini budaya adalah ciri khas kita, harus berani kita tunjukan. Semoga dari ulos ini, akan ada lainnya dari daerah lain berbuat yang sama seperti kita. Saya doakan tim yang berangkat tetap semangat dan kuat", kata Hassanudin.

Kadis Koperasi dan UKM Naslindo Sirait pun langsung merespon perintah dari Pj Gubsu Hassanudin, dengan berkoordinasi sama Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho untuk persiapan keberangkatan pada Kamis 26 Oktober 2023.

(Red,*)

Kementerian Pendidikan Kebudayaan melawan Pemantau keuangan Negara PKN

Jakarta || gardakeadilannews.com

Pemantau keuangan Negara PKN terpaksa ajukan Gugatan ke  Menteri Pendidikan kebudayaan RI ke Komisi Informasi Pusat Jakarta

Berawal dari maraknya Kutipan atau Pungli di sekolah sekolah ,yang memaksa lansung dan tidak lansung para siswa dan orang tua murid ,untuk membayar pembelian Buku ,Baju seragam dan Ijazah dan Raport. dan LKS Sementara  biaya hal tersebut diatas sudah di caver oleh Dana BOS , dan menjadi pertanyaan dan pengaduan Siswa dan orang tua murid kepada Lembaga Rakyat PKN . Kenapa lagi Kami yang di bebankan Untuk membayar Ijazah dan raport ,semnetara ada anggaran dari Kementerian .

Berdasarkan  Pengaduan dan Informasi ini ,maka kami mengajukan Informasi public ke Menteri Pendidikan tentang  LPJ Dana BOS dan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Ijazah  dan LKS  dan Pengadaan lainnya  ,namun tidak di respon oleh PPID Utama kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,sehingga PKN mengajukan Keberatan kepada Menteri .  dan di jawab dengan mengatakan ,Bahwa  Dokumen Yang di Minta PKN antara lain Dokumen Pengadaan Barang dan jasa  dan Surat perintah bayar  adalah Informasi di kecualaikan ,atas  dasar penolakan ini maka sesuai perki 1 tahun 2013 PKN melakukan Gugatan ke Komisi Informasi Pusat

Bahwa setelah melakukan persidangan yang a lot dan  Panjang ,sampai 7 kali persidangan maka pada tanggal    8 Juni 2023 Komisi Informasi Memberikan Putusan dengan amar Putusan Mengabulkan permohon PKN seluruh nya dan menyatakan Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi terbuka ,bukan informasi yang di kecualikan

Kami Keluarga Besar PKN mengucapkan Apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat ,,yang telah meletakkan dasar dasar keterbukaan Informasi Publik ,,dengan harapan semua komisi Informasi di daerah seluruh Indonesia dapat mengikuti dan mempedomani Pertimbangan Hukum dan Putusan Komisi Informasi pusat ini ...yang telah menangkan Rakyat [PKN] 

Dengan adanya Putusan Komisi Informasi tentang Status informasi Pengadaan barang dan jasa adalah Informasi terbuka ,maka di harapkan kepada seluruh Pemerintah dan penyelenggara Negara Mulai dari Presiden ,menteri dan Para Gubernnur dan Bupati dan Kepala desa dan semua nya yang mengunakan uang Rakyat ,harus terbuka dan transparansi dalam memberikan dokumen dan data Pengadaan barang dan jasa kepada Rakyat .

(Red*)